Connect with us

nasional

Rapat Persiapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020

Published

on

Depok, – 20 Januari 2021 – KPU Kota Depok menggelar agenda Rapat Persiapan Penetapan Pasangan calon Terpilih WaliKota dan Wakil Wali Kota terpilih pada Pilkada Kota Depok 2020 di Hotel Bumi Wiyata, Margonda Raya Kota Depok pada hari Rabu, 20 Januari 2021 yang dihadiri para pemangku pejabat-pejabat kota Depok, perwakilan Kepolisian Kota Depok, perwakilan partai-partai pendukung Paslon maupun Wartawan Cetak & Online baik Daring maupun Luring di Masa PSSB Ketat Kota Depok.

Seperti yang dijelaskan Nana Shobarna sebagai Ketua KPU Depok melalui kata sambutan pembukaan Rapat Persiapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota & Wakil Walikota Depok bahwa Dalam perubahan agenda penetapan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok pada hari ini diubah menjadi rapat

Persiapan Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok dikarenakan KPU Kota Depok belum menerima surat dinas dari KPU RI terkait dengan kegiatan penetapan tersebut, mengingat pada saat ini KPU RI pun tengah menunggu surat dari MK tersebut terkait dengan buku register perkara konstitusi (BRPK) yang akan menjadi dasar bagi KPU Depok dalam pleno ataupun dalam menetapkan pasangan calon terpilih Kota Depok.

Karena ada salah satu klausul dalam keputusan yang akan dibuat KPU Depok belum terpenuhi sehingga mau tidak mau kami pada saat ini ingin menyampaikan bahwa kita akan melakukan penundaan rapat pleno terbuka untuk penetapan pasangan calon Kota Depok yang seyogyanya hari ini dilaksanakan karena masih ada satu klausul dasar yang masih kami tunggu dan nantikan yaitu tadi BRPK yang belum disampaikan oleh MK kepada KPU RI yang itu menjadi dasar penetapan pasangan calon Kota Depok sehingga kami pada kemarin pun telah menyampaikan hal ini kepada KPU Provinsi Jawa Barat, kami kemarin melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dengan 8 Kabupaten/Kota penyelenggara pilkada tahun 2020 yang lalu.

KPU Kota Depok menyampaikan bahwa sudah sangat siap untuk melakukan kegiatan pleno terbuka penetapan walaupun demikian arahan dari KPU Provinsi Jawa Barat tetap menunggu sebagai dasar, salah satu dasar penetapan tersebut sehingga diarahkan kepada KPU Depok bagi daerah-daerah yang sudah terlanjur mengundang silahkan saja dilaksanakan kegiatan yang lain yang sifatnya rapat persiapan untuk rapat kegiatan penetapan ini sehingga kamipun melaksanakan daripada arahan dari KPU Provinsi Jawa Barat yang memang seyogyanya dari jauh-jauh hari juga telah memberikan perintah bagi KPU Depok untuk melakukan penetapan pertanggal 20 Januari 2021.

Kondisi kita pada saat ini yang keadaannya sama kita sudah sangat siap melaksanakan kegiatan penetapan sudah kemudian menyebarkan undangan itu ada 3 daerah yaitu Kota Depok, Karawang, dan Cianjur yang sifatnya itu KPU Kota Depok sudah sangat siap untuk melaksanalan penetapan ini.

Tetapi ini diluar prediksi kami sebelumnya perlu menyampaikan klarifikasi ini kepada para undangan pejabat-pejabat Kota Depok untuk memanfaatkan hari ini untuk melakukan rapat kegiatan penetapan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok.

“Insyaallah kita akan tetapkan paslon terpilih tanggal 21 Januari 2021, Kamis besok tambahnya Ketua KPU Depok Nana Shobarna.

Usai menetapkan pasangan calon, selanjutnya dilakukan pengajuan paslon untuk pelantikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov Jawa Barat. “Setelah penetapan paslon terpilih, tanggal 21 Januari 2021 ini kita ajukan,” ujarnya.

Warga dan pendukung pasangan calon dapat mengikuti proses penetapan calon terpilih melalui live streaming youtube KPU Depok. Hal itu dilakukan untuk mengurangi penyebara Covid-19 di masa PSSB Ketat Kota Depok.

Continue Reading

nasional

Staf Khusus Menkumham Bidang Keamanan dan Intelijen Berikan Penguatan Tusi Kepada Jajaran Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menerima kunjungan kerja Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Keamanan dan Intelijen, Krismono dan disambut hangat oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali. Kunjungan ini dalam rangka memberikan penguatan tugas dan fungsi kepada seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang, Kamis (8/6).

Dalam arahannya, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM mengajak semua jajaran Pemasyarakatan untuk terus melaksanakan Instruksi Dirjenpas tentang 3+1, yaitu Deteksi Dini, Pemberantasan Narkoba, Sinergitas dengan APH dan Back To Basic.

Beliau juga mengingatkan, bahwa dalam berproses membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Mitigasi Resiko merupakan hal utama yang harus dilakukan. Karena dari situlah kita bisa meminimalisir terjadinya masalah maupun penyimpangan.

Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang untuk terus memberikan kinerja yang terbaik demi menjaga marwah Kementerian Hukum dan HAM. Kunci Reformasi Birokrasi adalah, mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan warga binaan.

Dalam kesempatan ini, Krismono melakukan pengecekan menyeluruh di lingkungan Rutan Cipinang terutama dibeberapa tempat seperti Ruang Pelayanan Kunjungan, Poliklinik Rutan Cipinang dan Dapur Sehati Rutan Cipinang.

Dalam moment tersebut juga, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM menyapa keluarga dan warga binaan yang sedang berkunjung untuk menanyakan berbagai pelayanan yang ada di Rutan Kelas I Cipinang.

“Saya sudah menanyakan langsung beberapa pengunjung dan warga binaan, ternyata pelayanan yang ada di Rutan Cipinang sudah sangat baik. Saya sangat mengapresiasi atas pelayanan yang ada di Rutan Cipinang ini. Saya juga melihat para Petugas yang bertugas disini sangat ramah melayani keluarga dan warga binaan dengan baik dan murah senyum,” Ucap Krismono saat di temui Tim Humas Rutan Cipinang.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Keamanan dan Intelijen atas kunjungan kerjanya. “Saya berharap dengan penguatan tusi yang disampaikan oleh Stafsus ini dapat menjadi masukan dan semangat kita untuk menjadi lebih baik lagi serta memantapkan tujuan kita bersama dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” tandasnya.

Continue Reading

nasional

Cara Kemenkumham Bangun Mind Set SDM Sebagai Pelayan Masyarakat

Published

on

By

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berupaya terus untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDM. Sasaran pengelolaan SDM Kemenkumham agar memiliki pola pikir sebagai pelayan masyarakat.

“Diharapkan semua Pegawai Kemenkumham dapat mengubah mind set sehingga lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam pembukaan Raker Kepegawaian Tahun 2023, Rabu (07/06/2023).

Setidaknya terdapat dua strategi yang dijalankan Kemenkumham. Strategi pertama adalah pengelolaan kepegawaian berbasis teknologi informasi. Kemenkumham memanfaatkan teknologi informasi mulai dari proses rekrutmen Pegawai, penilaian kinerja Pegawai, perhitungan tunjangan kinerja, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan pangkat dan jabatan, termasuk disiplin hingga pemberhentian dan pensiun Pegawai.

Selanjutnya, strategi kedua adalah implementasi manajemen talenta yaitu mulai penempatan, pembinaan dan pengembangan karir sesuai kompetensinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Strategi ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sekaligus melindungi karir Pegawai dari diskriminasi.

“Kedua strategi ini agar dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan SDM,” ujar Yasonna di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Yasonna mengatakan perbaikan tata kelola kepegawaian yang dilakukan Kemenkumham sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yakni pembangunan SDM melalui pembangunan talenta Indonesia, serta reformasi struktural dengan tujuan agar organisasi semakin sederhana, simpel, dan semakin lincah.

Raker Kepegawaian tahun 2023, lanjut Yasonna, merupakan respon Kemenkumham dalam menyikapi kebijakan Bapak Presiden serta tantangan tugas dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Ia ingin setiap peserta mengimplementasikan hasil Raker menuju Kemenkumham semakin Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif, dan BerAKHLAK.

Sejalan dengan Menteri Yasonna, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menyebutkan tata kelola kepegawaian di Kemenkumham telah semakin baik dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan penghargaan yang diperoleh secara berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir dari Komisi ASN dan BKN.

Terkini, Kemenkumham meraih penghargaan pada BKN Award 2023 dalam tiga kategori yaitu kategori utama Implementasi Norma Standar Prosedur Kriteria Manajemen ASN; kategori Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT; dan kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja.

“Setiap capaian penghargaan memicu semangat Kemenkumham dalam membangun kualitas SDM untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan kepada masyarakat,” tutur Andap saat mendampingi Menteri Yasonna dalam Raker Kepegawaian.

Ibnu Chuldun Kakanwil Kumham DKI Jakarta dan Mutia Farida Kadiv Administrasi mengikuti Rapak Kerja ini bersama dengan Kakanwil dan Kadivmin seluruh Indonesia.

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja dan PM Kolaborasi Menggelar Pelatihan Safety Riding untuk AO PNM

Published

on

By

Makassar – Jasa Raharja bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggandeng PT Astra Motor Sulseltrabon, menggelar pelatihan safety riding kepada Account Officer (A) PNM. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Gammara Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa (06/06/2023).

Dalam kegiatan tersebut, para AO PNM diberikan berbagai materi pelatihan, baik secara teori maupun praktik. Diantaranya tentang cara berkendara yang baik dan aman bagi pengendara sepeda motor, sosialisasi produk dan prosedur santunan Jasa Raharja.

Kegiatan Safety Riding untuk AO PM, dibuka oleh Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, bersama Direktur Operasional PT PM, Sunar Basuki.

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya kami dalam memberikan edukasi untuk menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas korban. Skill dan attitude di jalan juga sangat penting, sehingga kita bisa melindungi diri sendiri dan orang lain,” ujar Dewi, dalam sambutannya.

Dewi berharap, pelatihan yang dikuti 100 orang AO PM ini memberikan dampak positif terhadap perilaku berkendara dan berlalu lintas. “Terlebih, AO PM ini sebagian besar melakukan aktivitas pekerjaannya menggunakan sepeda motor,” ucapnya.

Lebih lanjut Dewi menyampaikan, bahwa sampai dengan Mei 2023, Jasa Raharja telah menyerahkan santunan sebesar Rp1,21 triliun kepada korban maupun ahli waris korban kecelakaan lalu lintas.

“Wilayah Sulawesi Selatan merupakan top 10 pareto santunan tertinggi, dengan realisasi sebesar Rp46,8 miliar. Di wilayah ini juga terdapat beberapa titik rawan kecelakaan yang menjadi perhatian Jasa Raharja bersama dengan stakeholder,” terang Dewi.

Dewi memaparkan, secara demografi, korban santunan Jasa Raharja sebanyak 65 persen adalah laki-laki dan 35 persen perempuan. “40,26 persen mayoritas berusia 26-55 tahun, 33 persen berprofesi sebagai wiraswasta, dan sebesar 55 persen korban kecelakaan adalah pengendara sepeda motor,” ujarnya.

Berdasarkan data tersebut, Dewi menilai bahwa mayoritas korban laka lantas adalah berusia produktif dan tulang punggung keluarga, sehingga juga berpotensi buruk terhadap perekonomian keluarganya. “Hal inilah yang mendorong Jasa Raharja untuk melaksanakan kegiatan Safety Riding kepada AO PM yang berada di Makassar,” ungkap Dewi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Direktur Utama PT Micro Madani
Institute Mariatin Sri Widowati, Wadirlantas Polda Sulawesi Selatan AKBP Satya Widhy Widharyadi, S.I.K, Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Selatan Arham Safti, ST., MM.Tr, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Sclatan Mansur Yahya ST, MT, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dr. H Reza Faisal Saleh, S.STP,M.Si, Kepala Cabang PT. PM Makassar Maimun Bakri, serta Kepala Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan, Hendriawanto.

Continue Reading

Trending