Connect with us

nasional

Pasca Tahun Baru, Pasokan dan Penyaluran Energi di Lombok Terpantau Lancar

Published

7 months ago

on

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hadir memastikan pasokan dan penyaluran energi pasca Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Kepala BPH Migas Erika Retnowati selaku Ketua Posko Nasional sektor ESDM didampingi Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman melakukan pemantauan lapangan di Pelabuhan Penyeberangan Lembar, PLN UPT Mataram, dan Depot LPG Lombok, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis dan Jumat (4-5/1/2024).

“Selaku Ketua Posko Nataru 2023/2024, kami ingin memastikan ketersediaan pasokan BBM, LPG, dan listrik di Lombok, terutama mengantisipasi puncak arus balik kedua yang diperkirakan sekitar tanggal 7 dan 8 Januari 2024,” papar Erika disela-sela kunjungan ke Pelabuhan Penyeberangan Lembar yang dikelola ASDP Indonesia Ferry, Kamis (4/1/2024).

Berdasarkan hasil pemantauan di Pelabuhan Penyeberangan Lembar, ketersediaan dan pendistribusian BBM lancar dan aman. “Kami menyaksikan sendiri bagaimana proses pengisian BBM di salah satu kapal berjalan dengan baik, tanpa ada kendala,” ujarnya.

Selain memantau Pelabuhan Lembar, BPH Migas juga mengunjungi PLN UPT Lombok dan mengharapkan agar kondisi kelistrikan di Lombok dalam kondisi normal. Saat ini kelistrikan di Lombok dalam kondisi siaga dan sempat mengalami defisit meski hanya sebentar.

“Kita berdiskusi kesiapan kelistrikan di Lombok karena beberapa hari ini ada terjadi defisit, sehingga sempat ada pemadaman tapi itu hanya sebentar. Sekarang kondisinya sudah membaik dan kembali siaga. Kita ingin saat masa libur Ramadhan dan Idul Fitri kondisinya sudah kembali normal,” papar Erika.

Dalam kesempatan ini, Erika juga memberikan semangat pada pegawai yang tetap bertugas selama periode Nataru ini. “Tetap semangat teman-teman yang bertugas di Lombok. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai harapan,” tutupnya.

Harapan yang sama juga disampaikan Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman saat mengunjungi Pelabuhan Penyeberangan Lembar.

Pelabuhan Penyeberangan Lembar diharapkan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk tidak boleh ada kekurangan pasokan BBM.

“Semuanya diharapkan berjalan lancar. Di lapangan, kami melihat kapal mengisi BBM dengan baik, sesuai SOP,” kata Saleh.

Sementara itu mengenai pasokan kelistrikan di Lombok, lanjut Saleh, masih perlu diperkuat. Apalagi menjelang masa Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI), kondisi pasokan harus dalam keadaan aman.

“Kami telah mendapatkan penjelasan komprehensif dari PLN dan mendukung upaya-upaya mengatasi defisit di Lombok. Diharapkan sebelum RAFI semuanya bisa diatasi dan kondisi aman,” pungkasnya.

Senada, Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Mohamad Priharto Dwinugroho meminta agar PLN melakukan pemetaan pembangkit-pembangkit listrik di Lombok agar tidak terjadi defisit. Apalagi mengingat Lombok menjadi salah tujuan wisata utama, terlebih adanya Sirkuit Mandalika.

“Harus dilakukan mapping agar tidak terjadi defisit. Kalau ada kendala, silakan dilaporkan ke Kementerian ESDM. Kebutuhan listrik meningkat terutama di bulan November dan Desember. Apalagi sebentar lagi libur RAFI, juga kalau ada event di Sirkuit Mandalika, kebutuhan pasti meningkat,” ujarnya.

Sementara, Manager Usaha ASDP Pelabuhan Lembar Muhariani Eka Rosi menyampaikan, selama masa Nataru 2023/2024, jumlah penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Lembar mengalami kenaikan 25% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan volume kendaraan kecil mencapai 14%. “Alhamdulillah, jumlah penumpang meningkat dibandingkan tahun lalu dan tidak terjadi kekurangan pasokan BBM,” katanya.

*Pemantauan Kesiapan LPG*

Pada Jumat (5/1/2024), Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman memantau kesiapan ketersediaan dan pendistribusian LPG di wilayah Lombok dan sekitarnya.

Dalam periode Nataru tahun ini, konsumsi LPG PSO di Lombok terpantau mengalami penurunan. Sebaliknya, penjualan LPG Non PSO mengalami peningkatan, mengingat padatnya wisatawan yang berkunjung ke Lombok pada hari libur Nataru berdampak pada peningkatan okupansi hotel serta wisata kuliner.

“Kami juga memastikan bahwa LPG tersedia dengan baik saat masa libur Nataru untuk mendukung kegiatan masyarakat di Lombok,” ujar Erika.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mendorong percepatan pembangunan Depot LPG di wilayah Bima. Saat ini, di Depot LPG Lombok menyalurkan LPG hingga daerah Sumbawa dan Bima dengan jarak tempuh penyaluran ke Bima mencapai 18 jam.

Pembangunan Depot LPG di Bima oleh PT Pertamina Patra Niaga sekarang ini memasuki tahap commissioning.

“Tentunya agar suplai LPG ke daerah paling jauh dapat terus berjalan dan tidak mengalami keterlambatan, kita terus kejar percepatan pembangunan depot LPG, khususnya yang ada di wilayah Bima,” ungkap Saleh.

Dalam kegiatan ini, turut mendampingi Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Retail Nusa Tenggara Barat Agung Kaharesa Wijaya dan Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Lombok Adamilyara Aqil.

Related Topics:
Continue Reading

nasional

Sambut Hari Pengayoman ke-79, Rutan Cipinang Gelar Pemeriksaan Kesehatan Bagi Seluruh Petugas

Published

11 hours ago

on

July 26, 2024

By

Jakarta – Dalam rangka menyambut Hari Pengayoman Ke-79 tahun 2024, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menggelar serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan para pegawainya.

 

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang meliputi pengukuran tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat, Jumat (26/7).

 

Pemeriksaan kesehatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai Rutan Cipinang, termasuk petugas keamanan, staf administrasi, dan tenaga medis yang terlibat dalam penyelenggaraan acara.

 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kondisi kesehatan para pegawai dan memberikan pemantauan secara rutin terhadap parameter kesehatan penting seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat.

 

Hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan saran kesehatan dan tindak lanjut yang dibutuhkan kepada masing-masing pegawai.

 

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali menyampaikan pentingnya perhatian terhadap kesehatan pegawai sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kerja dan kualitas pelayanan di dalam rutan.

 

“Pegawai yang sehat adalah modal utama dalam menjalankan tugas-tugas pengayoman dengan baik. Melalui pemeriksaan kesehatan ini, kami berharap dapat memberikan dukungan yang lebih baik terhadap kesejahteraan seluruh pegawai Rutan Cipinang,” ujarnya

 

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi penyuluhan tentang pola hidup sehat dan pencegahan penyakit bagi pegawai. Materi-materi tersebut disampaikan oleh tenaga medis yang ahli di bidangnya, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat di antara para pegawai.

 

Kepala Rutan Cipinang juga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan dalam rangka peringatan HUT RI dan Hari Pengayoman, tetapi juga akan menjadi program berkelanjutan. “Kesehatan adalah prioritas utama, dengan adanya pemeriksaan rutin seperti ini, kita berharap dapat mencegah timbulnya penyakit yang lebih serius dan memastikan Petugas di Rutan Cipinang selalu dalam keadaan sehat,” harapannya

Continue Reading

nasional

Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Dukung Peluncuran Layanan Golden Visa oleh Presiden Jokowi

Published

1 day ago

on

July 26, 2024

By

Jakarta, 25 Juli 2024 – Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya, hadir dalam acara peluncuran layanan Golden Visa yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Acara yang digelar di Ballroom Ritz Carlton Jakarta tersebut turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Direktur Jenderal Imigrasi serta jajaran Kementerian Hukum dan HAM.

 

Acara peluncuran ini merupakan momen bersejarah dalam upaya Pemerintah Indonesia untuk menarik talenta dan investasi asing. Presiden Joko Widodo, didampingi oleh, Menkopolhukam, Menteri Kemaritiman dan Investasi (Luhut Binsar Panjaitan) Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H Laoly), Menteri Sekretaris Kabinet (Pramono Anung), serta Direktur Jenderal Imigrasi (Silmy Karim) secara resmi meluncurkan layanan Golden Visa yang bertujuan untuk memudahkan masuknya para investor, profesional, dan talenta global ke Indonesia.

 

Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis produk Golden Visa kepada Shin Tae-yong, pelatih Timnas Sepakbola Indonesia. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo, dengan didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM serta Direktur Jenderal Imigrasi. Shin Tae-yong, sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia olahraga Indonesia, diharapkan dapat menjadi simbol keberhasilan program ini dalam menarik talenta internasional.

 

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa layanan Golden Visa ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Beliau berharap bahwa program ini dapat mendukung berbagai sektor, termasuk olahraga, dengan hadirnya tokoh-tokoh berkaliber internasional seperti Shin Tae-yong.

 

Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya juga mengungkapkan harapannya agar program Golden Visa ini dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan perkembangan Indonesia.

 

Dengan peluncuran layanan Golden Visa ini, Pemerintah Indonesia optimis dapat menarik lebih banyak investasi dan talenta global, yang akan berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing tinggi.

Continue Reading

nasional

BNN Apresiasi Kenaikan Hasil Pengukuran IKR Kemenkumham, Tertinggi di Antara Institusi Pemerintah Lainnya

Published

1 day ago

on

July 26, 2024

By

Jakarta, INFO_PAS – Hasil pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang diukur pada 25 Lapas Narkotika mengalami peningkatan signifikan, yakni dari 2,88 pada tahun 2022 menjadi 3,42 pada tahun 2023 atau kenaikan 0,54. Hasil ini mendapat apresiasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) karena paling tinggi jika dibandingkan dengan penyelenggara layanan rehabilitasi pada institusi pemerintah lainnya.

 

Hal ini diungkapkan Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Elly Yuzar, dalam Sosialisasi Pengukuran IKR Tahun 2024 yang diselenggarakan BNN, Kamis (25/7). “Ini menunjukkan bahwa sebagai penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan, satuan kerja (satker) kita mampu menyelenggarakan layanan tersebut dengan baik,” ungkapnya.

 

Elly menegaskan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan diselenggarakan dengan berpedoman pada Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan yang diterbitkan Ditjenpas tahun 2020. Standar tersebut disusun dengan mengacu pada SNI 8807:2019 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

 

“Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan saat ini sedang dalam proses revisi untuk disesuaikan dengan SNI terbaru, yaitu SNI 8807:2022. Ke depan, kita harapkan seluruh Rutan, Lapas, dan LPKA di Indonesia mampu menyelenggarakan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan,” harap Elly.

 

Ia menambahkan bahwa sejak tahun 2022, Ditjenpas telah bekerja sama dengan BNN untuk melakukan pengukuran IKR untuk mengukur kemampuan satker di lingkungan Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan. Tahun ini, IKR akan diukur pada 106 satker Pemasyarakatan di 31 wilayah yang telah ditetapkan menjadi Penyelenggara Rehabilitasi Pemasyarakatan.

 

“Kami harap komitmen Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Satker Pemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan survei IKR. Nilai IKR kita tidak hanya mewakili wajah Pemasyarakatan, namun lebih besar lagi, mewakili wajah Kemenkumham dalam keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi di Indonesia,” pinta Elly.

 

Sementara itu, Plt. Deputi Rehabilitasi BNN, Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD, FINASIM, menjelaskan pengukuran IKR adalah pengukuran kemampuan lembaga dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

 

Sosialisasi pengukuran IKR perlu dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada partisipan agar optimal dalam mengisi instrumen saat pengumpulan data di bulan Agustus. Adapun komponen yang diukur pada survei IKR, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, kualitas, dan kontinuitas dengan instrumen yang telah tervalidasi.

 

“Hasil pengukuran IKR akan menjadi salah satu dasar penetapan kebijakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan layanan rehabilitasi di Indonesia,” terang Farid.

Continue Reading

Trending