Connect with us

TNI / Polri

Apel Gabungan Pengetatan PPKM Darurat, Pangdam XVIII/Kasuari Ingatkan Papua Barat Masuk Status Waspada

Published

on

JAKARTA, – Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han)., mengajak masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, dan mengingatkan bahwa Papua Barat saat ini masuk status waspada Covid-19.

Dalam rilis tertulis Penerangan Kodam XVIII/Kasuari, Sabtu (10/7/2021), disebutkan ajakan dan imbauan Pangdam itu disampaikan saat menghadiri apel gabungan dalam rangka Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di lapangan Borasi Manokwari, yang diikuti 260 personel terdiri dari personel Pomdam XVIII/Kasuari, Kodim 1801/Manokwari, Batalyon 761/KA, Polda Papua Barat dan Pol PP Kabupaten Manokwari.

“Papua Barat saat ini sudah masuk status waspada dan sangat kritis. Kondisi rumah sakit terisi penuh khususnya di Manokwari, sedangkan di Sorong sudah terisi 65% tapi kemungkinan masih bergerak naik,” kata Pangdam seperti tertulis di rilis Pendam XVIII/Kasuari.

Dengan kondisi tersebut, Pangdam pun mengimbau jajarannya untuk terus mengajak masyarakat untuk disiplin terhadap protokol kesehatan dan mencegah penyebaran virus dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan hidup bersih.

“Negara-negara di luar negeri seperti Jepang, Korea Selatan kenapa bisa terhindar dari Covid-19, itu karena masyarakatnya disiplin jadi benang merah ini harus kita urai satu-satu, kalau kita tidak disiplin banyak orang pasti akan kena,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, beberapa waktu lalu saat pengecekan di bandara kepada masyarakat yang datang dari luar Papua Barat, ditemukan 10 orang positif. Sementara itu grafik Covid-19 juga naik, kondisi ini dilihat dari banyaknya masyarakat ke rumah sakit karena banyak keluhan setelah dicek ternyata positif.

“Jadi untuk itu sekali lagi, mari kita semuanya yang bisa menyelamatkan Papua Barat adalah kita sendiri bukan orang lain. Pemberlakuan PPKM darurat khususnya dilaksanakan Sorong dan Manokwari. Sampaikan kepada saudara-saudara kita di sini jangan berfikir untung dan rugi, ini masalah kemanusiaan, ingatkan mereka status kita saat ini PPKM darurat untuk menyelamatkan masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan menyampaikan bahwa apel tersebut guna mencegah dan menangani pandemi Covid-19 di papua Barat. Ia berharap kepada semua yang terlibat agar tidak bosan dalam mengajak masyarakat untuk merubah pola perilaku di masa pandemi dan mematuhi protokol Kesehatan.

“Dengan mematuhi dan mentaati protokol Kesehatan, kita bisa memutuskan penyebaran Covid-19 di Papua Barat dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kita sudah tetapkan PPKM mikro kita mulai dari 5 juli sampai dengan 19 Juli 2021 di seluruh Provinsi Papua Barat,” ungkapnya.

Selain Gubernur dan Pangdam XVIII/Kasuari, apel gabungan ini juga dihadiri oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing dan Kajati Papua Barat, Dr. W. Lingitubun. (Dispenad)

Continue Reading

TNI / Polri

Hadiri HUT KSPSI ke-53, Kapolri Tegaskan Dukung Perjuangan Buruh

Published

on

By

Jakata – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Lapangan PT. Victory Ching Luh Indonesia, Tangerang, Banten, Senin (16/2/2026).

Dalam rangkaian HUT KSPSI  dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya bakti sosial kesehatan, donor darah, renovasi rumah buruh tak layak huni. Dalam kesempatan ini, Sigit menyampaikan selamat ulang tahun untuk serikat buruh tersebut.

“Hari ini kami, bersama sama KSPSI melaksanakan rangkaian HUT KSPSI yang dilaksanakan berbagai macam kegiatan, ada donor darah kemudian memberikan santunan bagi keluarga besar KSPSI yang membutuhkan dan juga kita laksanakn kegiatan dalam beberala kegiatan selama satu bulan ke depan,” kata Sigit usai memberikan sambutan.

Pada kesempatan ini, Sigit menegaskan komitmen Polri yang bakal terus mendukung perjuangan buruh untuk semakin sejahtera yang lebih baik.

“Kami khususnya dari Polri akan terus dukung program terkait masalah dukungan terhadap kaum buruh terkait hak yang memang harus terus dikawal dan dijaga,” ujar Sigit.

Sigit berharap, ke depannya tercipta hubungan industrial yang baik. Perusahaan berjalan dan buruh mendapatkan kesejahteraannya.

Sigit juga menekankan, bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri akan terus  memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi buruh yang terkena PHK.

“Desk ketenagakerjaan tentunya terus optimal beri pendampingan termasuk carikan solusi yang dibutuhkan. Sehingga rekan buruh selalu mendapatkan pendampingan dan kepastian masa depan,” ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga mengajak seluruh elemen buruh untuk mendukung dan mengawal seluruh program pemerintah. Dengan begitu, lebih banyak terbukanya lapangan pekerjaan untuk buruh.

“Pemerintah ingin dan terus mendorong lapangan kerja baru dengan berbagai macam program salah satunya program terkait membuka lapngan pekerjaan baik formal ataupun non formal program hilirisasi maupun program lain yang harapannya ini juga bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat. Kemudian bisa dapatkan lapangan kerja harapannya dengan adanya lapangan kerja menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi,” papar Sigit.

Di sisi lain, Sigit berharap, rekan buruh Indonesia bisa semakin maju dan sejahtera. Menurutnya, buruh harus menujukkan pada dunia bahwa, Indonesia negara yang akan untuk berinvestasi.

“Saya selalu imbau setiap perjuangan rekan buruh dilaksanakan secara konstruktif kemudian ikuti aturan dan kita tunjukkan ke dunia bahwa Indonesia negara yang ramah terhadap investasi dan buruhnya, buruh yang profesional, dewasa dan yang tentunya akan bisa memberikan ruang investasi nyaman bagi investor yang masuk,” tutup Sigit.

Continue Reading

TNI / Polri

Polda Metro Jaya Siagakan 1.919 Personel Amankan Perayaan Imlek Tahun 2026 di Jakarta

Published

on

By

Jakarta – Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 1.919 personel gabungan dalam rangka pengamanan Perayaan Imlek Tahun 2026 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pengamanan dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah dan perayaan masyarakat Tionghoa berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Kekuatan personel tersebut terdiri dari 155 personel Polda Metro Jaya, 1.106 personel Polres jajaran, 225 personel TNI, 217 personel Satpol PP, 123 personel Dinas Perhubungan, 53 personel Dinas Kesehatan, serta 40 personel Dinas Pemadam Kebakaran. Seluruh unsur bersinergi dalam pola pengamanan terpadu di lokasi ibadah, pusat perbelanjaan, kawasan wisata, serta titik-titik keramaian lainnya.

Pengamanan secara khusus difokuskan pada 165 vihara yang tersebar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Personel ditempatkan untuk melaksanakan penjagaan, pengaturan lalu lintas, sterilisasi lokasi sebelum ibadah, serta patroli di sekitar area guna memastikan kegiatan berlangsung dengan aman dan khidmat.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa pengamanan dilaksanakan secara terbuka dan tertutup dengan mengedepankan pendekatan humanis serta pelayanan kepada masyarakat.

“Pengamanan Perayaan Imlek Tahun 2026 dilaksanakan secara terpadu bersama TNI dan pemerintah daerah. Kami memastikan 165 vihara yang melaksanakan ibadah mendapatkan pengamanan maksimal sehingga masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman,” ujarnya Senin (16/2/2026).

Selain penjagaan dan patroli wilayah, Polda Metro Jaya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar lokasi perayaan guna mengantisipasi kepadatan kendaraan pada jam ibadah dan puncak kunjungan masyarakat.

Polda Metro Jaya mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Apabila membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat 110 yang aktif selama 24 jam.

Continue Reading

TNI / Polri

Eks Kapolres Bima Kota Jadi Tersangka Narkoba, Polri Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Oknum Internal

Published

on

By

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana narkotika tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum internal Polri. Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Jhonny Edison Isir, dalam doorstop di Lobby Lantai 1 Gedung Divhumas Polri, Minggu (15/2) malam.

Kadivhumas Polri menyampaikan bahwa Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kapolres Bima Kota berinisial AKBP DPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan jaringan narkoba yang sebelumnya melibatkan anggota Polri lain di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Sebagai institusi penegak hukum yang mengemban amanat untuk memberantas segala bentuk tindak pidana, termasuk narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa, Polri tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik oleh masyarakat maupun oknum internal Polri,” tegas Kadivhumas Polri.

Pengungkapan perkara bermula dari penangkapan dua asisten rumah tangga milik tersangka anggota Polri BRIPKA KIR dan istrinya AN, dengan barang bukti sabu 30,415 gram di rumah pribadi keduanya. Dari hasil pengembangan Ditresnarkoba Polda NTB, ditemukan keterlibatan AKP ML dalam jaringan tersebut.

Pemeriksaan lanjutan oleh Bidpropam Polda NTB terhadap AKP ML menunjukkan hasil positif amfetamin dan metamfetamin. Penggeledahan di ruang kerja dan rumah jabatan AKP ML kemudian menemukan lima paket sabu seberat 488,496 gram. Dari keterangan AKP ML, terungkap dugaan keterlibatan AKBP DPK.

Tim gabungan Biro Paminal Divpropam Polri dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah pribadi AKBP DPK di Tangerang pada 11 Februari 2026. Dari lokasi tersebut, penyidik menemukan sabu 16,3 gram, ekstasi 50 butir, alprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir, dan ketamin 5 gram.

Atas perbuatannya, AKBP DPK dijerat Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Pidana serta Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp2 miliar.

Kadivhumas menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi tersangka meski berasal dari internal Polri. Saat ini AKBP DPK masih menjalani penempatan khusus oleh Divpropam Polri sembari menunggu proses kode etik yang dijadwalkan 19 Februari 2026.

“Pimpinan Polri sudah tegas menjamin tidak ada impunitas bagi personel Polri yang terlibat jaringan narkotika. Kami justru menerapkan standar pemeriksaan yang lebih ketat guna menjaga marwah institusi,” ujar Kadivhumas.

Polri juga telah membentuk tim gabungan Ditipidnarkoba Bareskrim Polri dan Ditresnarkoba Polda NTB untuk mendalami jaringan lebih luas, termasuk mengejar bandar berinisial E yang diduga menjadi pemasok narkotika kepada para tersangka. Berdasarkan pemeriksaan sementara, keterlibatan jaringan ini diperkirakan berlangsung sejak Agustus 2025.

“Jika ditemukan lagi personel yang terlibat mendukung kegiatan ilegal ini, kami akan proses hukum dan kode etik tanpa terkecuali. Ini wujud komitmen Polri dalam perang terhadap narkoba yang mengancam generasi bangsa,” tegas Kadivhumas.

Polri mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Dukungan publik dinilai menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan narkotika secara menyeluruh di Indonesia.

Continue Reading

Trending