Connect with us

Hukum

Bupati Kabupaten Rote Ndao pakai Ijazah Palsu, 1 April FORMACI Gelar Unjuk Rasa

Published

on

Forum mahasiswa cinta Indonesia (Formaci) akan menggelar aksi unjuk rasa pada hari senin 1 April 2019 di kementerian dalam negeri dan Bareskrim Polri, dihubungi tim media abraham ketua umum forum mahasiswa cinta Indonesia (Formaci) menyampaikan “iya kita akan menggelar aksi unjuk rasa pada senin 1 april nanti” Abraham menyampaikan unjuk rasa yang akan dilaksanakan terkait dengan dugaan kasus pemalsuan dokumen negara yang menyeret nama bupati terpilih kabupaten rote ndao yang sebelumnya mencalonkan diri untuk menjadi bupati dengan menggunakan ijazah palsu, dugaan ini kuat muncul karena ijazah yang digunakan tidak sesuai dengan verifikasi dari kopertis wilayah VII yang dikeluarkan pada 29 januari 2018. ijazah sarjana ekonomi yang dikeluarkan oleh STIE pariwisata satya widya surabaya dengan nomer seri ijazah STIE PAR SW 418 yang ditandatangani oleh ketua E Lukito, S.Sos, MM pada 27 maret 2006 itu menurut kopertis wilayah VII merupakan ijazah yang tidak memiliki civil effect atau tidak memiliki legitimasi secara hukum. Oleh sebab itu kami sebagai mahasiswa dan kaum muda agent of control sicial tidak bisa berdiam diri melihat situasi dan keadaan yang seperti ini ucap abraham, kami berkomitmen akan melakukan pengawalan proses demokrasi yang sehat dan bersih secara konsisten. Kami akan menggelar aksi unjuk rasa dengan mengerahkan seluruh kekuatan element mahasiswa dan pemuda untuk mengawal dugaan kasus yang terjadi di kabupaten rote ndao provinsi NTT ini, karna kami inginkan proses demokrasi yang sehat jujur dan berkeadilan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Dalam aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada april nanti Forum mahasiswa cinta indonesia (Formaci) akan menyampaikan beberapa tuntutan yaitu,

pertama, Formaci meminta pihak kepolisian RI melanjutkan pemeriksaan dan penyidikan dugaan kasus pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh paulina haning bulu sampai tuntas.

Kedua, meminta pihak kementerian dalam negeri melakukan mekanisme penggantian bupati kabupaten rote ndao dengan menunjuk PJS dari pejabat kemendagri sementara kasus dugaan pemalsuan ijazah ini di selidiki dan dituntaskan.

Ketiga, meminta pihak bareskrim polri untuk segera memanggil dan memeriksa bupati kabupaten rote ndao paulina haning bulu yang diduga menggunakan ijazah palsu saat akan mencalonkan diri menjadi bupati kabupaten rote ndao. demikian ucap ketua umum Forum mahasiswa cinta indonesia (Formaci) yang dihubungi tim media.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hukum

HUT RI ke-76 Lapas Bulak Kapal Berikan Remisi 766 Narapidana

Published

on

By

Kota Bekasi – Di masa pandemi Covid-19 ini lapas Bulak Kapal Kota Bekasi gelar kegiatan rutin memberikan remisi kepada narapidana bertepatan dengan hari kemerdekaan ulang tahun RI ke-76.

Sebanyak 766 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bekasi mendapatkan remisi dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia. Sepuluh orang diantaranya langsung bebas.
“Jumlah secara keseluruhan total warga binaan pemasyarakatan disini terdapat 1.803 orang. Remisi pada 17 Agustus 2021 ini berjumlah 766 orang dan 10 orang yang mendapatkan pembebasan langsung,” ucap Kepala Lapas Kelas IIA Bekasi Hensah kepada wartawan, Selasa (17/08) siang.

Ia menyatakan pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan diantaranya memiliki beberapa syarat.
“Syarat utamanya adalah warga binaan pemasyarakatan berkelakuan baik dan tertib pada aturan yang berlaku di dalam lapas, Kemudian
narapidana itu minimal sudah menjalani masa tahanan selama 6 bulan. Lalu ketiga ada syarat administrasi lain yang ada di dalam lapas,” jelasnya

Selain itu,kata dia kemudian dari beberapa remisi yang diberikan, diantaranya memiliki remisi yang bervariatif yakni dimulai dari 1 bulan hingga 6 bulan.

Selama acara ini berlangsung tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, untuk mencegah terpapar Covid-19.

Continue Reading

Hukum

Petugas Lapas Serang Berhasil Gagalkan Penyeludupan Handphone ke Dalam Nasi

Published

on

By

Serang – Dilarangnya membawa alat komunikasi untuk diberikan pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang tak membuat pengunjung yang satu ini kehilangan akal.

Berbekal kelihaiannya dengan trik memasukan Handphone di dalam nasi, ia dengan santainya memasukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

Beruntung, petugas P2U Lapas Kelas IIA Serang Agus Andi Pratama dan Agustyana berhasil menggagalkan aksi tersebut. kamis.(4/03/2021)

Untuk selanjutnya hal ini untuk dapat di pahami oleh seluruh pengunjung bahwasanya tak di perkenankan untuk membawa masuk alat komunikasi dalam bentuk apapun, termasuk Handphone.

Salah satu Petugas P2U Lapas Serang Agus Andi Pratama menjelaskan bahwa awalnya Pengunjung tersebut yang berinisial YL masuk ke Lapas Serang untuk menitipkan makanan kepada salah seorang WBP an. Andre Saputra Kamar A8. Kejadian itu berlangsung sekitar 15:40.

“Saat kami gledah barang tersebut, kami mendapatkan 1 Handphone merek Nokia dan Charger yang disembunyikan di dalam bungkusan nasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Serang Heri Kusrita mengungkapkan bahwa sejauh ini pihaknya tidak memberikan toleransi kepada siapapun yang berusaha melanggar peraturan.

“Kami langsung sita barang tersebut, dan memberikan himbauan kepada para petugas dan pengunjung untuk tidak coba-coba melanggar aturan di Lapas Serang,” tegas Heri Kusrita.

Continue Reading

Hukum

Kejari Kabupaten Bogor Lakukan Penangkapan Terhadap M. Husni

Published

on

By

Bogor, – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor melakukan penangkapan terhadap terpidana H. M. Husni di kediaman nya di Jalan Cimanggu Bogor, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Kamis (18/02/21).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, Munaji S.H, M.H melalui Kasi Intel, Juanda, S.H, M.H. menjelaskan, Penangkapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 513/Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 18 Maret 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 122/PIDSUS/2019/PT.BDG tanggal 18 Juni 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1044 K/Pid/2019 tanggal 18 Nopember 2019.

“Yaitu menyatakan, Bahwa Terdakwa H.M.Husni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan maksud yang sama, menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut,” ucapnya.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa H.M.Husni dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dan membebani dengan biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah),” lanjutnya.

Juanda menegaskan, bahwa pelaksanaan kegiatan Tim Tangkap Buronan (Tabur) ini sebagai wujud pelaksanaan program Intelijen Kejaksaan Agung dalam rangka mengurangi tunggakan terpidana yang belom di eksekusi dan telah berkuatan hukum tetap sehingga proses penuntutan dalam berjalan secara tuntas dan sempurna

“Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menghimbau kepada para terdakwa yg telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar segera dengan sukarela menyerahkan diri untuk bisa melaksanakan putusan pengadilan tanpa harus dijemput oleh tim tabur Kejari Kabupaten Bogor,” tutupnya

Continue Reading

Trending