Connect with us

Metro

Para Lelaki Pun Dukung RUU TPKS: Harus Segera Disahkan Sebab Satu Korban Saja Terlalu Banyak!

Published

on

JAKARTA – 14 Januari 2022 -Di antara para aktivis perempuan yang hadir dalam pertemuan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rabu (11/1/2022) pekan ini, dua lelaki muda berbalut jaket almamaternya duduk menyimak. Mika Simon Sibarani yang hadir bersama seorang rekannya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegero sempat pula menyampaikan pendapat tentang Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). “Kasus kekerasan seksual terus meningkat eskalasi kasusnya di masyarakat, termasuk di kampus. Jadi kami sangat mendukung dan mengapresiasi penuh RUU TPKS yang menjadi RUU Inisiatif DPR sebab kita butuh RUU TPKS untuk menciptakan ruang aman yg bebas kekerasan seksual. Kami mendukung adanya keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam pembahasan RUU TPKS ini, kata Mika.

Kehadiran dua pemuda dalam dengar pendapat bersama para aktivis perempuan itu, mendapat perhatian dari Puan. “Baik sekali kalau semua, termasuk kaum lelaki juga ikut concern soal RUU TPKS, karena ini sebenarnya bukan hanya masalah perempuan dan anak, tapi masalah bangsa,” kata Puan.

Mika tentu bukan satu-satunya pria yang memiliki kepedulian atas dinamika yang terjadi terhadap perjalanan RUU TPKS ini. Ada banyak pria yang juga mendukung disahkannya RUU TPKS tersebut karena persoalan kekerasan seksual juga bisa dialami pria.

Menurut catatan Komnas Perempuan, ada 1 dari 10 laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR pada Februari 2021 silam, Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar pernah menyampaikan hasil studi kuantitatif yang dilakukan oleh organisasinya dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang melaporkan 33,3 persen laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. Meski tidak sebanyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang jumlahnya mencapai lebih dari 66%, jumlah tersebut menjadi sangat signifikan bila merujuk pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa satu korban kekerasan sudah terlalu banyak.

Apresiasi atas pernyataan Puan yang menyatakan akan segera mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR juga dilontarkan oleh Usman Hamid Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. “Saya mengapresiasi langkah Ketua DPR jika pekan depan menetapkan RUU ini sebagai usul inisiatif yang diprioritaskan dan segera disahkan,” kata Usman. Menurutnya, banyak sekali warga masyarakat yang sudah berada dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Usman bercerita bahwa Jumat (14/1) dini hari tadi saja, ia baru tiba dari perjalanan darat luar kota untuk membantu seorang perempuan yang baru mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. “Cukup parah. Bukan hanya kekerasan fisik biasa, atau kekerasan verbal dan mental saja. Tetapi nyaris semuanya, termasuk kekerasan seksual. Sang istri juga dipisahkan dari anak perempuan yang kini dibawa oleh suami tanpa kejelasan nasib anak dan lokasi keberadaannya. Kami sudah lapor ke pihak kepolisian, Polda Jabar dan Bareskrim, semoga ada tindakan hukum. Sebulan lalu saya membantu seorang ibu yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual di sebuah pesantren,” katanya.

Kondisi bahwa Indonesia mengalami kondisi darurat kekerasan seksual dan karenanya RUU TPKS menjadi sebuah urgensi untuk segera disahkan juga disampaikan oleh aktivis kesetaraan dan keragaman yang juga akademisi dari Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Nur Iman Subono Ia dengan tegas mengatakan mendukung disegerakannya pengesahan RUU TPKS ini. “Apalagi RUU yang begitu urgen ini sudah tertunda lebih dari satu tahun,” katanya. Menurutnya, meski memang prioritas dan fokus penangan kekerasan seksual saat ini cenderung lebih berfokus untuk perempuan, sejatinya korban dan pelaku bisa siapa saja. “Jadi jelas, RUU ini sebenarnya buat kemaslahatan orang banyak,” cetusnya.

Politisi Budiman Sudjatmiko pun menyampaikan hal yang sama terkait perkembangan RUU TPKS ini. “Menurut saya, sudah benar yang dikatakan Ketua DPR bahwa RUU TPKS ini harus disegerakan. Kekerasan seksual yang terjadi yang biasanya disebabkan oleh hubungan relasi kuasa yang tidak setara ini rentan terjadi di lembaga apa pun. Sekuler, keagamaan, sipil, militer, bahkan keluarga. Apalagi, kasus kekerasan umumnya bersifat seperti gunung es. Yang muncul di permukaan hanya sebagian kecilnya saja, sementara kasus lain yang jumlahnya jauh lebih banyak, terkubur di bawah permukaan,” katanya.

Budiman dan Usman juga mengingatkan, perlunya memperhatikan dan melindungi kepentingan korban dalam setiap kasus kekerasan yang terjadi. Perlindungan korban ini pula yang menurut Usman, menjadi alasan perlunya RUU TPKS segera disahkan. “Terlalu lama penderitaan masyarakat kita berjalan tanpa perlindungan Negara dalam kasus kekerasan seksual. RUU ini hendak memberi landasan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan negara. Sebab penindakan dan pencegahan jenis kejahatan ini belum diatur dalam Undang-Undang lain. Padahal sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia, baik melalui penghukuman pelaku maupun perlindungan yang berbasis prinsip pencegahan terjadinya kekerasan seksual, serta pemulihan maupun pemenuhan hak-hak korban yang belum diatur dalam Undang-Undang lain,” ungkap Usman.”

Baik Nur Iman, Usman dan Budiman juga menampik pendapat segelintir kelompok yang menentang RUU TPKS ini. “Tidak ada pasal-pasal dalam RUU TPKS yang bisa dianggap pro perzinahan dan sebagainya. RUU ini secara khusus atau lex spesialis menangani kekerasan seksual dan fokus pada perlindungan korban, hukuman dan rehabilitasi pelaku supaya kekerasan tidak terjadi lagi. Korban sudah berjatuhan dan korbannya ini bisa siapa saja, lintas usia, kelas, etnis, agama, status sosial ekonomi dan lokasi. Karenanya RUU ini harus dikawal bersama sampai menjadi undang-undang,” katanya. Ia juga menyitir perspektif Hak Asasi Manusia yang memandang satu orang korban yang jatuh karena sebuah kasus kekerasan sudah lebih dari cukup. “Selebihnya hanya angka-angka. Toleransi kita harus nol untuk kasus-kasus kekerasan seksual,” Nur Iman menandaskan.

“Mereka yang menentang pasti kurang memahami esensi tindak pidana kekerasan seksual dan mengapa tidak adanya persetujuan dalam hubungan seksual itu merupakan kejahatan. Bahkan dalam pernikahan pun, hubungan seksual dengan paksaan itu jelas merupakan tindak kejahatan, yaitu perkosaan dalam hubungan pernikahan. Jika mereka pakai isu agama untuk menolak RUU ini, itu sangat keliru karena ajaran agama juga melarang kekerasan seksual. Hukum internasional juga melarang kekerasan seksual, bahkan jenis-jenis tertentu dari kekerasan seksual dapat dianggap sebagai pelanggaran berat HAM. Hukum pidana tentang zina dan kesusilaan yang diatur Undang-Undang lainnya sangat problematik dan harus diperbaiki. RUU ini adalah sebagian saja dari upaya perbaikan sistem perlindungan negara kepada kita semua, tanpa kecuali, termasuk anak cucu kita,” Usman menyatakan.

Senada dengan dua pendapat tersebut, Budiman pun menolak pendapat segelintir kelompok tersebut. “Jangan sampai kekolotan segelintir kelompok yang salah paham atau menyalahpahami RUU TPKS ini mempengaruhi pemikiran tentang urgensi untuk memberi ruang aman bagi kemanusiaan. Suara minor dari sedikit orang ini tak boleh malah menggagalkan ekspresi dan kebutuhan banyak orang,” tandasnya.

Continue Reading

Metro

Halal Bihalal Nasional Keluarga Besar Alumni & Kader Himpunan Mahasiswa Islam MPO

Published

on

By

Jakarta — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO mengadakan acara Halal Bihalal Nasional di Gedung Juang 45, Menteng no 31, Jakarta Pusat.Sabtu (25/5/2024)

 

Acara ini dihadiri oleh Keluarga Besar Alumni dan kader HMI MPO.

Dalam acara ini, tema yang diusung adalah “Kemerdekaan Palestina, Amanah UUD 45 dan Khittah Perjuangan HMI MPO”. Selain itu, ada orasi pembebasan Palestina oleh Aktivis Mer-c Dr. Sarbini Abdul Murad.

 

Acara juga dihadiri oleh tokoh HMI MPO dari generasi ke generasi dalam acara Sekapursirih. Komitmen dukungan terhadap kemerdekaan Palestina juga akan disampaikan.

 

Koordinator Pelaksana Ahmad Suryadi Nomi mengatakan bahwa acara ini sangat penting dan diharapkan dapat dihadiri oleh seluruh Keluarga Besar Alumni dan Kader HMI MPO.

 

Turut mengundang Eggi Sudjana, Tamsil linrung, Aguspri Muhammad, Lukman Hakim Hassan, Imron Fadhil Syam, Yusuf Hidayat, Syafinuddin Al-Mandari, Cahyo Pamungkas, Muzakkir Djabir, Syahrul Efendi Dasopang, M. Chozin Amrulloh, Alto Makmuralto, Puji Hartoyo Abubakar, Muhammad Fauzi, dan Zuhad Aji Firmantoro.

 

Acara dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Mari bersama-sama mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan memperkuat Khittah Perjuangan HMI MPO.

Continue Reading

Metro

kalangan Muda dari Kader Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Tubagus Nurbadar, SE Calon Gubernur DK Jakarta

Published

on

By

Jakarta – Pasca panas pentas politik pemilihan presiden, kini Jakarta kembali memanas dengan Pemilihan Gubernur DK Jakarta yang rencana akan dilaksanakan pada Bulan September 2024.

 

Berbagai nama bermunculan, baik yang mencalonkan diri secara Independen maupun diusung oleh Partai Politik.

 

Nama baru yang mulai mencuat dari kalangan muda adalah dari Kader Partai Kebangkitan Nasional (PKN) bernama Tubagus Nurbadar, SE, yang mulai mendapat dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis, pedagang dan lainnya.

 

Ditemui awak media, di seputaran Menteng, Jakarta Pusat, Tokoh muda yang berdomisili di Jakarta Utara ini mengungkapkan rasa terkejutnya dengan kemunculan namanya, sebagai salah satu Calon Gubernur DK Jakarta.

 

“Saya mengucapkan syukur, jika semua itu bisa membantu pembelajaran politik di Jakarta, namun pertanyaannya adalah di usia semuda saya ini, apakah mungkin bisa menjadi Gubernur DK Jakarta,” ungkapnya.

 

“Namun, bila dukungan yang ada saat ini bisa menjadi pintu untuk menuju Jakarta yang lebih baik lagi, Insya Allah, dengan dukungan semuanya, saya siap untuk menjadi Gubernur DK Jakarta,” lanjutnya lagi.

 

“Intinya saat ini, jika saya mendapat dukungan penuh, maka saya berharap bantuan dari semua elemen, untuk bisa membantu saya, dalam proses yang akan dilewati kedepan, termasuk jika nanti saya terpilih, maka dukungan itu sangat saya harapkan, karena mustahil bisa menjadikan Jakarta lebih baik, jika tidak ada dukungan dari semua fihak,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Sebanyak 100 Mahasiswa dari Tiga Kampus Universitas Ikut Kuliah di Luar Kelas atau (Outing Activity)

Published

on

By

Jakarta – Sebanyak 100 orang mahasiswa dari tiga kampus universitas yang berada di Kota Jakarta dan Bandung menjalani kuliahnya di luar kelas atau (Outing Activity) di Pusat Media Percontohan Pembelajaran Pencegah planetary crisis di Gang 8 Jalan Nusa Indah IV Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (23/5/2024).

 

Terdiri dari puluhan mahasiswa dari Program (S1) Strata 1  Universitas Padjajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Program S1 dan S2 UPNVJ (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta) serta Program S1 dari Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI) Matraman Jakarta. Kegiatan Kuliah Outing Activity yang diisi oleh Ketua RT 008/RW 04 Kelurahan Malaka Jaya Taufiq Supriadi membahas mengenai Data Management Analytics dari beragam upaya yang telah dijalankan dalam pencegahan planetary crisis di lingkungan RT 008/RW 04 Kelurahan Malaka Jaya.

 

“Alhamdulillah, mereka para mahasiswa merupakan agent of change yang patut diapresiasi tinggi, semangat mereka cukup tinggi terlebih  untuk mempelajari mengenai  pemberdayaan dalam melestarikan lingkungan,” kata Taufiq Supriadi.

 

Dijelaskan Taufiq, mereka tidak hanya ikuti kelas saja. Namun, juga dapat melihat langsung  dari puluhan item inovasi yang dihadirkan dan dipelihara baik sebagai pencegahan planetary crisis.”Tadi juga kami persilahkan kepada mereka para mahasiswa untuk lakukan wawancara langsung kepada warga, semoga langkah ini dapat menjadi wawasan kedepan dan diadopsi untuk kepedulian lingkungan,” imbuhnya.

 

Hilary, salah satu Mahasiswa Semester IV Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Unpad mengakui cukup senang dapat langsung melihat berbagai bragam inovasi upaya mencegah terjadinya planetary crisis atau perubahan iklim. Diakuinya dirinya terkagum bahwa di Jakarta terdapat pusat percontohan melestarikan lingkungan.

 

“Sangat baik ya, Kita melihat langsung di lingkungan padat penduduk ini warganya cukup semangat, penghijauan terjaga, kolam gizi yang bermanfaat besar bagi warga dan komposter juga masih banyak lagi. Tentunya, ini motivasi bagi kami bahwa pengelolaan lingkungan yang baik dapat hasil yang baik juga, lingkungan bersih dan asri dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat, ini patut diadopsi nantinya di kuliah kerja sosial berikutnya di desa yang nantinya akan kita tuju,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending