JAKARTA – Presidium Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Indonesia menyatakan mulai menjalankan gerakan “Suspend BGN” sejak 5 Oktober 2026 sebagai bentuk kekecewaan atas belum adanya kepastian penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Presidium menegaskan gerakan tersebut akan terus dilakukan hingga terdapat kejelasan dan penyelesaian yang dinilai adil bagi para mitra yang telah menginvestasikan modal dan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Segala upaya sudah kami coba. Kami sudah datang ke DPR, sudah bertemu dengan pimpinan DPR RI, sudah menyampaikan penderitaan mitra dan meminta agar difasilitasi bertemu dengan Kepala BGN. Tetapi sampai hari ini kepastian yang kami harapkan belum terwujud,” kata Presidium Mitra BGN Indonesia dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).
Menurut Presidium, para mitra sebelumnya telah menempuh berbagai jalur untuk menyampaikan aspirasi, mulai dari komunikasi dengan pihak terkait, menyampaikan persoalan melalui DPR RI, menggelar aksi terbuka, hingga meminta pertemuan langsung dengan pimpinan BGN.
Namun, pertemuan yang diharapkan dapat menjadi pintu penyelesaian persoalan tersebut kembali mengalami penundaan. Kondisi itu membuat kekecewaan mitra semakin meningkat.
Dalam aksi yang dilakukan, para mitra bahkan melakukan aksi simbolik dengan menutup mulut menggunakan lakban. Aksi tersebut dimaksudkan sebagai gambaran bahwa berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan belum memperoleh jawaban yang memberikan kepastian.
“Hari ini kami tidak lagi banyak bicara. Mulut kami kami tutup. Bukan karena kami tidak mempunyai suara, tetapi karena kami merasa suara mitra tidak didengar,” ujar perwakilan Presidium.
Soroti beban investasi
Presidium menjelaskan persoalan utama yang disoroti berkaitan dengan ketidakpastian status operasional SPPG dan keberlanjutan investasi yang telah dikeluarkan mitra.
Para mitra mengaku telah mengeluarkan modal untuk membangun dan menyiapkan fasilitas SPPG, membeli peralatan, merekrut tenaga kerja, serta memenuhi berbagai kebutuhan operasional untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Di sisi lain, ketika operasional SPPG mengalami penghentian atau penangguhan, sejumlah kewajiban finansial yang ditanggung mitra disebut tetap berjalan.
“Cicilan tetap berjalan. Beban investasi tetap ada. Bangunan tetap membutuhkan biaya. Peralatan terus mengalami penyusutan,” kata Presidium.
Karena itu, Presidium meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai status SPPG yang mengalami suspend maupun penghentian operasional, sekaligus memberikan kepastian mengenai nasib investasi yang telah dikeluarkan para mitra.
Mitra juga meminta adanya kejelasan mengenai dasar serta mekanisme kebijakan suspend sehingga setiap keputusan yang berdampak terhadap operasional SPPG dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.
Sudah bertemu pimpinan DPR
Presidium menyebut pertemuan dengan pimpinan DPR RI pada 1 Oktober 2026 merupakan salah satu upaya membawa persoalan mitra ke tingkat kelembagaan.
Dalam pertemuan tersebut, mitra menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekaligus meminta DPR membantu membuka ruang komunikasi langsung dengan Kepala BGN.
Menurut Presidium, sempat terdapat komitmen untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. Namun, rencana pertemuan kemudian mengalami penundaan dan mitra kembali diminta menunggu kemungkinan pertemuan pada 8 Oktober 2026.
Kondisi tersebut dinilai semakin memperpanjang ketidakpastian yang dirasakan para mitra.
“Kami sudah bersabar. Kami sudah mengikuti jalur yang ada. Kami sudah menyampaikan kepada DPR. Kami sudah meminta pertemuan dengan BGN. Tetapi kalau kembali ditunda, sampai kapan kami harus menunggu?” ujar Presidium.
Lima tuntutan mitra
Presidium Mitra BGN Indonesia menyatakan gerakan “Suspend BGN” akan terus menjadi simbol perjuangan hingga terdapat penyelesaian yang dianggap adil.
Sedikitnya terdapat lima persoalan yang mereka minta segera mendapatkan kepastian, yakni status SPPG yang mengalami suspend atau penghentian operasional, kepastian investasi yang telah dikeluarkan mitra, serta kejelasan dasar dan mekanisme kebijakan suspend.
Selain itu, mitra meminta kepastian mengenai keberlanjutan kerja sama dengan BGN serta penyelesaian beban pembiayaan yang tetap berjalan selama operasional SPPG dihentikan atau ditangguhkan.
Presidium menegaskan tuntutan tersebut bukan permintaan untuk mendapatkan perlakuan khusus. Mereka meminta agar pihak yang telah mengambil risiko dan menginvestasikan modal untuk mendukung program pemerintah tidak ditinggalkan ketika terjadi perubahan kebijakan.
“Kami tidak meminta dikasihani. Kami meminta keadilan,” tegas Presidium.
Presidium juga menegaskan gerakan “Suspend BGN” bukan bentuk penolakan terhadap Program MBG. Mereka menyatakan tetap mendukung tujuan pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.
Menurut mereka, yang diperlukan adalah tata kelola program yang mampu memberikan kepastian hukum, kepastian kebijakan, serta perlindungan yang wajar bagi para pihak yang telah berinvestasi dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami sudah mencoba berbicara. Kami sudah menyampaikan penderitaan kami. Kami sudah datang ke DPR. Kami sudah meminta dipertemukan dengan BGN. Sekarang kami memilih bungkam,” ujar Presidium.
Mereka menegaskan gerakan tersebut akan terus dilakukan sampai terdapat kejelasan dan penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi mitra.
