Connect with us

Metro

FWJ Korwil Jaksel Resmi Dilantik, Kesbangpol DKI Sampaikan Ini

Published

on

JAKARTA – Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia Kordinator Wilayah (Korwil) Jakarta Selatan (Jaksel) resmi dilantik. Deklarasi pelantikan tersebut digelar dengan nuansa natural di Pendopo Bumi Perkemahan Ragunan Jakarta Selatan, Kamis (8/4/2021) sore.

Dalam sambutannya, Kordinator Wilayah FWJ Jaksel Andi Gumilar menyebut meski persiapan deklarasi tersebut hanya 6 hari, pihaknya yakin dan mampu menggelar proses mandat kepengurusan menjadi SK Penetapan untuk periode 2021 – 2024.

“Kalau dikatakan harus jujur, persiapan kami hanya 6 hari, tetapi kami yakin dan mampu karena pengurus dan anggota kami di Jakarta Selatan solid. Kami akan buktikan dengan program-program kejutan. “Kata Andi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak hadirnya Plt Walikota Jakarta Selaran bukan menjadi satu halangan, namun pihaknya tidak kendor. Ia mengapresiasi Sudin Kominfo yang diwakili Ruki Munggaran, Camat Pasar Minggu, dan Tofan Bakri Kesbangpol DKI. “Kami mengapresiasi hadirnya bang Ruki, bang Dedi dan bang Tofan meski Plt Walikota Jaksel Isnawa Adji, Kapolres Jaksel, maupun Dandim Jaksel tidak hadir. “Ucap Andi.

Apresiasi dan ucapan yang tak terhingga juga dilontarkan Andi untuk Sekda DKI Jakarta Marullah Matali sebagai orang yang mendukung awal terbentuknya FWJ Korwil Jaksel. “Sebagai orang nomor 3 di DKI Jakarta, Sekda membuktikan peran dan humanisnya kepada FWJ, karena H. Marullah Matali orang yang sangat menghargai dan memberikan dukungannya dalam pembentukan FWJ Korwil Jaksel semasa ia menjabat sebagai Walikota Jakarta Selatan. “Jelas Andi.

Sementara Ruki yang mewakili Sudin Kominfo Jakarta Selatan juga menyambut baik atas di deklarasikannya FWJ Korwil Jaksel. “FWJ merupakan satu bagian dari keluarga kami, kedepannya kami meyakini FWJ mampu memberikan karya-karya terbaiknya demi kemajuan kota administrasi Jakarta Selatan. “Ujar Ruki.

Lebih rinci, ia mengatakan FWJ Korwil Jaksel dapat bersiniergi dengan Kominfo bukan hanya sebatas pencitraan informasi, justru yang harus dilakukan adanya kirikan membangun. “Kami yakin teman-teman FWJ Korwil Jaksel akan menjadi penyeimbang informasi, tentunya dengan komunikasi secara intens akan mampu memberikan solusi-solusi terbaik. “Ulas Ruki.

Disampaikan Ruki, bahwa dirinya juga menyinggung sering terjadi miss komunikasi antara pejabat pemkot dengan wartawan, meski ia kerap memberikan penjelasan bahwa wartawan adalah sahabat sekaligus mitra pemerintah sebagai pilar ke empat demokrasi, “tuturnya.

Sebagai fungsinya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Tofan Bakri mengapresiasi atas di deklarasikannya FWJ Korwil Jakarta Selatan. Kata Tofan, FWJ merupakan salah satu wadah forum yang berkiprah dalam kotnroling, edukasi, sosial dan budaya. Hal itu dikatakan Tofan karena FWJ telah membuktikan dirinya berkarya. “Forum Wartawan Jakarta (FWJ) telah begitu banyak berkiprah dan menjadi kontrol yang mengedepankan karya-karya nyata, itu sudah tidak dipungkiri lagi meski yang saya ketahui FWJ baru mau berumur 2 tahun. “Papar Tofan.

Dalam sambutannya, Tofan juga menyebut dirinya mewakili Sekda DKI hadir dalam kegiatan deklarasi FWJ Korwil Jaksel untuk menyampaikan pesan penting bahwa FWJ merupakan aset DKI. “Forum Wartawan Jakarta ini adalah aset. Itu yang dikatakan pak Sekda tadi kepada saya untuk menghadiri Deklarasi ini. “Singkatnya.

Selain dihadiri para SKPD dan stakeholder, deklarasi FWJ Korwil Jaksel juga dihadiri oleh Dewan Penasehat Bambang Yudi Baskoro, Ketua Umum FWJ Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan, Bendahara Umum FWJ Tri Wulansari, humas 2 Ferri Faisal Junivia, Wasekjen DPP FWJ Baso, perwakilan FWJ Korwil Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Tangerang Raya, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Rangkaian deklarasi diisi dengan penyerahan SK dan pataka kepada Ketua FWJ Korwil Jaksel beserta jajaran pengurusnya oleh Ketua Umum FWJ – Indonesia. Ia mengulas pesan mendalam melalui sambutannya untuk selalu menjalankan amanah yang telah diemban-nya hingga tiga tahun kedepan.

“Motto kita bersama membangun bangsa, artinya kita hadir bukan untuk menjadi pesaing, akan tetapi untuk memberikan informasi faktual sebagai cermin pilar ke 4 Demokrasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. “Bebernya.

Selain itu, Tri wulansari selaku bendahara umum yang juga salah satu dewan pendiri FWJ mengatakan meski forum ini baru seumur jagung, namun berkat kekompakan anggota wartawan yang tergabung di FWJ mampu memberikan karya dan bekerja sesuai fungsinya.

“Forum ini bisa melejit pesat dengan segudang prestasi, baik secara program maupun kontrol sosialnya, sehingga Forum yang didirikan pada 28 Juli 2019 ini banyak diminati jurnalis, bukan hanya di DKI Jakarta, akan tetapi dari berbagai wilayah diluar Jabodetabek pun sedang mempersiapkan dirinya mendeklarasikan forum ini. “Papar Wulan sapaannya bendum FWJ.

Atas semangat dan solidaritas jurnalis, ia bangga untuk korwil – korwil yang sudah mendeklarasikan FWJ di wilayahnya masing-masing. “Sukses untuk FWJ korwil Jaksel, semoga kedepannya bisa mengembangkan dan membawa FWJ kearah yang lebih baik lagi, “pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Lampaui Target Presiden, Kemenkum RI Sahkan 80.068 Koperasi Merah Putih Melalui Sistem AHU Online

Published

on

By

JAKARTA, 18 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) sudah mengesahkan 80.068 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang rencananya akan dilaunching oleh Presiden Prabowo pada tanggal 21 Juli mendatang.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo mengatakan sebanyak / 80,068 KOMP dan KKMP sudah melebihi target sebanyak 80.000 unit seuai dengan Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Pencapaian yang terhitung sejak layanan pendaftaran khusus dibuka pada 1 Mei 2025 ini
menjadi bukti nyata efektivitas transformasi digital layanan publik Kemenkum dalam mengakselerasi program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemerataan ekonomi dari tingkat desa,” kata Widodo.

Dia menjelaskan dari total 80.068 KDMP/ KKMP yang sudah disahkan terdiri dari pendirian KDMP baru sebanyak 71.397 unit, pendirian KKMP baru sebanyak 8.486 unit, koperasi lama
yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KDMP sejumlah 141 unit dan koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KKMP sejumlah 44 unit.

“Keberhasilan melampaui target ini adalah kemenangan bagi semangat gotong royong bangsa, Ini bukan sekadar tentang pengesahan badan hukum, tetapi tentang membangun
80.068 fondasi ekonomi baru yang akan menjadi pusat pergerakan kemandirian di desa dan kelurahan,” ujarnya,

Widodo mengungkapkan keberhasilan pengesahan KDMP/KKMP yang sudah melampaui target Ini didukung dengan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 13 Tahun 2025
tentang Pengesahan Koperasi sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Regulasi Permenkum baru Ini, secara resmi menggantikan Permenkum Nomor 14 Tahun 2019, karena peraturan lama dinilai belum dapat mengakomodir kebutuhan percepatan program strategis Ini.

Dalam permenkum baru tersebut, sambung Widodo, ada beberapa kemudahan dalam pendirian  KDMP/KKMP, Pertama, pengakuan jenis koperasi baru yakni secara legal KDMP/KKMP di akui sebagai salah satu jenis koperasi yang dapat didaftarkan melalui sistem. Kedua, penyederhanaan penamaan, dimana persyaratan nama yang harus terdirl dari tiga kata setelah frasa jenis koperasi dikecualikan untuk Koperasi Merah Putih. Sebagai contoh, nama seperti Koperasi Desa Merah Putih Karangroto dapat langsung digunakan.

“Terakhir, proses digital terpadu dengan seluruh proses mulai dari pengajuan nama hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) pengesahan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di laman ahu.go.id,” ungkapnya.

Lebih jauh, Widodo menyampaikan keberhasilan melampaui target ini juga dikarenakan kematangan sistem AHU Online yang andal dan mudah diakses. Selain itu, kebijakan inklusif yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AHU-AH.02-40 Tahun 2025 memberikan kesempatan bagi seluruh notaris di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendirian Koperasi Merah Putih. Kolaborasi antara pemerintah melalui platform digital dan para profesional seperti notaris di seluruh negeri terbukti mampu menghilangkan hambatan birokrasi dan mempercepat realisasi program.

“Melalui koperasi ini, kita berharap rantai pasok pangan akan lebih efisien, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar seperti klinik dan apotek menjadi lebih mudah , dan inklusi digital dapat dipercepat. Ini adalah perwujudan nyata dari jiwa koperasi yang disampaikan Bung Hatta, yaitu menumbuhkan kebersamaan untuk mengangkat derajat bersama. Ditjen AHU bangga dapat menjadi fasilitator utama dari sisi legalitas untuk sebuah gerakan sebesar ini,” tambahnya.

Continue Reading

Metro

Nina Sulistyowati, S.E., M.M., Direktur Komersial ID FOOD Hadiri Acara Kagama Leaders Forum Gelar Diskusi Publik Tema “Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang”

Published

on

By

Jakarta – Kagama Leaders Forum kembali menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang”. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium RRI, Jalan Medan Merdeka Barat No.4-5, Jakarta Pusat, dengan melibatkan berbagai kalangan peserta mulai dari mahasiswa, akademisi, media, hingga masyarakat umum.(17/7/2025)

Kagama Leaders Forum (KLF) 2025 Series adalah program diskusi rutin yang dilakukan oleh Pengurus Pusat (PP) Kagama berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia (RRI). Forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan strategis lintas sektor demi masa depan Indonesia yang lebih tangguh dan berdaulat. Program ini bertujuan untuk memberikan insight dan pengetahuan yang akan dihadapi oleh industri dan negara. Lebih jauh, program ini berkolaborasi dengan rekan-rekan dari berbagai macam industri untuk menampung aspirasi mereka. Pada KLF#2, kami mengambil tema Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang.

Krisis geopolitik dan perang dagang global menjadi ujian serius bagi ketahanan pangan nasional. Dalam forum Kagama Leaders Forum (KLF) 2025 Series #2 yang digelar di Gedung SLN Radio Republik Indonesia (RRI),
Direktur Komersial ID FOOD, Nina Sulistyowati, S.E., M.M., menegaskan komitmen ID FOOD dalam mempercepat swasembada gula, garam, hingga produk pangan strategis lainnya melalui sinergi lintas sektor.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Swasembada hanya bisa tercapai dengan sinergi antar-BUMN, petani, nelayan, pemerintah, dan masyarakat,” ujar Nina dalam sesi diskusi bertema “Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang.”

Holding Pangan Nasional Siap Majukan Kemandirian
Sejak berdiri tahun 2022, ID FOOD telah membawahi 15 anak usaha yang bergerak dari hulu hingga hilir: sektor pertanian, perikanan, peternakan, gula, dan garam. Upaya besar saat ini difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi nasional dan menekan ketergantungan impor.

Dalam paparannya, Nina menjelaskan bahwa impor gula konsumsi nasional masih mencapai 200 ribu ton per tahun. Untuk menutup gap tersebut, ID FOOD tengah mengembangkan pabrik gula baru berkapasitas 6.000 TCD yang ditargetkan rampung pada 2026. Selain itu, ID FOOD berkolaborasi dengan Perhutani untuk memanfaatkan lahan tidak produktif demi menambah luas tanam tebu hingga 500 hektare.

Garam Dipercepat, Susu Diupayakan Mandiri
Di sektor garam, target swasembada yang semula ditetapkan 2028 kini dipercepat menjadi 2027 atas instruksi Presiden. Nina menyebutkan, modernisasi fasilitas produksi dan pengembangan wilayah seperti NTT yang memiliki potensi 2,6 juta ton menjadi prioritas utama.

ID FOOD juga menaruh perhatian besar pada ketergantungan impor susu, yang saat ini masih di atas 80%. Perusahaan mendorong kerja sama erat dengan peternak lokal serta transformasi sistem distribusi agar produk dapat terserap optimal oleh pasar.

Melalui anak usahanya di sektor distribusi, ID FOOD juga memastikan rantai pasok pangan nasional berjalan efisien agar harga tetap terjangkau. Program penyaluran beras SPHP dan bahan pangan strategis lainnya terus digencarkan bersama Bulog.
“Transformasi bukan hanya soal angka produksi, tapi menyangkut kualitas, efisiensi, dan keterjangkauan pangan nasional,” tambah Nina.

Acara dibuka oleh Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Dr. Amran menegaskan pentingnya modernisasi pertanian Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. “Pertanian Indonesia harus sejajar dengan Jepang dan Amerika. Dalam implementasinya, kita harus melibatkan generasi muda, terutama Gen Z dan kaum milenial, dari sektor hulu hingga hilirisasi,” tegasnya.

Hadir pula Retno Lestari Priansari Marsudi, S.I.P., LL.M., mantan Menteri Luar Negeri RI, yang menyoroti tantangan global dalam isu pangan dan air. “Pangan dan air harus dikelola sesuai kapasitas serta iklim Indonesia. Dunia tengah menghadapi ancaman kekeringan ekstrem, dan di tahun 2050 penduduk dunia diperkirakan mencapai 50 miliar jiwa,” ujar Retno.

Sementara itu, Ir. Budi Karya Sumadi, M.M., Wakil Ketua Umum I Kagama, menegaskan bahwa alumni Universitas Gadjah Mada memiliki peran besar dalam mendukung kedaulatan pangan nasional. “Alumni UGM harus menjadi garda terdepan dalam pengembangan dan penguatan sistem pangan nasional, mulai dari sektor pertanian, teknologi, hingga pengelolaan sumber daya alam,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Hendrasmo, Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), menyampaikan bahwa alumni UGM telah banyak berkontribusi di berbagai sektor strategis bangsa. “Banyak alumni UGM yang telah sukses di berbagai bidang, dan mereka siap mengambil bagian aktif dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan Indonesia,” jelas Hendrasmo.

Continue Reading

Metro

drh. Nanang Purus Subendro Hadiri Acara Kagama Leaders Forum Gelar Diskusi Publik Tema “Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang”

Published

on

By

Jakarta – Kagama Leaders Forum kembali menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang”. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium RRI, Jalan Medan Merdeka Barat No.4-5, Jakarta Pusat, dengan melibatkan berbagai kalangan peserta mulai dari mahasiswa, akademisi, media, hingga masyarakat umum.(17/7/2025)

Kagama Leaders Forum (KLF) 2025 Series adalah program diskusi rutin yang dilakukan oleh Pengurus Pusat (PP) Kagama berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia (RRI). Forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan strategis lintas sektor demi masa depan Indonesia yang lebih tangguh dan berdaulat. Program ini bertujuan untuk memberikan insight dan pengetahuan yang akan dihadapi oleh industri dan negara. Lebih jauh, program ini berkolaborasi dengan rekan-rekan dari berbagai macam industri untuk menampung aspirasi mereka. Pada KLF#2, kami mengambil tema Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang.

drh. Nanang Purus Subendro menjelaskan bahwa impor sapi dan daging sapi telah dilakukan sejak tahun 1990-an. Ia menyatakan bahwa impor tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan daging sapi di Indonesia, namun juga dapat berdampak pada peternak lokal.

“Kalau tidak ada impor, maka kita akan mengalami pengurasan sapi lokal secara besar-besaran dan nanti punah,” ujarnya.

Nanang juga menjelaskan bahwa impor daging sapi dari India memiliki biaya produksi yang sangat rendah, sehingga sulit bagi peternak lokal untuk bersaing. Ia menyarankan agar pemerintah meningkatkan kapasitas peternak lokal dan memberikan insentif untuk meningkatkan produksi sapi lokal.

“Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka yang memiliki biaya produksi yang nyaris tanpa biaya?” tanyanya.

Nanang juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pakan sapi dan memberikan harga yang ekonomis bagi peternak. Ia juga menyarankan agar pemerintah mengadakan event atau program yang dapat menarik anak muda untuk menjadi peternak.

“Jadi, kita harus meningkatkan kapasitas peternak lokal dan memberikan insentif untuk meningkatkan produksi sapi lokal,” ujarnya.

Dalam wawancara tersebut, Nanang juga membahas tentang pentingnya industri hulu peternakan, yaitu breeding dan pengembangan biakan sapi. Ia menyarankan agar pemerintah memberikan insentif bagi peternak yang menghasilkan anak sapi yang sehat dan berkualitas.

“Insentifnya jangan per ekor sapi, tapi per anak sapi yang dilahirkan,” ujarnya.

Nanang juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pemotongan sapi produktif dan pentingnya kerja sama antara peternak dan produsen pupuk untuk meningkatkan produktivitas sapi.

Continue Reading

Trending