JAKARTA – PT Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan Kementerian Dalam Negeri resmi membentuk Sekretariat Bersama Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional juga telah meresmikan gedung Sekretariat bersama sebagai Command Center Samsat Nasional yang bertempat di Gedung Utama Korlantas Polri, Pancoran, Jakarta Selatan pada 21 Juli 2022.

Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengatakan, pembentukan Sekretariat Bersama Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional, sebagai salah satu upaya penguatan pengawasan dalam rangka mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan negara dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Rivan menilai, dengan adanya Sekretariat Bersama Pembina Samsat Tingkat Nasional, nantinya pembinaan kesamsatan menjadi satu atap. “Dengan demikian akan lebih mengoptimalkan seluruh tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama,” ujarnya.

Adapun, tugas Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional, antara lain menyusun dan menetapkan kebijakan terkait kesamsatan, memberikan bimbingan kepada Pembina Samsat Tingkat Provinsi, melakukan supervisi dan evaluasi kegiatan Samsat, hingga memberikan laporan kegiatan Samsat kepada Presiden.

“Harapan kami sekretariat bersama ini dapat mendukung pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan akurasi data kendaraan bermotor yang valid. Karena nantinya, data tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Rivan.

Saat ini yang masih fenomenal, kata Rivan, Tim Pembina Samsat tengah gencar melakukan sosialisasi dalam mengingatkan ketaatan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Hal itu, mengingat berdasarkan data PT Jasa Raharja, masih ada 40 juta kendaraan atau 39% kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran PKB.

“Tentu tujuannya untuk peningkatan implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 pasal 74, dimana untuk kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang, nantinya data kendaraannya dapat dilakukan penghapusan,” ujar Rivan.

JAKARTA – PT Jasa Raharja berhasil meraih penghargaan AKHLAK Award 2022 untuk
kategori Indeks Implementasi Cluster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun yang
diselenggarakan ACT Consulting.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Founder ACT Consulting Ari Ginanjar
Agustian kepada Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dan Direktur
Umum/Human Capital Jasa Raharja Rubi Handojo.

“Ini merupakan suatu apresiasi yang patut disyukuri dan terus di tingkatkan,dan Award ini menjadi saksi bagaimana semangatnya Insan Jasa Raharja menggelorakan core values AKHLAK untuk menjaga Perusahaan tetap tumbuh berkelanjutan” kata Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A. Purwantono di Jakarta, Kamis, (4/8).

Implementasi budaya AKHLAK yang dilakukan di lingkungan kerja PT Jasa Raharja dinilai sangat baik telah diimplementasikan dalam setiap proses kerja dan bisnis perusahaan. “Terima kasih untuk seluruh insan Jasa Raharja dan pihak penyelenggara.

Semoga ke depan setiap insan Jasa Raharja dapat selalu memberikan performance dan
kontribusi terbaiknya untuk perusahaan. Karena sebuah kinerja, sangat berkaitan erat dengan pondasinya, yaitu AKHLAK,” ungkap Rivan.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, dalam sambutan AKHLAK Award mengatakan, bahwa AKHLAK BUMN sebagai nilai inti, menjadi pijakan untuk naik kelas, serta modal untuk menang dalam berkompetisi. Menurutnya, di luar perannya sebagai agen pembangunan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, BUMN juga dituntut untuk menjadi agen pencipta nilai.

Kontribusi BUMN kepada negara, lanjut Ma’ruf Amin, diharapkan senantiasa meningkat seiring dengan perkembangan total aset dan ekspansi bisnisnya. “BUMN selayaknya terus meningkatkan diri seiring dengan kemajuan zaman hingga berhasil mewujudkan cita-cita BUMN Indonesia yang mendunia,” kata Wapres.

Ajang AKHLAK Award yang diselenggarakan Kementerian BUMN tahun 2022 diikuti
oleh 141 perusahaan yang terdiri dari 39 BUMN dan 102 anak perusahaan BUMN.
Penilaian AKHLAK Award 2022 didasarkan pada Indeks ACHI (AKHLAK Culture Health
Index) dengan tolok ukur 2 tahun implementasi AKHLAK sebagai core values seluruh BUMN di seluruh Indonesia.

JAKARTA – Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, hari Minggu, (31/7) telah menyerahkan santunan kepada ahli waris korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dinas Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang terjadi pada Sabtu, (30/7). Seluruh korban terjamin Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.16 Tahun 2017, Jasa Raharja menyerahkan santunan meninggal dunia kepada masing-masing ahli waris korban yang sah sebesar Rp 50 juta. “Sementara untuk korban luka, kami telah menerbitkan surat jaminan sebesar Rp 20 juta kepada rumah sakit tempat korban dirawat, ”kata Dewi usai menyerahkan santunan tersebut di Jakarta, Minggu, (31/7/2022)

Ketiga korban meninggal dunia, berdomisili di Jakarta Selatan. Dewi mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan raya, untuk senantiasa berhati-hati saat berkendara. “Kami menyampaikan turut berduka cita atas musibah tersebut. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan,” ungkap Dewi.

Diberitakan sebelumnya, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Toyota Fortuner yang merupakan kendaraan dinas Bakamla dengan Truck Tronton di Jalan Tol Semarang-Solo KM 483+500 jalur A, tepatnya di Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Akibat musibah tersebut, tiga orang meninggal dunia dimana salah satu korban mengalami luka sebelumnya dan akhirnya meninggal dunia di RS JIH Surakarta

Jasa Raharja sebagai BUMN yang diberikan amanah untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas terus berkomitmen menghadirkan pelayanan prima. Hal itu sebagaimana tertuang Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan, yang tidak lain merupakan salah satu bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat yang membutuhkan.