Connect with us

Metro

Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) Gelar Diskusi “Kamu Bertanya Jenderal Andika Perkasa Menjawab” Tema “Pertahanan Indonesia dan Perkembangan Geopolitik Dunia Terkini”

Published

on

Jakarta, 13 September 2023 – Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) mengadakan diskusi “Kamu Bertanya Jenderal Andika Perkasa Menjawab” dengan tema “Pertahanan Indonesia dan Perkembangan Geopolitik Dunia Terkini” yang diadakan di DignityKu-Kafe Resto, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan pada hari Rabu, 13 September 2023 secara hybrid.
Dalam diskusi interaktif ISDS langsung dihadiri oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purn. Andika Perkasa dengan dihadiri mahasiswa, militer, staf DPR, wartawan, analis pertahanan dan lain-lain.

Jenderal Purn. Andika Perkasa dalam memberikan diskusi interaktif sebagai narasumber memberikan sambutannya ; “Terkait kejadian di Laut China Selatan yang garis-garis dilaut tersebut garis nine dash line yang sebenarnya tergambar ada 10 garis putus-putus, kali ini negara Taiwan itu masuk menjadi teritorial dash line yang kesepuluh edisi 2023 ini masuk dalam peta standard China.

Begitu juga dengan negara Filiphina merasa ada bagian dari wilayah sesuai dengan UNCLOS atau Konsesi Hukum Laut PBB tahun 1982, termasuk juga selatan ada Brunai, Malaysia, Vietnam dan Indonesia di Pulau Laut Natuna Utara.

Kalau untuk negara India di bagian barat bukan nine dash line yang khususnya di wilayah barat ini adalah daerah yang selama ini overlap claimnya seperti bukit dan pegunungan di wilayah India Barat.

Jadi memang kali ini cukup complicated sehingga membuat masalah yang menjadi terpelihara termasuk Pulau Bolso Rusia sebelum 1900 yang lalu. Laut China Selatan ini sendiri mendapatkan protes dilayangkan oleh India, Malaysia, Indonesia dimana batas wilayah kita hanya mengakui UNCLOS. Dan semua ini hanya sesuatu yang kemudian menimbulkan bagaimana masalah-masalah LCS ini yang sudah berlangsung lama tetap terpelihara dengan keinginan untuk membicarakan secara lebih soft dan aman.

Jadi kalau saya menyikapi antara Power Struggle itu yang artinya bagaimana masing-masing negara kalau mereka ini semakin besar akan semakin meningkat pula kebutuhannya dan menurut saya itu alamiah, bila diibaratkan dengan kehidupan manusia seperti yang dulunya manusia itu belum bekerja dan makan segala macam seadanya, setelah kita mendapatkan pekerjaan termasuk gaji sudah ada sehingga kita bisa makan 3 kali tidak seadanya dan berbeda banget standardnya karena itu sangat manusiawi.

Tapi yang penting adalah kita harus mengukur diri sendiri, saya tidak mengomentari negara-negara besar karena itu memang bagian dari meningkatnya keinginan yang kuat dalam memberikan pengaruh di dunia, nah masalahnya tinggal negara kita bagaimana kita bersikap untuk mengikuti seperti yang dilakukan negara besar karena sangat mahal sekali.

Salah satu contohnya konflik di Ukraine berperang dengan Rusia dimana IMF memprediksi 2023 ini ekonomi negara Rusia mengecil (minus 153 miliar dollar) dibandingkan tahun lalu semenjak berperang dengan Ukraina tanggal 23 Februari 2022.

Dampak ekonomi negara Rusia mengecil diakibatkan banyaknya keluar biaya perang dengan Ukraina tapi juga negara Rusia juga harus menghadapi embargo dari negara-negara besar sehingga mereka tidak bisa lagi ekspor normal, export black market itupun kasih diskon habis-habisan dari situlah antara lain yang kemudian memukul belum lagi termasuk industri mobil mengalami turun produksinya 70% yang biasanya mereka bisa memproduksi sampai 100% karena diakibatkan embargo-embargo dari negara besar.

Sedangkan Ukraine juga mengalami ekonomi lemah menjadi 35 miliar dollar karena Ukraine hanya terhambat untuk ekspor di laut hitam akibat diblokade oleh Angkatan Laut Rusia tetapi Ukraine tidak mengalami embargo seperti Rusia dan malah justru menerima bantuan dari perusahaan besar dan negara-negara besar lainnya.

Ini juga satu hal menarik kita perhatikan, sehingga peralihan dari model konflik perang dulu dengan sekarang ini pemainnya adalah perusahaan-perusahaan besar. Untuk negara di Ukraine ini yang mensupport dan membantu dalam menghadapi negara Rusia ada 24 negara yang ekonominya besar.

Negara sebesar Rusia ekonominya lebih besar dari negara Indonesia dimana negara Rusia di peringkat 11 sedangkan Indonesia di peringkat 16 ekonomi terbesar didunia. Diakibatkan perang Ukraina-Rusia negara Indonesia terkena dampaknya seperti harga energi dan non energi meningkat karena Rusia dan Ukraina ini adalah penghasil energi petroleum, nikel, batubara, gandum, jagung dan lain-lain.

Sehingga kita harus mengatasi inflasinya kenaikan mata uang Dollar terhadap Rupiah padahal kita harus lihat juga dimana negara-negara yang tidak pernah konflik seperti Singapura, China, HongKong karena hampir beberapa orang kaya maupun investor lebih banyak menyimpan uangnya di negara tersebut yang tidak terpengaruh dengan konflik Rusia-Ukraina.

Jadi saya melihat negara yang stabil dan tidak pernah konflik padahal kecil seperti Singapura tetapi justru orang investor atau orang kaya ingin menyimpan uang di negara tersebut sehingga dapat menguntungkan negara Singapura itu sendiri dengan kemudian bisa diputar di perbankan sana contohnya pinjam kredit, buka usaha dan lain-lain.

Pemerintah kita sudah berusaha setengah mati dari pemerintahan Presiden Soekarno, Soeharto, SBY hingga Jokowi sangat yakin mereka sudah berusaha yang terbaik buat negara Indonesia, hanya tadi berusaha terbaikpun kan masih banyak yang terus perlu kita perbaiki, bayangkan kalau kita harus juga berhadapan dengan konflik yang akan menyedot tenaga moral dan biaya atau anggaran negara hingga akan menyulitkan negara kita kalau seandainya kita terlibat dengan konflik,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

OPTIMALKAN POTENSI LOKAL LEWAT BRANDING MEDIA

Published

on

By

Kulon progo, 23 /4/2026 -Karyapost.com,LKAP Bersama PWMOI DIY dan Tuwanggana Gelar sarasehan Pembangunan di Galur,Kulon Progo dalam upaya mempercepat kemajuan wilayah melalui kekuatan informasi, Lembaga Kajian Advokasi dan Pembangunan (LKAP) Kulon Progo bekerja sama dengan Pirukunan Tuwanggana Galur dan PWMOI DIY akan menggelar sarasehan pembangunan bertajuk “Media dan Potensi Lokal dalam Rangka Penguatan Akses dan Kemajuan Wilayah”.

Acara strategis ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 24 April 2026, bertempat di Pendopo Kapanewon Galur.

Kegiatan ini bertujuan untuk membedah peran krusial media dalam mengangkat potensi lokal agar memiliki nilai tawar yang kuat di tingkat regional maupun nasional.

Pimpinan LKAP Kulon Progo sekaligus penggiat media sosial Priyo Santoso SH menjelaskan bahwa akses informasi yang kuat adalah kunci bagi percepatan pembangunan di Kulon Progo, Kita memiliki potensi lokal yang luar biasa namun tanpa branding media yang tepat potensi tersebut sulit untuk berkembang maksimal.

Melalui sarasehan ini kita ingin membangun sinergi agar media menjadi katalisator bagi kemajuan ekonomi dan infrastruktur wilayah ujar Priyo Santoso SH kemudian sarasehan ini akan menghadirkan narasumber  berkompeten yakni dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kulon Progo yang akan memaparkan kebijakan akses informasi publik serta praktisi dari Persatuan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) DIY yang akan berbagi strategi teknis mengenai pengemasan konten dan publikasi digital.

Acara ini merupakan kolaborasi lintas sektor antara lembaga kajian, institusi pemberdayaan masyarakat tingkat kalurahan (Tuwanggana) serta organisasi profesi jurnalis.

Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi konkret bagi pembangunan wilayah yang lebih inklusif dan berbasis data.

Undangan Terbuka bagi Masyarakat khususnya para pelaku media maupun jurnalis membuka kesempatan untuk hadir dalam acara tersebut terutama bagi tokoh masyarakat yang ada di wilayah kabupaten kulon Progo kemudian penggerak ekonomi lokal maupun warga yang peduli terhadap kemajuan wilayah sebagai peserta acara sarasehan tersebut.

Mengingat pentingnya materi yang akan disampaikan dan terbatasnya tempat masyarakat diharapkan segera melakukan pendaftaran dan bagi masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan ini untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui LKAP Kulon Progo di nomor WhatsApp: 0858-7814-5556.

Priyo Santoso SH menyampaikan dengan semangat gotong royong dan literasi digital  mari kita wujudkan wilayah yang lebih maju, berdaya saing, dan melek informasi begitu di sampaikan kepada awak media Karyapost saat wawancara liputan di kecamatan Galur kabupaten kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jurnalis Budi Legowo Santoso (lebih…)

Continue Reading

Metro

10 Kota Raih Penghargaan IKT 2025, Setara Institute Dorong Kepemimpinan Pro-Toleransi

Published

on

By

Jakarta, – Setara Institute menyelenggarakan kegiatan Launching & Penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 di Mangkuluhur Artotel.Rabu (22/04/2026)

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memberikan apresiasi kepada 10 kota dengan skor toleransi tertinggi di Indonesia.
Peluncuran IKT 2025 tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga bentuk penguatan komitmen terhadap pembangunan kota yang toleran, inklusif, setara, dan berkeadilan, serta menghargai keberagaman.

Ketua Badan Pengurus Harian Setara Institute, Ismail Hasani, menegaskan bahwa indeks ini merupakan hasil kerja berkelanjutan yang telah memasuki tahun ke-9. Ia menekankan bahwa IKT bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan instrumen penting untuk mengukur perkembangan, baik kemajuan maupun kemunduran, dalam praktik toleransi di berbagai daerah.

“Indeks Kota Toleran ini adalah bentuk konsistensi kami dalam memastikan pengukuran berkelanjutan untuk mencatat progres dan regresi kerja bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, serta tokoh-tokoh lokal dalam menjaga toleransi,” ujarnya.

Menurut Ismail, capaian toleransi di sebuah kota bukan semata prestasi kepala daerah atau lembaga tertentu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh elemen, termasuk pemerintah, birokrasi, dan masyarakat sipil.

Ia memaparkan, terdapat tiga kunci utama dalam memajukan toleransi di tingkat kota.

Pertama, kepemimpinan politik yang memiliki komitmen kuat dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi. Peran wali kota dan wakil wali kota dinilai sangat menentukan dalam menciptakan arah kebijakan yang inklusif.

Kedua, kepemimpinan birokrasi yang berkelanjutan. Ismail menyoroti bahwa birokrasi memiliki peran strategis karena keberadaannya yang lebih permanen dibandingkan kepemimpinan politik yang bersifat periodik.

“Tidak cukup hanya mengandalkan kepala daerah. Birokrasi yang kuat dan berkomitmen menjadi kunci dalam memastikan praktik toleransi berjalan konsisten,” jelasnya.

Ketiga, kepemimpinan sosial dari masyarakat.
Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat sipil, upaya membangun toleransi tidak akan berjalan optimal meskipun didukung oleh kepemimpinan politik dan birokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Setara Institute juga memberikan penghargaan kepada perwakilan masyarakat sipil yang dinilai berkontribusi dalam mempromosikan toleransi.

Langkah ini menjadi bentuk pengakuan terhadap peran penting masyarakat sebagai pilar utama dalam menjaga harmoni sosial.
Ismail juga mengingatkan bahwa dinamika sosial di daerah, termasuk peristiwa-peristiwa yang berpotensi memicu intoleransi, akan terus menjadi perhatian dalam penilaian indeks ke depan.

Meski di tengah tantangan efisiensi anggaran, ia mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dalam acara tersebut sebagai bukti bahwa isu toleransi bukan sekadar agenda pinggiran, melainkan bagian dari arus utama pembangunan.

“Promosi toleransi harus menjadi mainstream dalam pemerintahan. Kehadiran para kepala daerah hari ini menunjukkan komitmen tersebut,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Ponsianus Monek: 9 DPC dan 2 Sekretaris DPC PPP Menyatakan Kepengurusan PPP NTT Belum Final

Published

on

By

Karyapost.com – Pasca Muktamar ke X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) muncul konflik internal di tubuh partai berlambang Kabah hingga ke tingkat DWP yang berdampak dengan munculya istilah kubu Mardiono dan Gus Yasin, bahkan mirisnya konflik ini telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mengingat putusan pengadilan belum memberikan hasil, maka masing-masing pihak yang mengaku kubu Mardiono dan dan kubu Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin khususnya di Provinsi NTT hendaknya saling menahan diri hingga ada putusan pengadilan. Demikian dikatakan Ketua DPC PPP Kab Malaka Ponsianus Monek sekaligus pendukung Gus Yasin pada media, Rabu, (22/4/2026)

Ponsianus juga menanggapi pernyataan dari Wakil Ketua OKK DPP PPP NTT Ramli Muda H MH,  didampingi Sekretaris DPW PPP NTT, Kasim Bapang, Sabtu 18 April 2026 dikutip dari zona linenews.com. yang mengaku  bahwa Muswil PPP NTT telah selesai dan memenuhi ketentuan organisasi dan dinyatakan sah secara hukum oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Atas pernyataan tersebut, Ponsianus Monek angkat bicara, ia mengaku heran dengan terlaksananya acara Muswil dan Muscab PPP NTT melalui surat dari DPP yang ditandatangani oleh Ketum dan Wasekjen. Menurutnya legalitas Wakil Sekjen untuk menandatangani surat pelaksanaan Muswil tersebut tidak sah karena semua telah diatur dalam UU Pemilu No 2 ayat 11 Pasal 32 ayat 1 yang mengatur tentang struktur dan kewenangan kepengurusan pusat juga dalam AD/ART jelas disebutkan pengurusan ditingkat pusat terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral.

“Kenapa pelaksanaan Muswil dan Muscab PPP di NTT di tandatangani oleh Wakil Sekjen, legalitas Wakil Sekjen itu tidak sah, ketika kita daftar ke KPUD tandatangan yang sah adalah Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP bukan Wakil Sekjen.” Tandasnya.

Ketua DPC Malaka meminta penjelasan kepada kubu Mardiono tentang pelaksanaan Muswil dan Muscab PPP NTT yang lalu menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muktamar keberapa yang digunakan? dan apakah PO lebih tinggi dari AD/ART partai?

“Untuk itu alangkah baiknya mari sama-sama kita menunggu keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jika hasil keputusan PN memenangkan kubu Mardiono maka silahkan lanjutkan.” Tegas Ponsianus Monek lagi.

Tidak hanya mempersoalkan pelaksanaan Miswil dan Muscab, Ketua DPC PPP Malaka juga mengkritik penyebutan untuk mantan ketua, menurutnya kerja-kerja politik hendaknya tidak seperti yang sedang terjadi saat ini yakni saling menuding sebagai mantan ketua, jika dicermati kata Ponsianus bahwa pak Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonek pun telah menyandang predikat seorang mantan ketua terhitung sejak 10 Januari 2026 telah demisioner.

“Kami dari 9 DPC dan 2 Sekretaris DPC PPP NTT minta untuk Muscab NTT segera dibatalkan karena kita sedang menunggu  keputusan pengadilan.” Tandas Ponsianus.

Diketahui berikut nama-nama  DPC PPP Pendukung Gus Yasin:
1 DPC Manggarai
2 DPC Manggarai Timur
3 DPC Ngada
4 DPC Ende
5 DPC Nagekeo
6 DPC Lembata
7 DPC Malaka
8 DPC Sumba Barat
9 DPC Sumba Timur
10 Sekretaris DPC Sumba Tengah
11 Sekretaris DPC Sumba barat Daya.

Continue Reading

Trending