Connect with us

TNI / Polri

Seluruh Masyarakat Jombang Siap Sukseskan Acara Pembukaan Liga Santri 2022

Published

on

JAKARTA, – Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menegaskan bahwa Pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Jombang siap menyukseskan pembukaan Liga Santri Piala Kasad tahun 2022 yang akan digelar di Stadion Merdeka Jombang mulai 20 Juni 2022 mendatang.

“Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kehadirat Allah SWT, dan dengan program-program yang telah disiapkan oleh panitia, insya Allah Pemerintah Kabupaten Jombang siap untuk mengerahkan masyarakat, para pelajar dan santri pada pembukaan Liga Santri 20 Juni mendatang,” kata Bupati Jombang saat acara Silahturahmi Kasad dengan Forkopimda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Jombang di Pedopo Kabupaten Jombang. Jumat, (20/5/2022).

“Dengan ridho Allah, mudah-mudahan kegiatan pembukaan dan pelaksanaan Liga Santri di Jombang nantinya dapat berjalan lancar,” lanjutnya.

Lebih lanjut Bupati Jombang menyampaikan bahwa Kabupaten Jombang yang dikenal dengan Kota Santri ini memiliki kurang lebih 200 Pondok Pesantren dengan jumlah santri sebanyak 70.000 Santri. Untuk itu, atas nama Pemerintah dan masyarakat Jombang mengucapkan terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M., yang memilih Kabupaten Jombang menjadi tuan rumah pembukaan Liga Santri Piala Kasad.

“Juga terima kasih dari pengurus Pondok Pesantren di Jombang atas perhatian luar biasa TNI AD kepada Pondok Pesantren, mudah-mudahan semakin banyak santri-santri dari Jombang yang bergabung dengan TNI AD,” ucapnya.

Bupati Jombang juga memberikan apresiasi kepada TNI yang telah bersinergi dengan Polri dan masyarakat serta selalu mendukung program Pemerintah Kabupaten Jombang, terutama dalam penanganan Covid-19 sehingga Kabupaten Jombang sampai saat ini mencatatkan nol kasus Covid-19.

Sementara itu, Kasad menyampaikan bahwa Liga Santri Piala Kasad ini merupakan perwujudan, bakti, dan sumbangsih TNI AD kepada para santri dan lintas agama serta masyarakat Indonesia dengan harapan dapat menghadirkan bibit-bibit unggul pesepakbola dari kalangan santri, seperti Evan Dimas yang merupakan santri dan menjadi pemain sepakbola nasional.

“Dan tempat ini (Jombang) saya pilih menjadi tuan rumah pembukaan Liga Santri, karena merupakan Pusat Santri dengan jumlah santri puluhan ribu orang, sehingga strategis dalam memeriahkan dan menyukseskan kegiatan ini, serta harapan ke depan Jombang menjadi tempat idola para santri yang akan melahirkan para penerus bangsa yang kuat dan unggul,” ucap Kasad.

Kasad juga menyampaikan beberapa program-program TNI AD lainnya yang juga merupakan wujud kecintaan terhadap para santri dan wujud kehadiran TNI AD dalam menjadi solusi mengatasi kesulitan masyarakat, seperti penerimaan prajurit TNI AD dari Santri dan Lintas Agama, MTQ Nasional TNI AD yang diikuti oleh prajurit dan masyarakat sipil, TNI AD Manunggal Air Bersih serta Pompa Hidran, dan lain-lain.

“Setelah Liga Santri, TNI AD juga akan melaksanakan program Santri Mandiri di mana dalam program ini para santri akan diajarkan dan dilatihkan berbagai keterampilan sehingga menjadi bekal dalam mendukung kemandirian para santri di tengah-tengah masyarakat nantinya,” ujar Kasad.

Kasad juga mengucapkan terima kasih kepada semua komponen bangsa yang telah mendukung dan bekerja sama dengan TNI AD selama ini untuk membantu menyukseskan program pembangunan pemerintah sehingga diharapkan Indonesia menjadi negara yang maju dan kuat.

Dalam kegiatan ini, Kasad didampingi oleh Aster dan Asrena Kasad, Pangdam V/Brawijaya, Kasdam V/Brawijaya, Kadispenad, para asisten dan para Kabalakdam V/Brawijaya, Danrem 082/CPYJ, Danbrig 16/Wira Yudha, serta dihadiri Forkopimda Kabupaten Jombang, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pengurus Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang. (Dispenad)

Continue Reading

TNI / Polri

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Raih Nilai IKPA 100, Kapolri Beri Penghargaan

Published

on

By

Jakarta — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Untuk kesekian kalinya, satuan kerja ini berhasil meraih penghargaan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) atas capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan nilai sempurna, yakni 100, pada kategori pagu besar di atas Rp50 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2024.

Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Ditreskrimsus dalam menjalankan tata kelola keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Nilai IKPA yang sempurna menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di lingkungan satuan kerja tersebut tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, mengapresiasi pencapaian tersebut dan menyebutnya sebagai hasil kerja kolektif seluruh personel Ditreskrimsus.

“Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya, satuan kerja Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali berhasil meraih penghargaan dari Kapolri atas capaian IKPA sempurna. Ini adalah wujud nyata dari integritas dan komitmen dalam menjamin akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan selama Tahun Anggaran 2024,” ujar Kombes Pol. Ade Ary di Jakarta, Jumat (14/6/2025).

Ade menambahkan Semoga capaian ini bisa terus kita pertahankan, bahkan ditingkatkan, di tahun anggaran berikutnya demi mendukung terciptanya institusi Polri yang profesional, modern, dan terpercaya,” tambahnya.

IKPA merupakan alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Penilaian mencakup sejumlah aspek seperti ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, ketertiban administrasi keuangan, efektivitas penyerapan, serta akurasi pelaporan.

Nilai IKPA yang tinggi atau sempurna mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara optimal.

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bukan kali pertama menerima penghargaan dalam bidang pengelolaan anggaran. Konsistensi dalam meraih capaian IKPA tinggi menunjukkan bahwa satuan kerja ini tidak hanya andal dalam aspek teknis penegakan hukum, namun juga unggul dalam aspek manajerial dan tata kelola organisasi.

Ke depan, capaian ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh jajaran Polda Metro Jaya untuk terus berbenah dan meningkatkan akuntabilitas, baik di tingkat operasional maupun administratif, pungkasnya

Continue Reading

TNI / Polri

Kapolri Lepas 700 Buruh Terdampak PHK Untuk Kembali Bekerja, Wujud Kolaborasi Selesaikan Permasalahan Industrial

Published

on

By

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melepas 700 buruh terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk bekerja di tempat yang baru. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Rupattama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2025).

Sigit mengungkapkan, pelepasan buruh terdampak PHK untuk bekerja di tempat baru ini merupakan tindaklanjut dari instruksi Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

“Jadi hari ini menindaklanjuti perintah Bapak Presiden kami bersama-sama dengan rekan-rekan dari serikat buruh khususnya yang di bawah desk ketenagakerjaan yang sehari-hari didampingi oleh Pak Andi Gani dan kawan-kawan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan keindustrian,” kata Sigit.

Sigit menjelaskan, Polri melakukan kolaborasi dengan berbagai elemen terkait untuk memberikan pekerjaan baru bagi buruh yang terdampak PHK.

“Kemudian kita atur kolaborasi untuk mencari dan mempersiapkan mereka. Untuk kemudian bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru. Hari ini secara bertahap kita berangkatkan 700 dan mungkin nanti ke depan akan ada kurang lebih 1.000 lagi,” ujar Sigit.

Menurut Sigit, buruh tersebut bakal dipekerjakan di PT IDS dan PT Tah Shung Hung. Dengan hal ini, kata Sigit, diharapkan memberikan kabar gembira bagi seluruh buruh yang terdampak PHK akibat dinamika global yang dewasa ini.

“Dimana tentunya ini menjadi kabar yang baik bagi kita ditengah dinamika global yang ada. Ini tentunya menjadi kabar yang baik untuk rekan-rekan khususnya yang memiliki pekerjaan yang hampir mirip dan itu karena juga perusahaan padat karya,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit berharap, kolaborasi menyelesaikan masalah industrial ini dapat terus berkembang kedepannya. Sehingga, semakin banyak terciptanya lapangan pekerja untuk masyarakat.

“Harapan kita kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan kami minta desk ketenagakerjaan yang beberapa waktu lalu sudah kita latih bersama. Saat ini ada 2.600 yang kita siapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan industrial,” tutur Sigit.

“Dan harapan kita bisa menuntaskan dari permasalahan buruhnya sampai mengkomunikasikan sehingga mereka bisa mendapatkan lapangan kerja yang baru. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Tentunya selamat bekerja di tempat yang baru bagi teman-teman yang bergabung dalam serikat buruh,” tambah Sigit mengakhiri.

Continue Reading

TNI / Polri

Polda Metro Jaya Gelar FGD Bahas Konflik Agraria dan Premanisme di Jabodetabek

Published

on

By

Jakarta – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Permasalahan Penanganan Agraria yang Berkeadilan di Tengah Maraknya Aksi Premanisme”, Kamis (12/6/2025). Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 09.00 WIB di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya dan diikuti jajaran pejabat utama serta sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan instansi.

FGD ini membahas meningkatnya kasus konflik agraria di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang kerap disusupi oleh aksi premanisme. Hadir dalam kegiatan ini Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dirbinmas, Dirsamapta, Dirreskrimsiber, Dansat Brimob, Kabidpropam, Kabidhumas, Auditor Itwasda, Wadir Intelkam, serta para Kapolres jajaran Polda Metro Jaya.

Sejumlah narasumber dari instansi pemerintah dan akademisi turut memberikan pandangan dan masukan dalam diskusi, seperti Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Bahtiar Bahruddin, Guru Besar Universitas Pancasila Prof. Dr. Agus Surono, Staf Ahli Partisipasi Masyarakat dan Pemda Kementerian ATR/BPN Irjen Pol Drs. Widodo, serta Karoops Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menegaskan bahwa maraknya konflik agraria di wilayah hukumnya kerap berujung pada tindakan premanisme. Hal inilah yang mendorong digelarnya FGD sebagai langkah strategis untuk merumuskan penanganan bersama.

“Permasalahan agraria seringkali menjadi pemicu konflik yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan aksi premanisme. Dalam FGD ini kami ingin menyusun langkah konkret dan berkelanjutan dalam menanggulangi permasalahan tersebut,” kata Wira kepada wartawan.

Ia juga menyebut, perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (melalui Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi), serta dari Provinsi Banten (Kota Tangerang dan Tangerang Selatan) turut hadir dan memberikan pandangan mereka terkait penanganan konflik lahan di wilayah masing-masing.

“Kami mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Jabodetabek, jika menemukan konflik agraria yang mengarah pada praktik premanisme agar segera melaporkannya. Kami siap menindak bersama stakeholder terkait,” tegasnya.

Wira juga menekankan bahwa negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.

“Itu komitmen kami, negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme,” ujarnya tegas.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono menyampaikan bahwa konflik agraria kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari celah, bahkan melakukan pendudukan ilegal atas lahan. Ia menyebut sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan ini secara adil dan berkeadilan.

“Kita harus pastikan apakah pendudukan itu sah secara hukum atau tidak. Jika tidak, maka penegakan hukum wajib dilakukan agar masyarakat yang benar-benar memiliki hak atas tanah bisa terlindungi,” jelas Ilyas.

Ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan mafia tanah memutarbalikkan fakta. Menurutnya, kolaborasi antara aparat penegak hukum, kementerian, dan pemerintah daerah sangat penting, termasuk dukungan dokumen resmi dari ATR/BPN.

“Jangan sampai mafia tanah berteriak sebagai korban, sementara korban yang sebenarnya justru dikira pelaku. Ini yang harus kita luruskan bersama-sama,” tandasnya.

Ke depan, kegiatan seperti ini akan terus dilanjutkan dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas penanganannya. Tujuannya agar keadilan agraria sebagai proses sosial dapat benar-benar terwujud.

Continue Reading

Trending