Jakarta — Pentingnya merawat data dan dokumentasi sejarah kembali menjadi sorotan dalam diskusi publik bertajuk “Merawat Data Mencegah Sengketa Batas Wilayah; Bedah Buku Diplomasi 4 Pulau,” Tempat: PDS HB Jassin, Taman Ismail Marzuki,Jalan Cikini Raya No. 73 Jakarta. Senin (18/5/2026)

Kegiatan tersebut mengangkat isu sengketa batas wilayah sekaligus menegaskan bahwa arsip, sejarah, dan data yang terjaga memiliki peran besar dalam mencegah konflik wilayah di masa depan.

Ketua PP Taman Iskandar muda, Muslim Harmas dalam diskusinya mengapresiasi upaya dokumentasi yang dilakukan dalam buku tersebut.

Menurutnya, dokumentasi sejarah menjadi sesuatu yang sangat penting agar bangsa tidak kehilangan pijakan dan identitasnya.

“Luar biasa apa yang dilakukan Bang Rizal dan Fikar dalam mendokumentasikan berbagai peristiwa. Ini sangat penting, karena kalau sesuatu yang sudah terjadi tidak didokumentasikan, nanti bisa terlupakan. Bangsa yang melupakan sejarah akan kehilangan arah bahkan lupa di mana berpijak,” ujarnya.

Muslim mengaku persoalan sengketa wilayah yang belakangan menjadi perhatian publik juga membuat dirinya menerima banyak pertanyaan dan masukan dari masyarakat, khususnya warga Aceh dan Singkil di Jabodetabek. Sebagai Ketua Masyarakat Aceh Jabodetabek, ia merasa perlu segera mencari data dan fakta terkait persoalan tersebut.

Ia menjelaskan, berdasarkan berbagai dokumen yang berhasil dikumpulkan, mulai dari arsip lama, sertifikat hingga keputusan pengadilan, terdapat bukti bahwa wilayah yang dipersoalkan sebelumnya masuk dalam administrasi Aceh Selatan.

“Bahkan sejak tahun 1950-an sudah ada dokumen dan sertifikat. Jika ada persoalan di sekitar wilayah pulau tersebut, penyelesaiannya juga dilakukan melalui Aceh Selatan dan Singkil. Artinya secara de facto maupun de jure keberadaannya telah diakui,” jelasnya.

Muslim menilai persoalan batas wilayah sering kali muncul bukan karena ketiadaan data, melainkan lemahnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kebijakan. Menurutnya, keputusan yang terlalu cepat tanpa sinkronisasi justru memicu reaksi di masyarakat.

Ia juga menyinggung bagaimana kepentingan ekonomi kerap memengaruhi persoalan wilayah.

Menurutnya, berbagai perubahan tata kelola lahan yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa wilayah yang tidak dijaga dan tidak terdokumentasi berpotensi memunculkan sengketa di kemudian hari.

“Kita sering lupa melawan hal-hal seperti ini. Banyak contoh perubahan wilayah yang dipengaruhi kepentingan ekonomi. Kalau data tidak dirawat, kalau batas wilayah tidak dijaga, persoalan serupa bisa terulang,” katanya.

Dalam paparannya, Muslim juga menyoroti pentingnya memahami sejarah secara utuh, termasuk hubungan panjang Aceh dengan kawasan pesisir barat Sumatera dan Timur Tengah yang menurutnya telah berlangsung jauh sebelum masa kolonial.

Ia menegaskan, pengelolaan wilayah perbatasan tidak bisa hanya dilihat dari garis di atas peta, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sejarah, budaya, administrasi, serta jejak hubungan sosial masyarakat yang telah terbentuk selama ratusan tahun.

Diskusi bedah buku tersebut menjadi pengingat bahwa data, arsip, dan sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan instrumen penting dalam menjaga kedaulatan wilayah dan mencegah lahirnya sengketa baru di masa mendatang.

Muslim menilai seluruh arsip, mulai dari dokumen sebelum kemerdekaan hingga berbagai catatan administrasi setelah Indonesia merdeka, sudah seharusnya didigitalisasi secara menyeluruh.

Dengan sistem digital, proses pencarian data akan menjadi lebih mudah, cepat, dan aman sehingga risiko hilangnya dokumen penting dapat diminimalkan. Ia berharap langkah digitalisasi dapat menjadi upaya antisipatif agar sejarah, data wilayah, dan dokumen negara tetap terjaga serta tidak lagi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Kulonprogo — karyapost.com, Anggota DPRD Kulonprogo dari Fraksi PAN, Haji Suradi, pada hari Senin, 18 Mei 2026, melakukan monitoring langsung terhadap pekerjaan pembangunan talut pengaman tanggul yang berada di wilayah Sibokarang, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo.

Kegiatan monitoring tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah dan wakil rakyat terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam upaya pengamanan tebing dan tanggul demi keselamatan warga sekitar.

Pembangunan talut pengaman tebing yang dilaksanakan kurang lebih sepanjang 100 meter itu diharapkan mampu memberikan perlindungan dari ancaman longsor maupun kerusakan akibat aliran air saat musim penghujan.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Haji Suradi ST MT menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Balai Besar serta Pemerintah Kabupaten Kulonprogo yang telah merespon aspirasi masyarakat dengan cepat dan baik.
“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Balai Besar yang telah merespon permintaan masyarakat, khususnya warga Sibokarang.

Talut pengaman tebing ini sangat dibutuhkan masyarakat dan saat ini telah dilaksanakan kurang lebih sepanjang 100 meter. Kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Kulonprogo yang telah mendengarkan serta merespon aspirasi masyarakat dengan baik,” ungkap beliau.

Beliau menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur seperti talut pengaman tebing bukan hanya sekadar proyek fisik, melainkan bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga keselamatan masyarakat serta mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Keberadaan talut tersebut disambut antusias oleh masyarakat setempat. Selama ini, kawasan Sibokarang dinilai rawan terkikis arus air, terutama ketika curah hujan tinggi. Dengan adanya pembangunan ini, warga berharap lingkungan menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu melindungi pemukiman maupun akses jalan di sekitar lokasi.

Sementara itu, pimpinan pelaksana pekerjaan di lapangan, Sutopo, menegaskan komitmennya untuk melaksanakan pekerjaan secara maksimal dan tepat waktu.

“Kami selaku pelaksana pekerjaan di sini akan selalu bekerja dengan baik dan berusaha tepat waktu agar pembangunan ini bisa segera dimanfaatkan dan memberikan manfaat besar bagi warga sekitar,” ujar Sutopo.

Sinergi antara pemerintah daerah, wakil rakyat, pelaksana pekerjaan, dan masyarakat menjadi contoh positif bahwa pembangunan yang baik lahir dari kerja sama dan kepedulian bersama.

Diharapkan pembangunan talut pengaman tebing ini dapat memberikan manfaat jangka panjang serta menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong demi kemajuan wilayah dan kesejahteraan bersama.

Dengan adanya perhatian serta respon cepat dari pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kulonprogo akan terus berjalan dengan baik dan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat di masa mendatang.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

JAKARTA, 17 Mei 2026 – Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) hari ini secara resmi menerima pendaftaran Rian Hidayat sebagai Calon Ketua Umum BM PAN.

Pendaftaran yang berlangsung pada Minggu malam (17/05) ini menjadi momentum penting bagi organisasi sayap Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut dalam menyongsong regenerasi kepemimpinan.

​Rian Hidayat hadir didampingi oleh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari berbagai provinsi, di antaranya Jambi, Bengkulu, Jakarta, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, dan Sumatera Barat. Selain dukungan struktural, kehadiran sejumlah aktivis dan mantan Presiden Mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Trisakti, dan IPB University turut memperkuat barisan pendukung Rian.

​Dalam sambutannya, Rian Hidayat menegaskan bahwa pencalonannya bukan sekadar pengejaran jabatan personal, melainkan sebuah perjuangan kolektif untuk menjadikan BM PAN sebagai rumah besar bagi semua golongan.

​”Kami membawa gagasan besar untuk bagaimana BM PAN tidak hanya besar sebagai organisasi, tetapi betul-betul punya dampak nyata dalam kemenangan Partai Amanat Nasional di pemilu mendatang, khususnya mencapai target tiga besar pada tahun 2029,” ujar Rian.

​Untuk mewujudkan visi tersebut, Rian Hidayat memaparkan tiga agenda strategis yang akan dijalankannya jika terpilih:

​Konsolidasi Organisasi secara Menyeluruh: Melakukan penguatan struktur dari Sabang sampai Merauke guna memetakan dinamika akar rumput di seluruh Indonesia secara utuh.
​Kaderisasi Sistematis dan Masif: Menjalankan gerakan kaderisasi yang terstruktur mulai dari tingkat pusat hingga ke ranting-ranting di tingkat desa dan sub-desa (PAR).

​Pengawalan Kemenangan PAN secara Konkret: Fokus pada rekrutmen relawan dan saksi berbasis data di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk memastikan suara PAN terjaga secara maksimal.

​Juru Bicara Tim Pemenangan Rian Hidayat, Hendri Satrio, menambahkan bahwa dukungan luas dari berbagai wilayah dan elemen aktivis menunjukkan adanya kesamaan visi untuk membawa BM PAN ke arah yang lebih progresif.

​Proses pencalonan ini merupakan tahap awal dari rangkaian Kongres BM PAN yang nantinya akan mencakup agenda debat kandidat serta penyampaian visi-misi secara mendalam sebelum pemilihan resmi dilakukan.