Connect with us

Metro

Pj Gubernur Harus yang Mengerti Karakteristik Jakarta, Pengusaha Butuh Kebijakan Pro Bisnis

Published

on

Jakarta – DPD HIPPI DKI Jakarta menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema PJ Gubernur Jakarta dan Harapan Pelaku Usaha bekerjasama dengan Forum Wartawan Balaikota dan DPR DKI Jakarta yang diselenggarakan di Hotel Cut Mutia, Menteng Jakarta Pusat, Selasa, (20/9/2022)

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi mengatakan sangat mengharapkan sosok pemimpin yang efektif. Efektif apa, karena selain menjalani roda pemerintahan dua setengah tahun lagi dan juga menghadapi pilkada. Tidak hanya menghadapi pilkada, legislatif melainkan pemilihan serentak yang baru pertama kali dilakukan.

“Makanya kami berharap nanti Presiden Jokowi memilih sosok pemimpin yang efektif. Efektif disini artinya kami membutuhkan kondusifitas ekonomi dan investasi” ujarnya di Menteng, Jakarta Pusat.

Kami dari kalangan pengusaha sangat menginginkan bahwa roda perekonomian tetap berjalan dan bagaimana tetap berjalan.

Kerena ada pembangunan Jakarta yang telah direncanakan sampai pada tahun 2026 dan tetap menjadi pegangan dalam menjalankan pembangunan oleh PJ Gubernur yang baru. Harus menjadi pegangan untuk bekerja dengan mengesampingkan selera.

Jangan seleranya yang baru tapi ini sudah ada blueprint-nya. Kami berharap sosok yang memahami persoalan Jakarta. Harapan kita dan harapan masyarakat DKI Jakarta yang mampu mengentaskan persoalan yang belum terselesaikan.

Siapapun yang ditunjuk oleh Presiden sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta harus mampu membangun koordinasi dan komunikasi baik antara pusat dan daerah. Adanya keberlanjutan program-program dengan pimpinan sebelumnya. Kemudian, terciptanya stabilitas khususnya perkonomian Jakarta yang lebih baik lagi.

Tidak terjadinya penurunan standar pelayanan masyarakat dan semangat reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemangku kepentingan di dalam masyarakat.

Pengusaha ingin hasil pemilihan PJ Gubernur DKI Jakarta dapat membuat iklim investasi mudah dan memunculkan pengusaha-pengusaha baru, membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan khusus di ibu kota. Setiap pemilihan pemimpin bisa berlangsung demokratis, damai, stabilitas politik dan keamanan tetap kondusif, tutupnya.

Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2022. Presiden akan menunjuk dan melantik PJ Gubernur DKI Jakarta sampai terpilih Gubernur definitif pada pilkada serentak pada bulan November 2024.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki berharap, PJ Gubernur Jakarta mau mendengar saran dan kritik, ketika memimpin Jakarta selama masa transisi.

Harapan saya PJ Gubernur yang terpilih ini mau bersama kita berkolaborasi memimpin Jakarta. Kami juga menginginkan PJ Gubernur bisa merangkul semuanya, karena dia ditugaskan, bukan dipilih, untuk memimpin Jakarta selama hampir 3 tahun,” tandas dia.

Ketua Umum HIPMI Jaya Sona Maesana, Ketua Umum Apindo Roy Nicholas Mandey dengan Panitia Pelaksana Ketua HIPPI Jakarta Pusat Fauzan Fadel Muhammad.

Fauzan Fadel Muhammad menegaskan, PJ Gubernur DKI Jakarta harus bisa menyiapkan Jakarta menuju City 4.0.

Terlebih, sambung dia, Jakarta belum sepenuhnya pulih usai diterpa Pandemi Covid-19.

Ada 40 persen pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) gulung tikar akibat Covid-19.

“Masukan dari para Narsum ini akan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk menjadi pertimbangan, sehingga dalam menetapkan Penjabat Gubernur Jakarta adalah figur yang sesuai dengan harapan dunia usaha dan yang direspon positif oleh pasar,” tukas dia.

Hasil FGD ini, akan disampaikan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo sebagai rekomendasi pelaku usaha atas pemilihan PJ Gubernur DKI Jakarta.

Continue Reading

Metro

Inovasi CTST Permudah Skrining TB Massal, Kolaborasi FKUI dan Industri Jangkau Ratusan Warga Cilincing

Published

on

By

Jakarta, 24 April 2026 — Upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis di Indonesia terus dilakukan melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Dalam rangka Hari TB Sedunia 2026, FKUI bersama mitra industri biofarmasi menggelar kegiatan skrining TB massal di Cilincing, Jakarta Utara.

Kegiatan ini menghadirkan CTST sebagai metode skrining terbaru yang dinilai mampu mengatasi berbagai keterbatasan metode konvensional. Dengan pendekatan uji kulit berbasis antigen spesifik, CTST mampu mendeteksi infeksi TB secara lebih akurat, termasuk kasus TB laten.

dr. Viryandi menjelaskan bahwa metode ini menjadi solusi strategis dalam memperluas cakupan skrining TB di Indonesia. “Kami ingin menghadirkan teknologi yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah diakses oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Keunggulan CTST terletak pada kemampuannya memberikan hasil yang tidak dipengaruhi oleh vaksin BCG, serta tidak memerlukan fasilitas laboratorium maupun pengambilan darah. Hal ini menjadikannya sangat efektif untuk skrining massal di lapangan.

Teknologi ini telah diakui secara global oleh World Health Organization dan telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah melalui uji klinis di Indonesia.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini cukup tinggi, dengan sekitar 300 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan dan skrining TB. Selain itu, edukasi kesehatan juga diberikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TB dan pentingnya deteksi dini.

Melalui sinergi antara akademisi, industri, dan masyarakat, diharapkan inovasi seperti CTST dapat menjadi bagian dari strategi nasional dalam menekan angka kasus TB dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh

Continue Reading

Metro

OPTIMALKAN POTENSI LOKAL LEWAT BRANDING MEDIA

Published

on

By

Kulon progo, 23 /4/2026 -Karyapost.com,LKAP Bersama PWMOI DIY dan Tuwanggana Gelar sarasehan Pembangunan di Galur,Kulon Progo dalam upaya mempercepat kemajuan wilayah melalui kekuatan informasi, Lembaga Kajian Advokasi dan Pembangunan (LKAP) Kulon Progo bekerja sama dengan Pirukunan Tuwanggana Galur dan PWMOI DIY akan menggelar sarasehan pembangunan bertajuk “Media dan Potensi Lokal dalam Rangka Penguatan Akses dan Kemajuan Wilayah”.

Acara strategis ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 24 April 2026, bertempat di Pendopo Kapanewon Galur.

Kegiatan ini bertujuan untuk membedah peran krusial media dalam mengangkat potensi lokal agar memiliki nilai tawar yang kuat di tingkat regional maupun nasional.

Pimpinan LKAP Kulon Progo sekaligus penggiat media sosial Priyo Santoso SH menjelaskan bahwa akses informasi yang kuat adalah kunci bagi percepatan pembangunan di Kulon Progo, Kita memiliki potensi lokal yang luar biasa namun tanpa branding media yang tepat potensi tersebut sulit untuk berkembang maksimal.

Melalui sarasehan ini kita ingin membangun sinergi agar media menjadi katalisator bagi kemajuan ekonomi dan infrastruktur wilayah ujar Priyo Santoso SH kemudian sarasehan ini akan menghadirkan narasumber  berkompeten yakni dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kulon Progo yang akan memaparkan kebijakan akses informasi publik serta praktisi dari Persatuan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) DIY yang akan berbagi strategi teknis mengenai pengemasan konten dan publikasi digital.

Acara ini merupakan kolaborasi lintas sektor antara lembaga kajian, institusi pemberdayaan masyarakat tingkat kalurahan (Tuwanggana) serta organisasi profesi jurnalis.

Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi konkret bagi pembangunan wilayah yang lebih inklusif dan berbasis data.

Undangan Terbuka bagi Masyarakat khususnya para pelaku media maupun jurnalis membuka kesempatan untuk hadir dalam acara tersebut terutama bagi tokoh masyarakat yang ada di wilayah kabupaten kulon Progo kemudian penggerak ekonomi lokal maupun warga yang peduli terhadap kemajuan wilayah sebagai peserta acara sarasehan tersebut.

Mengingat pentingnya materi yang akan disampaikan dan terbatasnya tempat masyarakat diharapkan segera melakukan pendaftaran dan bagi masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan ini untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui LKAP Kulon Progo di nomor WhatsApp: 0858-7814-5556.

Priyo Santoso SH menyampaikan dengan semangat gotong royong dan literasi digital  mari kita wujudkan wilayah yang lebih maju, berdaya saing, dan melek informasi begitu di sampaikan kepada awak media Karyapost saat wawancara liputan di kecamatan Galur kabupaten kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jurnalis Budi Legowo Santoso (lebih…)

Continue Reading

Metro

10 Kota Raih Penghargaan IKT 2025, Setara Institute Dorong Kepemimpinan Pro-Toleransi

Published

on

By

Jakarta, – Setara Institute menyelenggarakan kegiatan Launching & Penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 di Mangkuluhur Artotel.Rabu (22/04/2026)

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memberikan apresiasi kepada 10 kota dengan skor toleransi tertinggi di Indonesia.
Peluncuran IKT 2025 tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga bentuk penguatan komitmen terhadap pembangunan kota yang toleran, inklusif, setara, dan berkeadilan, serta menghargai keberagaman.

Ketua Badan Pengurus Harian Setara Institute, Ismail Hasani, menegaskan bahwa indeks ini merupakan hasil kerja berkelanjutan yang telah memasuki tahun ke-9. Ia menekankan bahwa IKT bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan instrumen penting untuk mengukur perkembangan, baik kemajuan maupun kemunduran, dalam praktik toleransi di berbagai daerah.

“Indeks Kota Toleran ini adalah bentuk konsistensi kami dalam memastikan pengukuran berkelanjutan untuk mencatat progres dan regresi kerja bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, serta tokoh-tokoh lokal dalam menjaga toleransi,” ujarnya.

Menurut Ismail, capaian toleransi di sebuah kota bukan semata prestasi kepala daerah atau lembaga tertentu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh elemen, termasuk pemerintah, birokrasi, dan masyarakat sipil.

Ia memaparkan, terdapat tiga kunci utama dalam memajukan toleransi di tingkat kota.

Pertama, kepemimpinan politik yang memiliki komitmen kuat dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi. Peran wali kota dan wakil wali kota dinilai sangat menentukan dalam menciptakan arah kebijakan yang inklusif.

Kedua, kepemimpinan birokrasi yang berkelanjutan. Ismail menyoroti bahwa birokrasi memiliki peran strategis karena keberadaannya yang lebih permanen dibandingkan kepemimpinan politik yang bersifat periodik.

“Tidak cukup hanya mengandalkan kepala daerah. Birokrasi yang kuat dan berkomitmen menjadi kunci dalam memastikan praktik toleransi berjalan konsisten,” jelasnya.

Ketiga, kepemimpinan sosial dari masyarakat.
Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat sipil, upaya membangun toleransi tidak akan berjalan optimal meskipun didukung oleh kepemimpinan politik dan birokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Setara Institute juga memberikan penghargaan kepada perwakilan masyarakat sipil yang dinilai berkontribusi dalam mempromosikan toleransi.

Langkah ini menjadi bentuk pengakuan terhadap peran penting masyarakat sebagai pilar utama dalam menjaga harmoni sosial.
Ismail juga mengingatkan bahwa dinamika sosial di daerah, termasuk peristiwa-peristiwa yang berpotensi memicu intoleransi, akan terus menjadi perhatian dalam penilaian indeks ke depan.

Meski di tengah tantangan efisiensi anggaran, ia mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dalam acara tersebut sebagai bukti bahwa isu toleransi bukan sekadar agenda pinggiran, melainkan bagian dari arus utama pembangunan.

“Promosi toleransi harus menjadi mainstream dalam pemerintahan. Kehadiran para kepala daerah hari ini menunjukkan komitmen tersebut,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending