JAKARTA – Jasa Raharja terus mendorong masyarakat, khususnya para generasi muda Indonesia, untuk berperan serta dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Kolaborasi tersebut penting dilakukan guna mengakselerasi tujuan pemerintah dalam menekan kasus kecelakaan di jalan raya.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengatakan, upaya Jasa Raharja merangkul generasi muda dalam program pencegahan laka lantas, sudah banyak dilakukan. Selain melalui pembentukan komunitas tertib berlalu lintas, juga melalui kompetisi Road Safety Innovation (JR-Rovation) yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

“JR-Rovation adalah salah satu upaya Jasa Raharja untuk mewadahi dan mengajak generasi muda, khususnya para mahasiswa, agar terlibat secara aktif dalam kampanye pencegahan kecelakaan lalu lintas,” ujar Rivan di Jakarta, Jumat (2/12/2022).

JR-Rovation, kata Rivan, bukan sekadar ajang kompetisi, karena inovasi dan berbagai gagasan yang dihasilkan dari ajang tersebut, nantinya bisa dipergunakan oleh Jasa Raharja maupun instansi terkait untuk mendukung program pencegahan kecelakaan. “Tentu karya-karya mereka, baik berupa alat, maupun program, dapat diimplementasikan sebagai pendukung instansi berwenang dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

Rivan mengungkapkan, generasi muda sebagai penerus bangsa, memiliki peranan penting dalam berbagai aspek pembangunan bangsa, tak terkecuali dalam hal penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Apalagi, lanjutnya, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, sebagian besar terjadi melibatkan usia produktif, yaitu 15-24 tahun. “Itu sebabnya, generasi muda menjadi fokus utama kami dalam melakukan berbagai program pencegahan kecelakaan lalu lintas,” ungkap Rivan.

Rivan berharap, dengan adanya peran aktif dari generasi muda, berbagai upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Jasa Raharja bisa semakin masif. Sehingga, memberikan dampak positif yang signifikan dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. “Saya mengucapkan selamat kepada pemenang JR-Rovation tahun ini dan diharapkan akan semakin banyak yang terlibat untuk penyelenggaraan event berikutnya,” ungkap Rivan.

Jakarta, – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Sukur Nababan mengatakan Repdem adalah sayap partai tempat untuk menempa kader-kader partai untuk menjadi pemimpin partai kedepannya.

Selain itu kader Repdem diminta selalu siap berdiri paling depan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan /advokasi.

“Repdem adalah otak dan otot partai, repdem dibentuk dan dilahirkan untuk membela masyarakat yang lemah, pedagang kaki lima yang digusur dan butuh pendampingan hukum dan kasus kasus rakyat lainya yang membutuhkan pendampingan repdem harus selalu siap.” kata Sukur saat perayaan HUT ke-18 Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) di Gedung Juang 45 Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (3/12/2022)

Terkait tata kelola organisasi Sukur meminta Struktural repdem untuk bisa dibentuk sampai tingkat kecamatan, karena apa kemenangan politik 2024 yang menjadi mimpi besar kita bersama tidak akan terwujud tanpa pasukan yang utuh.

“Selamat HUT Repdem ke 18 Tahun untuk kader Repdem se Indonesia. “transformasi organisasi, membangun paradigma baru gerakan”” tegasnya.

Jakarta, – Poses pencarian keadilan kasus kekerasan seksual atas nama terdakwa
Mochamad Subchi Azal Tsani (MSAT) Alias Bechi yang proses hukumnya memakan waktu hampir 3 tahun. Penanganan perkara telah melalui proses P-19 sebanyak tujuh kali, sejak dilaporkan ungkap Wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu di Kantor LPSK Jakarta, Kamis (1/12/22).

Edwin Partogi Pasaribu, menyebut LPSK akan mendukung upaya banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas vonis terhadap terdakwa kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Jombang, Mochamad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya hanya menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara kepada Mas Bechi yang dituntut 16 tahun oleh JPU.

“Kasus ini dari Polres diambil alih Polda dengan alasan perkara ini memicu situasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang tidak kondusif. Karena ada pertentangan, gejolak, demonstrasi, unjuk rasa, untuk mendukung pelaku,”. Ada upaya pengaburan fakta yang dilakukan. Desakan pencabutan laporan kepada korban juga dilakukan oleh pihak pelaku, terang Edwin.

Mereka mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi, ini adalah fitnah, segala macam. Korban sampaikan bahwa mereka juga dipaksa, didesak untuk mencabut laporan. Itu situasi yang real kita hadapi dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan tokoh masyarakat,” paparnya.

Ia mengatakan bahwa ada upaya memutarbalikkan fakta, mendistorsi informasi serta membalikkan situasi yang dilakukan oleh pelaku yang menyebarkan narasi bahwa korban menggoda terlebih dahulu.

Selain itu selama proses penyidikan, Edwin menyebutkan bahwa ada orang yang datang ke korban dan melakukan pengancaman secara langsung, dan hal itu membawa ketakutan dalam diri korban.

seorang saksi korban terlindung LPSK, M, mengaku bahwa saat ia menyampaikan kejadian yang menimpanya, korban justru mendapatkan intimidasi.

“Pada waktu saya menyampaikan kejadian saya, saya bersuara, saya didatangi banyak bapak-bapak, dipaksa meminta maaf kepada terdakwa,” ungkapnya.

Menurut Edwin, ada tuduhan melakukan fitnah, namun M mengatakan bahwa apa yang menimpanya benar-benar terjadi. Hal ini membuatnya ketakutan dan akhirnya pergi dari pondok.

“Mereka mengatakan bahwa ‘saya sudah melakukan fitnah, namun saya katakan ke mereka saya tidak fitnah, kejadian yang saya alami memang benar-benar terjadi’. Saya ketakutan karena mereka terus mencecar saya, setelah itu saat itu juga saya kabur dari pondok,” kata Edwin menirukan pengakuan korban.

Ia juga menceritakan bahwa banyak korban yang dibungkam dan tidak ada yang berani bersuara atau melapor. Ia menyebut bahwa saat menghubungi beberapa korban untuk dimintai tolong sebagai saksi, tidak ada yang berani untuk berbicara.

Edwin menambahkan bahwa M merupakan salah seorang korban yang berani bersaksi dalam kasus yang melibatkan Anak kiai Jombang Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Bechi. Pemberian keterangan para saksi dan korban saksi berkontribusi membuktikan bahwa Bechi dinyatakan bersalah.

Terdakwa divonis dengan hukuman pidana tujuh tahun penjara dalam kasus pencabulan terhadap santriwati.

Pada Kamis (17/11) lalu, ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Bechi terbukti melakukan perbuatan menyerang kesusilaan sebagaimana pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukun Pidana (KUHP) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Bechi dengan hukuman 16 tahun penjara. JPU juga menggunakan pasal yang berbeda yakni pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan.

LPSK, menurut Edwin, juga masih memberikan perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual tersebut. Ia menambahkan perlindungan yang diberikan LPSK bisa diperpanjang jika memang kondisi korban memerlukan penambahan masa perlindungan.

“Masa perlindungan kami biasanya enam bulan dan bisa diperpanjang atas persetujuan korban dan kami. Untuk para korban Mas Bechi ini sudah kami lindungi selama tiga tahun sejak 2020 atau sudah sekitar lima kali perpanjangan,” pungkasnya