Jakarta – Persaudaraan Pemuda Perantau Sumatera Utara (P3SU) Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa terkait laporan evaluasi kinerja Triwulan II PJ Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, Rahmat Syukur P. Hasibuan, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
P3SU mendesak Kemendagri mencopot Pj Bupati Paluta karena diduga terlibat skandal korupsi dalam penggunaan dana desa di Paluta. Bahkan isu yang beredar dana desa dijadikan bancakan untuk pemenangan salah satu calon pada Pilkada Paluta 2024.
“Kami mendengar Rahmat Syukur P. Hasibuan sebagai Pj Bupati Paluta menggunakan wewenangnya memaksa para kepala desa mengeluarkan dana desa untuk memenangkan salah satu kandidat pada pilkada Paluta,” teriak Ketua Umum P3SU, Alim Sofian Ritonga dalam orasinya di Kantor Kemendagri, pada Kamis, 6 Juni 2024.
Aktivis Jakarta ini menilai, kinerja Pj Bupati Paluta soal pembangunan ekonomi daerah nihil, dimana perkebunan dan pertanian yang menjadi sumber penghasilan masyarakat masih tergolong terbelakang di tingkat kabupaten kota di Sumut.
“Bahkan pemerintah Kabupaten Paluta terkesan hanya berpihak kepada korporasi besar ketimbang ekonomi masyarakat. Pj bupati tidak punya kepedulian terhadap pengembangan ekonomi Paluta,” tegasnya.
Alim menyampaikan, laporan evaluasi kinerja PJ Bupati Paluta hanya bersifat rutinitas, karena terdapat banyak agenda pemerintahan Kabupaten Paluta tidak berjalan sama sekali. Seperti pembangunan infrastruktur jalan.
“Sampai saat ini masih banyak kondisi jalan di Paluta yang cukup memprihatinkan terutama di daerah Dolok, Dolok Sigompulon, Simangambat dan Ujungbatu. Dengan kondisi jalan yang rusak itu, maka akan menjadi penghambat aktivitas masyarakat dalam percepatan perekonomian Paluta,” bebernya.