Connect with us

nasional

Kolaborasi dan Inovasi Digital Jadi “Senjata” Jasa Raharja Hadapi Tantangan 2023

Published

on

Bandung – Jasa Raharja berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan inisiatif terobosan baru guna mendukung peningkatan kinerja, optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di tahun 2023. Hal itu, diungkapkan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, dalam sambutan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jasa Raharja yang dilaksanakan di Bandung, pada Senin-Selasa (9-10/01/2023).

Menurut Rivan, berbagai program yang telah dilaksanakan Jasa Raharja bersama mitra kerja terkait di 2022, terbukti mampu mendongkrak kinerja perseroan. “Dari sisi pendapatan, kita patut apresiasi karena total penerimaan diperoleh 106% dari RKAP dengan pertumbuhan 8,76%. Bahkan, 90% kantor cabang mencatatkan pertumbuhan hingga 2 digit,” ujar Rivan.

Dari sisi pelayanan, kecepatan penyerahan santunan meninggal dunia hanya 1 hari 6 jam atau lebih cepat 4 jam dari tahun sebelumnya. Sedangkan kecepatan penyelesaian berkas santunannya hanya 12 menit 2 detik. “Tentu ini akan terus menjadi evaluasi kita. Yang paling penting adalah dampaknya bagi masyarakat, bukan ukuran yang kita ciptakan,” kata Rivan.

Rivan mengatakan, beberapa program di tahun 2022 yang telah dijalankan akan dievaluasi dan terus dikembangkan di 2023. “Ini salah satu gambaran keseriusan manajemen dan insan Jasa Raharja untuk melakukan perubahan-perubahan dan inisiatif strategis dari seluruh direktorat melalui task force yang akan kita evaluasi secara berkala,” ujarnya.

Terkait pencapaian positif di tahun 2022, Rivan menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra kerja utama, antara lain Korlantas Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perhubungan, yang telah mendukung upaya Jasa Raharja dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya juga mengingatkan kepada seluruh insan Jasa Raharja dan PT Jasaraharja Putera, bahwa saya ingin semua menjadi bagian dari proses keberhasilan. Karena sukses itu bukan cuma result, tapi ada perencanaan dan implemntasi yang baik, evaluasi, serta jangan takut melakukan evaluasi terhadap rencana yang baik untuk bisa menjadi lebih baik,” imbuh Rivan.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, menegaskan, bahwa sebagai mitra kerja, pihaknya akan terus mendukung semua inovasi serta kebijakan yang dilakukan Jasa Raharja dengan semua amanah yang dimilikinya. “Sehingga, apa yang diharapkan oleh Jajaran Direksi dan seluruh stakeholder yang membawahi Jasa Raharja bisa terealisir pada tahun mendatang,” ujarnya.

Terkait hal itu, Kakorlantas juga mengaku telah membuat arahan kepada jajaran internal Polantas, bahwa yang disebut dengan tim, itu bukan dreaming team.

“Jadi bukan tim yang bermimpi, tapi tim impian atau dream team. Saya dan kita semua patut bersyukur di tahun 2022 ini kita banyak diajarkan hal itu secara real,” terangnya.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, dalam sambutannya mengatakan, setidaknya ada empat hal utama yang menjadi fokus bersama ke depan, yakni data yang valid, pendapatan yang meningkat, dan pelayanan serta keselamatan.

“Kesamsatan adalah bekerja sama. Kinerja yang telah baik pada Jasa Raharja akan semakin meningkat dengan bekerja sama. Pelayanan yang semakin cepat tentu baik, tetapi pencegahan atas kecelakaan juga sama perlu untuk dilakukan, sehingga korban kecelakaan dapat menurun,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut,Asisten Deputi Bidang Asuransi dan Dana Pensiun,Anindita Eka Wibisono, menyampaikan,
peran Jasa Raharja dalam mengemban amanat UU No 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dan UU No 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, terus tumbuh semakin besar dalam melaksanakan mandat tersebut. “Hal itu tentu berkat dukungan dari seluruh stakeholder dan mitra kerja terkait,” ujarnya.

Anindita berharap, Jasa Raharja terus tumbuh dan berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana harapan Menteri BUMN Erick Thohir.

”Di tahun 2023 kami berharap Jasa Raharja terus meningkatkan inisiatifnya, memberikan kinerja positif, semakin memiliki kemampuan untuk adaptif, serta melakukan peningkatan prediksi kondisi ke depan hingga ke level yang paling teknis,” imbuhnya.

Rapat Kerja Nasional Jasa Raharja Tahun 2022 juga dihadiri Direktur Bisnis PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Pantro Pander Silitonga, Direktur Gakum Korlantas POLRI, Direktur Regident Korlantas POLRI, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Raharja, para Kepala Unit Kerja Kantor Pusat, dan Kepala Cabang Jasa Raharja seluruh Indonesia.

Continue Reading

nasional

*Mendagri Tito Ungkap Strategi Percepatan Penanganan Pascabencana Sumatra*

Published

on

By

Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan beberapa strategi yang perlu dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Hal itu disampaikannya  saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Diketahui, saat ini Mendagri Tito ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Di awal penugasannya, Tito langsung tancap gas menggelar rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota bersama pihak-pihak terkait.

Mendagri menyampaikan, pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar. Pemetaan tersebut membagi daerah ke dalam tiga kategori, yakni daerah yang sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Langkah ini juga melibatkan partisipasi daerah terdampak sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan [bergerak melakukan penanganan],” ujar Mendagri.

Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan lapangan, Mendagri menekankan beberapa langkah prioritas. Pertama, percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai. Menurutnya, pengerahan tambahan personel TNI dan Polri sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dipercepat sebelum memasuki Ramadan.

Selain dari TNI dan Polri, dukungan penambahan personel juga dapat dilakukan oleh sekolah kedinasan dengan menugaskan mahasiswanya. Langkah ini seperti yang dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penyebaran personel tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak.

“Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan, bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan, saya sangat yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur ini itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” tegasnya.

Kedua, Mendagri menekankan perlunya aktivasi kembali pemerintahan daerah salah satunya melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mendagri menjelaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan daerah melakukan perubahan APBD secara cepat. Ia juga mencontohkan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu seluruh syarat administrasi.

“Mekanisme kecepatan seperti ini, ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Jadi [daerah terdampak] punya modal,” jelasnya.

Ketiga, penguatan dukungan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Mendagri mendorong optimalisasi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan bantuan lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia menilai, bantuan tersebut penting untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi termasuk bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Kalau mereka diberikan apa namanya itu, bantuan [seperti] BLT (Bantuan Lansung Tunai), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri menyoroti pentingnya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (huntara), serta validasi data kerusakan rumah agar bantuan dapat segera disalurkan. Ia juga menekankan perlunya operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan yang dapat menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.

Di lain sisi, Mendagri menyampaikan rencananya untuk menggelar rapat teknis lanjutan dengan para kepala daerah di wilayah Aceh untuk menghimpun berbagai data yang perlu direspons oleh Satgas. Dirinya juga bakal meninjau daerah terdampak di Aceh seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Peninjauan juga bakal dilakukan ke daerah terdampak di wilayah Sumut dan Sumbar. “Makin detail [datanya] kita akan makin tepat [penanganannya], kita mau bergerak,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Continue Reading

nasional

Gerak Cepat, Mendagri Bahas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra

Published

on

By

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Menindaklanjuti itu, Mendagri bergerak cepat menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/1/2026). Pertemuan ini membahas berbagai perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra. Forum ini juga sebagai upaya untuk memetakan langkah percepatan rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana

“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada media massa usai pertemuan.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Mendagri menyampaikan, dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.

Kendati demikian, dirinya menyadari masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar mampu segera pulih. Di Provinsi Aceh, kata dia, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar. Meski mayoritas daerah terdampak telah memasuki fase pemulihan, tapi beberapa wilayah tertentu di dua provinsi tersebut tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.

Mendagri menambahkan, pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Sementara perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah (Pemda).

Pada sektor pelayanan dasar, Mendagri memastikan seluruh rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota terdampak telah kembali beroperasi. Pemerintah pusat juga terus mendukung pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana pemerintahan hingga tingkat desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Terkait penanganan pengungsi, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah meminta daerah agar segera menyampaikan data secara bertahap tanpa menunggu seluruh pendataan selesai. “Yang ada dulu dikumpulkan, jadi kita istilahnya datanya data bergelombang, data bertahap,” tegas Mendagri.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemulihan, Satgas akan membentuk posko nasional di Jakarta dan Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi. Posko tersebut juga akan menjadi media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana secara berkala kepada publik.

“Kami akan berangkat ke Aceh untuk melakukan rapat koordinasi yang lebih teknis lagi … saya juga nanti akan ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” jelas Mendagri.

Puspen Kemendagri

Continue Reading

nasional

*Bangun Sinergi, Kepala Rutan Cipinang Sambangi Rutan KPK*

Published

on

By

Jakarta — Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang, I Gusti Lanang Agus Cahyana Putra, bersama Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Cipinang, Alif Akbar Yusuf menyambangi Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Rabu (17/12). Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka perkenalan, silaturahmi, serta penguatan sinergi antar instansi.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Rutan Cipinang menyampaikan pentingnya membangun komunikasi yang baik dan berkelanjutan antar instansi, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk saling bertukar informasi dan pengalaman terkait pelayanan tahanan serta tata kelola rutan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Cipinang, Alif Akbar Yusuf, menegaskan bahwa sinergi antarunit kerja merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta menjamin terpenuhinya hak-hak tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia berharap, melalui silaturahmi ini, koordinasi dan kerja sama teknis ke depan dapat berjalan lebih efektif.

Melalui kunjungan ini, Rutan Kelas I Cipinang berkomitmen untuk terus memperkuat jejaring kerja sama dengan berbagai pihak sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan pemasyarakatan yang humanis, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja kelembagaan. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara berkelanjutan.

Continue Reading

Trending