Connect with us

TNI / Polri

Kejar Target Penerimaan, Samsat Tertibkan STNK dan Pajak Kendaraan

Published

on

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar (nol persen) untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan kedua dan seterusnya (kendaraan second). Insentif ini berlaku mulai 10 Oktober 2023 hingga 30 Desember 2023.

Dengan insentif ini, Pemerintah DKI Jakarta berupaya mendorong masyarakat untuk menjalankan administrasi kendaraan mereka secara tepat waktu

Tim Pembina Samsat Pemprov DKI Jakarta Wilayah Jakarta Timur menggelar penertiban pengesahan STNK dan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Pos Polisi Cawang UKI di Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur.

Kegiatan ini digelar guna mengajak masyarakat segera membayar PKB setiap tahun dan melakukan pengesahan STNK sesuai dengan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Kegiatan ini merupakan sinergitas antara tim pembina untuk melakukan himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam pengesahan STNK dan pembayaran PKB tahunannya,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Elvarinsa, dikutip Kamis (23/11/2023).

Kepala Unit UP PKB dan BBN-KB Jakarta Timur, Alberto Ali mengatakan terdapat 26 pengendara yang terjaring dalam razia ini. Tiga di antaranya langsung membayar pajak kendaraan bermotornya dengan total nilai sebesar Rp 972 ribu. Sedangkan 23 pengendara lainnya, terdiri dari 13 sepeda motor dan 10 mobil, membuat surat pernyataan akan membayar pajak.

“Potensi pajaknya total mencapai Rp 28,407 juta,” kata Alberto dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta.

Saat ini realisasi Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta per tanggal 22 November 2023 mencapai Rp 8.296.181.311.875 atau 86,42% dari target APBD tahun 2023 sebesar Rp 9.600.000.000.000.

Untuk membantu meringankan pembayaran pajak kendaraan bermotor, masyarakat DKI Jakarta dapat memanfaatkan insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tanpa perlu ada permohonan khusus dari wajib pajak. Insentif ini berlaku sampai dengan 29 Desember 2023.

Continue Reading

TNI / Polri

Pelayanan Publik, Samsat Kabupaten Bekasi Tampil Modern dan Transparan

Published

on

By

Kabupaten Bekasi — Upaya transformasi pelayanan publik terus diperkuat oleh Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bekasi di bawah naungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pembenahan menyeluruh, mulai dari infrastruktur hingga sistem pelayanan, kini menghadirkan layanan yang lebih modern, cepat, dan transparan bagi masyarakat.

Tampilan gedung yang bersih, tertata, dan representatif menjadi wajah baru pelayanan Samsat. Fasilitas pendukung seperti loket pendaftaran, meja informasi, serta alur pelayanan yang jelas dirancang untuk memangkas waktu tunggu dan memudahkan wajib pajak.

Tak hanya itu, sistem pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan—mulai dari pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga pengesahan STNK—mampu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan.

Di lapangan, petugas Samsat menunjukkan kinerja yang sigap dan responsif. Pendampingan kepada masyarakat dilakukan sejak awal hingga proses akhir, memastikan setiap tahapan berjalan tertib dan tanpa hambatan.

Transformasi ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. Samsat Kabupaten Bekasi pun dinilai semakin adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, pasti, dan akuntabel.

Ke depan, Samsat Kabupaten Bekasi ditargetkan menjadi role model pelayanan publik di daerah, seiring komitmen pemerintah dalam mendorong tata kelola yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Continue Reading

TNI / Polri

Kasad Terima Deputi Kemenko Pangan, Percepat Implementasi Pengelolaan Sampah Nasional

Published

on

By

JAKARTA, – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc., di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Selasa (5/5/2026), guna membahas percepatan implementasi pengelolaan sampah nasional.

Pertemuan tersebut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menangani permasalahan sampah yang telah menjadi isu strategis nasional. Dalam kesempatan itu, Kasad menegaskan kesiapan TNI Angkatan Darat untuk mendukung program pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kasad juga menyoroti bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi memiliki keterkaitan dengan ketahanan energi dan ketahanan pangan nasional, sehingga memerlukan pendekatan terpadu dan berkelanjutan.

Sementara itu, Deputi Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menyampaikan apresiasinya atas komitmen TNI AD dalam mendukung program nasional. Ia menilai keterlibatan TNI AD, khususnya melalui satuan kewilayahan, memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat serta mendorong implementasi pengelolaan sampah dari tingkat daerah hingga nasional.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas peluang kerja sama konkret, berupa penguatan edukasi lingkungan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta optimalisasi fasilitas pengolahan sampah di berbagai wilayah.

Melalui sinergi yang semakin kuat antara TNI AD dan pemerintah, diharapkan pengelolaan sampah nasional dapat berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan, guna mewujudkan lingkungan yang bersih, dan sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia. *(Dispenad)*

Continue Reading

TNI / Polri

Polda Metro Jaya Siapkan 3.545 Personel untuk Pelayanan Aksi Hardiknas

Published

on

By

Jakarta – Polda Metro Jaya menyiapkan 3.545 personel untuk melayani aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026. Aksi dijadwalkan berlangsung di sejumlah titik di Jakarta hari ini, Senin (4/5/2026).

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan personel disebar ke sejumlah lokasi. Titik aksi yang menjadi perhatian yakni kawasan Monas, Gedung DPR/MPR RI, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

“Polda Metro Jaya menyiapkan 3.545 personel pelayanan. Jumlah tersebut terdiri dari unsur Polda Metro Jaya sebanyak 3.351 personel, jajaran Polres sebanyak 176 personel, serta Kayan dan Padal sebanyak 18 personel. Selain itu, kegiatan ini juga didukung Sabuk Kamtibmas sebanyak 250 personel. Mereka ditempatkan di sejumlah titik untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif,” kata Kombes Budi, Senin (4/5/2026).

Selanjutnya, Kombes Budi mengatakan polisi akan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam melayani massa aksi. Personel juga disiapkan untuk melakukan pengaturan lalu lintas, penjagaan objek, imbauan, hingga antisipasi potensi gangguan kamtibmas. “Kami tekankan kepada seluruh personel agar bertindak persuasif dan humanis. Kehadiran Polri untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, tanpa mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.

Sementara itu, Polda Metro Jaya juga menyiapkan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional melihat perkembangan massa di lapangan. “Kami mengimbau masyarakat pengguna jalan agar memperhatikan kondisi arus lalu lintas dan menyesuaikan perjalanan, khususnya di sekitar kawasan Monas, Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka, DPR/MPR RI, Gatot Subroto, serta area sekitar Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kombes Budi meminta pengendara mengikuti arahan petugas di lapangan. Ia mengatakan petugas lalu lintas akan membantu mengurai kepadatan apabila terjadi peningkatan aktivitas massa. “Silakan ikuti arahan petugas. Rekayasa lalu lintas bersifat situasional, menyesuaikan dinamika di lapangan,” katanya.

Kombes Budi juga mengimbau massa aksi menyampaikan pendapat secara tertib dan damai. Dia meminta peserta aksi tidak membawa benda berbahaya dan tidak mudah terprovokasi. “Kepada saudara-saudara yang akan menyampaikan aspirasi, kami mengimbau agar tetap tertib, damai, tidak membawa benda yang dapat membahayakan, serta tetap bijak menyikapi dinamika di lapangan. Mari bersama-sama menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif,” tutur Kombes Budi.

Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat lainnya. “Prinsipnya, Polda Metro Jaya hadir untuk melayani. Kami berharap aksi Hardiknas 2026 berjalan aman, tertib, dan aspirasi dapat tersampaikan dengan baik,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending