Connect with us

Metro

Kerjasama Lintas Sektoral Kejaksaan Agung Dengan Kementerian ATR/ BTA

Published

on

Turut menghadiri acara tersebut, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan, para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, para Pejabat eselon I dan II dari Kejaksaan RI dan Kementerian ATR / BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN di seluruh Indonesia.

Jaksa Agung RI, Burhanuddin menyampaikan “ dengan semangat dan landasan komitmen yang kuat untuk membuat Indonesia yang lebih baik, melalui upaya menjalin hubungan secara strategis dan koordinatif untuk saling menjaga dan saling mendukung yang tertuang dalam Nota Kesepakatan yang kita buat kali ini pun adalah langkah penting yang menunjukkan jalinan kerjasama lintas sektoral yang merupakan sebuah kewajiban untuk memberi penguatan dan menjaga supaya semua agenda Pembangunan menuju “Indonesia Maju” dapat terlaksana dengan baik, agar hasilnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat “.

Melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengoptimalkan koordinasi guna lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak, dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerjasama pada Bidang Pembinaan, bidang Intelijen, serta Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Batasan dalam Nota Kesepakatan ini meliputi : Pemberian dukungan data dan/atau informasi, Penegakan hukum di bidang agraria/pertanahan; Pembentukan tim rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; Pengamanan pembangunan strategis; Pelacakan aset; Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; Pencegahan dan pemberantasan mafia tanah; Pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya; Percepatan sertifikasi tanah aset Kejaksaan Republik Indonesia; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang tentunya kedepannya diharapkan akan ditindaklanjuti dengan kerjasama pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas para personil masing-masing jajaran; dan kerja sama lainnya yang disepakati.

Jaksa Agung RI, “ saya optimis dan percaya bahwa jalinan kerjasama ini akan mampu menjadi bagian terintegrasi dan mendukung terlaksananya penegakan hukum khususnya upaya pemulihan aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, terlebih pula mencegah adanya penyimpangan pada tahapan-tahapan pembangunan infrastruktur, seperti tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mulai dari perencanaan hingga penyerahan hasilnya “.

Dengan demikian, fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI dalam hal penyusunan dan penetapan kebijakan pertanahan dan pelaksanaan pengadaan tanah dapat didukung dengan fungsi penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI. Oleh karena itu sinergitas antara Kejaksaan RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI menjadi sangat diperlukan.

Sebagaimana Presiden Joko Widodo telah menetapkan 5 program prioritas untuk mewujudkan “Indonesia Maju” yaitu: Pertama, Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Terampil, Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kedua, Pembangunan Infrastruktur yang menghubungkan Kawasan Produksi dengan Kawasan Distribusi, Ketiga, Penyederhanaan Regulasi, Keempat, Penyederhanaan Birokrasi, dan Kelima, Transformasi Ekonomi.

Pada periode pertama, Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Poin penting dari aturan itu adalah Presiden meminta para Menteri Kabinet Kerja, termasuk Jaksa Agung, untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional sesuai fungsi dan kewenangannya.

Untuk itu, penandatanganan perjanjian ini haruslah juga kita sadari sebagai bagian dari wujud komitmen kita bersama untuk merealisasikan beberapa tujuan strategis, antara lain: pertama, untuk menjadi landasan bagi Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan terkait pengamanan pembangunan strategis di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Kedua, untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi dalam pelaksanaan pembangunan strategis di bidang tersebut.

Ditambahkan oleh Jaksa Agung RI, “ Bahwa Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan baik di pusat maupun di daerah telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019, namun Kejaksaan tetap memiliki peran dan kewenangan dalam mengamankan pembangunan strategis pemerintah, melalui berbagai kegiatan yang bersifat preventif dan persuasif, yang dilaksanakan oleh Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen “.

Tindakan pengamanan pembangunan melalui Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis lebih bersifat institusional, mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga permanen, sebagai salah satu unit kerja di bawah Jaksa Agung Muda Intelijen berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019. Hal ini tentunya berbeda dengan TP4 dan TP4D yang hanya bersifat sementara.

Kejaksaan saat ini akan mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara pada jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam mendukung pembangunan strategis pemerintah. Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan memberikan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, maupun BUMN/BUMD.

Dengan eksistensi Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang memiliki peranan strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Kementerian ATR/BPN baik selaku tergugat maupun penggugat, serta dalam proses litigasi persidangan di pengadilan maupun non litigasi di luar sidang, melalui mediasi dan negosiasi dengan cara pemberian legal opinion (pendapat hukum), legal assistance (pendampingan hukum) maupun legal audit (audit hukum).

Turut memberikan support dalam tugas dan fungsi Kejaksaaan yakni Pusat Pemulihan Aset pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, senantiasa sinergis dalam upaya penelurusan, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset terkait tindak pidana dan aset lainnya di dalam maupun di luar negeri.

Pada kesempatan ini juga, Jaksa Agung RI, Burhanuddin menyampaikan, “saya menginstruksikan dan mengingatkan kembali kepada segenap jajaran Kejaksaan RI untuk meneguhkan komitmen agar sungguh-sungguh, secara aktif menjalankan peran, memberikan kontribusi dukungan dan perhatian intensif, dengan segenap pikiran, daya dan tenaga bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuju ‘Indonesia Maju’, serta mensosialisasikan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama ini guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun daerah “

Hal tersebut harus sejalan dengan Visi Misi Presiden RI dan Petunjuk Jaksa Agung RI dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kejaksaan RI, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur serta penegakan hukum yang harus dapat mendukung investasi, terlebih mengingat seringkali kebijakan diperlukan untuk menciptakan akselerasi iklim investasi yang kondusif, maka kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi agar dapat mencermati secara saksama beberapa hal sebagai berikut:
1. Hindari kriminalisasi terhadap suatu kebijakan.
2. Pembuat kebijakan (person) dapat dikenakan pemidanaan, apabila tujuan kebijakan tidak tercapai dan dibalik kebijakan tersebut terdapat unsur penyalahgunaan wewenang atau terdapat keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dan telah menimbulkan kerugian negara.
3. Seorang pejabat yang mengeluarkan suatu kebijakan tidak dapat diminta pertanggungjawaban padanya apabila tujuan dari kebijakan tersebut tercapai dan dibalik kebijakan itu tidak ada kickback-nya.

Juga disampaikan pesan oleh Jaksa Agung RI, Burhanuddin kepada jajaran Kementerian ATR / BPN, “ agar turut mencermati hal-hal yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan lain yang dapat memasuki ranah pidana, sehingga kita harapkan kepentingan publik dalam setiap proses yang berkaitan dengan peran dan fungsi BPN dapat terlayani dengan baik’.

Menutup sambutannya, Jaksa Agung RI, Burhanuddin, “ semoga jalinan kerjasama yang kita bangun ini dapat membawa manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, bangsa dan negara serta Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk-Nya kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian ’

Continue Reading

Metro

Rivan Purwantono : Jasa Raharja Santuni Korban Meninggal Dunia Karawang Kurang dari 18 Jam

Published

on

By

KARAWANG – Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa kembali terjadi di Jalan Tamelang Purwasari, Karawang, Jawa Barat, pada Minggu (15/05/2022)sore.

Kecelakaan tragis tersebut mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Tujuh Korban meninggal dunia dievakuasi ke RS Karya Husada Karawang, sementara seorang korban meninggal dunia lainnya dibawa ke RS Fikri Husada. Delapan korban yang mengalami Luka Berat dan Luka Ringan dibawa ke RS Fikri Husada Karawang.

Dari informasi yang berhasil dihimpun kecelakaan bermula ketika mobil elf dengan No. Pol. T 7556 DB yang datang dari arah Cikampek ke arah Karawang sekitar pukul

15.30 WIB, melaju dalam keadaan oleng. Mobil tak terkendali sehingga keluar jalur berlawanan di Jalan Tamelang Purwasari dan menabrak sejumlah pengendara motor, gerobak serta pejalan kaki.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (16/05/2022) menyampaikan turut berduka cita. “Segenap Jajaran Jasa Raharja turut berduka cita yang mendalam atas kejadian memilukan tersebut. Petugas Jasa Raharja bersama Unit Lakalantas Polres Karawang langsung turun ke TKP dan melakukan pendataan korban meninggal dunia di RS Karya Husada dan RS Fikri Husada Karawang.

Kesimpulan atas peristiwa yang terjadi, korban kecelakaan tersebut terjamin Program Perlindungan Jasa Raharja. Tujuh korban meninggal dunia terdiri dari 4 korban merupakan warga Karawang, 1 korban warga Purwakarta, 1 korban warga Magelang dan seorang korban lainnya adalah warga Yogyakarta, seluruh korban meninggal dunia telah mendapat santunan dari Jasa Raharja kurang dari 18 jam” ujar Rivan.

Rivan menegaskan “Sementara bagi korban luka-luka sesaat setelah terjadi kecelakaan telah diterbitkan surat jaminan dimana seluruh biaya korban luka-luka dijamin Jasa Raharja maksimal sebesar Rp 20 Juta. Langkah proaktif dilakukan petugas Jasa Raharja semata-mata untuk kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang tertimpa musibah”.

Korban meninggal dunia berhak atas santunan yang diserahkan kepada ahli waris yang sah sebesar Rp50 juta. Sementara untuk korban luka-luka dijamin biaya perawatan oleh Jasa Raharja, sampai dengan maksimal sebesar Rp20 juta. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16 Tahun 2017.

Dengan sistem pelayanan yang terintegrasi secara digital, maka proses santunan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Sistem pelayanan telah terintegrasi dengan instansi terkait, yakni Polri, Rumah Sakit, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan Pamong Praja setempat hingga perbankan.

“Santunan ini diberikan mengingat para pemilik kendaraan sudah melunasi kewajiban membayar SWDKLLJ pada saat membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga apabila terjadi musibah kecelakaan dalam perjalanan dengan kendaraan bermotor tersebut akan mendapatkan jaminan perlindungan dari Jasa Raharja sesuai Program Perlindungan Dasar Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan” tutur Rivan.

“Belajar dari kasus yang sudah terjadi ini Jasa Raharja akan mendorong seluruh pemangku kepentingan di bidang transportasi untuk berinovasi dan menerapkan rambu peringatan yang lebih efisien sehingga benar-benar akan menjadi pengingat bagi para pengguna jalan bahwa mereka berada di daerah rawan kecelakaan” tutup Rivan.

Continue Reading

Metro

5 Napi di Lapas Kelas II A Bekasi Dapat Remisi Pada Hari Raya Waisak

Published

on

By

KOTA BEKASI – Sebanyak 5 warga binaan atau narapidana (napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bekasi, yang beragama Budha mendapatkan remisi khusus pada momentum hari raya Waisak yang jatuh pada tanggal 16 Mei 2022.

Hal ini diutarakan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Maulidi Hilal.

Jadi untuk Lapas Kelas II A Bekasi yang mendapat kan remisi hanya 5 orang. Dari 8 warga binaan yang beragama Budha dan semua sudah kita berikan,” ujar Maulidi Hilal dalam keterangannya, kemarin.

Adapun remisi itu diberikan kepada 5 warga binaan di Lapas Kelas IIA Bekasi dari satu bulan hingga satu setengah bulan.

Kalau perilaku nya baik negara akan memberikan reward, remisi itu kan reward dari negara karena berperilakuan baik. Sehingga warga binaan bangkit untuk merubah perilaku untuk kembali berbuat baik,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bukan hanya di Bekasi saja, namun sebanyak 62 warga binaan di seluruh Jawa Barat mendapatkan Remisi di hari raya Waisak dalam kategori Remisi Khusus 1 (RK 1).

“Untuk di Jawa Barat sendiri remisi waisak 2022 adalah berjumlah 62 orang dan semua mendapatkan se-Jawa Barat ya, masih kategori Remisi Khusus 1 ( RK1) itu adalah kategori satu hanya pemotongan masa tahanan saja,” ungkapnya.

Kemudian ia menyebutkan bahwa kategori RK II di Jawa Barat belum ada yang mendapatkan hal tersebut.

“RK lI artinya ketika dipotong masa pidana mendapatkan remisi jatuh pada tanggal itu bebas. Jadi langsung pulang. Tapi untuk Jawa barat belum ada yang mendapatkan RK II tersebut,” tutur Maulidi Hilal.

Terhadap 5 orang warga binaan tersebut, ia berharap agar mereka dapat kembali menjadi pribadi yang baik dan menjaga keutuhan bangsa.

Agar mereka bisa kembali ke masyarakat, menjadi warga dan negara yang baik, dan kembali ke keluarga dengan kondisi sehat, bahagia dan bisa membangunkan bangsa,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Berimpitan Dengan MRT dan LRT, Sarana Jaya Bangun Hunian Vertikal di Tanah Abang dan Lebak Bulus

Published

on

By

JAKARTA – Perumda Pembangunan Sarana Jaya sedang mengembangkan dua proyek hunian strategis yang terintegrasi dengan pengembangan transportasi massal di Jakarta.

Manager Kawasan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Bramastra Saktyawan mengatakan, dua proyek strategis itu terletak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
“Dua proyek hunian vertikal modern itu bakal mendukung pengembangan transportasi publik yang saat ini ada maupun yang akan datang,” kata Bramastra, Sabtu (14/5/2022).

Bramastra juga menjelaskan dua proyek strategis yang dikembangkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya itu bersinggungan langsung dengan area pengembangan berorientasi transit di dua lokasi strategis di Jakarta.
“Pertama proyek Apartemen Azraya Lebak Bulus, yakni sebuah pengembangan proyek di kawasan Lebak Bulus. Kedua Sentra Proyek Tanah Abang. Kedudukan kedua proyek kami banyak bersinggungan dengan moda transportasi yang telah hadir maupun yang akan hadir di Jakarta,” urainya.

Bramastra menjelaskan, kedua proyek itu akan menopang pengembangan sistem moda transportasi massal yang saat ini sedang dan akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta.

Bramastra juga menjelaskan keberadaan Sentra Proyek Tanah Abang yang berhimpitan dengan rencana pembangunan jalur MRT dan juga adanya rencana pembangunan jalur LRT.
“Jadi Proyek Sentra Tanah Abang berada di jantung Kota Jakarta yang mempunyai potensi besar, karena di masa depan menjadi pasti riderchip-nya akan sangat banyak, pasti juga akan mendorong sebuah kegiatan ekonomi baru,” kata Bramastra

Yang kedua, kata Bramastra, pihaknya juga sedang mengembangkan proyek Apartemen Azraya Lebak Bulus. Proyek hunian vertikal 31 lantai itu terintegrasi dengan proyek pengembangan kawasan berorientasi transit di Lebak Bulus yang dikerjakan PT MRT.

Bramastra menambahkan, proyek hunian yang terletak dan dikembangkan di Lebak Bulis itu berdiri di atas lahan seluas 1,9 hektare yang terkoneksi langsung dengan MRT Lebak Bulus.

Untuk status lahan saat ini milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan saat ini status kami sedang mencari partner investor pembangunan dan pengoperasian di masa depan,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending