Connect with us

nasional

Bertemu Ratusan Kepala Desa di Sumenep, Puan Minta Dana Desa Dikelola Secara Transparan

Published

on

Sumenep – Memungkasi kunjungan kerjanya di Jawa Timur, Ketua DPR RI bertemu dengan lebih dari 300 Kepala Desa di Kabupaten Sumenep, Kamis (3/3/2022) kemarin. Pertemuan tersebut digelar di Islamic Center Bindara Saod. Dalam kesempatan tersebut, Puan hadir didampingi Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurcahyanto; Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta; Kepala BIN Daerah (Kabinda) Jatim Marsma TNI Rudy Iskandar serta Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II) Laksamana Muda (Laksda) TNI Iwan Isnurwanto serta Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi.

Dalam pertemuan tersebut Puan membahas perihal Dana Desa. Penanggulangan pandemi COVID-19 yang masih menyerap banyak anggaran hingga 2022 ini, menurut Puan, membuat penambahan jumlah Dana Desa masih belum mungkin dilakukan. “Dalam dua tahun terakhir ini memang belum naik karena kondisi pasca Pandemi covid. Tapi insyaallah tahun depan, jika keuangan negara sudah lebih membaik, saya akan dorong Dana Desa pada 2023 mendatang nanti bisa kita naikkan lagi,” katanya.

Desa, menurut Puan, merupakan urat nadi Indonesia. Sebab, katanya, di desalah perekonomian, kehidupan sosial dan kebudayaan berada dan berkembang. “Desa, juga merupakan tempat yang berperan besar dalam menentukan pilihan apakah rakyat mau di bikin maju atau tidak,” katanya. Tentu saja Puan tak hanya sekadar bicara. Sebab Kementrian Desa pernah berada dalam pengawasannya ketika ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Ia pernah dengan intensif mengikuti dinamika dan segala permasalahan yang terjadi pada 70 ribu lebih desa yang ada di seluruh Indonesia. “Permasalahannya itu banyak sekali. Dinamikanya pun beragam. Ada Desa yang pintar membuat APBDES, ada yang nggak pintar membuat APBDES. Ada yang dana desanya berhasil bikin jalan Desa. Ada yang jadi musala, ada yang jadi poskamling, ada yang hanya jadi kandang ayam. Ada juga yang tidak jadi apa-apa uangnya,” kata Puan.

Pengelolaan Dana Desa yang baik, menurut Puan, juga akan bisa menumbuhkan apresiasi dan pernghargaan warga atas kepala desanya. “Kalau kepala desanya dekat dengan rakyat dan melakukan pembangunan nyata, rakyatnya, kalau ketemu dengan saya, pasti selalu membanggakan hasil kerja kepala Desanya. Di balai desa juga tercatat laporan penggunaan Dana Desa secara transparan. Di Sumenep begitu tidak? Harusnya begitu. Kalau kompak, desanya biasanya maju” kata Puan. Ia berharap kepala desa-kepala desa di Sumenep dapat mengeksplorasi berbagai kemungkinan Pengelolaan Dana Desa secara produktif yang hasilnya bisa nyata dirasakan bersama oleh seluruh warga. “Misalnya membangun usaha Desa yang dikelola oleh koperasi warga dan hailnya dikembalikan lagi untuk warga,” katanya.

Dana Desa mulai dikucurkan oleh pemerintah pada 2015 berlandas pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Alokasi pembelanjaannya difokuskan sebagai biaya penyelanggraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2022 ini, pagu Dana Desa yang ditetapkan pemerintah mencapai sebesar Rp68 triliun dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia.

Ketua Asosiasi Kepala Desa di Sumenep, H. Miskun Legiono, SE, mengatakan bahwa seluruh kepala Desa di Sumenep siap mendukung seluruh program pemerintah dan berharap kedatangan Puan kemarin menjadi pembuka bagi pejabat pusat lain untuk juga membuka komunikasi dengan para kepala Desa di Kabupaten Sumenep. Merespon ucapan Miskun itu, Puan dengan mantap mengatakan harapannya yang ingin pertemuan pertama dengan para kepala Desa di Sumenep itu menjadi pembuka yang akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan lain.

Continue Reading

nasional

PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Hadiri Apel Gelar Pasukan di PMJ

Published

on

By

Jakarta – Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Suhadi, didampingi Kepala Bagian Pelayanan, Nur Akbar, hadir dalam apel gelar Pasukan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Keselamatan Jaya 2023 di Lapangan Presisi Mapolda Metro Jaya, dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran. Selasa (7/2/2023)

Hadir pula Pj Gubernur yang diwakili Sekda Provinsi DKI Jakarta serta Unsur TNI, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Jasa Marga dan Satpol PP.

Dalam sambutannya Kapolda Metro Jaya menyampaikan bahwa kegiatan Operasi keselamatan 2023 akan dilakukan tanggal 7 sampai 20 Februari 2023, dengan mengedepankan tindakan preventif, edukatif, dan persuasif.

Dalam penindakan tilang pada kegiatan tersebut, pihaknya akan tetap mengedepankan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE), baik menggunakan ETLE yang statis maupun mobile.

Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Suhadi, berharap agar operasi ini bisa berjalan maksimal.

“Berharap agar operasi ini dapat berjalan dengan maksimal sebagaimana tujuannya yaitu untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, angka kecelakaan lalu lintas, dan jumlah fatalitas korban laka, serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu linta,” katanya dengan ramah.

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Jakarta Barat Koordinasi dengan Unit Pengelola Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Implementasi UU NO.22 Tahun 2009 PASAL 74

Published

on

By

Jakarta – Sebagai implementasi UU No.22 Tahun 2009 Pasal 74, dan meningkatkan komitmen kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Kepala Perwakilan Jakarta Barat Angga Novianto bersama Kepala Unit Pengelola Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UP3B) Bapak Hawan Aries Birawa melaksanakan koordinasi untuk ketaatan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Wilayah Jakarta Barat.

“Upaya yang dilaksanakan yaitu mengoptimalkan kegiatan Door to Door dan pengoperasian mobil Samsat keliling,” ungkap Hawan.

Dalam koordinasi yang dilaksanakan di kantor Samsat Jakarta Barat tanggal 30 Januari 2023 menyepakati bahwa Tim Samsat Jakarta Barat, rutin melakukan pertemuan.

“Untuk saling bersinergi serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan membuat masyarakat taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat,” ungkap Angga.

Suhadi menyampaikan, bahwa Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dibayarkan pada saat membayar kendaraan bermotor oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 16/PMK.010/2017, guna memberikan santunan untuk korban kecelakaan yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu-lintas jalan adalah sebesar Rp 50 juta, penggantian biaya perawatan sebesar maksimal Rp 20 juta, biaya ambulans Rp 500 ribu dan biaya P3K Rp 1 juta

Continue Reading

nasional

PT Jasa Raharja DKI Jakarta Customer Relationship Management (CRM) di DAMRI Jakarta

Published

on

By

Jakarta – Dalam rangka meningkatkan kemitraan dengan pengelola angkutan umum. Pada Rabu, 25 Januari 2022, Kasubag Iuran Wajib Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Customers Relationship Management (CRM) mengunjungi kantor Damri di daerah Kemayoran Jakarta Pusat.

Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Suhadi mengatakan Customer Relationship Management (CRM) bertujuan untuk melakukan pendekatan kepada para pengusaha/pemilik Oto Bus agar terciptanya loyalitas customer yang nantinya dapat meningkatkan kesadaran dan kelancaran pembayaran Iuaran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU).

Suhadi menyampaikan, bahwa Iuran Wajib Jasa Raharja ini bersumber dari tiket resmi yang dibayarkan oleh para penumpang kepada pengusaha/pemilik angkutan umum, dan sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 15/PMK.010/2017, besarnya santunan untuk korban kecelakaan yang meninggal dunia akibat kecelakaan penumpang alat angkutan umum adalah sebesar Rp 50 juta, penggantian biaya perawatan sebesar maksimal Rp 20 juta, biaya ambulans Rp 500 ribu dan biaya P3K Rp 1 juta

Continue Reading

Trending