Connect with us

TNI / Polri

Lanal Bandung Ikuti Sosialisasi dan Consulting Bidang Penguatan dan Pengawasan Reformasi Birokrasi TNI Angkatan Laut TA 2024

Published

on

TNI AL, Bandung,- Komandan Lanal Bandung Kolonel Laut (KH/W) Dr. Renny Setiowati, S.T., M.Sc., M.Tr. Hanla., beserta seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lanal bandung mengikuti Sosialisasi dan Consulting Bidang Penguatan dan Pengawasan Reformasi Birokrasi TNI Angkatan Laut TA. 2024 dalam rangka Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Angkatan Laut (Itjenal) kepada Personel Perwakilan Satuan Kerja (Satker) Lanal Bandung dengan narasumber Inspektur Utama Reformasi Birokrasi (Irut RB) Itjenal Kolonel Laut (S) Eko Setijono, S.E., M.Sc., bertempat di Aula Mako Lanal Bandung, Jalan Aria Jipang No.8 Kota Bandung, Selasa (28/05/2024).

 

Irut RB Itjenal dalam paparannya mengatakan “Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (Organisasi), Tata Laksana (Business Process) dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur agar menjadi lebih baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melaksanakan tugas dengan lebih cepat, tepat dan profesional. Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2023 difokuskan pada lima agenda utama, yaitu penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif dan berdaya saing, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, pelaksanaan revitalisasi industri, dan mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau”.

 

Selanjutnya, Irut RB Itjenal menjelaskan “Perintah Harian Panglima TNI merupakan penjabaran dari Visi Panglima TNI “PRIMA” yaitu Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif sebagai suatu hal yang sangat penting dalam menjawab tuntutan reformasi birokrasi. Sedangkan Perintah Harian Kasal poin ke-7 dalam mendukung reformasi birokrasi adalah mendukung program pembangunan nasional dan program prioritas Panglima TNI dimana salah satunya adalah percepatan agenda reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.

 

Penataan dan penguatan terhadap delapan area perubahan reformasi birokrasi meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik. Zona Integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima”.

 

(Pen Lanal Bandung)

Continue Reading

TNI / Polri

Pelayanan SIM Keliling Jakarta, 19 Februari 2026 Awal Puasa

Published

on

By

Jakarta  – Warga DK Jakarta yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan C bisa mendatangi lokasi pelayanan SIM Keliling.

Berdasarkan informasi dari TMC Polda Metro Jaya, pada Kamis 19 Februari 2026, pelayanan SIM Keliling dibuka di beberapa titik lokasi di Jakarta.

Untuk warga Jakarta Timur, SIM Keliling berlokasi di Mall Grand Cakung.

SIM Keliling untuk daerah Jakarta Utara berlokasi di Lobby Utama LTC Glodok.

Warga Jakarta Selatan, SIM Keliling berlokasi di Area Parkir Samping Kampus Trilogi Kalibata.

Jakarta Barat, SIM Keliling berlokasi di Lobby Selatan Mall Ciputra.

Terakhir, bagi warga Jakarta Pusat, SIM Keliling berlokasi di Area Parkir Kantor Pos Lapangan Banteng.

Pelayanan SIM Keliling ini akan berlangsung dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

Biaya perpanjang SIM A sebesar Rp80.000 dan SIM C sebesar Rp75.000. Perhitungan ini berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Adapun syarat untuk perpanjangan SIM A dan C yakni:

1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi SIM lama dan SIM asli;
3. Bukti Cek Kesehatan;
4. Bukti Tes Psikologi.

Sekadar informasi, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM peraturan ini tercantum pada Pasal 18 (1) UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.

Setiap pengemudi kendaraan bermotor diwilayah wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)

Continue Reading

TNI / Polri

Kapolri Perintahkan Divpropam, Tes Urine Serentak Seluruh Personel Polri menjaga Integritas

Published

on

By

Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia melaksanakan tes urine secara serentak. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul masih ditemukannya anggota Polri yang terlibat kasus narkoba.

Perintah pelaksanaan tes urine serentak itu disampaikan Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Mabes Polri, Kamis (19/2/2026). Ia menegaskan, langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh personel Polri bersih dari penyalahgunaan narkotika untuk menjaga Integritas.

“Berdasarkan perintah Kapolri, Divpropam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urine yang akan kami laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Polri secara serentak,” kata Trunoyudo.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk keseriusan Kapolri dalam memastikan pemberantasan narkoba di internal Polri berjalan optimal, sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan narkoba sebagai prioritas nasional.

Trunoyudho menjelaskan, pelaksanaan tes urine akan melibatkan fungsi pengawasan berlapis, baik internal maupun eksternal kepolisian, mulai tingkat Mabes Polri hingga polda dan satuan kewilayahan.

“Pemeriksaan urine tersebut akan melibatkan fungsi pengawas, baik internal maupun eksternal kepolisian, dari level Mabes Polri sampai polda dan jajaran untuk menjaga Integritas,” ujarnya.

Ia menegaskan, Polri tidak akan berhenti memerangi narkoba yang dinilai sebagai kejahatan luar biasa dan ancaman serius bagi masa depan bangsa.

“Polri tidak akan berhenti memerangi narkoba sebagai salah satu kejahatan luar biasa yang dapat merusak masa depan bangsa Indonesia,” tegas Trunoyudo.

Tes urine serentak ini menjadi bagian dari langkah pengawasan dan pencegahan internal Polri untuk menjaga integritas anggota sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Continue Reading

TNI / Polri

Urus Balik Nama BPKB di PMJ Cepat dan Ramah, Warga Usul Akses Fotokopi Diperbaiki

Published

on

By

Jakarta – Pelayanan di Gedung BPKB Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satu pemohon, Puji, mengaku puas setelah mengurus proses balik nama BPKB, Kamis (19/2/2026).

Puji menilai pelayanan yang diberikan petugas berjalan dengan baik dan cepat. “Saya dilayani dengan baik, prosesnya juga cepat, dan petugasnya ramah-ramah,” ujarnya.

Meski demikian, ia memberikan masukan terkait fasilitas pendukung. Menurutnya, akses menuju tempat fotokopi masih cukup jauh sehingga bisa ditingkatkan ke depannya. Pihak petugas pun menerima saran tersebut dan mempersilakan pemohon memberikan penilaian melalui sistem survei kepuasan yang tersedia.

Pamin Seksi BPKB Ditlantas Polda Metro Jaya, PTU Titie Debataraja, mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, baik dari sisi kecepatan proses maupun kenyamanan fasilitas.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan humanis. Setiap masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” jelasnya.

Apresiasi sekaligus masukan dari pemohon menjadi bagian penting dalam upaya Ditlantas Polda Metro Jaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Continue Reading

Trending