Connect with us

TNI / Polri

Jadwal dan Ketentuan Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta 2023

Published

on

Jakarta – Dalam rangka memperingati HUT ke-496 Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta merilis kebijakan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Dilansir situs resmi Bapenda Jakarta, ini ketentuannya.

Pemprov DKI Jakarta menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung hingga akhir bulan Desember 2023.

Informasi soal jadwal hingga ketentuan pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan Jakarta 2023 telah diinformasikan oleh Bapenda DKI Jakarta. Simak selengkapnya di bawah ini.

Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta 2023
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor Jakarta 2023 masih berlangsung. Kegiatan ini berjalan selama bulan Juni hingga Desember 2023.

“Program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan BBNKB berlaku dari tanggal 22 Juni 2023 hingga 29 Desember 2023,” kata Bapenda DKI Jakarta dikutip dari akun Instagram resminya @humaspajakjakarta.

Pemerintah melalui kebijakan ini untuk menunjukkan komitmennya dalam memberikan kemudahan dan insentif kepada masyarakat, khususnya mereka yang terdampak di tahun-tahun pandemi COVID-19. Kebijakan keringanan pajak ini akan mendorong pendekatan yang lebih proaktif dalam pembayaran pajak bagi pemilik kendaraan.

Dengan menerapkan langkah-langkah positif seperti ini, diharapkan warga akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Diharapkan, kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu membentuk kesadaran yang lebih baik dalam membayar pajak di masa depan.

Ketentuan Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta 2023
Dalam rangka memperingati HUT ke-496 Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta merilis kebijakan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Dilansir situs resmi Bapenda Jakarta, ini ketentuannya.

Memberikan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Penghapusan sanksi administrasi diberikan terhadap bunga atau denda tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem pajak daerah Penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak mulai tanggal 22 Juni 2023.

Dilansir situs Korlantas Polri, pemutihan pajak adalah kebijakan penghapusan denda pajak yang terlambat dalam membayar pajak. Pemutihan tersebut dilakukan untuk mendorong para wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak karena adanya penghapusan sanksi.

Dengan penghapusan denda atau sanksi administratif setelah jatuh tempo, maka wajib pajak tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar.

Program pemutihan pajak kendaraan ini berlaku untuk penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas kendaraan bekas atau mutasi kendaraan (BBNKB II), dan bebas pokok PKB tunggakan tahun kelima

Continue Reading

TNI / Polri

Polri Tancap Gas Reformasi Pendidikan: Kurikulum Berbasis HAM, AI, dan Big Data Siap Berlaku 2027

Published

on

By

Semarang – Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan komitmen Polri untuk mempercepat transformasi pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri tiga agenda strategis di Akademi Kepolisian (Akpol), yakni Analisis dan Evaluasi (Anev) Pendidikan dan Pelatihan Semester I Tahun 2026, peresmian Kelas Tematik Akpol, serta peresmian Laboratorium Sosial Sains Kepolisian.

Menurut Wakapolri, Anev Semester I menjadi momentum penting untuk menyusun desain baru sistem pendidikan Polri yang akan diterapkan mulai tahun 2027.

Seluruh kurikulum pendidikan Polri sedang didesain ulang agar sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 dan rekomendasi reformasi kepolisian. Pendidikan Polri ke depan harus semakin berbasis hak asasi manusia, memperkuat kompetensi, profesionalisme, serta menjawab tantangan perkembangan zaman,” ujar Wakapolri.

Reformasi tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan pembentukan hingga pendidikan pengembangan pertama, menengah, dan tinggi. Kurikulum baru juga akan diterapkan pada berbagai pendidikan pembentukan, termasuk Bintara Polri, Bintara SPKT, Brimob, Polair, maupun Intelijen.

Selain itu, Wakapolri meresmikan Kelas Tematik Akpol sebagai inovasi pembelajaran yang menghadirkan representasi fungsi-fungsi utama kepolisian. Ke depan, konsep tersebut akan diperluas sehingga seluruh Polda memiliki kelas tematik yang menampilkan karakteristik wilayah, kearifan lokal, serta pemanfaatan big data sebagai media pembelajaran bagi para taruna.

“Kami menyiapkan taruna sebagai first line supervisor sekaligus calon pemimpin Polri masa depan. Karena mayoritas merupakan generasi Z dan generasi Alpha, proses pembelajaran harus dekat dengan digitalisasi, pengambilan keputusan berbasis data, analisis berbasis artificial intelligence (AI), serta kemampuan berpikir komprehensif dan holistik,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakapolri juga meresmikan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian yang menjadi salah satu laboratorium kepolisian modern di kawasan Asia. Laboratorium tersebut dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital, big data, serta kecerdasan buatan untuk mendukung pembelajaran berbasis riset dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum.

Menurut Wakapolri, keberadaan laboratorium tersebut akan menjadi pusat pengembangan analisis sosial kepolisian sekaligus memperkuat budaya pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policing).

Transformasi pendidikan juga akan diperluas ke jenjang pendidikan kepemimpinan. Di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim), Polri tengah menyiapkan pembangunan Laboratorium Kepemimpinan Digital sebagai sarana pembelajaran bagi para middle manager dan top manager agar mampu mengambil keputusan secara lebih cepat, tepat, efektif, efisien, dan berbasis data.

“Ini merupakan komitmen Polri untuk terus membangun SDM yang unggul melalui reformasi pendidikan, reformasi kultur organisasi, dan penguatan kompetensi personel. Semua ini dilakukan untuk menjawab harapan masyarakat sekaligus menghadapi dinamika tantangan global, regional, maupun nasional,” tutup Wakapolri.

Continue Reading

TNI / Polri

Polda Metro Jaya Terima Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti, Kapolda: Ini Amanah Negara

Published

on

By

Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri memimpin Upacara Tradisi Penyerahan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti Polda Metro Jaya di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (6/7/2026).

Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 TK Tahun 2026 tentang pemberian Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti kepada kesatuan di lingkungan Kepolisian yang dinilai berjasa dalam pelaksanaan tugas kepolisian serta bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Dalam amanatnya, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan, Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti yang dianugerahkan kepada Polda Metro Jaya bukan sekadar simbol penghargaan. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bentuk kepercayaan negara atas pengabdian seluruh jajaran dalam menjaga Jakarta dan melayani masyarakat.

Kapolda menjelaskan, penghargaan tersebut merefleksikan kerja keras, dedikasi, dan loyalitas keluarga besar Polda Metro Jaya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu sejalan dengan moto Polda Metro Jaya, yakni “Sukses Dalam Menunaikan Tugas Pengabdian.”

“Penghargaan ini adalah buah dari pengabdian kolektif seluruh jajaran, bukan hasil kerja perorangan ataupun satu fungsi saja. Ini kerja keras dari kalian semuanya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujar Komjen Pol Asep.

Kapolda menegaskan, Nugraha Sakanti harus dimaknai sebagai amanah besar bagi seluruh insan Polda Metro Jaya. Amanah tersebut, kata dia, harus diwujudkan melalui kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman, pelayanan yang tulus, penegakan hukum yang adil, serta sikap profesional dan humanis dalam menjaga kehormatan ibu kota.

Menurut Kapolda, penghargaan ini bukan akhir dari pengabdian, melainkan pendorong moral agar seluruh personel terus bekerja lebih baik. Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, mulai dari tingkat Polda, Polres, Polsek, hingga Bhabinkamtibmas sebagai lini terdepan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolda juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kodam Jaya, TNI, pemerintah daerah wilayah penyangga, Forkopimda, instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini bersinergi menjaga stabilitas kamtibmas di Jakarta dan sekitarnya.

Komjen Pol Asep menekankan, menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta tidak dapat dilakukan Polri seorang diri. Karena itu, sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menghadapi dinamika ibu kota yang kompleks.

Dalam kesempatan itu, Kapolda turut menyampaikan enam direktif Presiden yang menjadi pedoman moral bagi seluruh anggota Polri, yakni menjaga kepercayaan rakyat, menjadi polisi yang dekat dengan rakyat, menegakkan hukum secara adil, meningkatkan profesionalisme, memperkuat sinergi dengan seluruh elemen bangsa, serta tidak pernah berhenti memperbaiki diri.

“Jadilah polisi yang bermanfaat untuk masyarakat, dan jangan pernah sekali-kali menyakiti hati masyarakat,” pesan Kapolda.

Komjen Pol Asep juga mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga integritas, disiplin, serta menghindari pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan arogan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Ia turut menekankan pentingnya respons cepat terhadap laporan masyarakat, deteksi dini, pencegahan, komunikasi yang baik, serta penyelesaian masalah secara kolaboratif.

“Terhadap setiap bentuk gangguan kamtibmas dan pelanggaran hukum, kita harus tetap bertindak tegas, profesional, dan terukur,” ujarnya.

Di akhir amanatnya, Kapolda mengajak seluruh personel menjadikan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti sebagai kompas pengabdian serta energi baru untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara, selaras dengan semangat moto Polda Metro Jaya, Jaya Dharma Sevaka, yang bermakna sukses dalam setiap tugas pengabdian.

Continue Reading

TNI / Polri

Hadiri Penutupan Diklatsarnas Brigade Persis, Kapolri Serukan Jaga Persatuan-Kesatuan

Published

on

By

Bogor – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara penutupan pendidikan patihan dasar nasional (Diklatsarnas) Komando Pusat Brigade Persis di Satlat Brimob Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Senin (6/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyerukan kepada seluruh peserta untuk pentingnya menjaga nilai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Menurut Sigit, hal tersebut merupakan kunci utama untuk menyukseskan seluruh program Pemerintah dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Tentunya dalam setiap kesempatan, saya selalu menitipkan untuk menjaga nilai persatuan dan kesatuan. Karena itu, saya juga mengharapkan Brigade Persis dapat bersama-sama dengan Polri dalam menjaga kerukunan dan persatuan, serta mendukung terwujudnya seluruh program Pemerintah dan situasi kamtibmas yang kondusif,” kata Sigit kepada wartawan.

Selain itu, Sigit menegaskan, kegiatan ini juga sekaligus memperkuat silaturahmi dan sinergisitas antara Polri dan Brigade Persis serta seluruh lapisan elemen masyarakat.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan pesan kelima Presiden Prabowo Subianto saat Hari Bhayangkara ke-80 kepada institusi Polri untuk memperkuat sinergi bersama dengan seluruh unsur lapisan masyarakat.

“Ini merupakan komitmen Polri untuk terus memperkuat sinergisitas dengan seluruh lapisan elemen masyarakat, sebagaimana pesan Bapak Presiden,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga meminta kepada Brigade Persis untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna menghadapi segala bentuk tantangan zaman. Apalagi, Indonesia akan menghadapi bonus demografi.

Sigit juga menegaskan, menjaga persatuan dan kesatuan serta meningkatkan sinergisitas bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.

“Di tengah tantangan perkembangan teknologi informasi, Brigade Persis diharapkan dapat menjadi pelopor dalam meningkatkan literasi digital masyarakat,” ujar Sigit.

Pada kegiatan ini, Sigit juga menyaksikan pengucapan janji dan sumpah Brigade Persis oleh seluruh peserta Diklatsarnas Komando Pusat Brigade Persis Tahun 2026.

Selain memberikan sambutan, Kapolri juga mengetuk palu di podium sebanyak tiga kali sebagai tanda penutupan acara.

Continue Reading

Trending