Connect with us

Metro

Klarifikasi tentang PT. TMI dan surat Menhan Prabowo yang bocor

Published

4 years ago

on

Jakarta – Klarifikasi tentang PT. TMI dan surat Menhan Prabowo yang bocor.

1. Apa itu PT TMI?

PT. TMI dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, dulunya namanya YKPP di bawah Kemhan. Bisa dikonfirmasi ke yayasannya sendiri.

Sejauh yang saya ketahui, Pak Menhan ingin ada wadah bagi ahli-ahli alutista berteknologi canggih, ahli elektronika, teknokrat-teknokrat bidang persenjataan, insinyur-insinyur anak bangsa untuk membantu proses transfer of technology (ToT), agar kita tidak dibohongi lagi oleh makelar-makelar ketika membeli alutsista. Kenapa harus ada wadahnya? Ya, supaya ketika kontrak tidak dibohongi lagi. Karena biasanya teknologi itu dikunci oleh prinsipal dalam proses pembelian alutsista maupun ketika transfer of technology. Jadi, TMI ini adalah konsultan untuk membantu mencari alutsista terbaik dan agar tidak kecolongan dari sisi alih teknologinya. Bukan untuk pembelian atau pengadaan. PT TMI tidak berkontrak dengan Kemhan sama sekali.

2. Seperti apa proses ToT selama ini sehingga pemerintah merasa perlu ada wadah?

Selama ini proses ToT dirasa belum maksimal,
Kita ingin ada ToT yang berbobot, yang benar-benar berkualitas. Kita mau agar ada keterlibatan para ahli yang mumpuni, yang mengawal dan terlibat dalam proses ToT. Jangan lagi ToT itu hanya berbentuk hal-hal sederhana, seperti cuma “ngecat” atau “ngelas”. Kita harus memastikan bahwa proses ToT itu dilakukan secara profesional dan mencakup hal-hal penting atau aspek kunci dari setiap alutistas yang dibeli.

Jadi semangat yang dibangun pemerintah saat ini adalah bagaimana Indonesia makin maju dalam sektor pertahanan, agar kita tidak didikte lagi. Kita beli barang, tapi ToT-nya tidak maksimal. Nah, bila ToT bisa berjalan baik, ujungnya perawatan alutsista kita juga bisa hemat biaya dan lebih maksimal, serta itu dilakukan oleh anak negeri sendiri. Setiap service alutista, tidak perlu lagi dibawa ke negara asal pembelian.

3. Apa dasar hukum yang membolehkan negara membuat perseroan yang bertujuan mencari keuntungan?

Kementerian Pertahanan tidak membuat perseroan. Tapi bahwa yayasan membuat perseroan, bisa ditanya langsung ke PT. TMI dan yayasannya serta dicek sendiri dasar hukumnya, apakah boleh? Silakan juga melihat Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

4. Apakah benar PT. TMI mendapat rekomendasi dari Menteri Pertahanan untuk pengadaan alutsista?

Perlu diketahui bahwa tidak ada satu pun kontrak dari Kementerian Pertahanan ke PT. TMI. Apalagi jika disebut mendapat kontrak untuk penggadan atau pembelian alutista, itu jelas keliru dan tidak benar sama sekali. PT.TMI adalah konsultan, fungsi dan perannya hanya untuk itu.

5. Buktinya ada surat Pak Prabowo?

Nah, ini juga harus diklarifikasi. Pertahanan itu kan membutuhkan strategi. Sebenarnya surat Menhan yang ramai itu adalah bagian dari strategi Kemhan mencari informasi harga langsung ke pabrikan agar Kemhan tidak bisa dipermainkan dengan harga yang fantastis oleh mafia alutsista. Di surat itu, sih TMI ini kasarnya jadi “intel-nya”Kemhan lah, untuk mengecek agar kita tidak dibohongi dan ditekan oleh vendor-vendor negara sebelah ketika melakukan pembelian.

Kemenhan adalah pengguna anggaran. Kita mau yang terbaik dengan harga semurah-murahnya. Intinya kita tidak mau pengelolaan anggaran Kemenhan saat ini tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Boleh dong PT. TMI mengecek harga? Coba cek ke negara itu berapa harganya di sana. Karena Kemenhan kini di bawah Pak Prabowo ingin pembelian alutsista melalui proses G to G ( Government to Government ).

Untuk mengetahui harga yang sebenarnya, kita harus bertanya langsung ke produsen, sehingga harga yang didapatkan Kemenhan tidak digelembungkan atau dinaikkan dan merugikan negara.

Kami sudah prediksi, bahwa mereka, mafia yang selama ini mempermainkan harga, akan teriak-teriak dan tidak terima, jika Kemenhan bisa memiliki data dan informasi harga alutista yang sebenarnya.

Sisi lain, publik dan semua kita harus mengerti bahwa PT. TMI sendiri tidak mendapatkan kontrak dari Kemhan sama sekali. Kita tahu itu dan saya mau menekankan hal tersebut. Sebenarnya hal ini sederhana, coba tanyakan yang ngotot di sini, apa tujuannya? Jika PT. TMI tidak mendapatkan kontrak, lalu di mana persoalannya?

Justru kita juga berterima kasih ada yang buka Informasi ini karena publik akhirnya tahu, bahwa Kemenhan dan kami juga ingin agar ada harga terbaik untuk pengadaan alutsista, sesuai direktif presiden untuk masterplan pertahanan, serta tidak ada potensi terjadinya permainan harga ketika dilakukan belanja alutista.

6. Kenapa isinya orang dekat Prabowo?

Kalau pelaksananya adalah orang yang dipercaya oleh Menhan, ya, wajar aja lah. Apalagi terkait dengan alutitas, maka perlu melibatkan orang-orang ahli yang harus bisa dipercaya dan diandalkan.

Artikel oleh Yan P. Mandenas, S.Sos.,M.Si. (Anggota Komisi 1 DPR-RI Fraksi Partai GERINDRA)

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Ir. Herlangga Arisanto Sekretaris HAEI : Himpunan Ahli Elektro Indonesia (HAEI) Berkomitmen untuk Mengikuti Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Published

2 days ago

on

July 3, 2025

By

Jakarta – Himpunan Ahli Elektro Indonesia (HAEI) Merayakan Annivesary Ke- 48 Tahun dengan tema “48 Tahun HAEI Turut Mengembangan Kompetensi Dengan Mengikuti Perkembangan Ilmu Pengentahuan Dan Teknologi (IPTEK) di Hotel Bidakara Jakarta pada hari Kamis, 3 Juli 2025. Dalam agenda Annivesary HAEI Ke- 48 tahun digelar Diskusi, Pameran, Doorprize, Hiburan, dll.

Himpunan Ahli Elektro Indonesia (HAEI) berkomitmen untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris HAEI, Ir. Herlangga Arisanto dalam acara Anniversary ke-48 HAEI di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

“Kami dalam perjalanannya selalu berkomitmen mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk berkontribusi bagi pembangunan Indonesia,” ujar Herlangga.

Kehadiran HAEI di Indonesia, kata Herlangga, akan mendukung setiap program pemerintah. “Kami semua dalam lingkungan HAEI mendukung program-program Pemerintah untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi,” imbuhnya.

Acara Anniversary dihadiri oleh perwakilan dari puluhan perusahaan yang tergabung di alam HAEI. Setiap perusahaan diberi kesempatan untuk memaparkan produk yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan.

Continue Reading

Metro

Pengemudi Butuh Keadilan, Pembubaran Aksi dan Penangkapan Aktivis Buruh Cederai Demokrasi

Published

2 days ago

on

July 3, 2025

By

Jakarta,  – Pembubaran Paksa Aksi dan Penangkapan Aktivis Buruh dan Sopir dalam Aksi Nasional Buruh Transportasi yang terjadi pada 2 Juli 2025 lalu menuai reaksi sejumlah organisasi buruh diantaranya Konfederasi SARBUMUSI, Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantata (APPN), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), Konfederasi Sopir Logistik Indonedia (KSLI), dan Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI).

Dalam maklumatnya, organisasi buruh menilai bahwa keengganan Menko IPK dan Menteri Perhubungan untuk berdiskusi langsung dengan massa aksi pengemudi pada 2 Juli 2025 adalah bentuk arogansi pembantu presiden untuk mendengarkan secara langsung aspirasi dari pelaku utama ekosistem transportasi logistik Indonesia.

“Persoalan ODOL bukan semata persoalan sopir, tapi lebih jauh terkait mata rantai pasok komoditas, barang dan jasa nasional, yang berdampak sistemik,” ujar Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin dalam konferensi pers di kantor DPP Sarbumusi Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Menurutnya, pembubaran paksa aksi secara represif dan penangkapan aktivis buruh/pengemudi adalah bentuk pengkhianatan Kapolres Jakarta Pusat dan jajaran Kepolisian terhadap hak dasar demokrasi.

Oleh karena itu, organisasi buruh menyerukan kepada pengemudi transportasi logistik Indonesia untuk melakukan konsolidasi aksi-aksi berikutnya, termasuk opsi mogok nasional bilamana diperlukan sembari menunggu iktikad baik dari Menko IPK dan Menhub dalam waktu 9 hari kedepan.

“Konfederasi Sarbumusi dan organisasi-organisasi pengemudi akan menyampaikan substansi RUU Perlindungan Pengemudi Transportasi Logistik secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang memenangkan semua pihak,” tegasnya.

Continue Reading

Metro

Zulfikar Ketua Bidang 1: Masjid Al- Bakrie Taman Rasuna Raih Penghargaan Peringkat Pertama Kategori Masjid Tanggap Bencana

Published

2 days ago

on

July 2, 2025

By

Jakarta, – Masjid Al- Bakrie Taman Rasuna meraih penghargaan peringkat pertama kategori Masjid Tanggap Bencana  yang diselenggarakan oleh BAZNAS (Bazis) Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (02/07/25).

Masjid Award adalah program yang ditargetkan kepada DKM Masjid dan Musholla yang berada di DKI Jakarta, dengan harapan DKM Masjid dan Musholla dapat meningkatkan kualitas pelayanannya kepada seluruh  jama’ah yang ada.

Program Masjid Award memiliki enam kategori yaitu Masjid Ramah Anak, Masjid Ramah Pemuda, Masjid Ramah Lansia, Masjid Ramah Dhuafa, Masjid Ramah Disabilitas, dan Masjid Tanggap Bencana.

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada masjid yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan umat melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang transparan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua Bidang 1 Masjid Al-Bakrie Taman Rasuna Zulfikar mengatakan Masjid Al- Bakrie Taman Rasuna meraih penghargaan peringkat pertama kategori masjid tanggap bencana dari lima masjid yang dipilih, imbuhnya

Masjid Al-Bakrie Taman Rasuna berdampingan dengan kantor Damkar yang persis ada di sebelahnya dan dengan kantor Kelurahan berjarak sekitar 150  meter. Lokasi masjid strategis dan memiliki area yang luas. Apabila terjadi bencana bisa menampung banyak jamaah maupun masyarakat yang ingin diungsikan.  Dan bisa membantu memfasilitasi masyarakat yang terdampak, ungkapnya.

Selain itu di Masjid Al- Bakrie ada Remaja Islam Masjid Al- Bakrie (Rismaba) yang sangat berperan aktif dalam  setiap kegiatan masjid apapun acaranya. Termasuk tanggap bencana dan kita didukung oleh semua elemen baik remaja, masyarakat, penghuni maupun pihak perkantoran, terangnya.

Anggota DKM Masjid Al- Bakrie Taman Rasuna Cahyawan menambahkan  penghargaan ini  untuk kita semakin berbenah diri karena masih banyak kekurangan sehingga kita bisa saling melengkapi. Semoga ke depannya menjadi lebih baik, bebernya.

Berkat dukungan dari semua pihak Masjid Al- Bakrie Taman Rasuna  akhirnya mendapatkan penghargaan peringkat pertama masjid tanggap bencana yang akan terus memberikan manfaat, tutupnya.

Continue Reading

Trending