Connect with us

Metro

Kerjasama Lintas Sektoral Kejaksaan Agung Dengan Kementerian ATR/ BTA

Published

on

Turut menghadiri acara tersebut, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan, para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, para Pejabat eselon I dan II dari Kejaksaan RI dan Kementerian ATR / BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN di seluruh Indonesia.

Jaksa Agung RI, Burhanuddin menyampaikan “ dengan semangat dan landasan komitmen yang kuat untuk membuat Indonesia yang lebih baik, melalui upaya menjalin hubungan secara strategis dan koordinatif untuk saling menjaga dan saling mendukung yang tertuang dalam Nota Kesepakatan yang kita buat kali ini pun adalah langkah penting yang menunjukkan jalinan kerjasama lintas sektoral yang merupakan sebuah kewajiban untuk memberi penguatan dan menjaga supaya semua agenda Pembangunan menuju “Indonesia Maju” dapat terlaksana dengan baik, agar hasilnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat “.

Melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengoptimalkan koordinasi guna lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak, dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerjasama pada Bidang Pembinaan, bidang Intelijen, serta Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Batasan dalam Nota Kesepakatan ini meliputi : Pemberian dukungan data dan/atau informasi, Penegakan hukum di bidang agraria/pertanahan; Pembentukan tim rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; Pengamanan pembangunan strategis; Pelacakan aset; Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; Pencegahan dan pemberantasan mafia tanah; Pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya; Percepatan sertifikasi tanah aset Kejaksaan Republik Indonesia; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang tentunya kedepannya diharapkan akan ditindaklanjuti dengan kerjasama pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas para personil masing-masing jajaran; dan kerja sama lainnya yang disepakati.

Jaksa Agung RI, “ saya optimis dan percaya bahwa jalinan kerjasama ini akan mampu menjadi bagian terintegrasi dan mendukung terlaksananya penegakan hukum khususnya upaya pemulihan aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, terlebih pula mencegah adanya penyimpangan pada tahapan-tahapan pembangunan infrastruktur, seperti tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mulai dari perencanaan hingga penyerahan hasilnya “.

Dengan demikian, fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI dalam hal penyusunan dan penetapan kebijakan pertanahan dan pelaksanaan pengadaan tanah dapat didukung dengan fungsi penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI. Oleh karena itu sinergitas antara Kejaksaan RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI menjadi sangat diperlukan.

Sebagaimana Presiden Joko Widodo telah menetapkan 5 program prioritas untuk mewujudkan “Indonesia Maju” yaitu: Pertama, Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Terampil, Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kedua, Pembangunan Infrastruktur yang menghubungkan Kawasan Produksi dengan Kawasan Distribusi, Ketiga, Penyederhanaan Regulasi, Keempat, Penyederhanaan Birokrasi, dan Kelima, Transformasi Ekonomi.

Pada periode pertama, Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Poin penting dari aturan itu adalah Presiden meminta para Menteri Kabinet Kerja, termasuk Jaksa Agung, untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional sesuai fungsi dan kewenangannya.

Untuk itu, penandatanganan perjanjian ini haruslah juga kita sadari sebagai bagian dari wujud komitmen kita bersama untuk merealisasikan beberapa tujuan strategis, antara lain: pertama, untuk menjadi landasan bagi Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan terkait pengamanan pembangunan strategis di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Kedua, untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi dalam pelaksanaan pembangunan strategis di bidang tersebut.

Ditambahkan oleh Jaksa Agung RI, “ Bahwa Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan baik di pusat maupun di daerah telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019, namun Kejaksaan tetap memiliki peran dan kewenangan dalam mengamankan pembangunan strategis pemerintah, melalui berbagai kegiatan yang bersifat preventif dan persuasif, yang dilaksanakan oleh Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen “.

Tindakan pengamanan pembangunan melalui Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis lebih bersifat institusional, mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga permanen, sebagai salah satu unit kerja di bawah Jaksa Agung Muda Intelijen berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019. Hal ini tentunya berbeda dengan TP4 dan TP4D yang hanya bersifat sementara.

Kejaksaan saat ini akan mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara pada jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam mendukung pembangunan strategis pemerintah. Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan memberikan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, maupun BUMN/BUMD.

Dengan eksistensi Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang memiliki peranan strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Kementerian ATR/BPN baik selaku tergugat maupun penggugat, serta dalam proses litigasi persidangan di pengadilan maupun non litigasi di luar sidang, melalui mediasi dan negosiasi dengan cara pemberian legal opinion (pendapat hukum), legal assistance (pendampingan hukum) maupun legal audit (audit hukum).

Turut memberikan support dalam tugas dan fungsi Kejaksaaan yakni Pusat Pemulihan Aset pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, senantiasa sinergis dalam upaya penelurusan, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset terkait tindak pidana dan aset lainnya di dalam maupun di luar negeri.

Pada kesempatan ini juga, Jaksa Agung RI, Burhanuddin menyampaikan, “saya menginstruksikan dan mengingatkan kembali kepada segenap jajaran Kejaksaan RI untuk meneguhkan komitmen agar sungguh-sungguh, secara aktif menjalankan peran, memberikan kontribusi dukungan dan perhatian intensif, dengan segenap pikiran, daya dan tenaga bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuju ‘Indonesia Maju’, serta mensosialisasikan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama ini guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun daerah “

Hal tersebut harus sejalan dengan Visi Misi Presiden RI dan Petunjuk Jaksa Agung RI dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kejaksaan RI, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur serta penegakan hukum yang harus dapat mendukung investasi, terlebih mengingat seringkali kebijakan diperlukan untuk menciptakan akselerasi iklim investasi yang kondusif, maka kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi agar dapat mencermati secara saksama beberapa hal sebagai berikut:
1. Hindari kriminalisasi terhadap suatu kebijakan.
2. Pembuat kebijakan (person) dapat dikenakan pemidanaan, apabila tujuan kebijakan tidak tercapai dan dibalik kebijakan tersebut terdapat unsur penyalahgunaan wewenang atau terdapat keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dan telah menimbulkan kerugian negara.
3. Seorang pejabat yang mengeluarkan suatu kebijakan tidak dapat diminta pertanggungjawaban padanya apabila tujuan dari kebijakan tersebut tercapai dan dibalik kebijakan itu tidak ada kickback-nya.

Juga disampaikan pesan oleh Jaksa Agung RI, Burhanuddin kepada jajaran Kementerian ATR / BPN, “ agar turut mencermati hal-hal yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan lain yang dapat memasuki ranah pidana, sehingga kita harapkan kepentingan publik dalam setiap proses yang berkaitan dengan peran dan fungsi BPN dapat terlayani dengan baik’.

Menutup sambutannya, Jaksa Agung RI, Burhanuddin, “ semoga jalinan kerjasama yang kita bangun ini dapat membawa manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, bangsa dan negara serta Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk-Nya kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian ’

Continue Reading

Metro

Manola Hutagalung Optimis Perindo Jakarta Lolos Parliamentary Thershold

Published

on

By

JAKARTA – DPW Partai Persatuan Perindo Indonesia (Perindo) DKI Jakarta terus melakukan konsolidasi. Berbagai kebijakan partai telah dilakukan termasuk merangkul semua elemen masyarakat untuk dapat memenangkan Pemilu 2024 mendatang khususnya di DKI Jakarta.

Wakil Sekjen I Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Jakarta, Manola Hutagalung, mengatakan bahwa Perindo ikut serta membangun NKRI.

“Optimis Perindo lolos Parliamentary Thershold Sesuai dengan arahan Ketua Umum Harry Tanoe agar Perindo tembus dua digit dan mampu duduk 60 kursi di parlemen DPR RI agar bisa menyuarakan kepentingan masyarakat luas demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) turut serta membangun Indonesia semakin baik,” ujarnya usai pelantikan di hotel Royal Kuningan Jumat (23/9/2022).

Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 terbilang sudah di depan mata. Meskipun masih 2 tahun lagi, namun dari perspektif strategis, periode waktu itu harus dimaksimalkan sedini mungkin.

Pemanasan mesin partai politik berupa pemantapan pengurus hingga kader melalui konsolidasi dilakukan, termasuk oleh Partai Perindo di daerah.

Continue Reading

Metro

Pj Gubernur Harus yang Mengerti Karakteristik Jakarta, Pengusaha Butuh Kebijakan Pro Bisnis

Published

on

By

Jakarta – DPD HIPPI DKI Jakarta menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema PJ Gubernur Jakarta dan Harapan Pelaku Usaha bekerjasama dengan Forum Wartawan Balaikota dan DPR DKI Jakarta yang diselenggarakan di Hotel Cut Mutia, Menteng Jakarta Pusat, Selasa, (20/9/2022)

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi mengatakan sangat mengharapkan sosok pemimpin yang efektif. Efektif apa, karena selain menjalani roda pemerintahan dua setengah tahun lagi dan juga menghadapi pilkada. Tidak hanya menghadapi pilkada, legislatif melainkan pemilihan serentak yang baru pertama kali dilakukan.

“Makanya kami berharap nanti Presiden Jokowi memilih sosok pemimpin yang efektif. Efektif disini artinya kami membutuhkan kondusifitas ekonomi dan investasi” ujarnya di Menteng, Jakarta Pusat.

Kami dari kalangan pengusaha sangat menginginkan bahwa roda perekonomian tetap berjalan dan bagaimana tetap berjalan.

Kerena ada pembangunan Jakarta yang telah direncanakan sampai pada tahun 2026 dan tetap menjadi pegangan dalam menjalankan pembangunan oleh PJ Gubernur yang baru. Harus menjadi pegangan untuk bekerja dengan mengesampingkan selera.

Jangan seleranya yang baru tapi ini sudah ada blueprint-nya. Kami berharap sosok yang memahami persoalan Jakarta. Harapan kita dan harapan masyarakat DKI Jakarta yang mampu mengentaskan persoalan yang belum terselesaikan.

Siapapun yang ditunjuk oleh Presiden sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta harus mampu membangun koordinasi dan komunikasi baik antara pusat dan daerah. Adanya keberlanjutan program-program dengan pimpinan sebelumnya. Kemudian, terciptanya stabilitas khususnya perkonomian Jakarta yang lebih baik lagi.

Tidak terjadinya penurunan standar pelayanan masyarakat dan semangat reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemangku kepentingan di dalam masyarakat.

Pengusaha ingin hasil pemilihan PJ Gubernur DKI Jakarta dapat membuat iklim investasi mudah dan memunculkan pengusaha-pengusaha baru, membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan khusus di ibu kota. Setiap pemilihan pemimpin bisa berlangsung demokratis, damai, stabilitas politik dan keamanan tetap kondusif, tutupnya.

Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2022. Presiden akan menunjuk dan melantik PJ Gubernur DKI Jakarta sampai terpilih Gubernur definitif pada pilkada serentak pada bulan November 2024.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki berharap, PJ Gubernur Jakarta mau mendengar saran dan kritik, ketika memimpin Jakarta selama masa transisi.

Harapan saya PJ Gubernur yang terpilih ini mau bersama kita berkolaborasi memimpin Jakarta. Kami juga menginginkan PJ Gubernur bisa merangkul semuanya, karena dia ditugaskan, bukan dipilih, untuk memimpin Jakarta selama hampir 3 tahun,” tandas dia.

Ketua Umum HIPMI Jaya Sona Maesana, Ketua Umum Apindo Roy Nicholas Mandey dengan Panitia Pelaksana Ketua HIPPI Jakarta Pusat Fauzan Fadel Muhammad.

Fauzan Fadel Muhammad menegaskan, PJ Gubernur DKI Jakarta harus bisa menyiapkan Jakarta menuju City 4.0.

Terlebih, sambung dia, Jakarta belum sepenuhnya pulih usai diterpa Pandemi Covid-19.

Ada 40 persen pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) gulung tikar akibat Covid-19.

“Masukan dari para Narsum ini akan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk menjadi pertimbangan, sehingga dalam menetapkan Penjabat Gubernur Jakarta adalah figur yang sesuai dengan harapan dunia usaha dan yang direspon positif oleh pasar,” tukas dia.

Hasil FGD ini, akan disampaikan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo sebagai rekomendasi pelaku usaha atas pemilihan PJ Gubernur DKI Jakarta.

Continue Reading

Metro

Nurjaman Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Menghadiri Acara Diskusi FGD PJ Gubernur Jakarta Harapan Pelaku Usaha

Published

on

By

Jakarta, – Nurjaman Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menghadiri acara diskusi FGD PJ Gubernur Jakarta Harapan Pelaku Usaha dihotel Sofyan Cikini Jakarta Pusat. Selasa (20/9/2022)

Mengatakan sebagai keterangan pers bahwa ; “Yang pertama kita perlu apresiasi kepada HIPPI DKI Jakarta dengan melaksanakan kegiatan seperti ini di DKI Jakarta juga mendorong untuk mendukung terhadap HIPPI DKI Jakarta dan kesemua sektornya untuk melakukan kegiatan ini dalam rangka memberikan aspirasi atau masukkan kepada PLT atau pejabat yang akan datang paskah ditinggalnya Pak Anies nanti yang akan datang.

Kemudian lanjut Nurjaman Kita tidak mau itu PLT, atau pejabat sementara itu tetap Gubernur juga pemangku kepentingan dan kebijakan DKI Jakarta, Kata Nya.

Kami lanjut Nurjaman, juga memberikan pesan moral kepada Gubernur yang akan datang agar bisa melanjutkan program-program yang positif yang direncanakan oleh gubernur yang sebelumnya, kemudian yang kedua bahwa tadi diawali saya sampaikan bahwa Gubernur yang akan datang disini yang untuk masa transisi ini Gubernur yang tidak mempunyai modal di acara tersebut dan Saya sampaikan itu tidak mempunyai modal politik artinya Gubernur itu tidak punya beban dan hutang kepada siapapun yang mana ia akan memberikan kebebasan alias Tidak punya hutang kepada siapapun, atau tidak memiliki kepentingan pada suatu partai politik bila nantinya begitu masuk ke Balaikota dan inilah menurut warga DKI Jakarta karena Kalau hasil pilkada itu punya modal politik akan Punya hutang politik karena mau tidak mau harus loyal terhadap partai, Ungkap Nurjaman.

Bahwa pejabat itu harus menjalankan program-program yang positif terhadap kelangsungan dunia usaha. Tanpa ada kelangsungan usaha, tanpa ada perusahaan ekonomi kita rusak, tegas Nurjaman

Nurjaman menambahkan bila Kita ingat 2 tahun sebelum diwaktu kemarin saat ekonomi kita anjlok oleh covid 19 atau pandemik terjadi -8% ekonomi kita Boro-boro untung yang ada minus. Oleh karena itu hari ini kita baru ada recovery, kita baru bangkit kembali, kata Nya.
Selain itu saat ini sedang dihantam BBM naik mau yang sudah disahkan pemerintah pusat .

Harapannya Mudah-mudahan tidak begitu berdampak terhadap pada kelangsungan usaha kami. Kami juga akan berusaha tetap mendorong agar perusahaan tetap berjalan dengan baik walaupun tentunya dengan kemaikan BBM semua komponen akan menjadikan satu gambaran kenaikan, harap Nurjaman

Disisi leverage cost product akan lebih tinggi karena bahan baku ikut naik. Karena BBM itu merupakan satu komponen dalam dunia industri dunia usaha.

Harapan dengan Gubernur yang akan datang kita seperti yang disampaikan tadi Bang Zaky bahwa itu harus ada kolaborasi dengan dunia usaha dengan semua sektor untuk melaksanakan kelangsungan pembangunan di DKI Jakarta.

Tetap harus ada kolaborasi tidak meninggalkan dan berpihak kepada siapapun juga tetapi berpihak kepada Rakyat DKI Jakarta.

Disampaikan sama bang Roy bahwa masyarakat itu termasuk kami. Dunia usaha, pengusaha, pekerja, buruh, semua kita juga wartawan adalah Rakyat DKI Jakarta itu yang harus diayomi oleh pejabat Gubernur yang akan datang.

Kita sebenarnya sudah dikenalkan dengan Revolusi Industri 4.0 seperti apa 4.0 tiba-tiba ujuk-ujuk muncul 4.0 artinya kita sudah lama denga dunia itu. Kita dengan media cetak sekarang bisa dengan online itu suatu produk dari 4.0 harapan kita kedepannya UMKM itu harus mulai digital. Tanpa melek digital UMKM tidak ada apa-apanya. Sekarang mudah tinggal pesan Go Food sudah 4.0 sudah bisa pakai aplikasi.” tutupnya.

Continue Reading

Trending