Connect with us

Metro

Soal UKW dan Verifikasi Media, Majelis Pers Dorong Dewan Pers Kembali Pada Relnya

Published

on

BOGOR – Sebagai wadah pemersatu organisasi kewartawanan, Majelis Pers akhirnya kembali gaungkan fungsinya sebagai kontrol kinerja Dewan Pers. Hal itu dikatakan sejumlah ketua umum organisasi kewartawanan dari berbagai lembaga dalam acara Temu Wicara dan Diklat Jurnalis yang dilaksanakan Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, di Wisma Arga Muncar Bogor (27/6/2021).

Kegiatan yang di inisiasi FWJ – Indonesia bersama delapan organisasi kewartawanan Nasional, yakni KWRI, AWDI, KO-WAPPI, AWPI, Aliansi Wartawan Indonesia (AWI), pendiri IPJI, dan IWARI telah menghasilkan kesepakatan bersama menjadi Pers Bermartabat. Sekjen Majelis Pers dan juga sebagai Ketua Umum KWRI Ozzy Sulaiman Sudiro yang diwakili Budi Wahyudin selaku Ketua umum AWDI, Mustofa Hadi Karya selaku Sekretaris Eksekutif Majelis Pers, Dewan Penasehat FWJ-Indonesia Djoko Irianto, dan beberapa pelaku perumus Kode Etik Jurnalistik lainnya, yakni Hans M Kawangian, Adji, dan Waketum AWPI Ardhi Solehudin.

Diklat jurnalis yang juga dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media dan berbagai wilayah ini telah menyusun langkah-langkah untuk mengedepankan etika profesi sehingga muncul Lembaga Diklat Profesi (LDP) menuju pers bermartabat. Hal itu dikatakan ketua lembaga profesi KOWAPPI Adji dalam keterangannya sebagai pembicara.

Melatari hal itu, kata Adji, Majelis Pers menilai kedudukan Dewan Pers selama ini dianggap tak mampu membangun kepribadian wajah pers Indonesia, bahkan dinilai lebih kepada penyekatan ruang gerak jurnalis dan media dalam melakukan fungsi kontrolnya. “Dengan LDP, kita yakin dapat di ikuti semua kawan-kawan wartawan, karena tingkatan atau greatnya dapat dikontrol melalui materi, sehingga terarah pada object pencapaian yang di inginkan. “Kata Adji.

Landasan sejarah Majelis Pers Indonesia diyakini dapat memberikan angin segar bagi perubahan dinamika perkembangan media dan jurnalis di Indonesia. Dalam keterangannya, Hans M Kawangian merupakan orang yang ikut andil dalam perumusan kode etik jurnalis pada Agustus 1999 itu menyebut kedudukan Majelis Pers sangat vital dan memiliki peran penting dalam pengembalian hak-hak pers.

Bahkan dia mengulas setelah dibubarkannya dewan pers paska reformasi tahun 1998. Maka Majelis Pers lah yang berjuang menghidupkan dsn membentuk kembali Dewan Pers. Ia merinci, persoalan dewan pers saat itu merupakan parameter corong politik pemerintah sehingga lembaga pers tersebut dijadikan indikator boneka para elit.

“Pembubaran dewan pers paska reformasi tahun 1998 adalah satu contoh regulasi yang buruk.bagi tatanan dewan pers saat itu, dimana kami akhirnya melakukan gerakan bersama 26 organisasi kewartawanan dan membentuk Majelis Pers Indonesia untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan menghidupkan kembali dewan pers. “Jelas Hans.

Mendorong hal itu, senior wartawan Eks Jawa Pos yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia Djoko Irianto mengulas pers adalah profesi yang sangat mulia. Kemuliaan itu menjadi dasar penyampaian informasi melalui karya tulisnya dan tersaji untuk konsumsi publik.

“Sejatinya fungsi pers merupakan corong mencerdaskan kehidupan bangsa. Tak terlepas dari ini, pers juga memiliki peran penting sebagai pengawasan dan kontrol penggunaan anggaran Negara. Oleh karenanya, ketika pejabat publik ditemui adanya dugaan penyimpangan, maka pers berkewajiban melakukan fungsinya, meski fakta dilapangan kerap terjadi pengancaman, dan intimidasi bahkan sampai mengakibatkan pembunuhan terhadap wartawan. “Ujarnya.

Investigasi yang harus diterapkan disebutkan Djoko harus merunut pada perspektif hukum, arah hukum, dan tetap pada konteks dasar-dasar jurnalis dengan tidak meninggalkan kode etik jurnalisnya. “Pemberitaan kasus yang tergolong sebagai hot news tergadang menjadi ancaman bagi wartawan, dan keluarganya. Disinilah peran dewan pers harus hadir untuk melakukan perlindungan terhadap wartawan tanpa pilih kasih dan tebang pilih. “Sindirnya.

Penguasaan sistem managerial media akan menjadi penting guna menunjang eksistensi yang mengacu kesejahteraan wartawan. Muatannya dijelaskan Wakil Ketua Umim AWPI Ardhi Solehudin ketika berbicara didepan puluhan peserta Diklat jurnalis Majelis Pers di Ciawi Bogor.

Dia menyinggung konsep penunjangnya kembali pada Sumber Daya Manusia nya (SDM). “Pengelolaan media akan terus berkesinambungan jika memahami sistem managerialnya secara akuntable.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia yang juga diamanahkan sebagai sekretaris eksekutif Majelis Pers Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan ini menilai perlu adanya realisasi peningkatan kualitas SDM nya itu sendiri.

Korelasinya, dijelaskan secara singkat bahwa Majelis Pers menjadi indikator lembaga yang diakui secara the facto. “Inilah muatannya yang dapat menjadi trendjng topik kedepan dengan melakukan peningkatan kualitas jurnalis. “Sebut Opan.

Dalam konteks tersebut, dia juga mengajak para stakeholder kewartawanan untuk segera melakukan objektivitas pertemuan sesering mungkin untuk kembalinya marwah pers Indonesia.

Continue Reading

Metro

Ketua MPR RI Bamsoet Luncurkan Buku “Indonesia Era Disrupsi” dan Buku “Melawan Radikatisme dan Demoralisasi Bangsa” pada 10 Agustus Mendatang

Published

on

By

Jakarta, 10 Agustus 2022 – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partat Golkar Bambang Soesatyo akan meluncurkan dua buku terbaru, yakni “Indonesia Era Disrupsi’ sebagai buku ke-23, serta “Melawan Radikalisme dan Demoralisasi Bangsa’ sebagai buku ke 24 yang ditulisnya. Peluncuran dilakukan pada Rabu, 10 Agustus 2022 di The Kuningan Suites Habitat, Jakarta. Selain peluncuran, akan ada bedah buku menghadirkan berbagai narasumber ternama.

Narasumber bedah buku ‘Indonesia Era Disrupsi’ antara lain, Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) Sunarso, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Otoritas jasa Keuangan Mahendra Siregar serta Pengamat Marketing Digital Edo Lavika. Sementara narasumber bedah buku “Melawan Radikalisme dan Demoralisasi Bangsa’ antara lain, Anggota DPD RI sekaligus pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddigie, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto serta Rektor IPB University Prof. Arif Satria.

“Kedua buku tersebut berisi kontemplasi analisis dan buah pikiran saya atas berbagai perkembangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Menjadi persembahan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-77, sekaligus sebagai warisan pemikiran dari saya untuk generasi muda bangsa. Sehingga bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan serta menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa pada saat ini maupun nanti,” ujar Bamsoet di jakarta, Minggu (7/8/22).

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi IN DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, buku “Indonesia Era Disrupsi’ lebih banyak mengupas seputar proses perubahan yang cepat pada sistem dan tatanan di berbagai aspek kehidupan manusia yang didorang oleh inovasi teknologi dan tuntutan revotusi Industri 4.0. Perubahan tersebut tidak dapat dihindari oteh siapapun, baik masyarakat perkotaan maupun di pelosok desa.

“Didalam buku ini juga menyoroti bahwa tantangan yang dihadapi umat manusia dalam era disrupsi tidak hanya pada kebutuhan talenta digitat saja. Melainkan juga seberapa jauh kesiapan dan kemauan dunia pendidikan dalam beradaptasi dengan perubahan. Kemauan beradaptasi setidaknya harus tercermin pada perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sementara dalam buku ‘Melawan Radikalisme dan Demoralisasi Bangsa’, didalamnya menegaskan bahwa dalam melawan radikalisme, terorisme, hingga demoralisasi hangsa dengan berbagai bentuk lainnya, tidak cukup melalui penegakan hukum.

Dibutuhkan upaya lain berupa strategi cegah dan tangkai melalui vaksinasi ideologi. Satah satunya menggunakan vaksinasi Empat Pilar MPR RI yang pada hakikatnya adalah mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila, menjadikan UUD NKRI 1945 sebagai pedoman, mempertahankan eksistensi NKRI serta menjaga kesatuan serta persatuan dengan menerima dan merawat kebhinekaan.

“Tekanan dan beban kehidupan yang semakin sulit juga berpotensi mendorong tumbuh suburnya radikalisme sebagai sotusi instan dan pelarian dari berbagai himpitan persoalan. Di samping itu, fakta sosiologis bahwa kita ditakdirkan menjadi sebuah bangsa dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, menjadikan kita berada dalam posisi rentan dari ancaman potensi konflik.

Karenanya, MPR RI gencar melaksanakan vaksinasi ideologi berupa Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ke berbagai kalangan masyarakat guna memperkuat imun ideologi setiap anak bangsa dalam menghadapi berbagai gempuran ideologi yang tak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia,” pungkas Bamsoet.

Continue Reading

Metro

Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Hadiri Hut UNISMA “45” Bekasi

Published

on

By

Kota Bekasi – Perayaan HUT Unisma Kota Bekasi dihadiri sejumlah tokoh, pejabat hingga Anggota DPRD turut meramaikan acara, bertempat di UNISMA “45” Bekasi Jalan Cut Mutia Bekasi Timur.Kamis,(4/8/2022)

Tri Adhianto selaku Plt Wali Kota Bekasi menyampaikan bahwa di usia ke-40 ini Unisma sudah menorehkan hasil prestasi yang diraih sampai ke tingkat provinsi maupun nasional, tentu ini adalah suatu prestasi yang baik dalam memajukan Kota Bekasi menjadi Kota yang kreatif.

Juga pada kesempatannya, Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam di Kota Bekasi (UNISMA “45”).
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada para rektor, para dosen yang telah bekerja-keras dalam mengajar mahasiswanya untuk menjadikan mahasiswa yang unggul dan prestasi, bahkan Unisma juga sudah banyak membantu dalam menorehkan prestasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi,” katanya dengan ramah.

Usia empat puluh tahun ini tentu Unisma “45” Kota Bekasi harus terus meningkatkan dunia Pendidikannya, Kota Bekasi tentunya sangat mengetahui keberadaan Unisma yang sangat unggul dalam dunia Pendidikannya, Universitas yang terus maju dan berkembang.

Continue Reading

Metro

H. Mahfud Adurrahman S. Sos Anggota MPR RI F PKS Kembali Gelar Sosialisasi 4 Pilar Dengan Salimah Kota Bekasi pada Masa Reses

Published

on

By

Bekasi Kota, – Pada kesempatan yang sama, menyampaikan sedikit sejarah mengenai Empat Pilar MPR-RI.

H. Mahfud Abdurrahman S. Sos juga menegaskan bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR RI merupakan tugas yang dapat diikuti oleh seluruh organisasi kemasyarakatan.

Menurutnya, inilah pentingnya kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Sebab dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat terkait konstitusi negara.

“Dengan acara semacam ini, saya yakin kesadaran masyarakat untuk taat konstitusi akan semakin besar,” pungkas H. Mahfud Adurrahman S, Sos.

Dalam kesempatan ini, menyampaikan tentang 4 Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Acara tersebut selain dihadiri oleh H .Herry Koswara anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ketua Salimah , anggota dan kader PKS serta undangan lainya, seluruh yang hadir mencapai 50 orang lebih.

Kegiatan ini di laksanakan pada Sabtu (6/8) rumah makan Wulansari 1,Jl Margahayu, Bekasi Selatan. Acara ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh dan selalu membawa handisanitizer.

Continue Reading

Trending