Connect with us

TNI / Polri

Perkuat Kapasitas Indonesia Hadapi Bencana, TNI AD Kolaborasi Dengan BNPB

Published

on

JAKARTA, – Dalam rangka memperkuat kapasitas Indonesia menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks dan beragam, TNI AD berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang direalisasikan dalam wujud penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. dengan Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, S.Si., A.pt., M.Kes.

Lewat penandatanganan PKS yang disaksikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (19/2/2024), diharapkan upaya penanganan bencana di tanah air di masa yang akan datang akan menjadi lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan. Disamping meningkatkan sinergi dan koordinasi diantara kedua lembaga tersebut, keduanya sama-sama menegaskan komitmen untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam
semua tahapan penanganan bencana, mulai dari Fase mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat/response, hingga pemulihan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

“Banyak hal yang masih mungkin kita tingkatkan. Tadi sudah diulas masalah pencegahan, penanggulangan, dan juga rehabilitasi. Ada banyak inovasi yang akan kita coba ke depan, yang dalam waktu dekat mudah-mudahan dapat segera terealisasi,” ungkap Kasad.

Kasad juga menekankan bahwa dalam hal pencegahan bencana, kerja sama juga dapat dilakukan dengan melibatkan institusi lain di daerah, dengan mengacu pada masukan BNPB terkait wilayah/daerah prioritas yang rawan bencana.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa PKS ini merupakan tindak lanjut dari MoU dengan Mabes TNI, guna meningkatkan kerja sama yang telah berjalan.

Kerja sama mencakup berbagai bidang, diantaranya penyediaan personel, peralatan, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung operasi penanganan bencana.

“Kerja sama ini sudah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, bukan sebagai program baru. Sebagai contoh, saat ini di Demak yang sedang mengalami banjir, prajurit Angkatan Darat terlibat dalam evakuasi masyarakat, relokasi pengungsi, dan dapur umum. BNPB bergantung pada prajurit Angkatan Darat.

Sementara kami memberikan bantuan peralatan, anggaran, dan logistik,” ujarnya menjelaskan pembagian tugas diantara kedua lembaga itu. *(Dispenad)*

Continue Reading

TNI / Polri

Jawab Rekomendasi KPRP, Polri Perkuat Digitalisasi Pelayanan Publik Lewat Inovasi Korlantas

Published

on

By

Jakarta – Transformasi digital yang dikembangkan Korlantas Polri melalui ETLE Drone, ETLE Face Recognition, SIM Digital hingga integrasi layanan berbasis data real time, menjadi salah satu implementasi konkret jawaban Polri atas rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), khususnya pada aspek penguatan tata kelola, transparansi pelayanan publik, pengawasan, digitalisasi, serta pencegahan penyimpangan dalam layanan kepolisian.

Hal tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Tahun 2026 di Auditorium PTIK, Jakarta, Jumat (22/5).

Menurut Wakapolri, reformasi Polri harus diwujudkan dalam sistem pelayanan yang lebih transparan, cepat, akuntabel dan mudah diakses masyarakat, bukan hanya perubahan regulasi.

“Rekomendasi reformasi tidak boleh berhenti pada dokumen. Masyarakat harus merasakan perubahan nyata dalam pelayanan publik Polri,” tegas Wakapolri.

ETLE Drone: Pelanggaran Terdeteksi Otomatis, Konfirmasi Bisa Melalui WhatsApp

Salah satu inovasi yang dikembangkan yakni ETLE Drone Patroli Presisi, yang digunakan untuk memantau dan mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara real time, termasuk pelanggaran ganjil-genap dan pelanggaran kasat mata lainnya.

Kasi Binwas Subdit Dakgar Korlantas Polri AKBP M. Adiel Aristo, S.I.K., M.H. menjelaskan, mekanisme kerja ETLE Drone dilakukan secara terintegrasi:

1. Drone melakukan patroli udara dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis;
2. Data pelanggaran langsung masuk ke sistem Back Office ETLE Nasional;
3. Petugas validator melakukan verifikasi dan identifikasi kendaraan;
4. Konfirmasi dikirim kepada pemilik kendaraan melalui:
* Surat konfirmasi, atau
* Notifikasi WhatsApp yang langsung diterima nomor pelanggar;
5. Pemilik kendaraan dapat melakukan klarifikasi dan penyelesaian pembayaran secara daring melalui BRIVA;
6. Jika konfirmasi diabaikan, kendaraan berpotensi diblokir sementara oleh petugas Back Office sesuai mekanisme yang berlaku.

Sistem ini dirancang untuk mengurangi interaksi langsung, memperkuat transparansi penindakan dan menekan potensi penyimpangan.

ETLE Face Recognition Terintegrasi Dukcapil

Korlantas juga mengembangkan ETLE Face Recognition yang telah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil dan digunakan pada sistem ETLE di berbagai wilayah Indonesia.

Teknologi ini berfungsi ketika:

* Nomor kendaraan tidak terbaca;
* Kendaraan belum terdaftar atau terindikasi tidak sesuai data registrasi;
* Dibutuhkan identifikasi tambahan terhadap pelanggaran.

Integrasi ini bertujuan meningkatkan akurasi identifikasi dan memperkuat sistem penegakan hukum berbasis data.

SIM Digital: Barcode Berubah Setiap 10 Detik dan Tidak Bisa Di-screenshot

Inovasi lainnya ialah SIM Digital, yang memungkinkan masyarakat mengakses SIM melalui aplikasi Digital Korlantas tanpa harus selalu membawa kartu fisik.

AKBP Randy Asdar, S.Kom., S.I.K., M.Si. menjelaskan sejumlah fitur teknis SIM Digital:

* Memiliki kedudukan yang sama dengan SIM fisik sesuai Pasal 85 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009;
* Menggunakan barcode dinamis yang berubah setiap 10 detik untuk mencegah pemalsuan;
* Tidak dapat di-screenshot atau dipindahtangankan;
* Memiliki sertifikasi keamanan dari BSSN untuk perlindungan data;
* Petugas dapat memverifikasi keaslian SIM melalui aplikasi pemindai khusus;
* Data pemilik SIM akan muncul otomatis saat dilakukan verifikasi.

Selain itu, aplikasi Digital Korlantas memiliki fitur:

✓ Pengingat masa berlaku SIM sebelum habis;
✓ Perpanjangan SIM secara daring, tanpa perlu datang ke Satpas;
✓ Integrasi layanan administrasi lalu lintas dalam satu aplikasi.

“Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan hanya untuk memperpanjang SIM. Seluruh proses dapat dilakukan melalui aplikasi,” jelas AKBP Randy.

Digitalisasi Layanan Nasional Terus Diperluas

Selain ETLE dan SIM Digital, Korlantas juga telah memperkuat layanan berbasis digital melalui:

* SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang telah terintegrasi dengan 1.324 Samsat atau 93,7 persen nasional;
* SINAR (SIM Nasional Presisi) yang terhubung dengan 153 Satpas;
* 783.858 penerbitan E-BPKB;
* Penguatan 1 NTMC, 31 RTMC, dan 25 TMC untuk pengelolaan lalu lintas berbasis data real time;
* Pengembangan Body Worn Camera untuk meningkatkan akuntabilitas personel;
* Integrasi CCTV dan Artificial Intelligence (AI) dalam pengelolaan lalu lintas.

Menurut Wakapolri, inovasi tersebut menjadi bagian dari reformasi tata kelola Polri yang menempatkan pelayanan publik sebagai pusat perubahan institusi.

“Digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel dan mudah diakses masyarakat,” ujar Wakapolri.

Namun demikian, ia menegaskan keberhasilan transformasi tetap ditentukan kualitas SDM dan integritas personel.

“Sebaik apa pun sistem yang dibangun, faktor utama tetap manusia yang menjalankannya,” tutup Wakapolri.

Continue Reading

TNI / Polri

Lapor Kehilangan STNK di SPKT Polda Metro Jaya, Warga Sebut Pelayanan Memuaskan

Published

on

By

Jakarta — Pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya kembali mendapat ucapan terima kasih dari masyarakat, Rabu (20/5/2026). Apresiasi tersebut disampaikan oleh Hendar Munir Amroe usai membuat laporan kehilangan STNK di SPKT Polda Metro Jaya.

Hendar mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan petugas. Ia menilai proses pelaporan berjalan dengan baik serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

“Terimakasih kepada SPKT Polda Metro Jaya telah melayani laporan kehilangan STNK saya. Pelayanannya baik dan memuaskan,” ujarnya.

Sementara itu, Ka Siaga SPKT Polda Metro Jaya AKP Eko Sowandono mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan sikap humanis, cepat, dan profesional.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga setiap kebutuhan pelayanan kepolisian dapat berjalan dengan baik dan masyarakat merasa nyaman,” katanya.

Continue Reading

TNI / Polri

Pemohon Balik Nama Kendaraan Akui Pelayanan BPKB Ditlantas PMJ Sangat Membantu

Published

on

By

Jakarta — Pengalaman positif dirasakan Ari saat mengurus balik nama kendaraan di pelayanan BPKB Ditlantas Polda Metro Jaya pada Rabu (20/5/2026). Ia menilai proses pelayanan berjalan sesuai harapan, cepat, dan memudahkan pemohon.

“Alhamdulillah, pelayanannya sangat bagus dan sangat cepat sekali,” ujar Ari.

Pamin Seksi BPKB, Iptu Royke Yuliana Adesta, mengatakan pihaknya terus menjaga kualitas pelayanan agar masyarakat merasa nyaman saat mengurus administrasi kendaraan.

“Pelayanan yang cepat, ramah, dan transparan menjadi komitmen kami dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui pelayanan tersebut, BPKB berkomitmen terus menghadirkan layanan administrasi kendaraan yang profesional, tertib, dan responsif.

Continue Reading

Trending