Connect with us

TNI / Polri

Kodim 0507/Bekasi Terima Penyuluhan Hukum Dari Hukum Kodam Jaya Triwulan II TA.2020

Published

on

Bekasi – Untuk membekali pengetahuan tentang hukum bagi Prajurit dan PNS TNI AD, jajaran Kodim 0507/Bekasi melaksanakan Penyuluhan Hukum dengan pemateri dari Hukum Kodam Jaya.

Kegiatan Penyuluhan hukum ini dilaksanakan oleh Tim Luh Hukum Kodam Jaya Lettu Chk Purwanto yang didampingi oleh Ki Kakumrem 051/Wkt Mayor Chk Jajang.H, dengan pemateri Lettu Chk Purwanto, yang diikuti 52 orang Prajurit serta PNS TNI AD dari Kodim 0507/Bekasi di aula Makodim 0507/Bekasi Jln. Veteran, Kel. margajaya, Kec.Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (22/06/2020).

Dandim 0507/Bekasi Kolonel Inf Rama Pratama.M.Si.(Han), menyampaikan sambutannya yang diwakili oleh Pasipers Kodim 0507/Bekasi Kapten Inf Kusmayadi, kepada seluruh personil untuk mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini dengan baik. Kemudian dicatat atau dipahami sebagai bekal pengetahuan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas serta dalam kehidupan bermasyarakat.

“Apabila ada pertanyaan, diakhir penyuluhan ada sesi tanya jawab. Nanti, bisa ditanyakan perihal ataupun kewajiban-kewajiban, apabila kita menjumpai permasalahan khususnya di bidang hukum, baik itu secara kedinasan ataupun diluar kedinasan. Dalam hal ini, kita tentunya sering berinteraksi dengan masyarakat luas,” ucap Kapten Inf Kusmayadi.

Tim penyuluh hukum Kodam Jaya mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan secara dinamis dan bergerak. Sehingga, setiap waktu akan terjadi perubahan menyesuaikan alam pikir manusia.

“Setiap ada permasalahan hukum silakan tanya kepada kami, dan kami dari tim hukum siap membantu penyelesaiannya. Saya berharap, karena kegiatan ini dilaksanakan setahun sekali, maka kita maksimalkan dalam pertemuan ini untuk didiskusikan. Silahkan tanyakan, apabila ada yang memiliki permasalahan hukum, bagaimana prosedur penyelesaian sesuai dengan kedinasan kepada penyaji materi,” tutur Mayor Chk Jajang.H.

Sementara itu, materi yang disampaikan oleh Lettu Chk Purwanto memaparkan tentang prosedur Percepatan Penyelesaian Perkara terhadap permasalahan yang terjadi.

“Setiap satuan harus tahu administrasi dan tahu apa yang harus diperbuat dalam penyelesaian perkara, agar cepat tuntas perkaranya sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku,” paparnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh, Danramil 01/Kranji Mayor Czi Sali, Danramil 03/Teluk Pucung Kapten Arm Agus Sugiyanto, Wadanramil 02/Pondok Gede Kapten Arm Catur Anang, Danramil 04/Jati Asih Kapten Arm Sugiyanto dan Pasipers Kodim 0507/Bekasi Kapten Inf Kusmayadi.

Continue Reading

TNI / Polri

Cegah Perundungan di Sekolah, Kapolda Metro Jaya Luncurkan Program FKPMS di 11 Sekolah

Published

on

By

Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meluncurkan Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat Sekolah (FKPMS) pada Rabu (11/3/2026) di Jakarta sebagai upaya memperkuat pencegahan perundungan, deteksi dini, dan penyelesaian persoalan di lingkungan pendidikan. Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur kewilayahan, pihak sekolah, serta para pelajar, sebagai bentuk sinergi bersama guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif di lingkungan sekolah.

Kapolda Metro Jaya menegaskan bahwa sekolah dan madrasah merupakan tempat tumbuhnya generasi penerus bangsa yang harus dijaga agar tetap aman, tertib, nyaman, dan kondusif. Launching FKPMS ini dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan di lingkungan pendidikan, mulai dari perundungan, kekerasan, pelecehan, tawuran, pengaruh negatif media sosial, hingga perilaku menyimpang akibat tekanan sosial. Sepanjang tahun 2025, Polda Metro Jaya juga menangani sekitar 2.706 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Jakarta, sehingga perlindungan terhadap anak dinilai masih menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan terpadu.

“Kehadiran FKPMS merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemitraan antara kepolisian, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Forum ini dihadirkan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, serta pemecahan masalah secara cepat dan tepat, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan kondusif,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri.

Melalui forum tersebut, komunikasi antarunsur sekolah, orang tua, masyarakat, dan kepolisian diperkuat agar setiap potensi gangguan dapat dikenali sejak awal, dipetakan dengan baik, dan ditangani secara cepat serta tepat. Kapolda Metro Jaya juga menekankan pentingnya peran para wakil kepala sekolah bidang kesiswaan serta para ketua OSIS dari SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah se-Jakarta Pusat dalam membangun budaya sekolah yang sehat, disiplin, serta bebas dari kekerasan, perundungan, dan penyalahgunaan narkoba. Selain peserta yang hadir secara langsung, kegiatan ini juga diikuti oleh 11 sekolah melalui Zoom Meeting sebagai embrio pembentukan FKPMS di wilayah Jakarta. Langkah tersebut diharapkan dapat diperluas dan ditiru oleh sekolah-sekolah lainnya sebagai upaya bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan kondusif.

“Dengan adanya embrio FKPMS di 11 sekolah, kami berharap forum kemitraan ini dapat terus dikembangkan di wilayah Jakarta dan menjadi model kolaborasi yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah lainnya. Polda Metro Jaya akan terus mendukung langkah-langkah preventif dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan profesional demi terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan kondusif,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri.

Launching FKPMS diharapkan menjadi awal dari kerja bersama yang lebih nyata dalam membangun ekosistem pendidikan yang aman dan berkelanjutan. Ke depan, forum ini diharapkan mampu menghadirkan peta kerawanan sekolah, jalur komunikasi yang jelas, ruang konseling dan penyelesaian masalah, serta keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan pendidikan, sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat dan upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Continue Reading

TNI / Polri

Mudik Lebaran 2026: Polri Kerahkan 161 Ribu Personel, Layanan Darurat 110 Jadi Kunci Respons Cepat bagi Pemudik

Published

on

By

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan mudik Lebaran 2026 yang aman, lancar, dan responsif bagi masyarakat. Dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional yang digelar di Kantor Staf Presiden, Rabu (11/3), Polri mengumumkan pengerahan besar-besaran personel serta penguatan layanan darurat 110 sebagai garda terdepan respons cepat bagi masyarakat.

Wakapolri Dedi Prasetyo Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menyampaikan bahwa Polri menyiagakan 161.000 personel gabungan dalam Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan arus mudik di seluruh Indonesia. Personel tersebut akan ditempatkan di berbagai titik strategis guna mengantisipasi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga potensi gangguan keamanan selama periode mudik hingga perayaan Idulfitri.

Selain kekuatan personel, Polri juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan, yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos tersebut tersebar di jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata dan tempat ibadah yang diprediksi mengalami lonjakan aktivitas masyarakat menjelang dan setelah Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri menegaskan bahwa pengamanan mudik tahun ini tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas konvensional seperti one way atau contraflow, tetapi juga mengedepankan transformasi layanan publik melalui digitalisasi respons darurat.

“Polri juga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujar Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dalam Press Conference Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2026 dan Pengamanan Nasional di Kantor Staf Presiden, Rabu (11 Maret 2026).

Ia menjelaskan bahwa layanan 110 dirancang untuk memangkas birokrasi pelaporan sekaligus mempercepat respons petugas di lapangan. Dalam situasi darurat di jalur mudik—baik kecelakaan, gangguan keamanan, maupun kendala teknis kendaraan—masyarakat dapat langsung terhubung dengan Command Center Polda maupun Polres terdekat.

“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan Polri yang semakin presisi, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi kedaruratan di tengah mobilitas tinggi saat mudik Lebaran.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan mudik nasional sangat bergantung pada integrasi layanan publik lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah, lanjutnya, juga menyiagakan 386 posko layanan komunikasi serta sekitar 2.700 pos layanan kesehatan guna memastikan masyarakat memperoleh bantuan secara cepat jika menghadapi kendala selama perjalanan.

Sinergi antara kesiapan pengamanan Polri, digitalisasi layanan darurat 110, serta integrasi layanan lintas sektor tersebut menandai babak baru dalam manajemen mudik nasional yang mengedepankan ekosistem responsif. Sistem ini memungkinkan setiap kendala pemudik dapat terdeteksi lebih cepat, diproses secara real-time, dan ditindaklanjuti secara efektif oleh petugas di lapangan.

Melalui pendekatan ini, Polri berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan tenang, sekaligus merasakan kehadiran negara yang sigap melindungi warganya di setiap perjalanan menuju kampung halaman.

Continue Reading

TNI / Polri

*Kakorlantas Hadiri Apel Terpadu Jasa Marga Siaga, Kolaborasi dan Sinergitas Kunci Keberhasilan*

Published

on

By

Jakarta – Bentuk sinergi dan kolaborasi lintas sektoral, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menghadiri Apel Terpadu Jasa Marga Siaga Operasional Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 di TMII, Selasa (10/3). Apel ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi arus mudik dan balik dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Hadir dalam kegiatan, Kementerian Pekerja Umum Wilan Octavian Direktur Utama PT. Jasa Marga Rivan A. Purwantono, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja Muhammad Awaluddin.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa berbagai pihak telah menyiapkan diri untuk mendukung kelancaran operasi pengamanan Lebaran tahun ini dengan sinergi antarinstansi yang telah dibangun sejak awal.

“Semua kesiapan dalam rangka Operasi Ketupat, baik dari stakeholder, sinergitas, baik dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian PUPR, semua menteri Kabinet Merah Putih Dirut Jasa Marga, Jasa Raharja, dan seluruhnya sudah siap,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.,

Apel terpadu yang digelar bersama jajaran Jasa Marga menjadi penanda bahwa seluruh unsur yang terlibat telah berada dalam kondisi siaga. Ia menilai keberhasilan pengamanan pada tahun sebelumnya menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan tahun ini.

“Pagi ini kita melaksanakan apel terpadu Jasa Marga Siaga, tentunya ini menandakan bahwa kita semuanya sudah siap. Suksesi pengamanan Operasi Ketupat 2025 tahun lalu cukup bagus, tetapi tahun ini tentunya harus kita tingkatkan,” tambah Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.,

Kakorlantas juga mengapresiasi Apel Terpadu Siaga yang dilaksanakan Jasa Marga. Hal ini menjadi bagian dari kesiapan stakeholder dalam mendukung keberhasilan Operasi Ketupat 2026.

“Saya sebagai pihak yang mewakili Bapak Kapolri, tentunya menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa, terutama Jasa Marga yang saat ini mempersiapkan apel terpadu,” jelas Kakorlantas Polri.

Operasi Ketupat 2026 tidak hanya berfokus pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga merupakan operasi kemanusiaan yang bertujuan menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat selama periode Ramadan hingga Idul fitri.

“Operasi Ketupat tahun 2026 adalah operasi kemanusiaan, bukan hanya operasi di bidang lalu lintas, bukan hanya kita mengamankan arus mudik dan balik, tetapi Operasi Ketupat tahun ini, negara hadir bersama untuk bisa menjamin momen sosial dan spiritual, menjaga rangkaian kegiatan masyarakat dari bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri,” tegas Kakorlantas Polri.

Kunci keberhasilan Operasi Ketupat adalah kolaborasi bersama, Kakorlantas yakin dengan sinergitas kebersamaan dapat mensukseskan kelancaran arus mudik lebaran Idul fitri.

“Kami yakin kata kunci dari keberhasilan Operasi Ketupat 2026 adalah kolaborasi, sinergitas, dan tentunya kebersamaan di lapangan. Together we can, bersama kita kuat, dan bersama kita berhasil,” pungkas Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.,

Continue Reading

Trending