Connect with us

Metro

Pemerintah Presiden Jokowi Pencegahan Penanganan Dampak Covid-19 Sudah Cukup Baik

Published

on

Jakarta 28/4/2020 Terkait kebijakan pemerintah Presiden Jokowi penanganan Covid-19 Menurut Ketua Dewan Pembina Pos Raya dan Praktisi Hukum Frans Adrianus Polnaya , SH., M.Hum menilai sudah cukup baik dan semaksimal mungkin dan sangat memuaskan Penduduk Rakyat Indonesia, menurutnya korban Covid-19 di Indonesia saat ini tidak lah begitu banyak dibandingkan jumlah penduduk mencapai 250 juta lebih.

“Dimana penanganan sudah sesuai standar prosedur atau SOP yang sudah diatur oleh badan dunia (WHO) kemudian stimulus dana yang mencapai 407 T diharapkan dapat membantu masyarakat Untuk mengurangi dampak Covid -19 secara ekonomi.

Poin berikutnya kartu Prakerja untuk masyarakat yang telah di PHK ataupun dirumahkan dan terkait Omnibuslaw atau terkait cipta kerja masih ditunda oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat.

Frans Adrianus Polnaya , SH., M.Hum. mengatakan, dalam bulan puasa atau ramadhan yang terbiasa mayoritas muslim untuk mudik pulang kampung beliau berharap kesadaran masyarakat untuk tidak mudik dengan situasi seperti ini, dengan tidak mudik maka akan menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya dikampung, hal itu adalah memutus mata rantai Covid-19.

“Di Prediksikan bulan juni wabah atau pandemi Covid-19 ini telah berlalu dan ekonomi bisa pulih kembali sebelumnya, Pondasi ekonomi indonesia baik sehingga tidak terjadi lagi dampak covid 19,” Ujar Frans Adrianus Polnaya, SH., M.Hum.

“Terkait kebijaksanaan Kemenkumham RI yang membebaskan kurang lebih 3000 tahanan di Indonesia, hal ini berdasarkan Faktor kesehatan dan kemanusiaan, Kemenkumham sebelum mengambil keputusan ini dan sebelumnya melakukan rapat dan kordinasi dengan instansi terkait yaitu Porli, Kemenhan dan Kemendagri, Kemenkes.

“Untuk Kondisi saat ini memang hukum tidak dapat di tegakkan 100% karena yang membuat undang-undang manusia mempunyai perasaan kemanusiaan.

Pemerintah bisa disalahkan bila tahanan terkena Covid-19 dampak Covid-19 itu bisa menjadi masalah HAM yang tentunya menjadi sorotan internasional untuk hal itu pemerintah mengambil kebijakan tersebut. Jaringan pengaman berperan sesuai fungsi dan memproteksi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan.

Lanjut Frans tahanan adalah manusia yang juga bisa berubah perilakunya, terkait tahanan yang berulah kembali jumlahnya kira-kira 0,2 persen dibandingkan dengan 3000 tahanan yang dibebaskan,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Bimtek Nasional PBB Jadi Momentum Penguatan Kader, Fraksi PBB Konawe Targetkan Kursi DPRD Naik 100 Persen

Published

on

By

Jakarta – Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional yang diselenggarakan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) pada 27–29 April 2026 di Swiss-Belinn Cawang, Jakarta, menjadi momentum strategis bagi penguatan kapasitas kader legislatif di seluruh Indonesia, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan yang diikuti kader Partai Bulan Bintang (PBB) dari berbagai daerah ini menjadi ajang penting untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus meningkatkan kapasitas anggota legislatif, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Fraksi PBB Kabupaten Konawe, H. Bajenuddin, menyampaikan bahwa capaian politik PBB di Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran strategis Sekretaris Jenderal partai yang dinilai mampu menggerakkan kekuatan organisasi hingga melahirkan kepemimpinan di tingkat daerah, termasuk posisi kepala daerah.

“Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif yang luar biasa. PBB di Sulawesi Tenggara telah menunjukkan kontribusi nyata, baik di legislatif maupun eksekutif, sehingga menjadi parameter penting bagi daerah lain,” ujarnya saat ditemui di Hotel Swiss-Belinn Cawang, Selasa (28/4/2026).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelaksanaan Bimtek bukan sekadar kegiatan formal, tetapi menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan pemahaman terhadap tugas utama anggota legislatif.

Tiga fungsi utama yang harus dijalankan secara seimbang, yakni fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan regulasi, menjadi fokus utama dalam kegiatan tersebut.

“Ketiga fungsi ini harus berjalan selaras. Tidak boleh hanya fokus pada anggaran tanpa memperkuat regulasi dan pengawasan. Di sinilah identitas dan kualitas seorang legislator diuji,” tambahnya.

Bimtek ini juga diharapkan mampu mendorong para kader untuk lebih optimal dalam menjalankan tugas serta berkontribusi dalam membesarkan partai. Salah satu target ke depan adalah meningkatkan keterwakilan PBB di berbagai tingkatan, termasuk di tingkat nasional.

Saat ini, PBB di Kabupaten Konawe memiliki tiga kursi di DPRD. Namun, ke depan diharapkan terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai dua kali lipat.

“Kami optimistis, dengan kerja keras dan konsolidasi yang kuat, jumlah kursi dapat meningkat hingga 100 persen menjadi enam kursi,” tegasnya.

Selain itu, harapan besar juga disampaikan agar PBB dapat kembali memiliki keterwakilan di tingkat pusat (Senayan) pada periode mendatang.

Melalui Bimtek ini, seluruh kader diharapkan tidak hanya memahami peran dan tanggung jawabnya, tetapi juga mampu menindaklanjuti hasil kegiatan secara konkret dalam kerja-kerja politik di daerah, sehingga memperkuat posisi Partai Bulan Bintang sebagai kekuatan politik yang konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Continue Reading

Metro

Perkuat Potensi Lokal Pirukunan Tuwanggana Galur Gelar Sarasehan Optimalisasi Dana Keistimewaan DIY

Published

on

By

Kulon progo,28/4/2026 – Karyapost.com, Pirukunan Tuwanggana Kapanewon Galur menggelar sarasehan strategis bertajuk “Optimalisasi Tuwanggana dan LKK dalam Rangka Penguatan Potensi Lokal Bersumber pada DAIS” di Aula Kapanewon Galur, Selasa (28/4/2026). Forum ini menjadi ruang sinergi untuk mempercepat pembangunan wilayah melalui pendayagunaan Dana Keistimewaan (DAIS).

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci di antaranya Kabid Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Paniradya Kaistimewaan DIY, Bapak Nugroho; Ketua Pirukunan Tuwanggana Kulon Progo, Bapak Djoto S.; Panewu Galur; serta jajaran pengurus Tuwanggana se-Kapanewon Galur, tokoh masyarakat, dan pemerhati pembangunan.

Ketua Panitia, Drs. H. Sardal dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari arahan Ngarsa Dalem Gubernur DIY bahwa Tuwanggana berkomitmen untuk selalu hadir sebagai media penghubung komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat yaitu
“Kami fokus pada kegiatan sarasehan yang menjawab langsung isu dan kebutuhan lokal.

Sesuai arahan Ngarsa Dalem kami ingin memastikan aspirasi masyarakat bawah sampai ke pengambil kebijakan,” ujar Drs. H. Sardal disampaikan kepada awak media.

Apresiasi tinggi datang dari narasumber perwakilan Paniradya Kaistimewaan DIY, Bapak Nugroho. Beliau menyatakan bahwa inisiatif yang dilakukan Pirukunan Tuwanggana Galur patut menjadi percontohan bagi kapanewon lain di DIY karena mampu menyelaraskan program kerja dengan visi pemerintah ,

“Kami sangat mengapresiasi sinergi ini semoga Ke depan kami akan lebih memperhatikan gagasan dan ide kreatif yang lahir langsung dari rahim masyarakat dan kami mempersilakan kelompok masyarakat untuk mengajukan usulan melalui proposal terkait pengembangan potensi lokal, dan pasti akan kami tindak lanjuti,” tegas Bapak Nugroho dalam pemaparannya.

Di sisi lain, forum menghangat saat perwakilan masyarakat yang juga Ketua Tuwanggana Banaran Priyo santoso yang juga sekaligus aktivis sosial menyampaikan usulan inovatif terkait model program DAIS ke depan dan  mendorong agar Dana Keistimewaan tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga menjadi pemantik budaya non-fisik
“Kami meminta adanya model program baru yang menjadikan gotong royong sebagai ikon Yogyakarta sebagai inti kegiatan.

DAIS sebaiknya masuk melalui stimulan kegiatan di tengah masyarakat dengan stimulan tersebut maka swadaya warga akan terpancing sehingga budaya gotong royong yang merupakan warisan nenek moyang kita kembali tumbuh subur dan kuat,” ungkapnya.

Sarasehan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk mengawal usulan-usulan lokal agar dapat terakomodasi dalam penganggaran Dana Keistimewaan, demi kesejahteraan masyarakat Galur yang lebih merata.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

Yonatan Hisanggen Tegaskan Komitmen Fraksi PBB Yalimo Dukung Pemerintah Daerah dan Targetkan Tambahan Kursi di 2029

Published

on

By

Jakarta – Kegiatan Bimbingan Tekknis (Bimtek) Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) se-Indonesia yang digelar pada 27–29 April 2026 menjadi ajang strategis konsolidasi nasional antara pimpinan pusat dan kader legislatif di daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Swiss-Belinn Cawang, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dalam wawancara dengan awak media, Yonatan Hisanggen, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Yalimo dari Fraksi PBB, menegaskan komitmennya dalam mengikuti arahan partai sekaligus memperkuat peran legislatif di daerah.

“Saya Yonatan Hisanggen, anggota DPRD Kabupaten Yalimo periode 2024–2029 sekaligus Wakil Ketua Komisi A dari Fraksi PBB. Kehadiran kami di Bimtek ini adalah bagian dari kewajiban kader untuk menyelaraskan program antara DPP dan daerah,” ujarnya.

Yonatan mengungkapkan bahwa pada Pemilu Legislatif 2024, Fraksi PBB Kabupaten Yalimo berhasil meraih tiga kursi DPRD dan menempati posisi kedua dalam perolehan suara partai. Capaian tersebut menjadi fondasi kuat untuk memperluas pengaruh politik di masa mendatang.

“Dengan tiga kursi yang kami raih saat ini, kami optimistis pada Pemilu 2029 mendatang dapat meningkatkan perolehan menjadi empat hingga lima kursi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yonatan menambahkan bahwa Fraksi PBB Kabupaten Yalimo memberikan dukungan penuh terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo. Dukungan tersebut diwujudkan melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong program pembangunan daerah yang pro-rakyat.

“Fraksi PBB Kabupaten Yalimo berkomitmen mendukung penuh visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Kami ingin memastikan setiap program pembangunan berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan kepada masyarakat terus diperkuat melalui berbagai kegiatan sosial dan komunikasi politik yang intensif. Menurutnya, kedekatan dengan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.

“Kurang lebih 70 persen pendekatan kepada masyarakat sudah kami lakukan secara maksimal. Ini menjadi modal penting bagi kami untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat,” tambahnya.

Yonatan turut menyampaikan harapan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB agar memberikan perhatian lebih terhadap penguatan infrastruktur partai di wilayah Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Yalimo.

“Kami berharap adanya dukungan konkret dari DPP, terutama terkait penyediaan sekretariat partai serta fasilitas transportasi darat seperti kendaraan operasional untuk menunjang mobilitas kader di daerah,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa saat ini terdapat dua anggota DPRD dari PBB yang aktif mewakili Kabupaten Yalimo dan turut mengikuti kegiatan Bimtek tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan kapasitas dan soliditas partai.

Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan seluruh kader legislatif PBB mampu meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta membawa perubahan nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Yalimo.

Continue Reading

Trending