Connect with us

Metro

Jumlah Wartawan di Penjara Terus Meroket, FWJ Sebut Terancamnya Kebebasan Pers

Published

on

JAKARTA, – Belum usai permasalahan-permasalahan Negeri ini untuk menjamin perekonomian bangsa dan hak Demokrasi yang kian terkikis sehingga muncul kesenjangan sosial dan pengekangan akibat banyaknya aturan ditengah-tengah masyarakat. Bahkan dunia kembali digegerkan adanya pandemi Covid-19 yang menimpa banyak negara di dunia, tentunya hal itu telah memperburuk masalah kebebasan pers secara global. Pernyataan itu dikatakan Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini melalui siaran persnya, Rabu (16/12/2020) sore.

Opan juga merilisnya yang dikutip pada data terbaru Komite Perlindungan Jurnalis (CJP) pada Selasa (15/12). Dalam rilis yang diungkapnya ada 274 wartawan di dunia termasuk Indonesia yang masih berada di balik jeruji besi.

“Ini adalah jumlah terbesar wartawan yang dipenjarakan di dunia sejak CPJ rutin mengumpulkan data semacam itu sejak awal 1990-an. Artinya contoh kasus di Indonesia yang dialami para wartawan adalah kebebasan pers kita telah dikangkangi dengan munculnya UU ITE. “Ucap Opan.

Opan menyinggung UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dianggap tidak lagi menjadi payung hukum bagi profesi jurnalis. Bahkan secara global, ia menjelaskan tidak sedikit wartawan dipenjara karena sebuah pemberitaan di tahun 2020.

“UU ITE kan sebenarnya bukan untuk media massa (media online, media cetak, media electronik, dan radio). ITE itu setidaknya untuk penyaringan komunikasi di dunia maya (Sosial media) seperti FB, IG, twitter, WhatsApp, dan sejenisnya, itu artinya tidak berlaku untuk media massa. “Ungkapnya.

Penyebabnya, Opan menyimpulkan adanya protes dan ketegangan politik. Akibatnya jurnalis tidak lagi diperhitungkan karya tulisannya, melainkan telah dijadikan object kesalahan atas otoriternya pemerintah.

“Terkadang kita juga dalam keresahan, banyak bermunculan skenario-skenario yang dijadikan alat politik dimasa pandemi Covid-19. Dimana para pemimpin otoriter mencoba mengendalikan pemberitaan. “Singgungnya.

Sebelumnya dikabarkan, Direktur Eksekutif CPJ Joel Simon juga menyebut kejadian seperti itu sangat mengejutkan dan mengerikan. “Kami melihat rekor jumlah jurnalis yang dipenjara di tengah pandemi global,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Joel Simon mengungkapkan laporan penting itu menyalahkan kurangnya kepemimpinan global pada nilai-nilai demokrasi, dan khususnya serangan terhadap media yang dinilai memberi perlindungan kepada otoritas untuk menindak wartawan di negara mereka sendiri.

“Rekor jumlah wartawan yang dipenjara di seluruh dunia adalah warisan kebebasan pers. “kata Simon, seperti dikabarkan Reuters.

Bukan hanya itu, di negara-negara maju dan berkembang jumlah wartawan yang dipenjara juga meningkat secara signifikan termasuk Belarusia, dimana terpilihnya kembali presidennya yang sudah lama memicu protes massal, dan Ethiopia, kerusuhan politik telah menyebabkan konflik bersenjata.

Hal itu dijabarkannya dimana dua pertiga jurnalis di penjara, didakwa dengan kejahatan anti-negara seperti terorisme atau keanggotaan kelompok terlarang. Sementara itu, tidak ada tuduhan yang diungkapkan dalam hampir 20 persen kasus yang menyeret wartawan.

Continue Reading

Metro

Siap Meraih WBK Tahun 2023, Kepala Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Laksanakan Pengukuhan Tim Kerja Pembanguan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta melaksanakan Apel Pagi sekaligus Pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Penguatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lapangan Terbuka Rutan Cipinang, Rabu (8/2/2023)

Pengukuhan Tim Satgas WBK dan WBBM ini ditandai dengan penyematan handbadge oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali kepada Perwakilan Satgas WBK/WBBM. Tujuan utama dari pengukuhan satgas WBK dan WBBM yaitu semakin mempertegas komitmen di lingkungan Rutan Kelas I Cipinang dalam membangun pelayanan publik yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

“Pengukuhan satgas WBK/WBBM ini adalah sebagai bentuk komitmen dan kesiapan seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang dalam melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK, Satgas ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi baik kepada petugas maupun kepada pengguna layanan dan memastikan seluruh layanan berjalan dengan maksimal, mencegah adanya penyimpangan, melaksanakan monitoring serta evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas di Rutan Kelas I Cipinang,” ucapnya.

Penyematan handbadge ini juga menjadi salah satu rangkaian proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK Rutan Kelas I Cipinang yang sebelumnya telah dilaksanakan Deklarasi Janji Kinerja.

Penyematan handbadge juga memberikan semangat motivasi kepada seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang dalam merealisasikan dan meraih predikat WBK pada tahun 2023 ini.

Lebih lanjut, Sukarno Ali menegaskan untuk seluruh Tim Pokja yang telah dibentuk agar dapat berperan aktif selalu bersinergi, berkoordinasi serta meningkatkan komitmen yang tinggi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

“Saya juga meminta kepada seluruh pegawai yang tidak terlibat langsung dalam tim pokja agar tetap mendukung dan membantu rekan-rekan kita yang terlibat dalam tim Pokja pada setiap tahapan proses Pembangunan Zona Integritas, sehingga Rutan Kelas I Cipinang bisa meraih predikat WBK pada tahun 2023 ini”, tutup Sukarno Ali

Continue Reading

Metro

DKPP Akan Periksa Anggota KPU RI Terkait Verifikasi Partai Politik dan Dugaan Ancaman Kepada Penyelenggara

Published

on

By

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP RI di Jakarta pada Rabu (8/2/2023) pukul 10.00 WIB.

Perkara ini diadukan Jeck Stephen Seba yang memberikan kuasa kepada Alghiffari Aqsa, Fadli Ramadhanil, Ibnu Syamsu Hidayat, Imanuel Gulo, Airlangga Julio, Yokie Rahmad Isjchwansyah, Hilma Gita, dan Ikhsan L. Wibisono.

Jeck Stephen Seba mengadukan sepuluh penyelenggara pemilu, antara lain Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelangi, dan Lanny Anggriany Ointu (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai Teradu I sampai III. Serta Lucky Firnando Majanto (Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara) dan Carles Y. Worotitjan (Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai Teradu IV dan V.

Selain itu, diadukan juga Elysee Philby Sinadia, Tomy Mamuaya, dan Iklam Patonaung (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sangihe) sebagai Teradu VI sampai VIII. Serta Jelly Kantu (Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sangihe) dan Idham Holik (Anggota KPU RI) sebagai Teradu IX dan X.

Teradu I sampai IX diduga mengubah status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dari Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh dalam proses verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual, dan verifikasi faktual perbaikan dengan cara mengubah data berita acara dalam SIPOL dalam kurun waktu 7 November s.d 10 Desember 2022.

Sedangkan Teradu X diduga menyampaikan ancaman di hadapan seluruh peserta Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia yang digelar di Convention Hall Beach City Entertaiment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara. Ancaman tersebut adalah perintah harus tegak lurus, tidak boleh dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dimasukan ke rumah sakit.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Ketua dan Anggota DKPP.

Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia.

Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.

“Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini,” tutupnya. [Rilis Humas DKPP].

Continue Reading

Metro

Siap Sukseskan Pemilu Tahun 2024, Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Teken MoU Pemutakhiran Data Warga Binaan

Published

on

By

Jakarta – Guna mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memastikan pemberian layanan hak politik bagi warga binaan, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang, Sukarno Ali bersama Kepala Rumah Sakit Umum Pengayoman, dr. Ummu Salamah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin tentang Pendataan Dan Pemutakhiran Data Tahanan Dan Narapidana Serta Pelayanan Perekaman Biometrik Dan Dokumen Kependudukan Lainnya, di Gazebo Rutan Cipinang, Senin (6/2).

Penandatangan MoU disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun didampingin oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marselina Budiningsih. Dalam sambutannya, KaKanwil menyampaikan pada tahun 2023 dan 2024 telah masuk tahun kampanye dan pemilu serentak, selain menjaga netralitas kita sebagai ASN, kita juga harus melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan terkait dengan hak memilih pada pemilu 2024, yang tentu saja syarat dan ketentuannya harus mengacu pada peraturan yang berlaku.

“Pelaksanaan kerjasama ini sangat penting untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanan tugas-tugas Pemerintah. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta yang telah merespon dengan baik dan cepat, karena ini sesungguhnya kewajiban kita bersama dalam memberikan Pelayanan publik, khususnya kepada warga binaan di Rutan Kelas I Cipinang,” ucapnya.

Senada dengan Kakanwil, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin beserta jajarannya yang yang telah merespon dengan cepat untuk melakukan pendataan NIK warga binaan kami yang akan digunakan sebagai data pemilih pada pemilihan umum tahun 2024.

“Diharapkan melalui penandatangan perjanjian kerjasama ini, warga binaan Rutan Kelas I Cipinang dapat memiliki identitas tunggal dan sah sesuai dengan undang-undang, termasuk warga binaan yang sedang menjalani masa pidana sehingga mereka mempunyai hak pilih dalam pemilu tahun 2024 mendatang,” pungkasnya

Continue Reading

Trending