SURABAYA – Kamal Tarachand dan Kamini Kamal Mirchandani (istrinya sebagai saksi) dugaan Investasi ilegal MeMiles, Kamal dan Kamini mempra peradilankan Polda Jatim
Keduanya juga menyoal tentang keabsahan penahanan dan penangkapan.
Permohonan praperadilan dengan nomor perkara 11/Pid.Pra/2020/PN.Sby tersebut sejatinya digelar hari ini. Namun dikarenakan pihak Polda Jatim tidak hadir, Martin Ginting selaku hakim pemeriksa menunda persidangan pada hari Selasa (5/5/2020) mendatang.
“Sudah kita tunggu sampai selesai jam kerja tapi pihak termohon (Polda Jatim) dan turut termohon (Kejati Jatim) tidak hadir. Sesuai dengan hukum acara, kami akan panggil lagi dan ini menjadi panggilan yang terakhir,” kata Martin Ginting pada tim kuasa hukum pemohon praperadilan dalam sidang di ruang sidang Garuda 1 PN Surabaya, Senin (27/4/2020).
Terpisah, Vidi Galenso Syarief selaku kuasa hukum pemohon menyesalkan sikap Polda Jatim yang terkesan mengabaikan panggilan Pengadilan.
“Kami menyesalkan dengan sikap termohon karena tadi oleh hakim ditunjukan relas panggilan sidang sudah diterima sejak tanggal 20. Dan kami sangat sayangkan karena termohon tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas,” ujarnya saat dikonfirmasi usai persidangan.
Atas ketidakhadiran tanpa alasan tersebut, masih kata Vidi, pihaknya bersama tim penasehat hukum lainnya meminta agar Polda Jatim untuk menghormati penegakan hukum.
“Kita berharap termohon bisa bersikap profesional, menghormati boleh dengan kata lain tidak melecehkan Pengadilan untuk sidang ini tentunya penundaan sidang ini tidak terjadi,” sambungnya.
Menurutnya, Permohonan praperadilan tersebut untuk menguji keabsahan penetapan Kliennya sebagai tersangka, penahanan dan penangkapan.
“Kami menilai ada pelanggaran HAM yang telah dirampas. Itu yang akan kami buktikan di praperadilan ini,” tandasnya.
Diketahui, Pada Rabu 15 April 2020 lalu, Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim telah melimpahkan tersangka Investasi ilegal MeMiles beserta barang bukti perkara ke Kejari Surabaya.
Pelimpahan dilakukan melalui online. Sedangkan untuk pelimpahan barang bukti dilakukan secara konvensional.
Barang bukti perkara ini terdiri dari uang sebesar Rp 150 milliar, 28 unit mobil mewah, 78 BPKB dan barang berharga lainnya.