Connect with us

Metro

BRIN Gelar Seminar Nasional Tema : Mendorong keuangan Pusat- Daerah Yang Adil & Bertanggung Jawab

Published

on

Jakarta – Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 1999 melalui UU. No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berbagai pengaturan tentang hal tersebut telah diubah. Perubahan tersebut karena pemerintah menganggap bahwa tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah perlu diperkuat dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional secara lebih adil, efisien, efektif, dan akuntabel.

Regulasi terbaru tentang desentralisasi fiskal adalah UU. No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Regulasi ini menandai pelaksanaan dan Pemerintah Daerah. perubahan signifikan bagi tata kelola keuangan daerah dibanding dengan UU. No. 33/2004 dengan perihal yang sama. Perubahan tersebut memberi kewenangan bagi daerah untuk mengatur secara lebih mandiri bidang penerimaan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah), pengelolaan belanja daerah, pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Di saat bersamaan, upaya perbaikan hubungan keuangan pusat-daerah berhadapan dengan berbagai tantangan dan masalah. Di antara tantangan tersebut adalah kecenderungan rresentralisasi politik dan pemerintahan. Terdapat apatisme publik bahwa perbaikan skema hubungan keuangan pusat-daerah tidak mampu mengatasi kecenderungan resentralisasi. Bahkan, terdapat anggapan dari sebagian kalangan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal yang baru melalui UU. No. 1/2022 belum memperbaiki keberpihakan bagi daerah.

Bapak, Ibu, Hadirin yang Berbahgia.
Alih-alih menciptakan redistribusi pendapatan nasional supaya lebih adil, yang terjadi justru menciptakan situasi keuangan negara yang timpang antara pusat dengan daerah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa daerah masih mengeluhkan mengenai Dana Bagi Hasil yang tidak berpihak kepada mereka. Beberapa kebijakan nasional yang tidak langsung berkaitan dengan fiskal pada kenyataannya juga membawa kerisauan bagi daerah.

Sebagai contoh penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdampak pada pendapatan daerah sekitar yang berkurang sebagai akibat dari kawasan potensi ekonomi mereka yang beralih masuk ke wilayah IKN. Selain problem tersebut, persoalan atau tantangan yang Cukup serius adalah ketergantungan fiskal daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat Kehadiran daerah Otonom baru semakin memberi tantangan atas persoalan Ini. Tantangan untuk daerah initidak hanya bagaimana mendorong pendapatan asli daerah, tetapi juga reformulasi transfer ke daerah (TKD) terutama penghitungan berbasis kinerja.

Terlepas dari persoalan tersebut, beberapa peluang dapat terus diupayakan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Diantara peluang tersebut adalah dorongan akselerasi investasi di daerah, optimalisasi kerja sama daerah untuk menggerakkan ekonomi regional, dan mengarahkan inovasi daerah yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Peralihan implementasi UU No.1/2022 merupakan momentum yang tepat bagi lembaga kunci pusat dan daerah untuk mendiskusikan persoalan, tantangan, dan sekaligus peluang hubungan keuangan pusat-daerah. Harapannya, diskusi tersebut dapat membantu penyusunan segala instrument kebijakan yang sedang dan akan disusun oleh pusat dan daerah, sehingga hal ini mampu mengakselerasi hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Penelitian terkait Dampak Keberadaan Ibu Kota Nusantara Terhadap Potensi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penelitian kerjasama antara Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri,Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan gambaran bahwa tentang IKN yang kebijakannya dibuat terkesan tergesa-gesa, tanpa melibatkan partisipasi daerah mitra secara memadai (Katharina & Nainggolan,2022), hadirnya IKN berpotensi menimbulkan persoalan, khususnya terkait keuangan daerah mitra. Oleh karena Itu, potensi kehilangan pendapatan Kabupaten Kutal Kartanegara bisa dikatakan menjadi sebuah persoalan yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh para pembuat kebijakan.

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah mitra yang sebagian wilayahnya masuk ke dalam wilayah IKN. Adapun wilayah yang menjadi bagian dari wilayah IKN terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Samboja, Kecamatan Samboja Barat, Sebagian Kecamatan Muara Jawa, sebagian Kecamatan Loa Kulu, sebagian Kecamatan Loa Janan, dan sebagian Kecamatan Sanga-Sanga. Keenam wilayah kecamatan ini memiliki sumber pendapata yang potensial bagi Kabupaten Kutai Kartanegara terutama Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sektor pertambangan dan migas.

Dengan bergabungnya 6 (enam) wilayah kecamatan ke dalam wilayah IKN tersebut, mengakibatkan
berkurangnya sumber pendapatan daerah Kutai
Kartanegara yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH),
yang diperkirakan mencapai 1,985 triliun per tahun (Bappenda Kutai Kartanegara, 2023). Dengan berkurangnya potensi pendapatan (potencial loss) tersebut diindikasikan akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari perspektif pelaksanaan desentralisasi fiskal, sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan bagi daerah untuk lebih mandiri bidang penerimaan
mengatur secara retribusi daerah (pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sebagian sumber dari PAD), pengelolaan belanja daerah, pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Secara teori, desentralisasi fiskal bertujuan untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antardaerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara umum (Nurhemi & Suryani 2015). Pernyataan tersebut merujuk pada tiga fungsi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Beberapa kesimpulan awal dari hasil penelitian yang telah dilakukan diantaranya:

1. Hadirnya Ibu Kota Nusantara membawa dampak berkurangnya luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 162.597,8 ha,

2. Dampak IKN terhadap potensi Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencapal Rp5,8 T dengan kehilangan terbesar bersumber dari DBH Migas
sebesar kurang lebih Rp1,5T, sedangkan sumber lainnya lain-lain Pendapatan
pendapatan dari pajak daerah (Rp18M): lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp47,5M): DBH Minerba (Rp520M): DBH Migas(Rp1.5T): DAK Fisik (Rp89 M): Dana Desa (Rp32M):, dan investasi aset (Rp4 T).

3. Dampak IKN terhadap potensi pengeluaran Kabupaten Kutai Kartanegara mencapal Rp 599,203,696,139 yang bersumber dari alokasi anggaran di 6 kecamatan.

4. Selain dampak ekonomi, kehadiran IKN juga berdampak terhadap aspek politik, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Dampak keseluruhan dapat
terjadi baik untuk hal yang positif maupun negatif. 5. Selama ini belum terbangun komunikasi yang intensif antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai. Kartanegara. Hal ini mengakibatkan banyak timbul praduga yang dapat
menciptakan distrust terhadap pembangunan IKN.

Semoga dalam kesempatan ini dapat diskusikan arah kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik terkait masalah, tantangan, dan peluang implementasi
kebijakan keuangan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah: serta informasi dan aspirasi
pemerintah daerah tentang masalah-masalah yang muncul pasca implementasi UU. No. 1/2022 ini dapat terserap informasinya. Karena :

1. Dalam jangka pendek (tahun 2024) memang
tidak ada dampak yang signifikan dari kehadiran IKN kepada Kabupaten Kutai Kartanegara. Penerimaan dari DBH Migas dan Minerba masih tetap dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian pula DAK Fisik. Hanya saja Pemerintah Daerah alokasi Kartanegara sudah harus segera Kabupaten Kutal mengesahkan Perda tata ruang yang baru.

2. Dalam jangka menengah (2024-2029) diasumsikan Pemerintahan Otorita IKN sudah berjalan, sehingga akan terjadi pengurangan dari sektor DBH Migas dan minerba. Menghadapi hal ini, Pemerintah Kutai Kartanegara harus menyampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait potensi kehilangan dari DBH migas danminerba yang cukup signifikan mengganggu pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan perhatian dari Pemerintah Pusat diharapkan ada penyesualan terhadap besaran DAU yang diterima. Dalam jangka menengah ini berbagai kebijakan yang mendorong kesiapan Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi perkembangan IKN sudah dapat disusun dan diterapkan. Misalnya mengusulkan Kerjasama
pengelolaan bagi hasil antara Otorita Ibu Kota Nusantara, Pertamina, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara:

3. Dalam jangka panjang (tahun 2024 dan seterusnya), kehadiran IKN perlu dijadikan sebagai akselerasi transformasi perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan:

a. Pengelolaan kerjasama pembangunan jalan tol baru untuk membuka akses jalan dan jembatan yang menghubungkan Tenggarong Ke ibu Kota Nusantara guna menumbuhkan pusat-pusat ekonomi yang selama
Ini terisolir.

b. Membangun kota satelit atau kota baru untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah dengan
bantuan Otorita IKN dalam menggandeng investor: C. Membangun pusat-pusat kawasan pariwisata yang berskala nasional atau internasional seperti Taman
Mini Indonesia Indah: Taman Impian Jaya Ancol, Taman Wisata Safari dan lain sebagainya yang kesemuanya itu untuk memperoleh pajak dan retribusi daerah sebagai pengganti penerimaan yang hilang,

4. Untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah
Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dapat menjadi fasilitator bagi terbukanya komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai daerah mitra

5. Untuk meningkatkan PDRD salah satunya dapat
dilakukan dengan dukungan smart administrasi melalui digitalisasi pembayaran PDRD dan penyusunan peraturan daerah yang berpihak kepada dunia usaha.

Continue Reading

Metro

” Saat Kondisi Stock Darah Menipis ! ! ! Pengurus PMI Kota Jaksel pun siap menjadi Pendonor Apheresis “

Published

on

By

Donor Darah Apheresis Memiliki kriteria Khusus untuk Menjadi Pendonornya . Darah yang Diambil hanya komponen Trombositnya Saja & Proses Pengambilan Darahnya sampai dengan kurang Lebih 2 Jam , semua ini membutuhkan Fisik yang Prima dan kesehatan yang baik melalui pemeriksaan yang sangat ketat .

 

Di penghujung Bulan Suci Ramadhan satu Hari jelang Hari Raya idul Fitri 1445 H kebutuhan dan Permintaan Donor Apheresis untuk Kebutuhan Komponen Trombosit di Rumah sakit wilayah kota  Jakarta selatan sangat tinggi .

 

Dengan Situasi Tersebut Tergerak Hati Salah seorang Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Selatan Imam Koesmanto S,sos. Untuk Membantu Mendonorkan Darah nya Melalui Donor Darah Apheresis Selasa (09/04/24 ) .

Ketika Dihubungi Awak Media Imam Koesmanto Bersyukur Masih Bisa menjadi Pendonor Yang kebetulan saat ini sangat dibutuhkan semoga apa yang telah saya Donorkan Dapat membantu proses penyembuhan serta Menyelamatkan Nyawa orang Lain Tegas Mantan Kepala Markas PMI kota Jakarta selatan di akhir Wawancaranya ( and – 04 )

Continue Reading

Metro

Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie, SH., MH. Hadiri Acara Keris Buka Puasa Bersama dan Santunan Yatim Piatu

Published

on

By

Jakarta, Sabtu, 6 April 2024 – Sukses digelar Acara Buka Puasa, Santunan Yatim Piatu Bersama Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie, SH., MH., Di PG Center’s beralamat di Jl. Cempaka Putih Timur VII No. 8, Jakarta Pusat oleh dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed, Ketua umum Keris.

 

Acara Buka Puasa, Santunan Yatim Piatu hari ini yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed, Ketua Umum Keris.

 

Ditemui awak media, Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie, SH., MH., mengatakan, “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu namo buddhaya salam kebajikan yang terhormat kita panjatkan bersama-sama puji syukur kepada bapak dokter Ali Maksum selaku ketua umum komite ekonomi rakyat Indonesia yang baru saja tadi memberikan amanah dan melantik saya sebagai ketua dewan Pembina begitu tulus biasa saya sampaikan dan saya sampaikan terima kasih  atas kebersamaan yang kita banggakan Bapak dokter Ali Maksum selaku ketua umum komite ekonomi rakyat Indonesia uang tadi telah memberikan amanah dan melantik saya sebagai ketua dewan Pembina Kris dan saya menyampaikan Terima kasih atas Amanah ini,” kata Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie, SH., MH.

 

Lebih lanjut, Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie, SH., MH., mengatakan, “Yang turut dihadiri oleh seluruh pengurus DPP Kris Maaf saya tidak Sebutkan satu persatu. bapak-bapak dan ibu-ibu yang mewakili 125 organisasi dan menjadi pendukung utama pendukung utama ekonomi rakyat Indonesia ini dan juga hadir Pimpinan dan pengurus keris bahkan berbagai unsur yang sudah hadir untuk penggerak ekonomi rakyat yang hadir bersama-sama kita semua dan juga tari dari Panti Asuhan ada beberapa yang hadir,” sambung Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie, SH., MH.

 

Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie, SH., MH., mengungkapkan bahwa,

“Kita baru saja kita saksikan sambutan dari ketua umum keris dokter Ali Maksum hadirin yang kami muliakan, khususnya mengajak kita untuk bersyukur pertemuan sore hari ini dalam rangka mengajak kita untuk mensyukuri pertemuan sore hari ini yang juga dihadiri sebagai pendukung utama ekonomi rakyat Indonesia Hal ini juga ada pengurus dan pimpinan online koperasi warteg Indonesia dan berbagai unsur yang sudah hadir sebagai penggerak ekonomi bagi ekonomi rakyat telah hadir bersama kita semua hingga dari Afgan ada yang hadir bersama-sama kita syukuri pertemuan sore ini dalam rangka buka puasa bersama dan santunan yatim bersama Ketum Keris yaitu  dengan Bapak Dokter Ali Mahsun dan seluruh pengurusnya saya menyampaikan terima kasih atas perhatiannya Begitu juga dengan saya bisa bergabung dengan komite Indonesia yang sudah didirikan 2 tahun sebelumnya memang sudah jujur dari pertemuan kita ini diharapkan kita terus bersinergi dan kolaborasi membangkitkan dan mewujudkan ekonomi rakyat dengan KM bagi Indonesia maju 2045,” Ungkap Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie, SH., MH.

 

Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie, SH., MH., menambahkan bahwa,

“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama bukannya pengurus komite ekonomi rakyat Indonesia juga dari seluruh organisasi yang ada di disampaikan ada 125 organisasi pemimpin ekonomi rakyat yang bergerak di semua bidang di semua Lini ekonomi rakyat baik di bidang UMKM maka mereka itu bertekad nanti Apakah UMKM itu kaitan dengan agrobisnis ataukah UMKM itu berkaitan berkaitan dengan bidang Koperasi di tanah air maupun di luar negeri yang berkaitan dengan ekonomi rakyat terutama pekerjaan migrasi Indonesia itu yang membutuhkan  kesejahteraan dimana bekerja di luar negeri telah memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi perekonomian Republik Indonesia (devisa),” tutur Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie, SH., MH.

 

Perihal target perekonomian, Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie, SH., MH., juga angkat bicara,

“Kalau kita mengacu pada Kemajuan perekonomian Indonesia tahun 2023 kita melihat Kemajuan perekonomian Indonesia di tahun 2023 ada di angka 5,03% dan pada tahun ini target diangka 5,2% tahun 2024 ini  sudah dicanangkan pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi di angka 5,2%,” jelas Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie, SH., MH.

 

Terkait harapan kedepannya, Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie, SH., MH., mengatakan, “Tentu hal ini menunjukkan bahwa penetapan-penetapan target yang ingin dicapai pemerintah juga dibutuhkan penempatan kita bersama-sama baik juga dengan lembaga legislatif tentang anggaran belanja pendapatan negara daerah untuk mendukung pembangunan perekonomian Indonesia dari usaha mikro usaha kecil usaha menengah hingga atas apa yang menjadi visi dan misi komite ekonomi rakyat Indonesia dibawah pimpinan Bapak ketua karya kita baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia dan ini akan menjadi bagian dari perjuangan kita bersama untuk mencari peluang yang baik yang dengan pernyataan bersama sesuai berjalan bersama juga sama-sama bekerja jadi kita tidak ketinggalan di dalam mengarungi upaya pertama ini dengan tujuan memajukan perekonomian Indonesia terutama termasuk perekonomian rakyat Indonesia sehingga untuk tercapainya Indonesia emas 2045 upaya Kita Bersama Untuk mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara lain seperti negara-negara Asia, Jepang, Korea dan juga kita juga masuk masih masuk dalam kelompok ekonomi negara maju Kita patut bangga perjuangan kita di bidang ekonomi perdagangan ini,” harapnya.

 

Puncaknya, Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie, SH., MH., berpesan,

“Mari kita wujudkan dengan cara kreatif, Oke kita mulai dan juga semua UMKM yang ada ini memajukan semua ekonomi kreatif ini utamakan kreativitas dan inovasi, jadi jangan dengan cara konvensional, jangan dengan cara-cara lama  dan juga kita dukung dan mereka anak anak muda yang kreatif dan inovasi,  mereka para orang tua dan Bapak bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa  dengan ekonomi kreatif dan inovatif, kita harus  bisa memberikan semangat dalam rangka mengayomi demi mencapai Indonesia emas demikian pesan saya wabilahi Taufik wal Hidayat wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,” pungkas Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie, SH., MH.

Continue Reading

Metro

Jenderal Polisi Ronny Sompie Dinobatkan Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum KERIS: “Sambung Roso dan Kapabel”

Published

on

By

JAKARTA,-  Jakarta,- Sosok Jenderal Polisi Ronny Sompie dinobatkan jadi Ketua Dewan Pembina Nasional Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) 2022-2027. Mantan Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI dan Kadiv Hunas Mabes Polri ini diyakini mampu percepat dan mengefektifkan sinergi dan kolaborasi antara ekonomi rakyat dengan pemerintah baik pusat mau pun daerah, TNI POLRI, swasta, perguruan tinggi dan para pihak lain baik domestik maupun global. Mampu perbesar sumber daya dan perluas peluang ekonomi rakyat sehingga mampu hantarkan Indonesia sukses jemput puncak bonus demografi 2030 dan transformasi jadi negara maju 2045. Penobatan ini digelar pada Buka Puasa dan Santunan Yatim Piatu KERIS di Pondok Gede Centers, Jl.Cempaka Putih Timur VII, No.8, Jakarta, Sabtu (6/4/2024).

 

Dengan mengucap bismillaahirrahmaanirrahiim, selaku Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Sabtu 6 April 2024 di PG Center’s Jakarta kami amanahkan secara khusus kepada Yth. Irjen Pol Purn DR Ronny Franky Sompie SH MH sebagai Ketua Dewan Pembina Nasional DPP KERIS 2022-2027.

 

Pilihan ini jatuh ke Jenderal Ronny Sompie dilandasi adanya ‘Sambung Roso’. Menurut wejangan kedua orang tua kami, bukan harta benda atau kedudukan sebagai modal terbaik kehidupan melainkan ilmu yang bermanfaat atau kata orang Jawa: “sambung roso”. Walaupun konglomerat atau punya kedudukan setinggi apa pun takkan bermanfaat untuk ekonomi rakyat UMKM tanpa adanya sambung roso. Beliau sosok totalitas, berani melangkah tak takut resiko, serta kapabel punya bekal sangat memadai, imbuh dr.Ali Mahsun ATMO, M Biomed di Jakarta.

 

Lebih lanjut Ali Mahsun ATMO menuturkan, Jenderal Ronny Sompie teryakini mampu lipatgandakan sumber daya KERIS untuk jadikan ekonomi rakyat UMKM sebagai driver pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7-8% per tahun. Juga lipatkan 3 kali PDB Indonesia sehingga 100 juta  ekonomi rakyat UMKM yang handal dapat digapai tahun 2029 sehingga Indonesia sukses jemput puncak bonus demografi 2030 dan transformasi jadi negara maju 2045.

 

Ekonomi rakyat UMKM, lanjut Ali Mahsun ATMO, adalah sangat strategis, mendasar, penting bahkan jadi pilar utama perekonomian nasional. Pemerintahan RI 2024-2029 dbawah Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka harus totalitas hadirkan negara berpihak ke ekonomi rakyat UMKM sebagaimana legacy Presiden Jokowi lindungi dan selamatkan 65,4 juta ekonomi rakyat UMKM pada pandemi covid-19 tetap eksis. Sehingga saat ini jadi pilar utama ekonomi nasional, konstribusikan 61% PDB dan sediakan 97% lapangan kerja. Kenapa? Karena ketika ekonomi kawulo alit ini tidak terurus dengan baik, maka puncak bonus demografi 2030 menjadi malapetaka bagi Indonesia. Pengangguran, kemiskinan dan kelaparan bludak dimana-mana ujung dan akhirnya bisa timbulkan gejolak sosial yang sulit dikendalikan.”

 

“Untuk itu, pada Puncak Dirgahayu Ke-2 KERIS 20-21 juni 2024 digelar penobatan, Penganugerahan Mahkota Mahadiraja Ekonomi Rakyat Indobesia ke Presiden RI Ke 1-8 yaitu Bung Karno, Soeharto, Bj Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi dan Prabowo Subianto. Juga dianugerahkan Mahkota Diraja Polisi Sahabat Ekonomi Rakyat Indonesia dan Mahkota Diraja TNI Bapak Ekonomi Rakyat Indonesia.

 

Sementara, Ketua Dewan Pembina KERIS, Irjen Pol.Pur.Dr. Ronny F Sompi mengutarakan, rasa terharunya diberi mandat oleh KERIS yang merupakan kumpulan organisasi usaha dan ekonomi rakyat. Ia berpesan, agar seluruh elemen organisasi harus perkuat bergandengan tangan, perkokoh sinergi dan kolaboraai, makin solid dan kuat bersama-sama, kerjasama dan sama-sama kerja memperkuat eksistensi dan kemajuan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomia negara RI.

 

“Tanpa ada rasa kebersamaan dan kekompakan jaringan ekonomi rakyat, akan sulit mewujudkan cita-cita bersama menuju masyarakat sejahtera adil dan makmur.”

 

Kedepan, lanjut Ronny, KERIS bersama 125 organisasi kerakyatan didalamnya akan menyusun peta jalan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan guna wujudkan rakyat hidup sejahtera berkeadilan. “Tingkatkan sinergi dan kolabotasi untuk wujudkan Indonesia Maju tahun 2045.”

 

Kegiatan penganugerahan Ronny F Sompi, sebagai Ketua Dewan Pembina KErIS dilakukan secara simbolis dengan pemgenaan baju resmi KERIS, disertai penyerahan piagam amanat KERIS serta penyematan songkok oleh Ketua Umum KERIS, dr Ali Mahsun Atmo, MBiomed. Kegiatan ini, diakhiri dengan buka puasa bersama serta pemberian santunan anak-anak Yatim Piatu

Continue Reading

Trending