Connect with us

Politik

*TERWUJUDNYA PARTAI DEMOKRAT YANG DEMOKRATIS, TERBUKA, MODERN DAN AKUNTABLE TERUKUR Tanggal, 25 Maret 2021*

Published

on

Jakarta – 1. SBY dan AHY melalui corong- corong juru bicaranya telah membangun narasi yang menyesatkan, antara lain menuduh Pemerintahan Presiden Jokowi atau istana terlibat, menuduh Bapak Moeldoko membeli Partai Demokrat sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa Partai Demokrat Not For Sale: menuduh Kudeta terhadap Partai yang dilakukan orang luar dan tuduhan tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar.

2. SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan akan menjadi pihak yang terzolimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa demokrat dan demokrasi harus diselamatkan .

3. SBY dan AHY juga telah melakukan tindakan-tindakan brutalitas terhadap kader kader Partai Demokrat di Kabupaten/Kota dan Propinsi di seluruh Indonesia dengan memaksa kader menanda-tangani surat surat pernyataan yang disertai dengan ancaman ancaman
dan atau pemecatan.

4. Pernyataan dan cara cara yang tidak bertanggung-jawab tersebut sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan ditengah tengah masyarakat, disaat kita dan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sedang bersungguh sungguh dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional.

5. Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada Masyarakat Indonesia dan kepada Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi

6. Agar kegaduhan dan keresahan ini tidak terjadi lagi, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia hal hal apa sesungguhnya yang terjadi di dalam Partai Demokrat. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat dan menilai langkah-langkah konkrit yang mesti kita lakukan secara bersama-sama untuk memperbaiki Partai Demokrat ini.

7. Secara historis, telah terjadi penggelapan fakta atau pemutarbalikan sejarah pendirian. Partai Demokrat didirikan tahun 2001 oleh 99 orang dan tidak ada nama SBY didalam akta pendirian. Namun di dalam Mukadimah Anggaran Dasar Partai Demokrat tahun 2020, pendiri Partai Demokrat disebut hanya 2 orang dan SBY disebut sebagai salah satu pendiri partai. Hal ini menimbulkan keresahan luar biasa bagi penggagas/ pendiri/ deklarator partai yang masih hidup diantara 99 orang tersebut

8. Secara sosiologis, terjadi penindasan kepada anggota partai di akar rumput termasuk yang dialami oleh pengurus partai di propinsi dan kabupaten kota, khususnya sejak SBY dan kemudian dilanjutkan AHY sebagai Ketua Umum Partai. Hak-hak anggota dan penggunaan dipangkas dan dibatasi dengan berbagai alasan. Pungutan kepala kader dilakukan disemua lapisan, sementara penghargaan atau rewards kepada kader nyaris tidak pernah diberkan. Hal tersebut diperarah dengan adanya mahar politik dalam
pilkada, sehingga banyak kader partai yang tidak dapat maju pilkada lantaran tidak mampu untuk membayar mahar ke DPP. Disamping itu, kondisi pengelolaan partai oleh SBY AHY yang sentralistik dan otoriter, makin memperdalam jurang pemisah antara SBY AHY dengan kader-kader di daerah.

9. Secara filosofis, ada dorongan yang sangat kuat untuk memperbaiki demokrasi dan pengelolaan kepartaian didalam tubuh Partai Demokrat. Dorongan tersebut memuncak ketika para pendiri, deklarator dan pengurus daerah, cabang dan anggota partai mengetahui isi AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana yang diamanatkan Pancasila, UUD 1945 dan UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 dan perubahannya di UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011. Keberadaan AD/ART Tahun 2020 mempertegas kesimpulan bahwa ada upaya SBY untuk membentuk dinasti dan oligarki dalam Partai Demokrat melalui AD/ART yang memberi kewenangan absolut ke dalam satu tangan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai

10. Secara Yuridis, AD/ART Partai Politik adalah peraturan dasar partai politik yang perubahannya dibuat, dibahas dan disahkan atau dengan kata lain “disepakati” dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa. Demikian ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Partai Politik No. 2 Tahun 2011. Namun berdasarkan pengakuan saksi saksi fakta, bahwa AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 ternyata dibuat, dibahas dan disahkan di luar Kongres. Pasal 15 UU Partai politik No. 2 Tahun 2008 yang tidak dirubah dalam UU No. 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa kedaulatan partai politik berada di tangan anggota. Namun setelah melihat isi AD ART Tahun 2020, kedaulatan partai berada ditangan penguasa tunggal, yakni SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi. Yang sangat parah adalah proses pembentukan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 tidak dibahas dan disahkan dalam Kongres sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan, sehingga proses pembentukan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 tersebut, sesungguhnya tidak memenuhi syarat formal, sehingga secara yuridis, AD ART tahun 2020 itu cacat formal.

11. Kami juga menemukan setidaknya ada 14 (empat belas) pasal didalam AD ART Partai Demokrat tahun 2020 yang melanggar ketentuan UU Partai Politik, antara lain, kekuasaan tertinggi berada ditangan SBY sebagai ketua Majelis Tinggi: Calon Ketua umum harus persetujuan SBY sebagai Ketua Ketua Majelis Tinggi: AD/ART yang akan diajukan dan ditetapkan di Kongres atau KLB harus dirancang oleh Majelis Tinggi Kewenangan Mahkamah Partai sebagai peradilan internal menjadi subordinasi dari AHY sebagai Ketua Umum dan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Ketentuan yang dibuat dalam AD/ART tahun 2020 tersebut telah mengamputasi kewenangan anggota partai dan Mahkamah Partai. Partai Demokrat dalam menyelesaikan Perselisihan Internal Partai tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Partai Politik No 2 Tahun 2011. Pasal 32-33, karena menghilangkan fungsi Mahkamah Partai sebagaimana mestinya.

12. Pelanggaran- Pelanggaran yang terjadi dalam materi dan/atau muatan pasal-pasal dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 tersebut sangat fatal, karena menyangkut kedaulatan anggota partai politik dan forum kekuasan tertinggi pengambilan keputusan, serta Mahkamah Partai yang merupakan jiwa dari UU Parpol No 2 tahun 2011 Karena itu, ADIART Partai Demokrat Tahun 2020 tidak memenuhi syarat objektif sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Parpol No. 2 tahun 2008 dan Pasal 5 sccta pasal 32 33 UU Parpol No. 2 Tahun 2011

13. KLB Partai Demokrat di Deli Serdang dapat diselenggarakan tanpa berdasarkan sebuah AD/ART bila AD/ART yang semestinya menjadi dasar penyelenggaraan tersebut ternyata batal demi hukum karena bertentangan dengan UU Parpol yang menjadi payung dari organisasi Partai Demokrat. Atas dasar pertimbangan yang sangat komprehensif itulah, para anggota, para kader partai demokrat diseluruh Indonesia berhimpun menyelenggarakan KLB di Deli Serdang.

14. Ketika AD/ART batal demi hukum, maka rujukannya adalah Pasal 15 ayat (1) UU Parpol tahun 2008 yang menyebutkan bahwa kedaulatan partai politik ada di tangan anggota. Maka keberadaan Partai Demokrat yang mengalami kekosongan aturan dasar, otomatis harus dikembalikan kepada kedaulatan anggota

15. KLB Partai Demokrat di Deli Serdang diikuti oleh seluruh anggota dari berbagai unsur DPP, DPD dan DPC seluruh Indonesia. KLB Deli Serdang telah memilih dan menetapkan Bapak Jenderal (purn) Dr. Moeldoko sebagai Ketua Umum dan Bapak Dr H. Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina. Bapak Moeldoko diundang dan dipinang oleh Kader kader Partai Demokrat karena beliau memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membesarkan partai dengan merangkul semua kader kedalam rumah besar Partai Demokrat. Bapak Moeldoko memiliki komitmen untuk menghapus ketentuan-ketentuan yang memberatkan kader dan memberikan rewards atau penghargaan kepada kader yang berjasa kepada partai. Bapak Moeldoko juga memiliki komitmen kuat untuk mengembalikan partai demokrat menjadi partai terbuka, demokratis, moderen, dan santun. Partai yang mengarah kepada Tirani, Otoriterian dan keluargais yang dilakukan SBY dan AHY harus diakhiri. Ini adalah bencana yang luar biasa bagi pembangunan demokrasi pasca reformasi di Indonesia. Pemilihan Ketua umum di KLB Deli Serdang dilakukan dengan sangat demokratis, terbuka, dan disaksikan langsung dilokasi acara oleh puluhan media terkemuka nasional. Peserta KLB telah memilih dan menetapkan Bapak Moeldoko sebagai ketua umum melalui hasil voting, serta memilih dan menetapkan Bapak Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina
16. Di KLB Deli Serdang, anggota partai demokrat berkumpul untuk mengambil sebuah kesepakatan bersama dalam forum tertinggi pengambilan keputusan. Hal ini sudah memenuhi ketentuan kontruksi yuridis dari kondisi Partai Politik sebagai sebuah persekutuan perdata. Karena itu berdasarkan konstitusi, berdasarkan UU Parpol dan teori persekutuan perdata bahwa KLB dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan kedaulatan anggota, maka KLB Partai Demokrat di Deli Serdang adalah sah secara hukum

17. Oleh sebab itu, kami memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa Bapak Menteri Hukum dan HAM tidak akan terpengaruh oleh pembangunan opini publik yang menyesatkan. Tidak akan terpengaruh oleh tekanan tekanan pihak yang sengaja mengganggu jalannya pemerintahan, Kami yakin dan percaya, Bapak Menteri Hukum dan HAM bekerja professional, mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan sekelompok orang yang merusak demokrasi di Indonesia. Kami juga memiliki keyakinan kuat bahwa Kemenkumham dapat menerapkan asas contrarius actus, dimana ketika mengetahui keputusan yang diterbitkan bermasalah atau terdapat cacat formil maupun materil dan bertentangan dengan undang-undang, maka pejabat berwenang yakni Kemenkumham, dapat memperbaiki atau membatalkan secara langsung tanpa harus menunggu pihak lain keberatan atau mengajukan gugatan

18. Atas dasar dan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, demi keadilan dan kepastian hukum terkait Partai Demokrat dan demi menghindari terjadinya potenai krisis horizontal
ditengah-tengah masyarakat, sambil terus berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga Bapak Menteri Hukum dan HAM dapat secepatnya membatalkan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 dan membatalkan Susunan kepengurusan Partai Demokrat masa Bakti 2020-2025 pimpinan AHY. Selanjutnya, kami mohon Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk mengesahkan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2021 dan Susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat Pimpinan Bapak Moeldoko hasil KLB di Deli Serdang

19. Semoga upaya dan usaha kita bersama direstui Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi tetap istiqomah untuk mewujudkan Indonesia Maju. Terima kasih

Continue Reading

Politik

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Gelar Rapat Pimpinan Nasional III

Published

on

By

Jakarta 10 september 2023 – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyelengggarakan Rapat Pimpinan Nasional pada tanggal 10-11 september 2023 di hotel Acacia, Karmat Raya Jakarta. Adapun tema yang diusung adalah “Bangun Persatuan Nasional Untuk Keadilan Sosial Dalam Tatanan Dunia Baru”, dimana acara Rapinmas Prima dihadiri lebih dari 400 peserta 34 provinsi dan 385 kota/kabupaten secara hybrid.

Rapimnas III PRIMA saat ini membahas tiga agenda utama yaitu : 1. Stuasi nasional dan internasional menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres 2024), 2. Menentukan sikap politik terhadap situasi yang berkembang saat ini menjelang pilpres 2024, 3. Perkembangan kasasi PRIMA Ke MAKAMAH AGUNG terkait sengketa perbuatan melanggar hukum oleh KPU.

Gautama Wiranegara sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai PRIMA saat ditemui awak media online menjelaskan ; “Bahwa Rapimnas Ke-3 ini ada bahasan dan diskusi yang tentunya membahas Partai PRIMA kedepannya karena Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) saat ini belum lolos sebagai Partai Peserta Pemilu 2024 dan juga saat ini kita masih Kasasi di Mahkamah Agung dimana Keputusan Mahkamah Agung akan berdampak bagaimana PRIMA kedepan, yang jelas PRIMA akan merekomendasikan saran usulan yang tentu berwawasan kebangsaan, berkeadilan sosial dan semuanya untuk kepentingan rakyat dan ini yang akan diajukan kepada pemerintah maupun kepada Capres2024. Terkait dukungan Capres 2024 kita belum menentukan dukungan karena masih menunggu hasil dari Mahkamah Agung.

Tadi disampaikan bahwa partai lain yang juga memilih jalur hukum dan berjuang bisa lolos dan kitapun juga berjuang luar biasa, saya berpikir bahwa Partai Rakyat Adil Makmur punya basis yang cukup besar dan punya latar belakang aspek dari perjuangan para aktivis yang tergabung dari aktivis.

Tidak hanya dari kekuatan PDI dengan underbouwnya. Disisi lain juga dari sisi keumatan kita juga mempunyai basis yang airinya Prima ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa sehingga partai besar melihat kita sebagai lawan yang berpotensi. Sampai menuju Kasasi MA merupakan suatu perjuangan yang luar biasa. Biasanya di Kasasi MA ini 80 hari sudah keluar nomor perkara, ini sudah 120 hari baru keluar tadi nomor perkaranya. Sampai Lawyer kita aja belum ya dalam memimpin bangsa dan kita akan coba untuk kearah sana. Memilih suatu rekomendasi dan mari sama-sama kita dukung. Kekuatan kita cukup besar.

“Untuk tingkat Kabupaten/Kota itu daru 514, kita waktu itu 473 sekitar 84% Kabupaten/Kota. Kalau Provinsi sudah semua yaitu 38 Provinsi. Dalam perjalanan waktu ini dari DPP dan diputuskan oleh Ketum bahwa silahkan untuk kader-kader yang mau nyaleg silahkan melalui partai lain. Yang hadir di acara hari ini dengan keikhlasan masing-masing. Kader kita di daerah tergerus tidak terlalu signifikan. Makanya partai-partai besar masih melirik kita. Kita membuat rekomendasi tentang persatuan nasional, keadilan sosial, dan tatanan baru dunia.

Kita memang merasakan sekarang hiruk pikuk luar biasa. Rekomendasinya nanti akan kita tawarka dwyulvcara pandangnya sama akan kita dukung dan harus ada perubahan yang lebih baik. Bukan berarti perubahan dari kelompoknya Anies, tidak juga karena kebijakan partai belum mengarah kesana,” tutupnya Gautama.

Agus Jabo Priyono sebagai ketua umum PRIMA mengatakan bahwa untuk situasi global saat ini sedang mengarah tatanan dunia baru seperti perang Rusia-ukrania maupun ketegangan antara amerika dan tiongkok dalam hal ekonomi dunia, kepada seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat kesatuan nasional dalam rangka menghadapi tantangan global termasuk mengatasi problem bangsa indonesia.

Perekonomian yang bersandar pada kapital keuangan sudah digantikan kapital i dustri yakni hilirisasi sumber daya alam dan indrustri laisisai. program hiliasisasi dosektor pertambangan, perkebunan,kelautan,serta kebudayaan dan industri kreatif harus didukung.

Continue Reading

Politik

Pengukuhan Pengurus dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Nasional Ganjar Pranowo For Presiden 2024

Published

on

By

Jakarta, – Pengukuhan Pengurus dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Nasional Ganjar Pranowo For Presiden (DPP SOLNAS GPP) dengan Ketua Umum Hadi Purwanto S.H., M.H., dilaksanakan di Gedung Joeang 45 Menteng Jakarta Pusat, Minggu (10/9/23).

Ketua Paninitia pengukuhan Pengurus dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Nasional Ganjar Pranowo For Presiden (DPP SOLNAS GPP)
Kombes Pol (Purn) Agung Karang mengatakan Relawan SOLNAS GPP mendukung sepenuhnya Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI 2024-2029 dan siap melawan berita berita hoax, imbuhnya.

SOLNAS-GPP dalam perjalanannya kedepan akan dapat lebih leluasa maksimal dalam mengeksplore serta meyakinkan kepada setiap calon pemilih untuk memastikan pilihanya kepada Ganjar Pranowo,” terang Agung Karang.

Ketua Umum DPP SOLNAS-GPP Hadi Purwanto mengatakan SOLNAS GPP merupakan wadah berkumpulnya para loyalis Ganjar Pranowo yang ikhlas menyatakan dukungan. Dia juga mengatakan, SOLNAS-GPP merupakan gerakan relawan lepas partai, tanpa kepentingan salah satu partai apapun, maupun partai politik manapun, jelasnya.

Ganjar Pranowo memiliki integritas, komitmen kerja dan kepribadian yang kental dengan kedekatan terhadap masyarakat. Ganjar Pranowo merupakan sosok Presiden yang tepat untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, tegas Hadi Purwanto.

Saya juga berharap relawan SOLNAS-GPP bisa menjadi garda terdepan untuk menjadi penangkis black campaign yang diarahkan kepada Ganjar Pranowo. Satu komando, satu dukungan, dan satu pilihan, yaitu Ganjar Pranowo untuk Presiden RI ke-8,” pungkas Hadi Purwanto yang juga seorang Advokat.

” Diberikan kepercayaan sebagai Ketua Umum SOLNAS-GPP, Insyallah saya akan jalankan amanah dengan satu tujuan yang sama, yaitu ikut mengawal dan mengantarkan Ganjar Pranowo sebagai suksesor Presiden Jokowi, sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dan saya mengharapkan, semangat tinggi, keikhlasan dan loyalitas maksimal dari seluruh relawan untuk bersama-sama mendukung capres pilihan dan kebanggan kita, yaitu Ganjar Pranowo,” sebut Hadi Purwanto.

Continue Reading

Politik

Zita Anjani (Ketua Panitia HUT PAN Ke 25) Optimis PAN Menang Pemilu 2024, Dukung Prabowo Jadi Presiden 2024

Published

on

By

Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023 – Partai Amanat Nasional (PAN) Sukses menggelar perayaan ulang tahun ke-25 melalui kegiatan bertajuk PAN Turnamen (PANtura) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

PANtura merupakan rangkaian kegiatan HUT ke-25 PAN yang digelar pada 28-29 Agustus 2023. Sebelumnya, PAN juga telah menggelar bimbingan teknis untuk calon legislatif kader PAN.

Tidak hanya perlombaan tradisional yang dipertandingkan, acara tersebut juga diisi hiburan musik.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, adanya lomba dan hiburan musik untuk membuktikan bawah berpartai itu menggembirakan, tetapi tetap dengan tujuan yang jelas, yaitu menjadi pemenang di Pemilu 2024.

“Kader PAN punya talenta. Oleh karena itu, mari kita songsong kemenangan PAN di Pemilu 2024,” ujar Zulhas, Selasa malam (29/9).

Saat berkompetisi, PANtura terdapat 12 kelompok yang diketuai oleh para kader senior PAN, seperti Eddy Soeparno, Yandri Susanto, Bima Arya, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Rizky Sadiq, Desy Ratnasari, Zita Anjani, Sigit Purnomo (Pasha Ungu), dr. Rosaline.

Ditemui awak media, Zita Anjani, Sebagai Ketua Panitia HUT PAN Ke 25 mengatakan,
“Adapun acara HUT PAN ke-25 ini persiapannya kita matang ya, persiapannya hampir 2 bulan lebih Alhamdulillah bisa dilihat antusiasmenya yang datang hampir 5000 orang dan tadi jam 23.00 saja masih penuh di dalam stadion tennis indoor Senayan,” kata Zita Anjani, Sebagai Ketua Panitia HUT PAN Ke 25.

Lebih lanjut, Zita Anjani, menuturkan figur sosok pimpinan Capres 2024 dari Fraksi PAN,
“Pak Prabowo itu seorang negarawan yang sudah berjuang, berkorban untuk Indonesia, jadi layak didukung,” tutur Zita Anjani.

Zita Anjani optimis, yakin partainya, PAN pasti akan menang di Pilpres 2024,
“Nah, hari ini PAN menang dan besok Pemilu 2024, Partai PAN Siap menang lagi,” jelas Zita Anjani.

Puncaknya, Zita Anjani mengungkapkan bahwa Partai PAN paling perduli dikalangan warga masyarakat Indonesia hingga ke pelosok dan seluruh penjuru negeri Indonesia ini,

“Partai PAN berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia terutama bagi yang susah, kita turun, rakyat butuh bantuan, kita bantu dari PAN seluruh Indonesia,” tutup Zita Anjani sebagai Ketua Panitia HUT PAN Ke 25.

Sebelumnya, pada Senin malam tanggal 28 Agustus 2023, masih dalam rangka Semarak HUT PAN Ke 25, Partai Amanat Nasional (PAN) telah sukses menggelar Bimtek di Hotel Sultan, Jakarta kemaren.

Adapun Kegiatan ini merupakan kesempatan untuk konsolidasi internal partai.

“Sebuah kehormatan bagi kami karena Pak Prabowo Subianto menyempatkan hadir di kegiatan ini,” kata Ketua Panitia HUT ke-25 PAN, Zita Anjani dalam siaran pers, Selasa (29/8/2023).

Selain Prabowo Subianto, acara Bimtek juga dihadiri para ketua partai koalisi, yaitu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Masih menurut Zita adalah simbolisasi PAN yang memiliki caleg perempuan terbanyak dalam daftar caleg Pemilu 2024.

Selain Bimtek, PAN juga menggelar sebuah acara bertajuk ‘PANtura’ yang merupakan singkatan dari PAN Turnamen. Dengan tujuan mengangkat kembali permainan tradisional yang sudah banyak dilupakan di era digital ini, PANtura akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023.

Zita Anjani juga menyatakan bahwa kegiatan ini sekaligus menyambut semakin dekatnya tahun pemilu 2024, dan dengan PANtura, PAN akan terus menggaungkan semangat pemilu damai serta jaga sportivitas.

Bahkan, nama yang baru bergabung dengan PAN seperti Surya Utama (Uya Kuya), Verrell Bramasta, dan Tom Liwafa turut menjadi peserta.

Zulhas dan kader muda, yang sangat antusias ikut memeriahkan perlombaan.

“Berpartai menggembirakan, setara. Terima kasih kader semua. Kita bergembira malam ini,” demikian Zulhas.

Continue Reading

Trending