Connect with us

nasional

Sidang Umum IPU Ke-144 Picu Semangat Pelaku Industri Pariwisata dan MICE di Bali Kembali Bangkit

Published

on

Nusa Dua, 18 Maret 2022 – Persiapan penyelenggaraan The 144th Inter Parliamentary Union Assembly atau Sidang Umum Persatuan Antar Parlemen ke-144 yang akan diadakan di Bali International Convention Center (BICC) mulai 20 hingga 24 Maret 2022 ini semakin meningkat intensitasnya seiring delegasi dari berbagai negara yang tiba di Bali pada Kamis (17/3/2022).

Sambutan pembukaan dari Ketua DPR RI Puan Maharani di hadapan para delegasi yang disampaikan pada Jumat (18/3/2022) hari ini menjadi penanda dimulainya rangkaian agenda acara yang kali ini mengusung tema “Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change”.

Bendera-bendera berbagai negara delegasi yang mencapai lebih dari 120 itu pun telah berjajar rapi di selasar BICC. Panitia acara yang terdiri atas gabungan perwakilan parlemen lintas negara tampak sibuk mempersiapkan berbagai detail acara. Meja pendaftaran, ruang siding, ruang-ruang pertemuan khusus yang tersebar di lantai dua BICC, serta sarana pendukung konferensi seperti ruang delegasi dan media center.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menjadi tuan rumah dari perhelatan penting bagi IPU itu.

Sejak berbulan lalu saat penyelenggaraan Sidang Umum IPU yang mengusung tema ini mulai disiapkan, Puan secara intensif mengawasi. Di antara padatnya agenda kerja, Puan berkali-kali menyempatkan waktu datang ke Nusa Dua, meninjau langsung dengan saksama.

“Ibu Puan terlibat langsung memastikan kelancaran acara seperti tempat acara, keamanan, protokol CHSE, dan masih banyak lainnya. Kami sangat menghargai arahan yang diberikan oleh Ibu Puan yang merupakan hal penting bagi kelangsungan acara ini,” ungkap Saraswati Subadia, Director of Sales and Marketing The Westin Resort. CHSE yang disebut oleh Subadia merupakan penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).

Keamanan seluruh delegasi dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sidang Umum IPU ini memang menjadi prioritas, baik dari pihak penyelenggara, yakni DPR RI, juga BICC dan The Westin sebagai pengelola lokasi acara.

“Kami mengikuti secara seksama arahan dari Marriott Commitment to Clean sebagai paying perusahaan, pun turut mengikuti arahan protokol CHSE yang diserukan oleh pemerintah. Karyawan kami telah juga mendapatkan vaksin ke 2 (booster vaksin). Dan semua protokol keamanan yang kami jalani adalah sesuai arahan yang ada,” Saraswati menegaskan.

Satu hal yang menarik diamati sepanjang persiapan rangkaian Sidang Umum IPU ke-144 yang agendanya akan dimulai pada Jumat (18/3/2022) hari ini, sikap hati-hati dan waspada itu tersalut pula dengan semangat dan kebahagiaan dari para pelaku industri Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung ekonomi dan pariwisata, khususnya di Nusa Dua.

“Saya pribadi, dan mungkin juga teman-teman saya di sini sangat senang sekali dengan adanya kegiatan ini. Kami di industry pariwisata di Bali, bisa dibilang merupakan kelompok yang paling terdampak dengan situasi kemarin saat pandemi COVID-19. Jadi kami sangat antusias sekali menyambut kedatangan para delegasi yang akan mengikuti Sidang Umum IPU ke-144 ini,” kata Agung Yatmika, salah seorang Westin Ambassador di The Westin Resort.

Antusiasme Agung dan para koleganya itu tampak jelas pada semangat mereka menyambut, menemani dan membantu para delegasi yang berdatangan.

Di waktu-waktu tertentu saat kedatangan rombongan delegasi, dua penari Bali dan seorang pemain rindik, alat musik perkusi khas Bali, akan bersiap di beranda hotel untuk menampilkan secuplik musik dan tarian penyambutan untuk kemudian kedua penari tersebut menyematkan sekuntum bunga kamboja ke salah satu telinga para delegasi tersebut sebagai ucapan selamat datang.

Lalu di lobby, para delegasi akan disambut dengan minuman selamat datang yang diracik khusus berbahan gula aren yang diharapkan dapat menyegarkan dan membuat rasa lelah setelah menempuh perjalanan panjang ke Bali segera sirna, berganti rasa nyaman.

“Kami berusaha memberi pelayanan yang terbaik buat delegasi-delegasi IPU ini karena ini bukan hanya tentang kesan yang mereka dapatkan dari hotel tempat saya bekerja, atau Bali saja, tapi juga tentang Indonesia,” kata Agung.

Ia menyebut bahwa Sidang Umum IPU ke-144 ini merupakan acara besar pertama yang diadakan di BICC pasca pandemic COVID-19. Perubahan ritme kerja pun mulai dirasakan oleh para karyawan di hotel tersebut.

“Kesibukan kerja kami terasa kembali normal seperti saat sebelum pandemic. Tapi kami justru bahagia. Semoga saja, acara ini bisa menjadi momentum Kembali hidupnya pariwisata di Bali,” katanya.

Agung menganalogikan pariwisata di Bali sebagai daun putri malu yang sangat sensitif terhadap pengaruh gerakan di sekelilingnya.

“Daun putri malu itu kan mudah layu kalau terkena sentuhan. Saya membayangkan pariwisata di Bali ini seperti itu. Kejadian apa pun, misalnya bom bali, krisis ekonomi, bahkan pandemic seperti sekarang ini bisa seketika membuat pariwisata di sini layu dan butuh waktu yang cukup lama untuk kembali membuatnya mekar,” ujar Agung yang mengaku gembira dan berharap kebangkitan pariwisata di Bali akan terjadi setelah penyelenggaraan siding umum IPU.

Disela-sela kesibukan persiapan Sidang Umum IPU itu, wajah-wajah cerah juga tersembul diantara pelaku industri Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) yang penuh semangat melakukan pekerjaan mereka.

Elliya Yunita salah satunya. Perempuan pemilik Options Rental, sebuah perusahaan yang bergerak dalam persewaan komputer dan printer untuk kebutuhan konferensi. Sejak 2007 silam, perusahaan yang ia rintis bersama suaminya yang pernah berkarier sebagai manajer IT di perhotelan itu acap dipercaya menangani pengadaan komputer dan printer yang merupakan salah satu elemen pendukung penting di berbagai konferensi besar berskala nasional maupun internasional.

“Pandemi COVID benar-benar menghantam kami pelaku industri pariwisata di Bali. Berbagai cara kami lakukan untuk dapat bertahan selama dua tahun belakangan ini,” katanya.

Berhenti totalnya kunjungan wisatawan ke Bali ketika pembatasan kegiatan masyarakat di berlakukan secara amat ketat untuk mencegah persebaran virus COVID-19 di Indonesia, memberi dampak lanjutan yang panjang bagi dunia pariwisata dan juga MICE.

“Saya sampai harus melepas cukup banyak asset milik kami supaya tetap bisa bertahan. Dengan sangat berat hati juga kami terpaksa harus merumahkan para karyawan karena sama sekali tidak ada kegiatan konferensi yang diadakan di Bali. Benar-benar masa yang sangat sulit.

Jadi penyelenggaraan Sidang Umum IPU ini buat kami seperti pemantik semangat untuk mulai bergerak lagi. Ini juga seperti jadi pemanasan dan kalibrasi aktivitas masyarakat Bali jelang penyelenggaraan G20 pada Oktober mendatang,” kata Elliya.

Ia merasa optimistis, Sidang Umum IPU ke-144 ini akan menjadi garis start yang penting bagi industri pariwisata dan MICE di Bali untuk kembali bangkit dan berlari.

Continue Reading

nasional

Pemangku Adat Kota Ambon Terus Meperjuangkan Tanah Adat

Published

on

By

Jakarta – Kota Ambon ternyata masih banyak persoalan tanah adat (ulayat) seperti telah jadi kantor Brimob, BPN ,kantor Telkom dan lain lain di Wilayah Provinsi Maluku diperjuangkan menjadi tanah adat yang akan dimanfaatkan masyarakat adat untuk kesejahteraan masyarakat.

Usaha Hj Rubeatimnur Nurlette Raja Negeri Batu Merah melalui Maklumat dan Pemangku Adat Seluruh Indonesia yang digelar LKPASI (Lembaga Komukasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia) pada tanggal 19 sampai 20 Mei 2022 yang bertempat di Grand Cempaka Business Hotel, Kawasan Jakarta Pusat.

“Baru saja menandatangani Maklumat dan Pemangku Adat Seluruh Indonesia. Nanti pada hari terakhir (Jumat) maklumat ini kita serahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang rencanya melalui Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Hj Rubeatimnur dalam keterangan, Rabu (18/5/2022)

Pemangku adat kota Ambon ini mengatakan ada sekitar ratusan ha yang saat ini sulit dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat adat

“ia akan memperjuangkan hak yang akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai pemangku adat” tambahnya.

Ratusan Sultan Raja Penglisir dan Pemangku Adat se Indonesia sudah menandatangani Maklumat yang akan diserahkan kepada pemerintah,

Ditambahkan Ibu Rubeatimnur yang menjadi landasan Raja Sultan Datu Penglingsir Kepala Suku dan Pemangku Adat Seluruh Indonesia memperjuangkan Tanah Adat, Swapraja dan Tanah Ulayat adalah menagih janji Presiden RI Joko Widodo kepada Sultan Raja di Tahun 2018 lalu dan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2021.

“Lalu kenapa saya ikut memperjuanngkan ini, karena sesuai dengan peta yang dimiliki LKPASI bahwa tanah di Ambon.
Oleh karena itu kita wajib memperjuangkan ini untuk kepentingan masyarakat Ambon jelas Ibu Rubeatimnur yang juga Penerima Mandat Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar pokokpokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), pengaturan mengenai hukum tanah di Indonesia mengalami dualisme, dapat dijumpai dalam Hukum Adat (Hukum Tanah Adat) dan Hukum Barat (Burgerlijk Wetboek).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, maka tidak ada lagi Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat, namun hanya ada satu hak atas tanah yaitu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria,

Continue Reading

nasional

LKPASI Mengadakan Simposium Nasional Tanah SwaParaja, Tanah Suku Marga dan Tanah Ulayat

Published

on

By

Jakarta – Sebuah Lembaga yang peduli dan perhatian terhadap tanah Ulayat LKPASI (Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia) yang diketuai oleh YM Datuk Juanda Datuk Bentara dari Kesultanan Deli Serdang menggelar Kegiatan Simposium Nasional dan Deklarasi Maklumat Raja Sultan Datu Penglingsir kepala suku marga Pemangku Adat Seluruh Indonesia pada tanggal 19 sampai 20 Mei 2022 yang bertempat di Grand Cempaka Business Hotel, Kawasan Jakarta Pusat.

Ketua LKPASI ( Lembaga Komunikasi Informasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia) YM Datuk Juanda mengatakan bahwa pada tahun 2018 , Presiden RI Ir H Joko Widodo bersilahturahmi dengan para Raja, Sultan dan Pemangku Adat dari seluruh Indonesia, untuk membahas masalah tanah Adat (ulayat) .

” Ada empat point dari hasil pertemuan itu antara lain pendataan aser tanah yang dikuasai oleh negara, sertifikasi tanah-tanah, optimalisasi tanah kerajaan dan revitalisasi keraton, istana, kesultanan, situs – situs dan lain-lain terkait sejarah,” ujarnya di sela-sela acara di Hotel Gran Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.Rabu (18/5/2022)

Maka pada hari ini digelar Simposium Nasional tanah swapraja, tanah suku marga dan tanah ulayat. Untuk mencari solusi pengelolaan sesuai peraturan pemerintah No. 18/2021 yang akan mengembalikan lahan dengan syarat di kelola sendiri.

Untuk itu, Berharap pemerintah berkenan kalau peraturan / (maklumat) untuk di selesaikan. Nantiya hasil dari Simposium Nasional akan disampaikan karena hingga saat ini banyak konflik lahan (tanah).

“Semoga dengan perhelatan ini pemerintah peduli setelah 4 tahun mengumpulkan data-data, langkah selanjutnya dengan pemerintah ialah kordinasi, konsultasi, sosialisasi data -data,” ungkap YM Datuk Juanda yang didampingi YM Dr. Ruliah, SH, MH.

Hal ini akan dikawal terus, karena Presiden sangat konsen hal ini. Presiden RI saat ini sangat istimewa dan perhatian, karena satu – satunya memperhatikan Raja, Sultan dan Pemangku Adat. Agar sebelum masa baktinya selesai agar persoalan ini tuntas.

Berdasarkan keterangan panitia pelaksana Simposium ini akan dibuka dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin. Selanjutnya acara Simposium ini akan menghadirkan Tokoh-tokoh adat sebagai nara sumber secara tentatif yaitu YM Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH, MH (Ketua Dewan Pendiri LKPASI), YM. Jend. TNI (Purn). Dr. H. Moeldoko, S.IP (Kepala Staf Kepresidenan RI), YM Prof. Dr. Ir. GPH. Suyoko M. Hadikusumo, MBA., PhD, (Kesultanan Yogyakarta). YM Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Unhas), laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, SH Mantan menkopolkam yang saat juga sebagai Ketua DPP FSBN.

Continue Reading

nasional

Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan Terima Kunjungan Badan P2W MPN

Published

on

By

Tangerang Selatan – Dalam rangka koordinasi dan konsolidasi kelembagaan maka Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Tangerang Selatan sangat mengapresiasi sekali, mengingat keinginannya menciptakan kader yang siap pakai ke depannya.

Untuk itu, MPC PP Tangsel menerima kunjungan Badan P2W Majelis Pimpinan Nasional (MPN) di Sekretariat MPC PP Tangerang Selatan (Tangsel) di Jalan Marsan No.98 Tangsel, Sabtu, (14/05/2022)

Kegiatan diadakan guna konsolidasi dan pemantapan para pengurus baik tingkat jajaran MPC PP Tangsel dan PAC serta Pimpinan Anak Ranting yang dihadiri oleh para pengurus baik tingkat Waka Sekcab dan Kabid, Ketua PAC, serta Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP).

Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Muhamad Reza A’O atau Bang A’O mengatakan bahwa P2W diadakan untuk pemberdayaan.

“P2W merupakan Badan yang dibentuk oleh Majelis Pimpinan Nasional untuk memonitoring di masing-masing wilayah. Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dan konsolidasi di masing-masing wilayah menyikapi situasi kondisi dan potensi yang ada.

Diadakan untuk penyuluhan, pembinaan, dan bagaimana agar bisa menggali potensi yang ada di wilayah sehingga membuat masyarakat Pemuda Pancasila sejahtera,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Komandan Inti (Dankoti) Mahatidana MPC PP Tangerang Selatan, Mahludin Sica, mengatakan kendalanya mengadakan P2W ini.

“Banyak kendalanya mengadakan P2W ini dan baru tahun ini bisa mengadakan P2W, biasanya P2W diadakan setahun sekali,” imbuhnya.

Bagaimana caranya, sambungnya, supaya seluruh masyarakat Pemuda Pancasila dapat menggali potensi.

“Supaya seluruh Pemuda Pancasila yang ada di wilayah itu menggali semua potensi-potensi yang ada dan juga melakukan pembinaan-pembinaan yang ada di wilayah seperti bakti sosial, sumber daya manusia, ekonomi, budaya terlaporkan dalam kurun waktu itu (hasil kerja masing-masing),” urainya dengan mimik muka serius.

Perwakilan dari MPN yaitu Oemar Syarief dalam sambutannya mengucapkan terima-kasihnya.

“Terima-kasih atas kesediaan dan kinerja MPC PP Tangsel dalam menjalankan roda organisasi sehingga kegiatan ini dapat dilakukan dan berjalan lancar,” ujarnya dengan mimik muka bahagia.

Senada dengan itu, Ketua Kordinator Cabang MPW Banten, Samsir Rambe, mengatakan mengapa P2W ini dilakukan.
“Tanggal 25 Maret 2022 MPW PP Banten kedatangan tamu MPN PP atas perintah Ketua Umum dan menyampaikan bahwa P2W MPN akan melaksanakan monitoring ke Kabupaten/Kota,” katanya dengan semangat.

Selanjutnya, semua pengurus PP mulai dari ranting sampai PAC melaporkan hasil kerjanya kepada MPC setelah itu MPC akan melaporkan ke MPN.

Terlihat wajah-wajah yang penuh semangat dan ceria juga suasana kekeluargaan dari pertemuan P2W pada hari itu.

Continue Reading

Trending