Connect with us

Metro

Nasabah Dan Agen Asuransi Warna Artha Aksi Di PN Jakarta Pusat Dan Sekertariat Negara

Published

on

Jakarta – Kisruh kasus PT Asuransi Jiwasraya turut menyeret banyak perusahaan yang diduga bermain dalam skandal investasi bodong tersebut. Salah satunya adalah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau WanaArtha Life. Rekening WanaArtha Life diblokir oleh Kejaksaan Agung karena diduga terlibat dalam kegiatan menggoreng saham Jiwasraya. Kini, ribuan nasabah menjerit karena mereka tidak bisa mencairkan klaim uang sendiri.

Hendro sebagai (Korlap) Kordinator lapangan sejumlah nasabah WanaArtha Life mendatangi kantor PN Jakpus (7/8) untuk tuntutan

klaim dari polis nasabah ingin memastikan bagaimana nasib polis yang mereka miliki setelah manajemen mengumumkan kabar perseroan mengalami gangguan operasional, khususnya dalam hal pembayaran atas hak-hak pemegang polis.

Beberapa nasabah bercerita kepada pers tentang nasib mereka saat ini yang sedang dalam kesusahan. Di masa pandemi COVID-19 ini, mereka berharap, dana yang disimpan di WanaArtha Life menjadi sumber yang harusnya bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa nasabah mengaku usaha yang mereka jalani terancam gulung tikar karena dana yang biasa diberikan setiap bulan oleh Wanartha Life kini harus terhenti sejak akhir 2019 lalu.

Seorang nasabah lain Rika menyebutkan, pada akhir Januari lalu, ada pemberitahuan bahwa telah terjadi pemblokiran rekening karena efek dari kasus Jiwasraya. Sehingga, rekening yang menampung dana nasabah menjadi terhenti pembayarannya.

Pada tanggal 19 Februari 2020 harusnya menjadi tenggat waktu pembayaran sesuai dengan informasi yang ia peroleh dari WanaArtha life. Namun, usai melewati tanggal yang disepakati, pembayaran tak kunjung dilakukan karena rekening masih diblokir oleh Kejaksaan Agung. Kekhawatirannya semakin memuncak karena beberapa direksi WanaArtha ternyata telah diperiksa oleh Kejaksaan terkait skandal korupsi Jiwasraya

Continue Reading

Metro

Pimpinan HR. PT.WHW Alumina Refinery, Apresiasi Penyelanggaraan Kongres Nasional SBSI

Published

on

By

Jakarta – Senior Head Sumber Daya Manusia PT. WHW Kilang Alumina Hermawan Rachmat, ST.,ММ. menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Kongres Nasional Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang digelar di sebuah hotel kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, pada Rabu (23/4/2024).

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Umum SBSI, Johannes Dartha Pakpahan, SH, MA, Sekretaris Jenderal Hendrik Hutagalung, SM, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli. Kehadiran berbagai tokoh penting tersebut menjadi bukti perhatian terhadap isu global yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perang tarif.

Usai acara Hermawan menyatakan harapan agar hubungan antara PT. WHW dan teman – teman di SBSI dapat terus ditingkatkan ke depannya.

“Kami dari manajemen PT. WHW Alumina Refinery berharap ke depan dapat semakin bersinergi dengan teman-teman buruh di SBSI. Selama ini hubungan kita sudah terjalin dengan baik. Ke depannya, mari kita perkuat lagi agar menjadi lebih solid,” ujarnya.

Terkait dampak perang tarif global, Hermawan menambahkan bahwa kondisi perusahaan masih cukup stabil.

“Untuk saat ini, terkait perang tarif, kami masih dalam kondisi aman karena kami merupakan perusahaan smelter alumina dan secara bisnis, kondisi kami masih baik dan tidak terlalu terpengaruh oleh dinamika global,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli dalam pidatonya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan serikat buruh dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada para pekerja.

“Pertama, harus ada kepercayaan. Trust dan kerja sama antara kementerian serta lembaga sangat penting untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pekerja. Begitu pula sinergi dengan pemerintah daerah melalui perwakilan SBSI di seluruh wilayah,” ungkapnya.

Ketua Umum SBSI, Johannes Dartha Pakpahan, menyoroti ancaman PHK massal akibat dampak perang tarif global yang tidak terkendali.

“Di Indonesia, saat ini terdapat ancaman PHK terhadap sekitar 50 ribu buruh hanya di wilayah Jawa saja, terutama di sektor industri yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh kebijakan tarif global,” katanya.

Ia menambahkan, potensi PHK bisa semakin meluas jika tidak ada penanganan yang serius terhadap kebijakan tarif global yang semakin memberatkan.

“Kalau keadaan terus seperti sekarang, ancaman PHK akan semakin besar. Oleh karena itu, kami dari serikat buruh harus siap melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan jaminan pekerjaan sebagaimana yang kami cita-citakan,” tegasnya.

Johannes juga pentingnya langkah antisipatif melalui bantuan hukum dan pengawasan sebelum keputusan PHK diambil.

“Jika ancaman PHK benar-benar terjadi, kami akan menyiapkan advokat seperti yang pernah disampaikan Bang Iqbal. Kami juga akan membentuk satgas PHK, bukan untuk mendukung PHK, tapi untuk meminimalisirnya. Sebelum PHK dilakukan, harus diperiksa terlebih dahulu apakah memang layak dilakukan. Jangan asal memutuskan seperti yang sering terjadi sekarang,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

KSBSI Gelar Kongres VIII Tema Gerakan Serikat Buruh Yang Mandiri, Kuat dan Militan Menuju Welfare State

Published

on

By

Jakarta, – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menggelar Kongres Nasional di sebuah hotel kawasan Rawamangun Jakarta Timur, pada Rabu (23/4/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus SBSI dari seluruh Indonesia, termasuk Ketua Umum SBSI Johannes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., Sekretaris Jenderal Hendrik Hutagalung, S.M., Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli.

Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menegaskan pentingnya kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan serikat buruh dalam membangun kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja.

“Pertama, harus ada kepercayaan trush ada kerjasama antara kementerian dan lembaga untuk memberikan kebijakan untuk para pekerja dan sinergi dengan pemerintah daerah dari perwakilan SBSI di semua wilayah.

“Dari data kementerian investasi, perusahaan besar ada 77 ribu dan perusahaan sedang 30 ribu,selama mainsed perusahaan dengan visi profit maka akan terabaikan, di situlah perlunya kerjasama hingga ada titik temu, itu yang kita harapkan, jadi visi adalah membangun bangsa bersama , itu yang kita perjuangkan, tapi untuk mengubah mindset itu tidak mudah”

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas nasional. Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan sistem dan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan pekerja.

“Kita gerakkan produktivitas nasional, siapkan sistemnya, dan sertifikasi orang-orangnya. Namun, masih banyak industri yang hanya mengejar insentif finansial. Ini menjadi tantangan, maka kita harus memiliki skill dan kompetensi agar daya tawar (Baargening) kita makin kuat,” ujarnya.

Yassierli juga menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan siap menjadi rumah bagi seluruh buruh.

“Kantor kami adalah rumah bagi teman-teman buruh. Kita juga harus lebih kuat mengorkestrasi teman-teman di daerah. Kalau pengawasan ketenagakerjaan di provinsi lambat, kita diskusikan dan tindak lanjuti hingga ke jaksa dan Ditjen terkait,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa di masa depan, ketidakpastian akan terus ada, namun peran teknologi akan semakin besar.

“Dan yang ketiga tentu kita harus melihat masa depan. Ketidak pastian itu memang terjadi, tapi kedepan yang pasti terjadi adalah teknologi akan memiliki peran yang lebih. Apa respon dari temen – temen kita akan siap membangun ekosistem , dam kita ingin dari aspek skil dan ketrampilan temen – temen buruh itu maksimal agar relevan, ini yang akan kita siapkan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum SBSI Johannes Dartha Pakpahan menyoroti ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang bisa mencapai 50 ribu buruh di wilayah Jawa, terutama di industri yang terdampak tarif global.

“Buat Indonesia dan saat ini kalau tidak salah ada ancaman PHK 50 ribu hanya untuk Jawa saja, dan industri – industri terkait yang tidak langsung dengan penetapan tarif.”

Kedepan kemungkinan itu akan lebih besar , kalau tidak terjadi penetapan tarif global yang gila – gilaan seperti sekarang, ” katanya

“Nah kalau itu sampai terjadi maka kami dari serikat buruh harus siap melakukan apapun caranya untuk mempertahankan jaminan pekerjaan seperti yang di cita – citakan , jika ini terjadi kita akan siapkan advokat, seperti apa yang pernah di sampaikan bang Iqbal, bahwa akan mempersiapkan satgas – satgas PHK yang sebenarnya bukan untuk mendukung PHK akan tetapi meminimalisir, jadi sebelum PHK itu terjadi harus diperiksa dulu apakah benar perlu di lakukan PHK, jangan gampang seperti yang di lakukan sekarang, ” tegasnya

Said Iqbal, yang juga hadir dalam kongres, usai acara turut memberikan pandangannya. Ia mengapresiasi keberadaan SBSI dan menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan pembentukan Satgas PHK.

“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan hormat kepada Kongres KSBC yang didirikan oleh sahabat saya, yang juga kader beliau dan sekarang saya menduduki pimpinan Partai Buruh sekaligus Presiden KSP. Kita telah mengusulkan, termasuk KASBI, untuk membentuk Satgas PHK guna mengantisipasi dampak PHK akibat kebijakan tarif Donald Trump,”kata Iqbal

“Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan oleh pemerintah terkait kebijakan ini, seperti bagaimana pemerintah akan membantu perusahaan yang berpotensi terdampak oleh kebijakan tarif ini? Bagaimana pemerintah akan menangani kasus penggantian hak dan kehilangan pekerjaan akibat kebijakan ini,” tegasnya

“Kami juga ingin menawarkan beberapa solusi, seperti pembuatan aplikasi untuk mencari lowongan kerja baru. Satgas PHK nantinya dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang lowongan kerja yang tersedia,”

“Kita menunggu instruksi presiden dalam bentuk Inpres untuk menjalankan program ini. Saya telah bertemu dengan Sufmi Dasco, untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik.” tutupnya.**

Continue Reading

Metro

FKPT Kalsel Fokus Tangkal Radikalisme di Kalangan Anak Muda Lewat Kolaborasi dan Edukasi

Published

on

By

Jakarta – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di kalangan anak muda. Hal ini disampaikan oleh Kepala FKPT Kalsel, Muhammad Fauzi M, saat ditemui di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT ke-XII di Hotel Vasaka Cawang, Jakarta, Sabtu (23/3/2024).

“Sebelum saya menjadi Ketua FKPT Kalsel, saya sempat menjabat sebagai Kabid Penelitian pada tahun 2019. Dari hasil penelitian yang kami lakukan saat itu, ternyata anak-anak muda sangat rentan terpapar paham radikal,” ujar Fauzi.

Ia menjelaskan bahwa peran media sosial menjadi perhatian penting dalam upaya pencegahan. “Kepala BNPT juga berpesan agar kita terus berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo, termasuk melibatkan peran orang tua dalam pengawasan penggunaan internet oleh anak-anak mereka. Dari penelitian kami, anak muda cenderung tidak menyaring informasi dari internet, dan langsung membagikannya ke media sosial maupun ke teman-temannya. Hal ini sangat perlu diwaspadai karena bisa menjadi bahaya besar di masa depan,” tambahnya.

Fauzi menyebutkan bahwa FKPT Kalsel sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Kominfo dalam pengawasan akun-akun media sosial. Selain itu, mereka juga berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PGRI, serta organisasi pendidikan lainnya untuk memberikan edukasi langsung ke sekolah-sekolah.

“Kita mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan arahan dan pencerahan kepada para siswa dan tenaga pendidik agar tetap waspada terhadap bibit-bibit terorisme,” jelasnya.

Tak hanya itu, FKPT Kalsel juga aktif menggandeng komunitas-komunitas anak muda seperti komunitas sepeda dan olahraga. “Anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas ini rata-rata berusia 14 hingga 17 tahun, usia yang sangat rentan terpapar paham radikal jika tidak dibekali pengetahuan tentang isu-isu radikalisme,” ujar Fauzi.

  • Ia juga mendorong adanya muatan khusus terkait penanganan terorisme dan radikalisme dalam mata pelajaran di sekolah. “Perlu ada kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan daerah agar setiap mata pelajaran di sekolah dapat memasukkan materi mengenai pencegahan radikalisme dan terorisme, baik melalui media sosial maupun kegiatan ekstrakurikuler,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending