Connect with us

Hukum

ISCW: Pengurus Masuk BAP dalam Sidang Korupsi, Organisasi KOI Bisa Divakum oleh Lembaga Olahraga Internasional

Published

on

Jakarta – Indonesia Sport Corruption Wacth (ISCW) telah mengingatkan sejak 3 tahun silam kepada penyelenggara Keolahragaan Nasional agar berhati-hati terhadap semua kegiatan yang bersumber dari Dana APBN, terutama soal tindak korupsi yang melibatkan banyak pihak.

“Direktur ISCW, Bang Rudy Darmawanto sudah mengkritik baik lisan maupun tulisan terhadap para pelaku dan penyelenggara olahraga baik di event nasional dan international, baik yang di Kemenpora, KONI maupun Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, untuk bertindak hati-hati menggunakan dana APBN,” ucap Juru Bicara (Jubir) ISCW Nanang Supriatna dalam keterangan resminya kepada wartawan, Rabu (10/6/2020).

Nanang mencontohkan, dalam kasus kasus dana hibah KONI yang melibatkan mantan menpora Imam Nahrowi adalah citra buruk Keolahragaan Nasional. Belum lagi kasus Satlak Prima yang mulai Minggu ini sudah disidik oleh pihak Kejaksaan dan akan menyusul kasus lain di lingkungan menpora. Oleh karena itu, Nanang menegaskan, ISCW siap membantu KPK dan Kejaksaan untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut.

Terlibat Kasus Dana Hibah

Selain persoalan di atas, Nanang juga menyampaikan bahwa di lingkungan KOI juga ada oknum inisial FK yang kebetulan menduduki jabatan penting di KOI juga ikut melakukan dugaan gratifikasi dan KKN soal dana hibah yang namanya disebutkan sebagai fakta persidangan dalam sidang kasus dana hibah.

“Nama inisial FK juga banyak terlibat, dominan dalam permasalahan Asian Paragames yang sampai sekarang sedang diruntun oleh akuntan ISCW serta Sea Games Manila yang sampai sekarang tidak Jelas laporannya,” ungkap dia.

Pengurus KOI Bisa Dibekukan

Menurut dia, kalau ini dibiarkan terus maka akan membawa citra lembaga KOI dan nama baik Ketum KOI menjadi rusak. Bahkan, dapat saja KOI dibekukan.

“Jujur kami prihatin kepada Ketum KOI dan pengurus KOI lainnya atas perilaku dan gaya adventurir (FK) dalam dunia olahraga. Bahkan apabila kasus ini dibiarkan, dalam waktu dekat, jangan kaget kalau KOI bisa di bekukan atau tidak diakui oleh lembaga olahraga internasional,” kata Nanang.

Atas dasar itu, Nanang mengatakan, ISCW tengah menyusun laporan monitoring bersama akuntan independen yang nantinya, hasil audit akan disampaikan kepada pihak terkait.

“Kami sedang menyusun laporan monitoring bersama akuntan independen. Dan hasilnya akan kami sampaikan kepada pihak terkait, baik ke BPK maupun KPK. Hal ini demi menegakkan kebenaran dan prinsip sportifitas Olahraga Nasional,” tandasnya.

*Oknum Pengurus Disebut Dalam Persidangan*

Diketahui, dalam persidangan Miftahul Ulum, mantan asisten pribadi eks Menpora Imam Nahrawi mengungkap dugaan aliran uang kepada Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinisial AQ dan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung AT.

Dalam hal itu Ulum sampaikan saat menjadi saksi untuk Imam Nahrawi, terdakwa suap pengurusan proposal dana hibah KONI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Jumat tanggal 15 Mei 2020 lalu seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Lebih lanjut, Ulum bercerita untuk memenuhi kebutuhan permintaan uang itu ia meminjam sekitar Rp10 miliar. Menurut Ulum, pihak KONI dan Kemenpora sudah punya kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang ke BPK dan Kejaksaan Agung guna mengatasi kasus yang membelit.

Nah disinilah Ulum menyebut nama pejabat Komite Olimpiade Indonesia (KOI) berinisial FK sebagai pihak yang menyelesaikan (diduga menyerahkan uang) ke Kejaksaan Agung.

Continue Reading

Hukum

HUT RI ke-76 Lapas Bulak Kapal Berikan Remisi 766 Narapidana

Published

on

By

Kota Bekasi – Di masa pandemi Covid-19 ini lapas Bulak Kapal Kota Bekasi gelar kegiatan rutin memberikan remisi kepada narapidana bertepatan dengan hari kemerdekaan ulang tahun RI ke-76.

Sebanyak 766 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bekasi mendapatkan remisi dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia. Sepuluh orang diantaranya langsung bebas.
“Jumlah secara keseluruhan total warga binaan pemasyarakatan disini terdapat 1.803 orang. Remisi pada 17 Agustus 2021 ini berjumlah 766 orang dan 10 orang yang mendapatkan pembebasan langsung,” ucap Kepala Lapas Kelas IIA Bekasi Hensah kepada wartawan, Selasa (17/08) siang.

Ia menyatakan pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan diantaranya memiliki beberapa syarat.
“Syarat utamanya adalah warga binaan pemasyarakatan berkelakuan baik dan tertib pada aturan yang berlaku di dalam lapas, Kemudian
narapidana itu minimal sudah menjalani masa tahanan selama 6 bulan. Lalu ketiga ada syarat administrasi lain yang ada di dalam lapas,” jelasnya

Selain itu,kata dia kemudian dari beberapa remisi yang diberikan, diantaranya memiliki remisi yang bervariatif yakni dimulai dari 1 bulan hingga 6 bulan.

Selama acara ini berlangsung tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, untuk mencegah terpapar Covid-19.

Continue Reading

Hukum

Petugas Lapas Serang Berhasil Gagalkan Penyeludupan Handphone ke Dalam Nasi

Published

on

By

Serang – Dilarangnya membawa alat komunikasi untuk diberikan pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang tak membuat pengunjung yang satu ini kehilangan akal.

Berbekal kelihaiannya dengan trik memasukan Handphone di dalam nasi, ia dengan santainya memasukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

Beruntung, petugas P2U Lapas Kelas IIA Serang Agus Andi Pratama dan Agustyana berhasil menggagalkan aksi tersebut. kamis.(4/03/2021)

Untuk selanjutnya hal ini untuk dapat di pahami oleh seluruh pengunjung bahwasanya tak di perkenankan untuk membawa masuk alat komunikasi dalam bentuk apapun, termasuk Handphone.

Salah satu Petugas P2U Lapas Serang Agus Andi Pratama menjelaskan bahwa awalnya Pengunjung tersebut yang berinisial YL masuk ke Lapas Serang untuk menitipkan makanan kepada salah seorang WBP an. Andre Saputra Kamar A8. Kejadian itu berlangsung sekitar 15:40.

“Saat kami gledah barang tersebut, kami mendapatkan 1 Handphone merek Nokia dan Charger yang disembunyikan di dalam bungkusan nasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Serang Heri Kusrita mengungkapkan bahwa sejauh ini pihaknya tidak memberikan toleransi kepada siapapun yang berusaha melanggar peraturan.

“Kami langsung sita barang tersebut, dan memberikan himbauan kepada para petugas dan pengunjung untuk tidak coba-coba melanggar aturan di Lapas Serang,” tegas Heri Kusrita.

Continue Reading

Hukum

Kejari Kabupaten Bogor Lakukan Penangkapan Terhadap M. Husni

Published

on

By

Bogor, – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor melakukan penangkapan terhadap terpidana H. M. Husni di kediaman nya di Jalan Cimanggu Bogor, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Kamis (18/02/21).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, Munaji S.H, M.H melalui Kasi Intel, Juanda, S.H, M.H. menjelaskan, Penangkapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 513/Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 18 Maret 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 122/PIDSUS/2019/PT.BDG tanggal 18 Juni 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1044 K/Pid/2019 tanggal 18 Nopember 2019.

“Yaitu menyatakan, Bahwa Terdakwa H.M.Husni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan maksud yang sama, menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut,” ucapnya.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa H.M.Husni dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dan membebani dengan biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah),” lanjutnya.

Juanda menegaskan, bahwa pelaksanaan kegiatan Tim Tangkap Buronan (Tabur) ini sebagai wujud pelaksanaan program Intelijen Kejaksaan Agung dalam rangka mengurangi tunggakan terpidana yang belom di eksekusi dan telah berkuatan hukum tetap sehingga proses penuntutan dalam berjalan secara tuntas dan sempurna

“Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menghimbau kepada para terdakwa yg telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar segera dengan sukarela menyerahkan diri untuk bisa melaksanakan putusan pengadilan tanpa harus dijemput oleh tim tabur Kejari Kabupaten Bogor,” tutupnya

Continue Reading

Trending