Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta menggelar Sosialisasi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Benefical Ownership (BO) Bagi Notaris Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (21/08/2024).

Bertempat di Hotel Rosewood Royal Kuningan Jakarta Selatan kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tonny Nainggolan), Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Muhayan), Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Lusia Wahyuniati), Perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Majelis Pengawas Daerah (MPD) DKI Jakarta dan Notaris di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Mutia Farida dalam sambutannya menyampaikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), Notaris sebagai salah satu pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU). Meningkatnya angka TPPU serta rentannya TPPU yang melibatkan jasa notaris (gatekeeper) dalam upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana merupakan menjadi penyebab diterapkannya PMPJ.

PMPJ yang diterapkan kepada pihak pelapor tersebut bertujuan agar latar belakang dan identitas pengguna jasanya dapat diketahui serta dilakukan pemantauan transaksi dan pelaporan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan kepada pihak yang mempunyai otoritas atau pihak yang berwenang.

Lebih lanjut Mutia Farida menjelaskan pada bulan Mei Tahun 2024 Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta telah menyampaikan kuesioner kepada seluruh Notaris di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melakukan pengisian kuisioner PMPJ, apabila notaris tidak melakukan pengisian kuisioner maka akan dilakukan pemblokiran sementara sejak tanggal 7 Juni 2024.

Notaris juga berkewajiban melaksanakan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) suatu Perseroan Terbatas. “Apresiasi terhadap Notaris yang telah mengisi Survei PMPJ, semoga pelaksanaan sosialisasi ini dapat memberikan sumbangsih berupa rekomendasi kepada pembuat kebijakan di bidang PMPJ dan BO dalam mengakomodasi permasalahan yang dihadapi oleh para notaris”, jelas Mutia.

Selanjutnya kegiatan Sosialisasi dilanjutkan dengan Diskusi Panel oleh para narasumber. Ketua Tim Peningkatan Layanan Informasi Data Notaris, Pembinaan, dan Pengawasan Notaris pada Direktorat Perdata Ditjen AHU, Dora Hanura memaparkan tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Ketua Tim Kerja Perseroan Perorangan & Pemilik Manfaat, Adi Kurniawan memaparkan tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership).

Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris DKI Jakarta, Gratianus Prikasetya memaparkan tentang Pengawasan Notaris Pasca Keanggotaan Tetap Indonesia Pada FATF dan terakhir ditutup dengan pemaparan dari Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan atau Jasa Lainnya dan Profesi PPATK, Moh. Shalehuddin Akbar.

Jakarta- Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) kedepan sebentar lagi akan dimulai. Sekolah-sekolah pasti akan sibuk dari kepala sekolah sampai guru-guru nya. Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemda dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

Gabungan tiga RW yaitu RW 05 Harmadi, RW 06 Zulharman,SE, RW 07 diwakili oleh Budi yang berdekatan dengan sekolah, berkunjung ke SMPN 38 Karet Tengsin Jakarta Pusat mengusulkan untuk penentuan zonasi agar dapat prioritas untuk calon penerimaan murid baru diwilayahnya dan bertemu langsung dengan kepala sekolah SMPN 38 Dede Iskandar.

Adapun sejumlah syarat PPDB SMPN 38 nantinya harus dipenuhi setiap calon peserta yang akan mendaftar, terdapat beberapa jalur masuk yang tersedia yaitu Prestasi, Afirmasi, Zonasi dan Mutasi.

Ketua RW 06 Zulharman berharap untuk seleksi calon peserta didik baru kelas 7 agar dapat memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah untuk warganya dengan masuk ke jalur Zonasi. “Alhamdulilah semua RT diwilayah RW 06 semua masuk zona prioritas dan bisa berbagi ke wilayah RW 05 dan RW 07 sebanyak 10 RT yang masuk zona SMPN 38 Karet Tengsin, semoga kedepan untuk adik-adik kita dapat menjadi anak yang cerdas berguna untuk masyarakat, orang tua dan bangsa.” tandas Zulharman.

Jakarta, – Kodam Jaya bekerja-sama dengan SMA Bakti Mulya 400 Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dan DPP Hipakad menggelar vaksinasi massal bagi pelajar dan masyarakat umum, di SMU Bakti Mulya (BM) 400.Rabu.(4/8/2021)

Direktur yang mewakili yayasan Bakti Mulya 400 Jakarta Selatan, Dr. Sutrisno Muslimin, M.Si, mengatakan kegiatan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kami sangat peduli dengan kegiatan ini sekaligus membantu Pemerintah dalam mempercepat program vaksinasi nasional sesuai target yang ingin dicapai,” jelasnya.

Ditambahkan Sutrisno, dalam menangani kasus pandemi Covid-19 ini diperlukan pengetahuan seperti kebijakan PPKM yang berlangsung saat ini.
“Saya berharap penanganan Covid-19 ini perlu sebuah pengetahuan. Terbukti dengan penerapan PPKM kasus Covid-19 bisa menurun,” ujar Sutrisno.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua HIPAKAD H. Isfan Fajar Satryo mengatakan, kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang luar biasa ini merupakan infrastruktur bagi masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

“Kami bersyukur dengan kegiatan ini dimana HIPAKAD harus menjadi fungsi untuk membantu program pemerintah,” pungkasnya.(arto)