Connect with us

nasional

FKHN Gelar Aksi Demo Dihadiri 500 Tenaga Kesehatan Bidan, Perawat, Staff Puskesmas, Dokter di Monas

Published

on

Jakarta — Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan Nakes dan Non Nakes (FKHN) melakukan aksi demo yang dihadiri 500 peserta tenaga kesehatan bidan, perawat, staff puskesmas, dokter dan lain-lain di kawasan Monas Gambir, Jakarta Pusat Senin, tanggal 7 Agustus 2023.

Adapun tuntutan dalam aksi FKHN di kawasan Monas ini adalah sebagai berikut :

1. Mendesak Presiden menerbitkan peraturan Pemerintah atau peraturan Presiden tentang meningkatkan status Non ASN menjadi ASN dengan tambahan nilai Afirmasi 60x.

2, Mendesak Presiden untuk menjalankan amanat peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2016 Pasal 99 Ayat 1,2 dan 3

3. Mendesak Presiden agar membuat regulasi khusus untuk pengalokasian anggaran PPPK Nakes dan Non Nakes melalui Kementrian Kesehatan.

4. ASN PPPK Fasysnkes mendapatkan hak jaminan pensiun dan mendapatkan hak perpanjangan kontrak sampai batas masa pensiun.

5. ASN PPPK Fasyankes mendapatkan kesetaraan jenjang karir.

6. Mendesak Pemerintah untuk menyiapkan regulasi jabatan pelaksana atau jabatan fungsional umum PPPK untuk tenaga Non Nakes di Fasyankes dan membuka Formasi sesusi Existing yang ada pada data SISDMK.

7. Pendataan Non ASN Nakes & Non Nakes dalam SISDMK melibatkan seluruh Non ASN tanpa melihat klasifikasi status Non ASN.

Seusai aksi damai FKHN di kawasan Monas Jakarta, perwakilan 15 pengurus FKHN mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Negara untuk menemui perwakilan KSP terkait aksi damai FKHN yang kedua kalinya.

Adapun seusai dalam pertemuan FKHN dengan perwakilan KSP memberikan keterangan pers kepada awak media elektronik bahwa “pemerintah dalam hal ini Kantor Staf Presiden (KSP) telah berjanji untuk menyelesaikan persoalan ini, jawab perwakilan FKHN saat ditanya oleh awak media. Semuanya sudah disampaikan dan didiskusikan. Kami menginformasikan formasi untuk bulan depan itu untuk tenaga kesehatan kurang lebih 150 ribu dan 80% diantaranya harus dialokasikan untuk tenaga honorer.

Jadi 20% untuk umum sehingga nanti jangan salah kaprah dan teman-teman harus mengawal itu di lapangan agar formasi yang sebanyak 150 ribu tenaga kesehatan itu diperuntukkan 80% untuk tenaga honorer.

Kita perlu menyampaikan problem-problem tadi di lintas kementerian sehingga semua pihak ikut terlibat bagaimana persoalan honorer di teman-teman kesehatan itu bisa teratasi. Harus ada pengawasan maksimal ke Pemda agar tidak terjadi lagi rekrutmenrekrutmen yang tidak diperbolehkan. Kita juga masih menunggu revisi Undang-undang Kesehatan karena itu juga akan menjadi payung hukum dalam mengawal honorer untuk menjadi ASN.”

Kita berterimakasih kepada KSP yang telah meluangkan waktu menerima kita kembali untuk yang kedua kalinya masih dengan persoalan yang sama. Artinya bukan di pertemuan pertama dulu tidak ada progres.

Buktinya beberapa teman-teman Kita telah terakomodir di tahun 2022. Ini hanya reaksi kembali teman-teman yang masih belum terakomodir. Harapan Kita mudah-mudahan tahun ini selesai atau Kalau memang betul-betul pemerintah serius dalam menyelesaikan ini, tadi ada info juga diperpanjang sampai tahun depan penyelesaiannya. Mudah-mudahan tahun depan betul-betul selesai dan memprioritaskan yang sudah mengabdi di Fasyankes.

Jumlah yang terdaftar di forum ini kurang lebih se-Indonesia itu 800 ribuan. Yang terakomodir masih rendah tahun kemarin yaitu 800 ribu itu angka yang masih belum terakomodir, belum sampai 10%. Karena formasi yang dibuka didaerah itu masih kecil. Itu yang Kita bantu dorong juga ke pemerintah daerah agar membuka formasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Rencana kami ingin FGD lintas KL dulu untuk menyampaikan informasi dari teman-teman terkait problemproblem yang tadi disampaikan. Kita perlu tahu apakah sudah mereka dengar atau belum, kalau sudah sejauh mana mereka menangani problem itu. Dari situ kita bisa tahu langkah strategis berikutnya agar apa yang menjadi aspirasi ini ditangani lintas kementerian. Pemdanya mendorong, Menteri Keuangannya dan Menteri Kesehatan dan juga semuanya kita undang dalam FGD agar bisa dibahas bersama secepatnya.

“Hasil dari pertemuan ini mudah-mudahan dapat membuahka hasil yang membahagiakan sehingga bisa diakomodir, sebab berdasarkan pertemuan sebelumnya bisa menghasilkan progres yang menggembirakan walau tidak bisa semuanya diangkat,” tambahnya. “Kedepannya kami mengharapkan adanya kerja lintas sektoral antar

Kementrian, demikian pula antar Pemerintahan baik pusat maupun Daerah sehingga tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, dan harapan kami para non ASN ini bisa berubah statusnya menjadi ASN,” pungkasnya.

Continue Reading

nasional

MN KAHMI Gelar Silaturahmi Kebangsaan 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Persatuan Indonesia

Published

on

By

JAKARTA — Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam menggelar Silaturahmi Kebangsaan dan Halal Bihalal 2026 di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026)

Kegiatan bertema “Merawat Persatuan Indonesia untuk Perdamaian Dunia” itu menjadi momentum mempererat ukhuwah sekaligus memperkuat konsolidasi kebangsaan di kalangan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari berbagai daerah di Indonesia.

Acara tersebut tidak hanya menjadi ajang halal bihalal pasca-Idulfitri, tetapi juga forum silaturahmi kebangsaan guna memperkuat komitmen menjaga persatuan nasional di tengah dinamika sosial, politik, dan tantangan global yang terus berkembang.

Koordinator Presidium MN KAHMI, Abdullah Puteh menegaskan bahwa tema yang diangkat bukan sekadar slogan seremonial, melainkan amanah besar bangsa Indonesia yang harus terus dijaga bersama.

“Tema pada kesempatan ini bukan sekadar slogan, melainkan panggilan sejarah dan amanah bangsa. Indonesia dibangun atas keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Para pendiri bangsa telah mewariskan kepada kita semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi persatuan nasional,” ujar Abdullah Puteh dalam sambutannya.

Ia menambahkan, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persaudaraan, memperkuat toleransi, serta merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah perkembangan zaman dan perubahan global yang semakin kompleks.

Suasana halal bihalal berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan dengan dihadiri sejumlah tokoh nasional, pengurus KAHMI, alumni HMI dari berbagai daerah, serta undangan lintas elemen masyarakat. Hadir pula Jusuf Kalla, Ahmad Riza Patria, serta perwakilan Duta Besar Iran.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Riza Patria menyampaikan apresiasi atas konsistensi KAHMI yang dinilai terus menghadirkan gagasan dan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

“Hari ini dengan tema Merawat Persatuan Indonesia, saya berterima kasih karena kembali mendapat kesempatan hadir bersama para senior, termasuk Pak Jusuf Kalla dan teman-teman pengurus. Kita bersyukur, itulah kelebihan KAHMI, selalu memiliki ide, gagasan, dan aktivitas yang luar biasa,” ujarnya.

Menurutnya, organisasi tidak cukup hanya memiliki gagasan dan pemikiran, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata serta membangun perhatian publik terhadap berbagai persoalan bangsa.

Ia juga menilai KAHMI selama ini dikenal sebagai organisasi yang memiliki idealisme kuat dan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun tetap mengedepankan semangat persatuan nasional.

“KAHMI memiliki idealisme, tetap mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Saya berharap warga KAHMI memiliki gagasan-gagasan besar, tetapi juga menjadi organisasi pemersatu bangsa,” tegas Ahmad Riza Patria.

Melalui kegiatan ini, MN KAHMI berharap nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan semangat persatuan dapat terus diwariskan kepada generasi muda demi terwujudnya Indonesia yang harmonis, maju, dan berkeadilan.

Kegiatan berlangsung penuh kehangatan dan menjadi simbol bahwa dialog, silaturahmi, serta kolaborasi lintas elemen tetap menjadi kekuatan utama dalam menjaga harmoni dan persatuan Indonesia menuju masa depan yang lebih bersatu.

Continue Reading

nasional

ASMI DESANTA Yogyakarta Teguhkan Komitmen dalam Perlindungan Hak Cipta Akademik

Published

on

By

Yogyakarta, 12 Mei 2026, karyapost.com – Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus didorong untuk melindungi hasil karya akademik sekaligus mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebanyak 93 Perguruan Tinggi turut hadir untuk melakukan penanda tanganan kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum) DIY, di Hotel Rohan Yogyakarta, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi lebih dari sekadar agenda seremonial. Di balik penandatanganan kerja sama itu, tersimpan komitmen besar untuk melindungi hasil pemikiran, penelitian, serta inovasi. Berbagai produk inovasi mahasiswa dan dosen kini didorong agar memiliki perlindungan hukum melalui hak kekayaan intelektual.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang lebih maju dan berdaya saing.

Menurutnya, kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat layanan hukum sekaligus memastikan setiap karya akademik mendapatkan penghargaan yang layak.

“Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk membangun sinergi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat layanan hukum serta membangun ekosistem hak kekayaan intelektual yang maju dan berdaya saing,” ujar Agung.

Pernyataan tersebut seakan menjadi pengingat bahwa setiap karya ilmiah bukan sekadar tumpukan dokumen akademik. Di dalamnya ada proses panjang, pengorbanan, waktu, bahkan air mata mahasiswa dan dosen yang berjuang menghadirkan gagasan baru demi kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Hal senada disampaikan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Evy Setyowati Handayani. Ia menilai perguruan tinggi di Yogyakarta memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan kekayaan intelektual. Menurutnya, banyak karya akademik yang sebenarnya dapat langsung dicatatkan sebagai hak cipta dan memiliki nilai besar bagi masa depan.

“Pastinya yang paling mudah itu adalah skripsi, tesis dan disertasi. Ini menjadi bekal bagi kampus untuk mendaftarkan semua hasil karya, baik mahasiswa maupun dosen dicatatkan hak ciptanya. Jadi banyak sekali potensi yang ada di DIY, sangat disayangkan apabila tidak dilindungi secara hukum,” kata Evy.

Di antara puluhan perguruan tinggi yang hadir, ASMI DESANTA Yogyakarta menjadi salah satu kampus yang menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat perlindungan karya intelektual.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Direktur ASMI “DESANTA” Yogyakarta, Abdul Razaq, menyebut kerja sama dengan Kemenkum DIY sebagai langkah positif untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian. Ia menilai perlindungan terhadap karya intelektual mahasiswa dan dosen bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi kekuatan penting dalam membangun kualitas dan citra akademik kampus.

Menurutnya, karya yang terlindungi akan melahirkan rasa percaya diri bagi mahasiswa dan dosen untuk terus berkarya serta berinovasi. Sebab, setiap ide yang lahir dari dunia pendidikan sesungguhnya memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Melalui kerja sama ini, menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang memperoleh gelar akademik, tetapi juga tentang menjaga dan menghargai setiap pemikiran yang lahir dari proses belajar. (ar)

Jurnalis: Abdul Razaq

Continue Reading

nasional

Kunjungan Serta Audiensi ke Dinas Pariwisata Kulon Progo Terkait Penyelenggaraan Event JIKF (Jogja International Kite Festival)

Published

on

By

Kulon Progo, karyapost.com — Dalam upaya memperkuat sinergi pengembangan sektor pariwisata dan pemberdayaan UMKM daerah, jajaran panitia JIKF (Jogja International Kite Festival) melakukan kunjungan dan audiensi ke Dinas Pariwisata Kulon Progo, Jumat (8/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi agenda penting dalam pemaparan koordinasi penyelenggaraan Festival Layang-Layang Internasional yang direncanakan berlangsung pada tanggal 4–5 Juli 2026 di Lapangan Tayuban, Panjatan, Kulon Progo.

Dalam audiensi tersebut, panitia menyampaikan konsep kegiatan, kesiapan teknis, hingga potensi dampak positif event terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat. Festival berskala internasional ini diharapkan mampu menjadi magnet wisata baru sekaligus wadah promosi budaya dan UMKM lokal.

Ketua Panitia JIKF 2026 bapak Anang menyampaikan bahwa penyelenggaraan event ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak agar dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“JIKF bukan sekadar festival layang-layang internasional, namun juga menjadi ruang promosi potensi daerah, budaya, pariwisata, dan UMKM Kulon Progo agar semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Usai melakukan audiensi di Dinas Pariwisata Kulon Progo, rombongan melanjutkan kunjungan ke Angkringan Pasar Mbah Nana, yang dikenal sebagai salah satu penggerak UMKM lokal.

Dalam suasana penuh keakraban, panitia berdiskusi mengenai keterlibatan pelaku usaha kecil dalam mendukung kesuksesan event internasional tersebut.

Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Pondok Pesantren Darussalam yang diasuh oleh Bapak Kyai Toha.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjalin koordinasi terkait produk UMKM yang akan mengisi salah satu outlet dalam event JIKF 2026. Salah satu produk unggulan yang dipersiapkan adalah kuliner tradisional Nasi Thiwul, sebagai bagian dari promosi makanan khas daerah kepada para pengunjung.

Selain itu, panitia juga melakukan pertemuan dan sosialisasi bersama Bapak Kasdim Kulon Progo terkait pelaksanaan festival. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan dukungan lintas sektor demi terciptanya penyelenggaraan acara yang aman, tertata, dan profesional.

Panitia menegaskan bahwa event berskala internasional memerlukan penataan yang matang serta kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, seluruh tim terus bergerak melakukan koordinasi secara intensif, mulai dari aspek teknis, pengelolaan venue, hingga pemberdayaan UMKM lokal.

RM Kukuh Hertriasning wayah dalem Sri Sultan HB VIII menjelaskan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, JIKF 2026 diharapkan mampu menjadi agenda unggulan yang memberikan dampak positif bagi perkembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya di Kulon Progo dengan pesan yang tersampaikan ” DARI KULON PROGO UNTUK INDONESIA”.

Jurnalis Firmanda Dedi Wibowo

Continue Reading

Trending