Jakarta – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Permasalahan Penanganan Agraria yang Berkeadilan di Tengah Maraknya Aksi Premanisme”, Kamis (12/6/2025). Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 09.00 WIB di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya dan diikuti jajaran pejabat utama serta sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan instansi.

FGD ini membahas meningkatnya kasus konflik agraria di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang kerap disusupi oleh aksi premanisme. Hadir dalam kegiatan ini Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dirbinmas, Dirsamapta, Dirreskrimsiber, Dansat Brimob, Kabidpropam, Kabidhumas, Auditor Itwasda, Wadir Intelkam, serta para Kapolres jajaran Polda Metro Jaya.

Sejumlah narasumber dari instansi pemerintah dan akademisi turut memberikan pandangan dan masukan dalam diskusi, seperti Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Bahtiar Bahruddin, Guru Besar Universitas Pancasila Prof. Dr. Agus Surono, Staf Ahli Partisipasi Masyarakat dan Pemda Kementerian ATR/BPN Irjen Pol Drs. Widodo, serta Karoops Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menegaskan bahwa maraknya konflik agraria di wilayah hukumnya kerap berujung pada tindakan premanisme. Hal inilah yang mendorong digelarnya FGD sebagai langkah strategis untuk merumuskan penanganan bersama.

“Permasalahan agraria seringkali menjadi pemicu konflik yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan aksi premanisme. Dalam FGD ini kami ingin menyusun langkah konkret dan berkelanjutan dalam menanggulangi permasalahan tersebut,” kata Wira kepada wartawan.

Ia juga menyebut, perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (melalui Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi), serta dari Provinsi Banten (Kota Tangerang dan Tangerang Selatan) turut hadir dan memberikan pandangan mereka terkait penanganan konflik lahan di wilayah masing-masing.

“Kami mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Jabodetabek, jika menemukan konflik agraria yang mengarah pada praktik premanisme agar segera melaporkannya. Kami siap menindak bersama stakeholder terkait,” tegasnya.

Wira juga menekankan bahwa negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.

“Itu komitmen kami, negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme,” ujarnya tegas.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono menyampaikan bahwa konflik agraria kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari celah, bahkan melakukan pendudukan ilegal atas lahan. Ia menyebut sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan ini secara adil dan berkeadilan.

“Kita harus pastikan apakah pendudukan itu sah secara hukum atau tidak. Jika tidak, maka penegakan hukum wajib dilakukan agar masyarakat yang benar-benar memiliki hak atas tanah bisa terlindungi,” jelas Ilyas.

Ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan mafia tanah memutarbalikkan fakta. Menurutnya, kolaborasi antara aparat penegak hukum, kementerian, dan pemerintah daerah sangat penting, termasuk dukungan dokumen resmi dari ATR/BPN.

“Jangan sampai mafia tanah berteriak sebagai korban, sementara korban yang sebenarnya justru dikira pelaku. Ini yang harus kita luruskan bersama-sama,” tandasnya.

Ke depan, kegiatan seperti ini akan terus dilanjutkan dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas penanganannya. Tujuannya agar keadilan agraria sebagai proses sosial dapat benar-benar terwujud.

Jakarta – Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT., menghadiri pembukaan acara The 10th Indo Defence 2024 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6).

Pembukaan ini dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Kedatangan Prabowo disambut meriah dengan penampilan dari marching band prajurit TNI serta murid SD yang berdiri di tepi jalan.

Pameran yang mengangkat tema “Defence Partnership For Global Peace & Stability” ini diikuti oleh berbagai delegasi internasional dan perusahaan pertahanan global, yang menampilkan inovasi mulai dari sistem persenjataan canggih, kendaraan tempur nirawak, hingga sistem pertahanan siber. Salah satu sorotan penting adalah demonstrasi sistem “hand gesture for detonate bomb” oleh kadet Universitas Pertahanan RI, yang menunjukkan kesiapan generasi muda dalam mengembangkan solusi berbasis teknologi.

Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertahanan adalah satu jaminan terhadap kemerdekaan dan kesejahteraan. Sejarah bangsa Indonesia sendiri telah mengajarkan bahwa ratusan tahun negara Indonesia diduduki oleh bangsa lain, dan rakyat, masyarakat, budaya, serta politik, dihancurkan dan kita menjadi milik bangsa lain dan kekayaan kita diambil.

“Saya tegaskan perang adalah yang terakhir. Kita perang hanya karena terpaksa, tapi kita punya ajaran nenek moyang kita bahwa lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Kita akan hormat (pada negara lain), kita akan kerjasama, tapi kita akan beri contoh pada semuanya,” kata Presiden Prabowo.

Presiden juga menyoroti urgensi memperkuat industri pertahanan nasional, memperingatkan bahwa kekayaan bangsa harus dilindungi oleh kekuatan yang sepadan. Beliau juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat berjalan tanpa sistem pertahanan yang andal. Oleh karena itu, Indo Defence harus menjadi momentum kebangkitan industri pertahanan dalam negeri yang berpadu dengan penguasaan teknologi tinggi.

Pada perhelatan ini, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bersama industri pertahanan lainnya yang tergabung dalam Holding Defend ID berpartisipasi di perhelatan The 10th Indo Defence 2024 Expo & Forum untuk memperkuat posisi sebagai pelaku utama industri dirgantara nasional.

Kegiatan ini akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pertahanan global dari berbagai belahan dunia. Tidak hanya itu, pameran Indo Defence 2024 Expo & Forum juga terbuka untuk publik, memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk mengenal lebih dekat perkembangan industri dan teknologi pertahanan.

Turut hadir dalam pembukaan acara, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kasad, Kasal serta para pejabat tinggi Kementerian Pertahanan dan perwakilan mitra strategis dari dalam dan luar negeri. (Penkostrad).

Autentikasi
Kapen Kostrad, Kolonel Inf Choiril Anwar, S.Sos., M.Han

Jakarta, – Mulai tahun ini, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berubah bentuk. BKPB yang sebelumnya berupa buku panjang dengan ukuran kertas lebar, kini berubah menjadi serupa paspor. BPKB elektronik juga memiliki beberapa fitur tambahan.

Kasubdit BPKB Ditregiddent Korlantas Polri Sumardji menjelaskan bahwa BPKB elektronik akan dilengkapi oleh chip berisi data kendaraan dan pemilik kendaraan.

“Kalau dulu BPKB dengan paper yang cukup lebar. Nanti kecil seperti paspor di situ ada chip yang berisi data-data kendaraan lengkap. Jika hilang cukup kita akses dengan mudah untuk bisa dicetak kembali,” jelasnya, seperti dikutip oleh detikoto, Rabu (12/2/2025).

BPKB elektronik dilengkapi oleh beberapa fitur, termasuk kemampuan menyimpan data identitas pemilik kendaraan dengan lengkap.

Fitur digital ini diklaim membuat proses mutasi kendaraan jadi lebih cepat, dari yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga bulanan menjadi hanya satu hari.

Data lain yang tersimpan di BPKB elektronik adalah data kendaraan dan histori kendaraan. Selain itu, BPKB elektronik juga dilengkapi oleh NFC yang bisa terkoneksi dengan HP.

Perubahan BPKB menjadi BPKB elektronik tidak mengubah biaya pembuatan BPKB. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 76/2020 biaya penerbitan BPKB baru atau ganti kepemilikan dikenakan biaya Rp 225 ribu untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga. Biaya BPKB untuk kendaraan bermotor roda empat adalah Rp 375 ribu.

BPKB elektronik ini baru akan berlaku pada Maret 2025 khusus untuk mobil baru. Sementara kendaraan roda dua belum diketahui kapan penerapan pastinya karena menyesuaikan anggara