Connect with us

TNI / Polri

Lanal Bandung Ikuti Sosialisasi dan Consulting Bidang Penguatan dan Pengawasan Reformasi Birokrasi TNI Angkatan Laut TA 2024

Published

on

TNI AL, Bandung,- Komandan Lanal Bandung Kolonel Laut (KH/W) Dr. Renny Setiowati, S.T., M.Sc., M.Tr. Hanla., beserta seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lanal bandung mengikuti Sosialisasi dan Consulting Bidang Penguatan dan Pengawasan Reformasi Birokrasi TNI Angkatan Laut TA. 2024 dalam rangka Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Angkatan Laut (Itjenal) kepada Personel Perwakilan Satuan Kerja (Satker) Lanal Bandung dengan narasumber Inspektur Utama Reformasi Birokrasi (Irut RB) Itjenal Kolonel Laut (S) Eko Setijono, S.E., M.Sc., bertempat di Aula Mako Lanal Bandung, Jalan Aria Jipang No.8 Kota Bandung, Selasa (28/05/2024).

 

Irut RB Itjenal dalam paparannya mengatakan “Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (Organisasi), Tata Laksana (Business Process) dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur agar menjadi lebih baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melaksanakan tugas dengan lebih cepat, tepat dan profesional. Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2023 difokuskan pada lima agenda utama, yaitu penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif dan berdaya saing, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, pelaksanaan revitalisasi industri, dan mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau”.

 

Selanjutnya, Irut RB Itjenal menjelaskan “Perintah Harian Panglima TNI merupakan penjabaran dari Visi Panglima TNI “PRIMA” yaitu Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif sebagai suatu hal yang sangat penting dalam menjawab tuntutan reformasi birokrasi. Sedangkan Perintah Harian Kasal poin ke-7 dalam mendukung reformasi birokrasi adalah mendukung program pembangunan nasional dan program prioritas Panglima TNI dimana salah satunya adalah percepatan agenda reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.

 

Penataan dan penguatan terhadap delapan area perubahan reformasi birokrasi meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik. Zona Integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima”.

 

(Pen Lanal Bandung)

Continue Reading

TNI / Polri

Kakorlantas Polri Siapkan Strategi Digital dan Rekayasa Lalin Terpadu untuk Mudik Lebaran 2026

Published

on

By

Jakarta – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., memaparkan berbagai strategi rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik Lebaran, khususnya di jalur Trans Jawa, Sumatera, dan wilayah Bandung.
Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa penerapan Contraflow dan One Way dilakukan berdasarkan parameter yang telah dihitung secara matang bersama pengelola jalan tol.

“Ketika bicara mengeksekusi Contraflow dan One Way, ada parameter-parameter yang tentunya kami koordinasi dengan Jasa Marga, sehingga hitungan itulah menjadi putusan akan kita lakukan Contraflow satu lajur (atau) akan kita lakukan Contraflow dua lajur, dan akan kita buka ujungnya di KM 70 sampai KM 188 untuk melancarkan arus yang menuju ke Trans Jawa,” ujar Kakorlantas Polri, Rabu (28/1/2026).

Evaluasi Operasi Ketupat tahun lalu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengamanan tahun ini. Kebijakan Pemerintah dalam mengatur kendaraan sumbu 3 dan Work From Anywhere.

“Mengevaluasi operasi ketupat tahun lalu, negara harus hadir, sehingga kebijakan pemerintah salah satunya adalah SKB bagaimana mengatur kendaraan sumbu 3 boleh atau tidak boleh ini sangat mempengaruhi flow daripada lalin dan Pemerintah dengan cepat membuat kebijakan tentang work from anywhere,” tambah Kakorlantas Polri.

Dalam mendukung pengelolaan lalu lintas, Korlantas Polri juga menyiapkan berbagai kebijakan dan sarana teknologi. Selain itu, dalam pelaksanaan Operasi Ketupat akan memberlakukan ganjil genap.

“Korlantas, kita sendiri akan memperlakukan ganjil genap, termasuk juga akan menghadirkan infrastruktur teknologi agar supaya baik di jalan tol, baik di arteri, termasuk di penyeberangan, terminal, bandara, kita bisa monitoring dalam satu genggaman. Itu sudah kita persiapkan,” ungkap Irjen Pol. Agus Suryonugroho.

Kakorlantas Polri memastikan seluruh skenario darurat telah disiapkan untuk menghadapi situasi tak terduga, baik dari pendirian Pos PAM, Pos Pelayanan dan Pos Terpadu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna jalan.

“Menyiapkan emergency split apabila ada bencana rangkaian-rangkaian skenario itu sudah kita persiapkan, baik dari sisi rekasa lalu lintas, termasuk pendirian pos PAM (pengamanan), pos pelayanan, pos terpadu, ini sudah kita siapkan semuanya baik yang ada di arteri, yang di jalan tol, termasuk di tempat penyebrangan, bandara, terminal, dan lain sebagainya kita sudah siap semuanya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Irjen Pol Agus Suryonugroho menuturkan bahwa prioritas pengamanan arus mudik dan balik telah ditetapkan berdasarkan wilayah tujuan dan asal pemudik. Meski terdapat potensi bangkitan arus yang tinggi, khususnya di pelabuhan penyeberangan, Polri memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi.

“Ketika kita bicara arus mudik, kita utamakan yang menuju ke Trans Jawa, menuju Sumatera, dan ke Bandung. Ketika kita bicara balik, kita akan memprioritaskan arus yang dari Trans Jawa menuju Jakarta, dari Sumatera menuju Jakarta. Kaitannya dengan resiko, jelas ada semua keputusan ada resiko,” ujarnya.

Penerapan contraflow dan rekayasa lalu lintas lainnya merupakan bagian dari solusi untuk mencegah kemacetan. Kakorlantas Polri menegaskan bahwa seluruh pengelolaan lalu lintas telah dipersiapkan berdasarkan evaluasi di berbagai wilayah rawan kepadatan.

“Sudah kita siapkan tata kelola manajemen lalu lintas, baik alih arus, baik contraflow, baik one way, ini bagian daripada solusi untuk menghindari kemacetan. Karena ini lebaran, saya yakin banyak kendaraan yang melintasi tol dan arteri.

Semuanya sudah kita kelola evaluasi daripada tahun-tahun yang lalu baik itu yang di Gadog Puncak, baik yang di Jawa Timur, dan di Bali sudah kita persiapan semuanya manajemennya,” pungkas Kakorlantas Polri.

Continue Reading

TNI / Polri

Pangkostrad Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al Fajr Yon Taipur Kostrad

Published

on

By

Bekasi — Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT., melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al Fajr di Markas Yon Taipur Kostrad, Cikarang, Kabupaten Bekasi, sebagai tanda dimulainya pembangunan sarana ibadah di satuan tersebut, Rabu (28/1/2026).

Pembangunan masjid ini bertujuan mendukung penguatan infrastruktur pangkalan sekaligus pembinaan mental dan spiritual prajurit beserta keluarga, serta diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi warga asrama dan masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Pangkostrad menjelaskan bahwa nama Masjid Al Fajr memiliki makna “terang pagi” sebagai simbol harapan, keimanan, dan ketakwaan, sekaligus pengingat agar prajurit senantiasa bersyukur, bersabar, dan berjalan di jalan kebaikan dalam setiap pelaksanaan tugas. (Penkostrad)

Autentikasi
Kapen Kostrad, Kolonel Inf Choiril Anwar, S.Sos., M.Han

Continue Reading

TNI / Polri

Jelang Ramadan, Polda Metro Jaya Gelar Operasi Pekat Jaya 2026 Libatkan 675 Personel Gabungan

Published

on

By

Jakarta,- Polda Metro Jaya menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Jaya 2026 di Lapangan Presisi Lantas Polda Metro Jaya, Rabu (28/1/2026).

Apel ini menandai dimulainya operasi yang dilaksanakan selama 15 hari, mulai 28 Januari s.d. 11 Februari 2026 di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Sebanyak 675 personel gabungan diterjunkan dalam Operasi Pekat Jaya 2026. Personel tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres jajaran, unsur TNI, serta didukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Operasi ini digelar untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif menjelang Bulan Suci Ramadan.

Operasi Pekat Jaya 2026 menyasar berbagai potensi gangguan kamtibmas, mulai dari aksi tawuran, geng motor, premanisme, peredaran minuman keras dan obat-obatan terlarang, penggunaan petasan, balapan liar, hingga kejahatan jalanan lainnya yang meresahkan masyarakat.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri mengatakan operasi ini merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi peningkatan gangguan keamanan menjelang Ramadan. “Kami melaksanakan operasi secara tegas dan profesional, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat merasa aman dan nyaman menjalankan aktivitas maupun ibadah,” ujarnya.

Ia menambahkan, operasi difokuskan di wilayah rawan seperti Jakarta Pusat, Jakarta Timur, serta sejumlah wilayah perbatasan Jakarta Selatan. Di titik-titik tersebut akan ditempatkan pos pantau dan patroli gabungan bermobil.

Selain itu, Direktorat PPA dan Direktorat Binmas Polda Metro Jaya juga melakukan langkah pre-emptive melalui pendekatan ke masyarakat, sekolah-sekolah, serta pemuda di tingkat kelurahan yang telah dipetakan rawan tawuran.

Selain penegakan hukum, Operasi Pekat Jaya 2026 juga mengedepankan penguatan sinergi dan koordinasi lintas sektor. Polda Metro Jaya terus memperkuat kolaborasi dengan TNI, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Seluruh pelaksanaan tugas dalam operasi ini juga berpedoman pada nilai-nilai Program Jaga Jakarta, yakni Jaga Lingkungan, Jaga Warga, Jaga Aturan, dan Jaga Amanah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna membangun stabilitas kamtibmas yang berkelanjutan, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Continue Reading

Trending