Connect with us

Metro

*Pendataan Bantuan PSBB Amburadul, FWJ Kritik Keras Pemprov DKI*

Published

on

Jakarta– Ratusan jurnalis yang mengatasnamakan dirinya Forum Wartawan Jakarta (FWJ) turun kejalan untuk suarakan aspirasinya. Kedatangan kelompok wartawan secara spontan menggelar aksinya dengan membentangkan spanduk dan tulisan-tulisan protes keras atas kinerja Pemprov DKI dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai progran pencegahan wabah covid-19 dinilai amburadul.

“Kami mendukung apa yang telah ditetapkan pemerintah, namun kami kecewa atas sistemnya yang tak jelas. “Ucap Penasehat Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Lemens Kodongan, di depan Balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020) siang.

Ia mengkritisi sistem pendataan penerima bantuan paket sembako yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta tidak sesuai dengan ucapan Anies Baswedan. Bahkan Lemens menilai ada kekeliruan dan bersumber pada sistem maupun SDM dari jajaran Pemprov DKI yang kurang mumpuni.

“Warga DKI yang terdampak semua menunggu realisasi yang dijanjikan Anies, tapi faktanya tidak sesuai. “Kritik Lemens.

Dalam penerapan PSBB guna mencegah penyebaran virus corona yang digaungkan pemerintah untuk tetap dirumah akan membuat rakyat kelaparan. Pasalnya, rakyat disuguhkan banyak aturan dan janji-janji pemerintah yang berbanding berbalik 180 derajat.

“Faktanya kan memang seperti itu. Kami sebagai pengawas kebijakan anggaran pemerintah, sekaligus kontrol sosial publik sangat kecewa dengan ketidakjelasan pembagian paket sembako ke warga DKI. Kita bisa hitung pakai logika saja bahwa 70% warga DKI sudah diambang kepanikan akibat tidak adanya sistem yang baik. “Ulasnya.

Permasalahan aturan PSBB berlaku untuk semuanya, termasuk profesi wartawan, namun sangat disayangkan Pemprov DKI terkesan tak peduli dan terlihat adanya indikasi pembiaran atas surat yang dikirim FWJ untuk bantuan kepada 120 media dan 300 wartawan yang ada di Forum Wartawan Jakarta (FWJ).

“Itu namanya diskriminasi, karena kami yakin adanya oknum dari pemprov DKI sendiri yang menjegal surat kami sehingga tak mendapatkan disposisi pak Gubernur. Jika itu terjadi, maka bisa kami katakan oknum itu telah melanggar HAM berat. “Tegas Lemens.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Esa Tjatur Setiawan selepas orasi di depan balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020). Ia menyayangkan Gubernur Anies Baswedan tidak mendengarkan jeritan warganya. “Anies terkesan tak melihat warganya secara langsung dilapangan, dia hanya menerima laporan-laporan dari para pembisiknya, padahal dilapangan terdengar dan terlihat warganya hampir terkapar. “Cecer Esa.

Dengan peristiwa itu, melalui Forum Wartawan Jakarta menawarkan solusi terbaik. FWJ menawarkan dibentuknya Hotline call centre diluar dari instansi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Karena ia menilai dengan sistem yang dibangun FWJ akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam hal pendataan penerima bantuan dan data berapa banyak warga yang tak menerima. Sistem itu bekerja update per 6 jam sekali dengan hasil input setiap RT, RW dan kelurahan. “Urainya.

Ia juga menambahkan, selain pendataan yang akan dilakukan FWJ dilapangan, pihaknya membuka pengaduan secara online dan langsung diterima serta direport, “selama ini kan hotline hanya ada di Dinsos, dan warga mengeluhkan karena pengaduan warga terkesan dibiarkan dan diabaikan. Bahkan untuk masuk ke sistemnya saja susah. “Sindir Esa.

Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini membenarkan adanya aksi serentak dan dadakan tanpa adanya komando khusus. “Ini aksi dadakan loh atas banyaknya laporan masyarakat ke kami. Selain dari temen-teman wartawan dilapangan, kami juga menerima banyak pengaduan warga soal tak meratanya subsidi pembagian paket sembako yang dijanjikan pak Anies. “Terang Opan.

Opan juga merinci adanya lima (5) tuntutan Forum Wartawan Jakarta atas aksi damainya di depan balaikota Jakarta Pusat. Menurutnya tuntutan itu juga mengarah pada sistem pendataan dan tidak adanya perhatian Pemprov DKI terhadap para wartawan diluar lingkup pokja balaikota.

“Tuntutan kami itu simple ajah, yakni:

1). Kami Wartawan Bukan Musuh Pemprov DKI, Jangan Pentingkan Diri Sendri, Ingat Kita Senasib;

2). Singkirkan Naufal dan para Pembisik Busuk Gubernur DKI Jakarta;

3). Wartawan Juga Manusia, dan Layak Diperhatikan;

4). Diskriminasi terhadap Para Wartawan adalah pelanggaran HAM berat;

5). FWJ Tawarkan Hotline Call Centre sebagai Solusi penerapan PSBB cegah Covid-19 untuk warga DKI Jakarta.

Sebelumnya dikabarkan aksi damai tersebut dihadiri kurang lebih 100 lebih wartawan dari perwakilan 160 media yang tergabung dalam FWJ,

Dalam orasinya Opan mempertegas bahwa seluruh rakyat Indonesia sedang menangis menghadapi wabah Covid-19 yang sangat mematikan, selaku garda terdepan, para jurnalis juga manusia, karena ini adalah bencana nasional, janganlah dipandang sebelah mata. “Pungkas Opan.

Continue Reading

Metro

Tamsil Linrung Wakil Ketua DPD RI Hadiri Acara Keluaga Besar Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia & Kader HMI MPO Gelar Halal Bihalal Nasional Forum Ikatan Silaturahmi Alumni (FISA) HMI-MPO

Published

on

By

Jakarta – Keluaga Besar Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) & Kader HMI MPO menggadakan Halal Bihalal Nasional Forum Ikatan Silaturahmi Alumni (FISA) HMI-MPO dengan tema “Memperkokoh Silaturahmi, Menguatkan Peran Alumni Dalam Merespon Isu Nasional & Dukungan Kemerdekaan Palestina” di Gedung Aula Bahasa (samping UNJ Jakarta) pada Minggu hari, 11 Mei 2025.

Acara yang dibawakan oleh tokoh-tokoh nasional seperti ; Anies Baswedan, Tamsil Linrung, Safinudin Almandari, Awalil Rizki, Ubaidilah Badrun, Rifkinizamy Karyasuda, Lukman Hakim Hassan,. Yusuf Hidayat, Irfan Fauzi, Imron Fadhli Syam, Chayo Pamungkas, Muzkkir Djabir, Muhammad Fauzi, Puji Hartoyo Abubakar, Ahmad Yani, Afandi Ismail, Efri Firmansyah.

Tamsil Linrung (Wakil Ketua DPD RI), saat ditemui media awak mengatakan ; “Terkait Pembebasan Penjajahan di Tanah Palestina yang sedang diperjuangkan Pemerintah Indonesia yang sudah menjadi amanat Konstitusi UUD 1945 dimana kita harus berada di barisan terdepan untuk berjuang menghapus penjajahan di muka bumi maka dari itu HMI maupun organisasi-organisasi masyarakat di Indonesia ikut berjuang dalam memberikan bantuan Palestina tetap harus didukung oleh Pemerintah Indonesia.

Saya berharap HMI harus berada di posisi mengambil inisiasi untuk mendorong semua lapisan masyarakat berkolaborasi seperti yang dicontohkan Anies Baswedan yaitu antara Bung Karno dan Jenderal Sudirman menjadi simbol persatuan kita akan lebih mudah untuk menangani semua permasalahan yang ada termasuk permasalahan ekonomi Indonesia, intervensi asing, dll dengan tetap berkolaborasi seluruh umat beragama di Indonesia.

Terkait adanya transmisi warga Palestina dipindahkan ke negara Indonesia dengan adanya keinginan Presiden AS Donald Trumph yaitu Perbaikan Pembangunan Palestina pasca perang dengan Israel dimana sejak awal Presiden Prabowo tidak pernah mau memindahkan warga Palestina ke negara Indonesia tetapi yang ada itu berpikir untuk mereka yang sedang luka-luka akibat perang, rumah sakit Palestina hancur bisa dirawat di rumah sakit Indonesia.

Dan sayapun berharap rencana adanya pembagunan di Negara Palestina yang dicanangkan Presiden AS boleh saja tetapi pembagunan tersebut hanyak untuk rakyat Palestina dan bukan untuk rakyat lainnya walaupun begitu banyak penolakan dari negara-negara lainnya baik di Eropa, Timur Tengah termasuk Indonesia dan Amerika Serikat itu sendiri,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Halal Bihalal Nasional Keluarga Besar Alumni dan Kader HMI MPO Tema “Memperkokoh Silaturahmi, Menguatkan Peran Alumni Dalam Merespon Isu Nasional & Dukungan Kemerdekaan Palestina”

Published

on

By

Jakarta – Keluaga Besar Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) & Kader HMI MPO menggadakan Halal Bihalal Nasional Forum Ikatan Silaturahmi Alumni (FISA) HMI-MPO dengan tema “Memperkokoh Silaturahmi, Menguatkan Peran Alumni Dalam Merespon Isu Nasional & Dukungan Kemerdekaan Palestina” di Gedung Aula Bahasa (samping UNJ Jakarta) pada hari Minggu, 11 Mei 2025.

Acara yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional seperti ; Anies Baswedan, Tamsil Linrung, Safinudin Almandari, Awalil Rizki, Ubaidilah Badrun, Rifkinizamy Karyasuda, Lukman Hakim Hassan, Yusuf Hidayat, Irfan Fauzi, Imron Fadhli Syam, Chayo Pamungkas, Muzkkir Djabir, Muhammad Fauzi, Puji Hartoyo Abubakar, Ahmad Yani, Afandi Ismail.

Erfi Firmansyah sebagai koordinator Forum Ikatan Silaturahmi Alumni HMI MPO mengatakan : “Untuk Pemerintah Prabowo-Gibran saat ini terkait Perdamaian Gaza dimana sudah melakukan upaya membantu, menolong yang sudah berpihak kepada Palestina agar bisa bisa bebas dari penjajahan Israel dimana kita minta agar Pemerintah bisa lebih semangat lagi terutama di forum-forum Intersaional guna mendorong terwujudnya Kemerderkaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di negara Palestina oleh Israel.

Untuk ekonomi Indonesia itu sendiri dalam pandangan kami yaitu sedang mengalami penurunan dimana kami berharap agar Pemerintah Prabowo-Gibran bisa lebih semangat lagi mengupayakan salah satunya pembukaan lapangan pekerjaan termasuk proyek-proyek padat karya agar bisa juga mengupayakan pekerjaan yang lebih banyak untuk masyarakat Indonesia sehingga tingkat pengganguran bisa diatasi dengan baik.

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah dilaksanakan tetapi perlu ditingkatkan kembali dalam penangan kasus-kasus Korupsi lainnya sehingga ada efek jera terhadap para pelaku koruptor yang diharapkan dapat dihukum lebih berat lagi karena itu semua sangat berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan bilamana korupsi masih marajarela dimana-mana makan upaya membangkitkan ekonomi kita akan terhambat,” tutupnya.

PERNYATAAN SIKAP FORUM IKATAN SILATURAHMI ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (FISA HMI-MPO)

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebagai bagian dari elemen intelektual dan moral bangsa, Forum Ikatan Silaturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa IslamMajelis Penyelamat Organisasi (FISA HMI-MPO) menyampaikan pernyataan sikap terhadap berbagai situasi internasional dan nasional yang mendesak dan menyentuh nilai-nitai keadilan, kedaulatan, dan kemanusiaan ;

1. Menyatakan dukungan penuh kemerdekaan Palestina. FISA HMI-MPO
mengutuk keras tindakan genosida dan penjajahan yang dilakukan oleh
Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. FISA HMI-MPO mendesak Pemerintah RI, DPR RI, dan DPD RI untuk bersikap tegas dalam forum-forum internasional serta melakukan berbagai upaya kongkret mendukung kemerdekaan Palestina. Termasuk juga mengirim Tentara RI ke Palestina agar tercipta perdamaian yang adil dalam koordinasi badan internasional.

2. FISA HMI-MPO menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam keadaan kritis: a) nilai tukar rupiah melemah signifikan, b) inflasi menekan daya beli masyarakat, c) tingkat utang negara tinggi, serta d) pengangguran yang semakin parah. Oleh karena itu, FISA HMI-MPO mendesak Pemerintah RI untuk mengambil langkah konkret untuk melindungi ekonomi rakyat kecil, mengedepankan keberpihakan pada sektor produktif nasional, menolak ketergantungan pada utang luar negeri dan eksploitasi sumber daya oleh asing, serta mendorong penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya yang berorientasi padat karya bagi rakyat kecil.

3. Sebagai bagian dari pendukung cita-cita reformasi, FISA HMI-MPO mendesak Pemerintah RI, DPR RI, dan DPD RI mengupayakan: a) Penegakan hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu, b) Pemerosesan hukum terhadap koruptor secara tegas, mendukung penuh pengesahan
dan pelaksanaan UU Perampasan Aset, termasuk pemiskinan terhadap pelaku korupsi dan keluarganya yang menikmati hasil kejahatan korupsi. c) menuntaskan masalah dugaan Ijazah Palsu Joko Widodo secara transparan dan berkeadilan, d) menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil, e) terjaminnya kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak-hak sipil.

4. FISA HMI-MPO mendorong Presiden RI yang sedang berkuasa dan jajarannya untuk tidak tunduk dan dipengaruhi oleh tekanan kekuatan oligarki dan politik dinasti, khususnya dari mantan Presiden sebelumnya beserta jajarannya.

Penutup

FISA HMI-MPO berkomitmen untuk terus menjalankan peran sebagai kekuatan moral, intelektual, dan penggerak perubahan sosial. Kami akan terus mengawal pemerintahan agar tetap berada di rel konstitusi dan cita-cita reformasi, serta bersuara lantang dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi seluruh umat manusia. Wassalamu’alaikum Warahmatuilahi Wabarakatuh

Jakarta, 11 Mei 2025

Presidium Forum Ikatan Silaturahim Alumni Himpunan Mahasiswa Islam

Continue Reading

Metro

PDI-P Bidang Pariwisata Gelar Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 Tema “Sustainability Desa Wisata Menuju Indonesia Raya”

Published

on

By

Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Pariwisata menggadakan Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 dengan memgusung tema “Sustainability Desa Wisata Menuju Indonesia Raya” di Hotel Grand Sahid Jaya pada hari Kamis, 8 Mei 2025.

Adapun Puncak AcaraTrisakti Tourism Award 2025 memberikan penghargaan kepada 23 pemenang kategori desa ecowisata, wisata petualangan, kuliner, religi, kebugaran, warisan sejarah, kreatif digital dan desa wisata berdampak secara global kepada pemerintah daerah atas kontribusinya pada pengembangan pariwisata daerah.

Tampak hadir juga sejumlah elite PDIP di antaranya Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, Eriko Sotarduga, Wiryanti Sukamdani, Rano Karno, Djarot Saiful Hidayat, Adian Napitupulu, Deddy Sitorus hingga Yasonna Laoly. Megawati Soekarnoputri tampak hadir bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo dan sang istri, Nancy Prananda.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pariwisata, Wiryanti Sukamdani mengatakan pariwisata adalah salah satu ujung tombak pertumbuhan Indonesia, terutama desa wisata yang menjadi penciri destinasi wisata di Indonesia.

Maka, PDI Perjuangan melalui arahan dari Ketua Umum Prof Dr Megawati Soekarnoputri menggelar Trisakti Tourism Award ketiga pada tahun 2025.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata dari PDI Perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan dan stunting di Desa.

“Desa wisata harus menghasilkan produk dan jasa bernilai ekonomi sehingga mampu menekan kemiskinan,”.

Dia pun mencontohkan bagaimana warga Desa di Sleman, Yogyakarta yang bekerja sebagai petani di pagi hari, dan menjadi pemandu wisata edukasi ketika siang hari.

Wiisata juga berkontribusi pada kualitas pendidikan dalam bentuk edu-wisata, di mana wisatawan dapat menambah ilmu dari pengalaman berwisata ke daerah dan sekaligus meningkatkan toleransi antar daerah.
Apalagi, kunjungan antar daerah meningkatkan persaudaraan dan kunjungan antar negara, maupun meningkatkan persahabatan.

“Jadi hendaknya tidak melarang kegiatan studi tur antar daerah karena desa wisata akan berdampak terhadap ekonomi, budaya, dan politik,” .

Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa desa merupakan benteng pertahanan negara, kemajuan desa akan berdampak pada kemajuan bangsa secara menyeluruh.”

“Kebijakan dan program pembangunan harus dikedepankan pada pemberdayaan desa dan pembangunan Indonesia haruslah dimulai dari desa,”.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengakui bahwa pihaknya babak belur usai kontestasi Pemilu 2024 lalu.

Ia pun menyentil para kadernya dalam pidato saat menghadiri Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

“Anak-anak ku yang saya cintai, coba pikirkan, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong, sekarang saya sentil aja dikit. Setelah babak belur kaya gitu,” kata Megawati.

Ia kemudian menanyakan para kader PDIP yang hadir dalam acara tersebut, apakah benar mereka babak belur atau tidak. Megawati menanyakan hal itu hingga dua kali.

Presiden ke-5 RI itu pun mengungkapkan penyebab PDIP babak belur dalam Pemilu 2024 karena ada kadernya yang gagal. Padahal, menurut penilaian dia, harusnya ada kadernya yang berhasil pada Pemilu 2024.

Megawati Soekarnoputri menyoroti revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang akan dibahas di DPR. Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi. Pasalnya, jika hal ini dilakukan maka demokrasi nilainya bisa terlihat hanya dari materi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu masih melihat situasi di lapangan terlebih dahulu. Apalagi saat ini Komisi II DPR masih fokus akan membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Continue Reading

Trending