Connect with us

Hukum

Pengacara kondang Elza Syarief SH, MH mengadakan preskon

Published

on

Jakarta – Lagi-lagi artis NM yang sedang viral berseteru dengan semua baik dengan HRS, sesama artis dan lainnya, salah satunya dengan Mami Isa Management Artis yang banyak mengelola para selebritis, yang disebut mengalami pemukulan dan penganiayaan dugaan atas suruhan artis NM.

Pengacara kondang Elza Syarief SH, MH mengadakan preskon terkait adanya pemukulan dan penganiayaan yang menimpa management artis Mami Isa, yang mengalami pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan seseorang atas suruhan artis NM, dilaksanakan di Kantor Elza Syarief, Indra Tarigan dan Rekan, Senin (16/11/2020).

Kronologi sebelumnya Mami Adrena Isa Zega Mengaku Dipukul Orang Tidak Dikenal Ada 2 orang pemukul Adrena Isa Zega pada Selasa 3 Nopember 2020 lalu, sekitar pukul 22. 30 di sebuah Apartemen bilangan Jakarta Selatan. Sang pemukulnya adalah A dan yang ambil gambar video nya adalah D.

Alin dan Ata sebagai saksi pemukulan Management Artis untuk sebuah acara obrolan larut malam dunia artis untuk membuat video klip untuk artis asuhannya.

“Tanpa diduga-duga 2 orang memukul ke bagian wajah. Sebelumnya, mereka berdua (Alin dan Ata) melihat seseorang merekam. Aku tidak sadar, tiba- tiba aku dipukul sehingga bibir bagian dalam robek. Visum dokter RS Siaga mengatakan ada masalah dengan batang hidung menjadi bengkok, ” Kata Mami Adrena Isa Zega, Senin (9/11) siang lalu.

Yang memukul lari, dan yang mengambil video tetap berada di lokasi sehingga satpam Cafe segera meringkus dan menyerahkan ke Polsek Pancoran untuk segera diproses.

“Makanya jangan bandel,” kata Alin yang menyaksikan pemukulan Mami. Menurut Ali pelakunya tidak suka dengan aktivitas medsos Mami dan sebentar berubah lagi terkait utang piutang mobil kredit.

“Sejauh ini pelaku sudah ditahan, Pasal 351 KUHP, dan mungkin ada pasal lain pada ada pengembangan pemeriksaan selanjutnya. . Pelakunya berubah-ubah saat ditanya b motif pelakunya,” Jelas Indra Tarigan SH, kuasa hukum Adrena Isa Zega.

Hadir supporting Tim Kuasa Hukum dari Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) seperti Rudy Silfa SH, Suta Widhya SH, Deasy Anna Victorina SH, R. Joko Purnomo SH, dan lainnya yang sebelumnya sudah pernah mendampingi Mami Isa saat diperiksa di Mapolres Jakarta Selatan terkait seseorang yang melakukan tindak pidana terhadap Medina Musa, istri Sajad Ukra.

Pada hari ini adanya kesepakatan antara Mami Isa dengan para penganiayanya, yang mengaku menyesal telah memukul dan menganiaya Mami Isa, dan kesepakatan sudah ditanda tangani bersama proses hukum tidak dilaksanakan, karena sudah ada kesepakatan tidak diteruskan pihak pemukul dengan korbannya, Mami Isa.

Dan Korban Mami Isa juga memaafkan para pelaku2 tersebut hanya karna mereka menerima job dari Dalang NM karna tergiur uang senilai 20 juta sekali melakukan penganiayaan dengan 10 juta dibayar dimuka dan sisanya setelah melakukan apa yang diintruksikan oleh pihak Dalang.

Dari berita ini diturunkan bahwa mami Isa berserta tim Kuasa Hukum Law Barus & Partner bersama tim Kuasa Elza Syarif melanjutkan pelaporan ke Kepolisian dan mengharapkan Dalang NM harus di penjara sesuai dengan pasal-pasal penganiayaan yang berlaku di Hukum Kriminal Negara Indonesia.

Continue Reading

Hukum

KONSUMEN MEIKARTA (PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA) DALAM PKPU AGAR DIBANTU POSKO 08118 120164

Published

on

By

Jakarta – Hari ini Selasa, Tanggal 17 November 2020 telah dilaksanakan Rapat Pertama Kreditor di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Sukisari, S.H. sebagai kuasa konsumen/kreditor mengharapkan Pengurus PKPU menjalankan Pasal 233 Ayat (1) meminta Hakim Pengawas mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang.

Agar Hakim Pengawas melaksanakan Pasal Pasal 238 (1) untuk mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan
pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitor dalam
jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh
Hakim Pengawas.

Sukisari, SH juga meminta Hakim Pengawas Memperhatikan kepentingan Konsumen dengan memperhatikan Undang Undang Perlindungan Konsumen, agar Konsumen tidak dirugikan dalam Proses Perdamaian yang diajukan oleh Debitor dalam PKPU.

Para Konsumen, harus segera ajukan Tagihan agar bisa diketahui tagihan dan ikut dalam rencana perdamaian.

Bagi yang mau dikuasakan bisa siapkan Fotocopy Kuitansi, Fotocpy Formulir Pemesanan, Fotocopy PPJB / AJB, dan Hubungi WA 08118 120164

Semoga konsumen bisa mendapatkan hak nya sesuai dengan proses UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dan Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Continue Reading

Hukum

Kepengurusan AMPHURI Ketua H. Fauzan Kamil, LC, MA dan Wakil Ketua Umum Amien Balubaid Yang Disahkan Diperkuat SK Kemenkumham

Published

on

By

Jakarta – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 bertempat di Hotel Fave Tangerang Banten.

DR. H. Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Pengurus AMPHURI hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) menyatakan dalam konferensi pers di Hotel Aston Rasuna Kuningan Jakarta.Selasa(13/10/2020)

Bahwa hasil Munaslub telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menghasilkan beberapa hal diantaranya : Kepengurusan Dewan Majelis Tinggi dengan Ketua H. Mahfudz Djaelani, Ketua Dewan Penasehat Ir. H. Arfan Oesman, Ketua Dewan Kehormatan H. Karyono Supomo. Kepengurusan DPP AMPHURI dengan Ketua Umum H. Muhammad Fauzan, Lc MA, Sekjend H. Isnaeni Iskandar, Bendahara Umum H. Tagor Bajora Lubis, Lc MA.

“Pengesahan ini sekaligus menegaskan bahwa hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) AMPHURI di Kota Batu Jawa Timur tidak sah dan batal demi hukum,” tegas Rasman.

“MUNAS AMPHURI di Kota Batu Jawa Timur tidak sesuai dengan AD/ART Perkumpulan AMPHURI, karena tidak menjalankan amanat AD/ART diantaranya tidak adanya pembahasan perubahan AD/ART, tidak adanya komisi komisi pembahasan program kerja, tidak dibahas garis garis kebijakan organisasi yang hanya bisa dilakukan dalam mekanisme MUNAS atau MUNASLUB.

MUNAS di Kota Batu Jawa Timur juga gagal karena tidak ditanda tanganinya berita acara rapat pleno dan pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Penasehat di saat Pelaksanaan MUNAS di Batu. Juga adanya bukti pelaksanaan MUNAS secara tidak kredibel dan penjelasan laporan keuangan yang tidak transaparan,” lanjut pengacara nasional ini.

Rasman juga mengingatkan pengurus AMPHURI hasil MUNAS batu.

“Jika pasca MUNAS ada penggunaan keuangan secara tidak organisatoris maka akan ada tindakan pidana!,” tegas Rasman.

MUNASLUB AMPHURI yang diadakan di Tangerang Banten telah sesuai dengan AD/ART AMPHURI (Anggaran Rumah Tangga Bab V Pasal 14 ayat 1 : Musyawarah Nasional Luar Biasa dilaksanakan apabila Dewan Pengurus dan atau presidium yang terdiri dari ketua dewan penasehat dan ketua dewan kehormatan gagal menyelenggarakan Musyawarah Nasional sesuai ketentuan. Dalam hal seperti ini, maka Musyawarah Nasional Luar biasa mutlak harus dilaksanakan).

“Pengurus DPP AMPHURI periode 1437-1441 H / 2016-2020 gagal menyelenggarakan MUNAS sesuai ketentuan karena ditemukan kecurangan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan pimpinan Organisasi, pelanggaran AD/ART, pelanggaran SC OC, pelanggaran tata tertib MUNAS dll. Maka Ketua Dewan Penasehat yang sekaligus Pendiri Utama AMPHURI Bapak H. Mahfudz Djaelani mengeluarkan surat keputusan pelaksanaan MUNASLUB sesuai AD/ART AMPHURI.

Saya sebagai kuasa Hukum yang turut hadir menyaksikan pelaksanaan MUNASLUB menyatakan MUNASLUB AMPHURI telah dilaksanakan sesuai perundang – undangan yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI. Adapun Surat Kemenkumham yang menyebutkan Saudara Firman M. Nur Sebagai Ketua Umum bukanlah pengesahan hasil MUNAS namun hanya pelaporan perubahan struktur kepengurusan AMPHURI sehingga dengan keluarnya SK KEMENKUMHAM pengesahan hasil MUNASLUB maka kepengurusan Firman sebagai Ketua Umum Batal demi hukum,” jelas Rasman.

Pada kesempatan tersebut Rasman juga mengingatkan Pengurus AMPHURI dibawah Firman M. Nur agar tidak menempati gedung AMPHURI, mengembalikan seluruh dokumen-dokumen terkait AMPHURI, tidak melakukan transaksi keuangan apapun atas nama AMPHURI karena akan bisa berdampak tuntutan pidana.

Satu hal temuan menarik lainnya yang disampaikan Rasman adalah adanya laporan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa Kepengurusan AMPHURI pada masa periode 1437 – 1441 H / 2016 – 2020 M, dimana saudara Firman sebagai Sekjend dan Tauhid Hamdi sebagai Bendum AMPHURI tidak pernah melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan AMPHURI, yang akan membawa banyak fakta-fakta baru indikasi pelanggaran pelanggaran yang dilakukan Pengurus AMPHURI sebelumnya dalam mengelola organisasi ummat ini. Terutamanya masalah pengelolaan keuangan anggota AMPHURI.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum terpilih H. Muhammad Fauzan Kamil menyampaikan pesan kepada seluruh anggota AMPHURI agar bersatu kembali merajut ukhuwah dalam rumah besar AMPHURI tanpa adanya intimidasi apapun, ancaman apapun bagi anggota yang kritis dalam membangun AMPHURI.

“Kami menganggap semua sahabat di AMPHURI. Tidak ada yg lebih hebat dan berkuasa dari yang lainnya. Bapak / Ibu semua adalah para pengusaha yang mandiri tidak perlu di persekusi hanya karena berbeda pandangan dalam membangun AMPHUR,” ujar Fauzan

Continue Reading

Hukum

Forum Wartawan Jakarta Desak Polisi Tangkap Pelaku Dugaan Pemalsuan Dokumen Negara

Published

on

By

Jakarta – Peristiwa munculnya pemalsuan dokumen yang diperbuat oleh dua (2) orang pelaku Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan bernama Muhammad Afzaal (MA) dan Muhammad Sajid Hussain (MSH) terjadi pada tanggal 13 Agustus 2019 akhirnya berbuntut panjang.

Forum Wartawan Jakarta (FWJ) mendesak kepolisian agar segera menangkap para pelaku pemalsuan dokumen negara.

Diyakini, kedua pelaku tersebut telah memalsukan; (1) Surat Keterangan No Objection Certificate (NOC) dari Kedutaan Besar Pakistan Jakarta, (2) Sertifikat Belum Menikah atau Ummarited Certificate yang dikeluarkan dari Pakistan, (3) Affidavid atau Surat Ijin Menikah dari Orangtua Korban Muhammad Adnan, dan (4) Akte Kelahiran atau Birth Of Certificate Muhammad Adnan.

Akibatnya, korban dalam hal ini Muhammad Adnan telah dirugikan segala bentuk pengurusan legal birokrasi yang menyebabkan korban hilang kepercayaan diri, was-was, sehingga berdampak pada batalnya status pernikahannya karena cacat hukum. Korban juga menyatakan dirinya berada dalam tekanan yang tidak menentu, dimana ia mengakui selalu dibayang-bayangi sebagai imigran gelap dalam kurun waktu hampir 1 tahun kebelakang.

Awal terbongkarnya dokumen palsu tersebut diceritakan oleh korban ketika ia bersama istrinya akan membuat KITAS sebagai lampiran di kantor Imigrasi Jakarta Selatan, namun yang mereka dapati sebuah pernyataan dokumen yang dimiliki korban adalah Palsu. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Second Secretary Pakistan Embassy Jakarta, Mr. Jamal Nasir bahwa kepemilikan dokumen atas nama Sdr. Muhammad Adnan benar adanya Palsu. Tentunya hal itu korban bersama istrinya harus segera meminta pertanggungjawaban kepada pelaku.

Hingga pada tanggal 27 Juli 2020, korban bersama istrinya melaporkan tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Kepolisian LP/4395/VII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tentang tindak pidana Pemalsuan Dokumen dan Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 378 KUHP yang kini sedang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan.

Belum tuntas status hukum bagi ke dua (2) pelaku pemalsuan dokumen di Polres Metro Jakarta Selatan, Pelaku kembali berulah dengan mencoba melakukan tekanan atau ancaman kepada Kepala KUA Pancoran bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Pancoran telah menikahkan Muhammad Adnan dengan Andi Mardana (Andine) atas dasar dokumen palsu.

Dirasa tidak dapat menggoyang Kepala KUA Pancoran, Pelaku atas nama Muhammad Afzaal (MA) yang memiliki identitas diri Nomor IM2RBT89498 beralamat di Puri Naga Indah Blok B1, No. 15 RT 001/011, Kampung Melayu Timur, Teluk Naga Tangerang, dan Sdr. Muhammad Sajid Hussain (MSH) yang juga terlibat dalam proses perbuatan jahatnya Afzaal kembali melaporkan korban (Muhammad Adnan) ke Direktorat Imigrasi dengan tuduhan pindah atau beda domisili dengan Nomor Laporan LK/007/VIII/2020/DIKKIM, tertanggal 24 Agustus 2020, dengan tuduhan Pelanggaran Pasal 71 huruf (a) UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana dirinya bersama istrinya Andi Mardana alias Andine diduga tidak melaporkan atas perubahan alamat ke kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

Tentunya hal itu dibantah korban bahwa ia bersama Andine (istrinya) tidak pernah pindah domisili atau mutasi alamat.kata dia

Dalam rentetan peristiwa yang terjadi, Ketua Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini angkat bicara. Bahkan ia mengatakan patut diduga adanya konspirasi antara pelapor dengan oknum penyidik Dirjen Imigrasi. Ia juga menyebut laporan Muhammad Afzaal ke Dirjen Imigrasi sebagai upaya penyelamatan diri atas dilaporkannya ke Polda Metro Jaya sebagai pelaku pemalsuan dokumen,” Kata dia.

“Artinya ia ingin adanya balancing hukum sehingga muncul bargening untuk sama-sama mencabut laporan. “Ucap Opan saat menggelar konferensi Pers nya di Jakarta, Jum’at (2/10/2020) siang.

Opan juga menyayangkan sikap penyidik Dirjen Imigrasi yang kerap melakukan intimidasi terhadap korban dan Andine (istrinya korban), bahwa mereka telah berupaya memulihkan keabsahan legal dokumen yang telah dipalsukan oleh Muhammad Afzaal dan Muhammad Sajid Hussain.

Namun lagi-lagi muncul ucapan penyidik imigrasi akan tetap melakukan deportasi sementara kepada Muhammad Adnan, dan bukan melakukan pemanggilan terhadap Muhammad Afzaal yang sangat jelas telah melakukan pemalsuan dokumen atas diri korban (Muhammad Adnan).

Selain itu, Opan juga mengulas banyak kasus-kasus Imigran gelap yang lebih berat di Indonesia, bahkan ratusan sampai ribuan imigran tanpa status yang jelas berkeliaran di Indonesia, “jika aturan dan Undang-Undang Keimigrasian ingin ditegakkan, maka bersihkan semua skandal dilapangan yang dilakukan para oknum penyidik sampai pejabat Imigrasi. “Tegas Opan.

Untuk itu, Forum Wartawan Jakarta (FWJ) mendesak Kapolda Metro Jaya dalam hal ini Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan untuk segera menetapkan STATUS TERSANGKA lalu di tahannya kedua Pelaku Pemalsuan Dokumen atas nama Muhammad Afzaal (MA) dan Muhammad Sajid Hussain (MSH) karena telah merugikan pihak korban.

Sebagai Ketua Forum Wartawan Jakarta, Opan juga meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Jhoni Ginting untuk menindaktegas para oknum penyidik Imigrasi yang telibat melakukan konspirasi dengan Muhammad Afzaal. (artho)

Continue Reading

Trending