JAKARTA — Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menghadiri peresmian markas baru Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).
Ia berharap gedung baru tersebut tidak hanya menjadi simbol perkembangan organisasi, tetapi juga mampu menjadi pusat kreativitas, diskusi, dan pengembangan kapasitas generasi muda.
Parta menilai keberadaan gedung baru KMHDI yang terdiri atas empat lantai harus diikuti dengan optimalisasi pemanfaatan ruang. Menurut dia, fasilitas tersebut perlu dibuka seluas-luasnya untuk kegiatan produktif yang relevan dengan kebutuhan anak muda.
“Saya berharap ini bukan hanya bangunannya yang megah, tetapi juga kemanfaatannya yang bagus untuk anak-anak muda. Minimal lantai satu bisa dipakai jualan kedai kopi untuk tempat diskusi, karena anak muda hari ini diskusinya di kedai kopi,” ujar Parta.
Sebagai alumni KMHDI, Parta mengaku bangga melihat perkembangan organisasi tersebut yang dinilainya semakin pesat. Ia menyebut kader KMHDI kini telah tersebar di berbagai daerah sehingga organisasi tersebut memiliki potensi besar untuk terus berkontribusi dalam kehidupan sosial dan kebangsaan.
Parta juga mendorong KMHDI agar tetap menjadi ruang bagi mahasiswa untuk membangun pemikiran kritis sekaligus mengembangkan gerakan kebudayaan.
Menurutnya, organisasi kemahasiswaan tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi harus mampu melahirkan gagasan dan kader yang memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat.
Soroti UMR Bali dan Kebutuhan Hidup Layak
Dalam kesempatan tersebut, Parta turut menanggapi persoalan upah minimum di Provinsi Bali. Ia menilai masih terdapat pemahaman yang perlu diluruskan mengenai penerapan upah minimum, khususnya terkait sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
“UMR itu tidak mengenai UMKM, karena untuk usaha mikro kecil tidak dikenakan ketentuan upah minimum. Penetapan UMR ini ditujukan untuk investasi skala menengah hingga besar di Bali,” jelasnya.
Parta mengatakan upah minimum pada dasarnya memiliki fungsi sebagai safety net atau jaring pengaman sosial bagi pekerja. Kebijakan tersebut diperlukan agar masyarakat memiliki batas perlindungan pendapatan dan tidak semakin rentan terhadap kemiskinan.
Karena itu, ia menilai penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan kondisi riil kebutuhan masyarakat, termasuk hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Ukuran UMR adalah kebutuhan hidup layak. Berdasarkan hasil survei KHL, angka kebutuhan hidup layak di Bali itu mencapai Rp5,2 juta. Karena itu, penetapan upah idealnya mendekati angka kebutuhan hidup layak tersebut,” tegas Parta.
Ia menekankan bahwa kebijakan pengupahan harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah.
Dukung Program Satu KK Satu Sarjana
Selain berbicara mengenai organisasi mahasiswa dan persoalan ketenagakerjaan, Parta menyampaikan dukungannya terhadap program pembangunan sumber daya manusia yang digagas Pemerintah Provinsi Bali.
Salah satu program yang mendapat apresiasi adalah “Satu KK Satu Sarjana”. Parta menilai program tersebut memiliki nilai strategis karena pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan fisik, tetapi juga harus berfokus pada peningkatan kualitas manusia.
“Saya sangat mendukung, itu program yang sangat bagus dan berlian dari Pak Gubernur. Tidak hanya memikirkan pembangunan fisik, tetapi juga membangun manusianya untuk masa depan. Bahkan kalau bisa, satu keluarga miskin ada dua sarjana,” pungkasnya.
AMenurut Parta, peningkatan akses pendidikan tinggi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dengan semakin banyak anggota keluarga yang memiliki pendidikan tinggi, peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan mobilitas sosial juga semakin terbuka.
Ia berharap semangat tersebut juga dapat
menjadi bagian dari gerakan organisasi mahasiswa seperti KMHDI dalam mencetak generasi muda yang berpendidikan, kritis, berintegritas, serta memiliki kepedulian terhadap pembangunan bangsa.