Connect with us

Metro

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, Melepas Kendaraan Pengangkut Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) Beras Berat Total 215 Ton

Published

on

Jakarta – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, melepas kendaraan pengangkut Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) berupa beras dengan berat total 215 ton di Gudang PT. Food Station Tjipinang Jaya, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Selasa, (17/8/2021).

Terlihat mendampingi Gubernur DKI, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar dan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan pengiriman hari ini merupakan rangkaian yang terakhir dari BSNT beras untuk warga Jakarta terdampak pandemi Covid-19.

PT Food Station Tjipinang Jaya menjamin beras bansos non tunai (BSNT) bagi warga Jakarta berkualitas premium dengan standar Permentan. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo mengatakan pengadaan beras bansos ini adalah hasil kerja sama Food Station Tjipinang dengan petani di daerah.

“Kami menyalurkan beras premium,” kata Pamrihadi di Jakarta, Selasa, 17 Agustus 2021.

Hingga hari ini Food Station Tjipinang telah menyalurkan 4.300 ton beras bantuan sosial non tunai untuk warga Ibu Kota. Target penerima beras bansos ini adalah 457 ribu kepala keluarga. Bansos non tunai ini mulai dikirimkan pada 29 Juli lalu.

“Sampai 16 Agustus, Food Station telah menyalurkan untuk 435.676 kepala keluarga,” katanya.

Pada hari ini, bertepatan dengan HUT RI ke-76, Food Station menyalurkan 215 ton beras bansos bagi 21.574 kepala keluarga.

PT. Food Station Tjipinang Jaya menjamin bantuan beras yang diberikan tersebut memiliki kualitas premium, sehingga layak untuk dikonsumsi masyarakat. Lantaran, beras untuk bantuan sosial tersebut didapatkan dari sejumlah daerah seperti Cilacap, Indramayu, Karawang, Ngawi, Lampung Tengah, Pringsewu, hingga Kabupaten Bekasi.

“Jadi, Jakarta memenuhi kebutuhan bansos dengan melakukan kerja sama berbagai wilayah. Harapannya, dapat menggerakkan ekonomi di wilayah itu,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Kepala Badan Pelayanan Transportasi Lanjutan Kemenhub Hadiri Hari Disabiltas Nasional

Published

on

By

Jakarta – Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan Marwanto Heru Santoso menghadiri peringatan hari disabilitas nasional yang diadakan Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 1/12/2021.

Marwanto Heru mengatakan kepada awak media sangat mengapresiasi kegiatan ini.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sangat bagus dan sangat luar biasa. PPTB belum lama juga melakukan kegiatan di Puncak, Jawa Barat, yaitu pelatihan untuk disabilitas selama dua hari dengan pembawa materi/pengajar yang baik,” tuturnya dengan ramah.

Kemenhub adalah salah satu Kementrian yang sudah mempekerjakan disabilitas, sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah.

Continue Reading

Metro

Raden Andreas Nandiwardhana Dilantik Sebagai Ketua Umum KNPI

Published

on

By

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Fahd El Fouz A. Rafiq , melantik Raden Andreas Nandiwardhana sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hasil Kongres XVI Mandalika Lombok NTB.

Ketua Umum KNPI Raden Andreas Nandiwardhana mengatakan komitmennya untuk menyatukan organisasi yang terbelah.

“KNPI terbuka untuk menerima pihak lain karena legalitasnya (SK) paling lengkap. Kini pemuda Indonesia kembali bergairah dalam eksistensi dan pergerakannya,” saat ditemui media di hotel Aston TB Simatupang.Rabu (1/12/2021)

Andreas menambahkan akan menyatukan pemuda Indonesia yang bernaung di bawah panji KNPI, DPP KNPI kembali menemukan jati dirinya sebagai organisasi besar dalam pemuda dalam mengawal NKRI.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh nasional, berbagai organisasi kepemudaan dan pengurus KNPI dari seluruh Indonesia. Acara ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Continue Reading

Metro

Jaringan Kawal Jawa Timur Lakukan Demo Menuntut PLH Sekda Jawa Timur untuk Mundur

Published

on

By

Jakarta – Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) melakukan aksi demo di Kemenpan RB Jalan Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan, Rabu, (1/12/2021)

JAKA JATIM Melihat banyaknya persoalan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari status Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim yang masih dijabat oleh Pelaksana Harian (PLH) yaitu Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh Gubernur Jawa Timur, sedangkan dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, PLH tidak bisa mengambil kebijakan strategis termasuk ikut mengesahkan APBD Jawa Timur T.A 2021 Perubahan dan APBD Jawa Timur T.A 2022 ini.

Hemat kami, reformasi birokrasi di Pemprov Jatim “GAGAL” total karena juga banyak OPD di Jawa Timur yang masih dijabat oleh PLT.

Selain persoalan diatas, tata kelola Dana Hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat amburadul dan tidak transparan. Terbukti pada tahun anggaran 2019 Dana Hibah yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 2.9 Triliun tidak ter-SPJ-kan sebagaimana temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Persoalan Dana Hibah Jawa Timur ini kembali terjadi pada tahun anggaran 2020, dimana BPK RI Perwakilan Jawa Timur menemukan penggunaan Dana Hibah sebesar 1.6 Triliun yang tidak ter-SPJ-kan. Ini menjadi tren negatif terkait dengan tata kelola Dana Hibah Jawa Timur, Aparat Penegak Hukum (APH) harus ikut turun tangan menyelesaikan persoalan ini, karena menurut analisa kami, Jawa Timur sedang masuk Zona Hitam tata kelola keuangannya.

Tuntutan JAKA JATIM antara lain:
1. PLH Sekda Jawa Timur yang sudah ditunjuk kembali oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, tidak juga menunjuk Sekda difinitif sebagai gantinya.

2. Sebagai PLH Heru Tjahjono ternyata sudah memasuki masa pensiun, jangan-jangan ada motif lain yang sebenarnya disusun secara sistematis demi mencapai kepentingan “tertentu”.
3. Ternyata Heru Tjahjono sebagai PLH masih ikut serta dalam memutuskan dan menentukan hal-hal yang bersifat strategis, misalnya pengesahan APBD. Hal ini melanggar UU No 30 2014.

Saat dijumpai oleh awak media di kantor Kemenpan RB, Rabu, 1/12/2021. Koordinator aksi Ahmad S.Sos beraudiensi dengan Kepala Biro Humas Kemenpan RB; Elvan dan diterima dengan baik untuk menyampaikan aspirasinya.

Continue Reading

Trending