Connect with us

Metro

Pembangunan Gedung Utama Kejaksaan Agung Dimulai Dengan Peletakan Batu Pertama Groundbreaking

Published

on

JAKARTA, – Kejaksaan Agung memulai pembangunan Gedung Utama Kejaksaan Agung paska kebakaran yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2020 lalu.

Jaksa Agung RI, Burhanuddin didamping oleh Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi beserta jajarannya secara resmi memulai pembangunan proyek tersebut dengan acara peletakan batu pertama (Groundbreaking).

Dalam kegiatan itu turut hadir Kontraktor Pelaksana yakni Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Noval Arsyad beserta jajaran Direksi dan Direktur Utama PT Virama Karya (Persero), Jusarwanto selaku Kontraktor Manajemen Konstruksi (MK).

Kepala Biro Umum, Heri Jerman selaku Penanggung Jawab Pekerjaan Kontruksi Fisik Terintegrasi Rancang Bangun Gedung Utama Kejaksaan Agung dalam laporannya menjelaskan, proyek ini bernama Pekerjaan Kontruksi Fisik Terintegrasi Rancang Bangun (Design and Build) Gedung Utama Kejaksaan Agung.

Gedung tersebut akan dilaksanakan pada lahan gedung ex kebakaran diatas tanah seluas 10.571 M2 dan Luas Bangunan 43.669 M2 yang meliputi tiga massa (sayap) namun tetap menjadi satu kesatuan bangunan.

Hal ini menggambarkan makna Tri Krama Adhyaksa yaitu berlantai 22 (berada di sayap barat) yang menggambarkan tanggal lahir Kejaksaan, Lantai 7 (berada di sayap timur) menggambarkan Bulan Juli yang merupakan Bulan Kelahiran Kejaksaan dan Lantai 11 (berada di sayap utara) merupakan 11 pasang bulir dalam untaian padi yang ada pada lambang Kejaksaan.

“Pembangunan Rancang Bangun Gedung Utama Kejaksaan Agung dilaksanakan oleh masing-masing sebagai berikut, Pekerjaan Basic Design dikerjakan oleh PT Uni Tri Cipta berdasarkan Kontrak Kerja tertanggal 27 Januari 2021, Manajemen Kontruksi dilaksanakan oleh PT Virama Karya (Persero) sesuai Kontrak Kerja tertanggal 31 Mei 2021,” jelasnya.

“Pelaksana Proyek Rancang Bangun adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan nilai Kontrak seluruhnya adalah Rp. 549.608.886.200 berdasarkan Kontrak Kerja tertanggal 25 Juni 2021 yang akan dikerjakan selama 540 hari Kalender sehingga diperkirakan akan selesai tanggal 31 Desember 2022 dengan metode anggaran multi years (di tahun 2021 dan 2022),” ungkap Heri.

Ia juga memaparkan, gedung yang dibangun di tahap awal ini akan berpredikat Silver namun dengan tambahan anggaran yang sudah diajukan di tahun 2022 akan menjadi Platinum dengan anggaran single years dan saat ini untuk tambahan anggaran masih menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian PUPR.

Proyek tersebut, lanjutnya, sudah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan Menteri PUPR dengan Surat Nomor: CK.04.01-Mn/118 tanggal 20 Januari 2021 yang mana proyek ini dapat dilakukan dengan metode terintegrasi rancang bangun (design and build).

“Hal ini dimaksudkan guna mempercepat waktu proses tender yang menyatu antara perencanaan dan pembangunan fisik gedung,” kata Heri.

Proyek Terintegrasi Rancang Bangun Gedung Utama Kejaksaan Agung itu juga telah mendapatkan IMB Pendahuluan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta tertanggal 15 Pebruari 2021.

“Proyek ini telah melalui proses sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang pendirian bangunan gedung bertingkat dan ditenderkan secara terbuka dan terbuka untuk umum sesuai prinsip-prinsip dan pedoman pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.

Acara peresmian dimulainya proyek pembangunan (Groundbreaking) Gedung Utama Kejaksaan Agung dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) serta dengan pengecekan suhu badan dan swab rapid anti virus dengan metode Genose bagi seluruh undangan yang hadir.

Continue Reading

Metro

Siap Meraih WBK Tahun 2023, Kepala Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Laksanakan Pengukuhan Tim Kerja Pembanguan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta melaksanakan Apel Pagi sekaligus Pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Penguatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lapangan Terbuka Rutan Cipinang, Rabu (8/2/2023)

Pengukuhan Tim Satgas WBK dan WBBM ini ditandai dengan penyematan handbadge oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali kepada Perwakilan Satgas WBK/WBBM. Tujuan utama dari pengukuhan satgas WBK dan WBBM yaitu semakin mempertegas komitmen di lingkungan Rutan Kelas I Cipinang dalam membangun pelayanan publik yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

“Pengukuhan satgas WBK/WBBM ini adalah sebagai bentuk komitmen dan kesiapan seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang dalam melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK, Satgas ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi baik kepada petugas maupun kepada pengguna layanan dan memastikan seluruh layanan berjalan dengan maksimal, mencegah adanya penyimpangan, melaksanakan monitoring serta evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas di Rutan Kelas I Cipinang,” ucapnya.

Penyematan handbadge ini juga menjadi salah satu rangkaian proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK Rutan Kelas I Cipinang yang sebelumnya telah dilaksanakan Deklarasi Janji Kinerja.

Penyematan handbadge juga memberikan semangat motivasi kepada seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang dalam merealisasikan dan meraih predikat WBK pada tahun 2023 ini.

Lebih lanjut, Sukarno Ali menegaskan untuk seluruh Tim Pokja yang telah dibentuk agar dapat berperan aktif selalu bersinergi, berkoordinasi serta meningkatkan komitmen yang tinggi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

“Saya juga meminta kepada seluruh pegawai yang tidak terlibat langsung dalam tim pokja agar tetap mendukung dan membantu rekan-rekan kita yang terlibat dalam tim Pokja pada setiap tahapan proses Pembangunan Zona Integritas, sehingga Rutan Kelas I Cipinang bisa meraih predikat WBK pada tahun 2023 ini”, tutup Sukarno Ali

Continue Reading

Metro

DKPP Akan Periksa Anggota KPU RI Terkait Verifikasi Partai Politik dan Dugaan Ancaman Kepada Penyelenggara

Published

on

By

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP RI di Jakarta pada Rabu (8/2/2023) pukul 10.00 WIB.

Perkara ini diadukan Jeck Stephen Seba yang memberikan kuasa kepada Alghiffari Aqsa, Fadli Ramadhanil, Ibnu Syamsu Hidayat, Imanuel Gulo, Airlangga Julio, Yokie Rahmad Isjchwansyah, Hilma Gita, dan Ikhsan L. Wibisono.

Jeck Stephen Seba mengadukan sepuluh penyelenggara pemilu, antara lain Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelangi, dan Lanny Anggriany Ointu (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai Teradu I sampai III. Serta Lucky Firnando Majanto (Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara) dan Carles Y. Worotitjan (Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai Teradu IV dan V.

Selain itu, diadukan juga Elysee Philby Sinadia, Tomy Mamuaya, dan Iklam Patonaung (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sangihe) sebagai Teradu VI sampai VIII. Serta Jelly Kantu (Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sangihe) dan Idham Holik (Anggota KPU RI) sebagai Teradu IX dan X.

Teradu I sampai IX diduga mengubah status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dari Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh dalam proses verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual, dan verifikasi faktual perbaikan dengan cara mengubah data berita acara dalam SIPOL dalam kurun waktu 7 November s.d 10 Desember 2022.

Sedangkan Teradu X diduga menyampaikan ancaman di hadapan seluruh peserta Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia yang digelar di Convention Hall Beach City Entertaiment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara. Ancaman tersebut adalah perintah harus tegak lurus, tidak boleh dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dimasukan ke rumah sakit.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Ketua dan Anggota DKPP.

Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia.

Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.

“Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini,” tutupnya. [Rilis Humas DKPP].

Continue Reading

Metro

Siap Sukseskan Pemilu Tahun 2024, Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Teken MoU Pemutakhiran Data Warga Binaan

Published

on

By

Jakarta – Guna mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memastikan pemberian layanan hak politik bagi warga binaan, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang, Sukarno Ali bersama Kepala Rumah Sakit Umum Pengayoman, dr. Ummu Salamah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin tentang Pendataan Dan Pemutakhiran Data Tahanan Dan Narapidana Serta Pelayanan Perekaman Biometrik Dan Dokumen Kependudukan Lainnya, di Gazebo Rutan Cipinang, Senin (6/2).

Penandatangan MoU disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun didampingin oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marselina Budiningsih. Dalam sambutannya, KaKanwil menyampaikan pada tahun 2023 dan 2024 telah masuk tahun kampanye dan pemilu serentak, selain menjaga netralitas kita sebagai ASN, kita juga harus melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan terkait dengan hak memilih pada pemilu 2024, yang tentu saja syarat dan ketentuannya harus mengacu pada peraturan yang berlaku.

“Pelaksanaan kerjasama ini sangat penting untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanan tugas-tugas Pemerintah. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta yang telah merespon dengan baik dan cepat, karena ini sesungguhnya kewajiban kita bersama dalam memberikan Pelayanan publik, khususnya kepada warga binaan di Rutan Kelas I Cipinang,” ucapnya.

Senada dengan Kakanwil, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin beserta jajarannya yang yang telah merespon dengan cepat untuk melakukan pendataan NIK warga binaan kami yang akan digunakan sebagai data pemilih pada pemilihan umum tahun 2024.

“Diharapkan melalui penandatangan perjanjian kerjasama ini, warga binaan Rutan Kelas I Cipinang dapat memiliki identitas tunggal dan sah sesuai dengan undang-undang, termasuk warga binaan yang sedang menjalani masa pidana sehingga mereka mempunyai hak pilih dalam pemilu tahun 2024 mendatang,” pungkasnya

Continue Reading

Trending