Connect with us

TNI / Polri

Dislitbangad Uji Coba Prototipe Senapan Sniper Kaliber 20 MM Anti Materiel Hasil Kegiatan Litbanghan Dislitbangad Kerja Sama PT. Pindad

Published

on

JAKARTA, – Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Dislitbangad) uji coba Prototipe Senapan Sniper Kaliber 20 mm Anti Materiel hasil kegiatan Litbanghan Dislitbangad kerja sama dengan PT Pindad (Persero)di Lapangan Tembak Pussenarmed Batujajar Bandung Barat. Rabu (15/9/2021).

Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Kadislitbangad) Brigjen TNI Terry Tresna Purnama.,S.I.Kom.,M.M, selaku Kagiat mengatakan bahwa Uji coba Prototipe Senapan Sniper Kaliber 20 mm Anti Materiel hasil kegiatan Litbanghan Dislitbangad bekerja sama dengan PT. Pindad (Persero) merupakan Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel yang digunakan untuk menembak sasaran yang relatif jauh dengan hasil bidikan yang akurat serta hasil perkenaan yang dapat melumpuhkan/menghancurkan sasaran.

Adapun pembuatan prototipe ini berlatar belakang dari ide pemikiran untuk menciptakan suatu senapan khusus yg dapat melumpuhkan maupun menghancurkan alat perang musuh sasaran darat seperti Ranpur dan Rantis dan sasaran udara yaitu pesawat udara sayap tetap. Pada tahun 2018 Dislitbangad bekerja sama dengan PT. Pindad melalui program Litbanghan telah berhasil membuat Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel dan pada tahun 2021 dilaksanakan uji coba guna mendapatkan sertifikasi agar dapat dijadikan informasi pengembangan selanjutnya. Dalam uji coba Prototipe Senapan Sniper Kaliber 20 mm Anti Materiel hasil kegiatan Litbanghan Dislitbangad hendaknya disesuaikan dengan Standar Spesifikasi Teknis (SST) Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel hasil Litbanghan yang telah ditentukan di mana dalam persyaratan umum, Standar Spesifikasi Teknis (SST) Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel ini hendaknya mempedomani pelaksanaan uji coba/sertifikasi saat ini.

” Guna mendapatkan materiel yang berkualitas, maka Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel ini harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat (kaidah) ilpengtek. Aspek yang harus dipertimbangkan dalam persyaratan umum adalah aspek ekonomi, tingkat teknologi yang digunakan, kemampuan dukungan industri dalam negeri dan kemampuan dukungan logistik nasional. Kendati persyaratan tersebut bersifat kualitatif, namun dalam penilaiannya dalam bentuk angka (kuantitatif) yang telah ditentukan batas-batasnya secara jelas dan harus dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menganalisa hasil uji coba Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel tersebut. Adapun aspek yang menjadi persyaratan umum adalah : Materiel/komponen yang digunakan dalam kegiatan pembuatan ataupun Rancang Bangun Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel hasil Litbanghan ini berasal dari dalam negeri, memiliki nilai ekonomis yang tinggi baik dalam rangka pengadaan maupun selama penggunaan. Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel selama pengoperasionalannya memiliki nilai yang lebih tinggi (ekonomis) dibandingkan dengan harga pada saat pengadaannya, memiliki teknologi yang tinggi/maju. Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel harus merupakan produk terbaru dengan menggunakan teknologi yang terbaru/tidak ketinggalan jaman, mudah dalam dukungan dan pengadaan materiel. Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel dalam proses pengadaan suku cadangnya harus dapat terpenuhi sampai dengan habis masa pakainya (Life of Time), memiliki usia pakai yang relatif lama. Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel harus dapat digunakan minimal selama 10 tahun, “ujarnya dengan penuh semangat dan inspiratif.

Selanjutnya Kadislitbangad menambahkan bahwa yang perlu menjadi pertimbangan dalam persyaratan taktis terhadap syarat syarat teknis Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel meliputi aspek intelijen, di mana unsur keamanan dan kerahasiaan harus dipertimbangkan, dari aspek operasional, unsur penggunaan, mobilisasi, dan pemeliharaannya harus mudah karena orientasi penggunaan Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel ini adalah untuk satuan khusus. Selain itu aspek personel, unsur kenyamanan dan keamanan bagi prajurit pengguna juga harus diutamakan termasuk dari aspek logistik unsur pembekalan dan pendistribusiannya, sehingga yang menjadi persyaratan taktisnya adalah memiliki ketelitian tembak tinggi.

” Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel dapat memberikan akurasi penembakan yang baik, tahan terhadap pengaruh lingkungan. Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya, mudah dalam pembawaan, pemeliharaan dan pelayanan. Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel dapat dengan mudah digunakan oleh prajurit baik dalam pembawaan, pemeliharaan dan saat dioperasionalkan tahan terhadap goncangan. Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel dapat menahan goncangan terbatas saat bergerak dan akibat adanya benturan ringan saat pembawaan, mudah saat bongkar pasang tanpa alat khusus. Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel dapat dibongkar pasang tanpa menggunakan alat khusus, aman dalam penggunaan. Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel dapat memberikan keamanan pada saat dioperasionalkan oleh prajurit, Memiliki jarak efektif relatif jauh. Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel masih dapat menembak sasaran dengan tepat dengan memakai alat bidik optik yang melekat padanya, ” pungkasnya.

Dalam uji coba Prototipe Senapan Sniper Kaliber 20 mm Anti Materiel hasil kegiatan Litbanghan Dislitbangad, Tim Uji Mayor Cpl Edi Suwarno menjelaskan pelaksanaan pengujian dengan aspek-aspek sebagai berikut, pertama, materi uji aspek konstruksi dan perlangkapan merupakan persyaratan rancang bangun Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel seperti berat, dimensi, tipe dan lain-lain. Kedua, materi uji aspek kemampuan, merupakan persyaratan yang menggambarkan nilai guna materiel tersebut pada saat digunakan untuk melaksanakan tugas pokok satuan. Ketiga, materi uji aspek Kelancaran Kerja merupakan persyaratan yang berkaitan dengan tidak berfungsinya penggunaan Prototipe Senapan Sniper Kal. 20 mm Anti Materiel baik dalam kondisi normal maupun kondisi ekstrim seperti tahan terhadap pengaruh cuaca dan medan serta daya tahan pada penggunaan terus-menerus maupun perlakuan kasar terbatas. Keempat Materi uji Aspek Insani, merupakan persyaratan yang berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan terhadap personel pengguna pada saat materiel dibawa mobilitas maupun dioperasionalkan.

Hadir dalam Uji Coba Prototipe Senapan Sniper Kaliber 20 mm Anti Materiel hasil kegiatan Litbanghan Dislitbangad antara lain Paban III/Litbangasro Srenaad, Paban IV/Binsisops Sopsad, Kasubditbinsiapsat dan Alutsista Sdirsen Pussenif Kodiklatad, Kapal Kopassus, Kasubditbinjat Optronik Sdircab Puspalad, Kadislaikad, Kaliti Dislitbangad, Pa Ahli Matut Dislitbangad, Kasubdismat Dislitbangad, Kalab Dislitbangad dan Mitra Kerja Indhan terkait dari PT. Pindad (Persero). (Dispenad)

Continue Reading

TNI / Polri

*Pertama Kalinya, Taruna Akmil Terlibat Latihan Antar Kecabangan TNI AD*

Published

on

By

Baturaja, – Latihan YTP adalah latihan puncak tingkat Batalyon di mana Batalyon Infanteri dilengkapi dengan Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur), Satuan Bantuan Administrasi (Satbanmin) maupun Satuan Teritorial (Satter). Untuk tahun 2022 ini, pertama kalinya para Taruna Akademi Militer (Akmil) Tingkat IV dilibatkan dalam Latihan Antar Kecabangan TNI AD di Baturaja, Sumatera Selatan.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman meninjau langsung mekanisme latihan Batalyon Tim Pertempuran (YTP) Yonif Raider 400/BR yang digelar Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodiklatad, Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Minggu (2/10/2022).

Diungkapkan Kasad, pelibatan para Taruna Akmil selama satu Minggu untuk mengikuti Latihan Antar Kecabangan ini dalam rangka agar para Taruna sebagai calon Komandan Peleton di satuan baik di satuan tempur, mendapatkan bekal nanti di satuan bantuan tempur maupun satuan bantuan administrasi.

“Dalam waktu dekat ini mereka akan menjadi Komandan Peleton, sekitar enam bulan lagi. Artinya mereka harus sudah tahu bagaimana nantinya jadi Danton, memimpin anak buahnya, ” jelas Kasad.

Lebih lanjut dikatakan Kasad, sebagai pimpinan, sebagai pelaku bahwa Komandan Peleton harus bisa menjadi Bintara dan harus bisa menjadi Tamtama.

“Sehingga ketika dia jadi pimpinan, tidak semena-mena dalam mengambil keputusan. mereka betul- betul tahu persis apa yang dilakukan prajuritnya. Makanya saya latihkan, baru kali ini ada Taruna yang terlibat latihan, sehingga mereka bisa mengerti mekanisme, mereka bisa mengerti realisasi tentang latihan,” tegas Kasad.

Latihan yang digelar selama satu bulan ini melibatkan 1.051 prajurit dari berbagai kecabangan, seperti Infanteri, Kavaleri, Armed, Arhanud, Zeni, Perhubungan dan Satuan Bantuan Administrasi.

Tujuan latihan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan mekanisme hubungan Komandan dan Staf, Komando pengendalian operasi dalam pertempuran, termasuk melatihkan kerja sama antar kecabangan dalam operasi serangan. Sehingga diharapkan seluruh peserta latihan dapat mengaplikasikan materi latihan yang sudah dilaksanakan sebelumnya di kecabangan masing – masing untuk mencapai tujuan dan sasaran latihan yang telah ditetapkan. (Dispenad)

Continue Reading

TNI / Polri

14 Pelanggaran Lalu-Lintas yang Ditindak dalam Operasi Zebra 2022

Published

on

By

JAKARTA, – Polda Metro Jaya mulai melakukan Operasi Zebra Jaya 2022, untuk menertibkan pelanggar lalu lintas, Senin (3/10/2022).

Operasi Zebra akan dilakukan selama dua pekan hingga 16 Oktober 2022 itu akan menyasar 14 pelanggaran lalu lintas.

“Iya, itu akan dimulai dari tanggal 3 Oktober 2022. Selama 14 hari,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat dikonfirmasi, Sabtu (1/10/2022).

Berikut pelanggaran yang menjadi sasaran utama petugas selama Operasi Zebra Jaya 2022:

Melawan arus lalu lintas. Para pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000. Penindakan itu diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Berkendara di bawah pengaruh alkohol. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 750.000 sesuai dengan Pasal 293 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Menggunakan ponsel saat mengemudi. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 750.000.

Tidak menggunakan helm SNI. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250.000 sesuai ketentuan dalam Pasal 291 UU Nomor 22 Tahun 2008 tentang LLAJ.

Tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Pengendara dapat ditindak dengan sanksi denda maksimal Rp 250.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 289 UU Nomor 22 Tahun 2009.

Berkendara melebihi batas kecepatan. Aturan mengenai batas kecepatan diatur dalam Pasal 287 Ayat 5 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000.

Pengendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp 1 Juta, seperti diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Berboncengan motor lebih dari satu orang. Dalam pasal 292 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pengendara sepeda motor yang membonceng lebih dari satu orang dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250.000.

Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak layak jalan. Dalam Pasal 286 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pengendara yang mengendarai kendaraan tidak memenuhi persyaratan layak jalan dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000.

Sepeda motor dengan pelengkap dengan perlengkapan tidak standar. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250.000 sesuai Pasal 285 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan STNK. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000 sesuai Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Pengendara yang melanggar marka atau bahu jalan. Dalam Pasal 287 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 1 juta.
Kendaraan yang memasang sirine dan rotator tidak sesuai peruntukannya.

Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal kurungan maksimal satu bulan dan atau denda Rp 250.000. Seperti diatur dalam Pasal 287 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Penertiban kendaraan yang memakai pelat dinas atau rahasia.

Kedepankan tilang elektronik
Dalam pelaksanaannya, kata Latif, petugas tidak menindak para pelanggar dengan membangun posko razia untuk menghentikan dan memeriksa setiap kendaraan.

Polisi akan menindak pengendara yang melanggar saat mengatur arus lalu lintas kendaraan di jalan raya.

Di samping itu, kepolisian bakal mengedepankan tilang elektronik dengan kamera electronic traffic law enforcement (ETLE) untuk menindak setiap pelanggar.

Menurut Latif, tilang manual hanya dilakukan di sejumlah ruas jalan yang belum terpasang kamera ETLE.

“Jadi tilang manual mungkin pada tempat-tempat tertentu itu harus tetap dilaksanakan. Tapi pelaksanaan penindakan itu khususnya, kami mengedepankan tilang elektronik,” ungkap Latif.

Continue Reading

TNI / Polri

Dirlantas Polda Metro Jaya Launching ETLE Tahap III

Published

on

By

Jakarta – Korlantas Polri merilis Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Tahap III yang bertepatan dengan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-67.

Kegiatan diselenggarakan di Gedung Korlantas Polri, Pancoran, Jakarta Selatan pada hari Kamis (22/9/22).

Polda Metro Jaya juga turut serta dalam kegiatan tersebut yang digelar di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya melalui Virtual Zoom Meeting.

“Lalu lintas merayakan ulang tahun yang ke-67, tentunya sesuai dengan harapan Pak Kapolri, betul-betul menjadi etalase, pengayom, pelindung dan kehadirannya betul-betul bisa dihadirkan di tengah masyarakat, dan tentunya memang kami masih mengalami banyak kekurangan.

Tentu kami perbaiki keinginan dari masyarakat tentang bagaimana pelayanan Polri (agar) betul-betul masyarakat bisa menerimanya,” jelas Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Latif Usman, Kamis (22/9/22).

Kombes. Pol. Latif Usman mengatakan, pihaknya akan memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam lalu lintas, terutama penindakan hukum. “Kekurangan ini akan tentunya kami tingkatkan dengan peningkatan sarana prasarana, khususnya masalah penindakan hukum,” terang Dirlantas Polda Metro Jaya.

Oleh karenanya, Korlantas Polri me-launching ETLE Tahap III sebagai salah satu penindakan hukum di Indonesia, termasuk di Jakarta. “Penindakan hukum juga sudah di-launching tahap yang ketiga di Indonesia ini dan di Jakarta ini sejak tahap pertama sudah ada ETLE statis yang sudah tersebar di seluruh DKI Jakarta,” jelas Dirlantas.

Kombes. Pol. Latif Usman menambahkan, dengan adanya perilisan ETLE Tahap III diharapkan transparasi dalam penindakan hukum bisa dirasakan oleh masyarakat. “Dengan adanya penindakan secara elektronik ini diharapkan transparasi dalam hal tindak pidana hukum bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Continue Reading

Trending