Jakarta – DPP Golkar kembali menui kritik dari berbagai kalangan pasca dirilisnya rekomendasi enam pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk pilkada kabupaten di wilayah Papua. Rilis dibacakan oleh Sekretaris DPD 1 Papua, Yacob Ingratubun yanh dikutip Media lokal Papua Kawat Timur, Jumat (7/8/2020) lalu.

Keenam pasangan yang direkomendasikan itu adalah, Kabupaten Waropen kepada Hendrik Wonoteray – Korinus Reri, Kabupaten Asmat kepada pasanga incumbern, Elisa Kambu- Thomas Effe Safando, Kab. Pegunungan Bintang kepada Spey Yan Bidana – Pieter Kalakmabin.

Kemudian Kabupaten Keerom kepada Pieter Gusbager – Wahfir Kosasi, Kabupaten Supiori kepada Yan Imbab – Mandosir Yustinus, dan Kabupaten Boven Digoel kepada Mantan Bupati Yusak Yaluwo – Yacob Yaremba.

Rekomendasi untuk Mantan Koruptor

Kritikan tajam diarahkan atas rekomendasi pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel yang jatuh kepada pasangan Yusak Yaluwo dan Yacob Yaremba. Sebabnya, Yusak Yaluwo adalah mantan Narapidana Kasus Korupsi APBD Kabupaten Boven Digoel tahun 2010.

“Golkar di Papua sering salah pilih, padahal masih banyak calon lain yang relative bersih dengan kapabilitas yang lebih baik jika dibandingkan Yusak Yaluwo,” Ujar Ramos, Mahasiswa sekaligus Putra Daerah asal Boven Digoel dalam keterangannya, Senin (10/8/2020).

Bahkan, menurut Ramos, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah sering mengingatkan partai-partai untuk tidak mencalonkan Narapidana, apalagi Narapidana Korupsi.

“Sebaiknya DPP Golkar meninjau ulang keputusanya agar tidak bertentangan Dengan PKPU, Komisi Pemilihan Umum dan prinsip pemerintahan yang bersih,” tandas Ramos.

Dicoret KPU di Pilkada 2015

Diketahui, pada tahun 2015 lalu, Yusak juga sempat mendaftar sebagai Calon Bupati Boven Digoel. Sebelumnya, Yusak merupakan mantan Bupati Boven Digoel yang diberhentikan karena korupsi dana APBN Rp 37 miliar dan telah dihukum 5 tahun penjara. Ia bebas bersyarat sehingga kemudian mendaftar dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015.

Karena masih berstatus bebas bersyarat, KPU lalu mencoret namanya. Hal ini lalu dipersoalkan ke PTUN. Yusak kemudian menggandeng pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra untuk menggugat KPU Boven Digoel. Namun gugatan tersebut dimentahkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar pada 27 November 2015. Kemudian mengajukan kasasi, namun kembali ditolak.

“Menolak permohonan kasasi Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba,” demikian lansir website MA dalam situsnya, yang dikutip Detikcom, pada (10/12/2015). Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Yulius dengan anggota hakim agung Yosran dan hakim agung Is Sudaryono dan putusan diketok pada Selasa (8/12/2015) lalu.

Tak kapok dengan kekalahannya, Yusak Yaluwo kini kembali mendapat rekomendasi dari Golkar untuk maju di Pilkada 2020 ini. Kendati begitu, Putra Daerah sekaligus Mahasiswa Papua, Ramos, menentang rekomendasi tersebut. Bagi Ramos, masih banyak kader Golkar lainnya yang lebih pantas untuk direkomendasikan.