JAKARTA – Kepolisian Daerah Metro Jaya mengungkap enam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus kejahatan lintas negara, mulai dari perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia, pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia dan Slovakia, eksploitasi seksual anak, eksploitasi anak buah kapal (ABK), hingga praktik perkawinan pesanan terhadap anak perempuan.
Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi mengidentifikasi 30 korban dan menetapkan 19 orang sebagai tersangka. Pengungkapan dilakukan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya bersama sejumlah polres jajaran.
Pengungkapan enam perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026), dengan menghadirkan perwakilan kementerian dan lembaga terkait sebagai bentuk koordinasi dalam penegakan hukum, perlindungan, serta pemulihan hak-hak korban TPPO.
Kepala Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo mengatakan, dari 30 korban yang teridentifikasi, sebanyak 23 orang merupakan laki-laki, tiga perempuan dewasa, dan empat anak perempuan.
Menurut Rita, berbagai perkara tersebut menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang masih menggunakan beragam pola perekrutan dan eksploitasi, termasuk memanfaatkan media sosial, tawaran pekerjaan bergaji tinggi, serta kondisi ekonomi masyarakat.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah perekrutan WNI untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Para korban dijanjikan pekerjaan sebagai personel pengamanan perbatasan dengan iming-iming gaji Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan, tunjangan sekitar Rp3 juta, serta sejumlah bonus.
Namun, pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi para korban setelah berada di Rusia. Dalam proses penyidikan, polisi menemukan dugaan jaringan perekrutan yang memanfaatkan media sosial dan grup WhatsApp untuk menjaring calon korban.
Sejumlah korban bahkan diketahui telah mengenakan seragam militer setelah berada di Rusia. Penyidik turut mengamankan barang bukti berupa dokumen visa, paspor, kontrak kerja, bukti transfer, serta foto dan video yang berkaitan dengan aktivitas para korban.
Rita menjelaskan, dalam pengembangan perkara pengiriman WNI ke Rusia, pihaknya juga menangani kasus yang melibatkan tiga korban dan satu tersangka berinisial TM, seorang perempuan.
Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri, Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Indonesia di luar negeri untuk menelusuri keberadaan dan kondisi para korban sekaligus mengupayakan pemulangan mereka ke Tanah Air.
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol. Nasriadi mengungkapkan bahwa penyidikan jaringan perekrutan WNI menjadi tentara bayaran di Rusia terus dikembangkan.
Dalam perkembangan terbaru, pihaknya telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, terdiri atas dua warga negara asing dan empat warga negara Indonesia.
Nasriadi menyebutkan, penyidik menemukan sejumlah lokasi yang berkaitan dengan jaringan perekrutan tersebut, yakni Jakarta, Medan, Malang, Banyumas, dan Bali.
Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat 23 WNI yang telah diberangkatkan dan menjadi tentara di Rusia. Dari jumlah tersebut, satu orang dipastikan meninggal dunia, sementara beberapa lainnya dilaporkan mengalami luka akibat ranjau.
Bahkan, menurut Nasriadi, terdapat korban yang setelah mendapatkan perawatan justru dipaksa kembali ke medan pertempuran. Fakta tersebut menjadi salah satu aspek yang terus didalami penyidik dalam mengungkap pola perekrutan dan eksploitasi terhadap para korban.
Penyidik juga menemukan dugaan keterlibatan dua warga negara asing, masing-masing berasal dari Rusia dan Ukraina, yang diduga bekerja sama merekrut WNI untuk diberangkatkan menjadi tentara bayaran.
Selain mengungkap jaringan tersebut, aparat kepolisian berhasil mencegah keberangkatan delapan orang di bandara setelah mendapatkan informasi mengenai rencana pemberangkatan mereka.
Nasriadi menegaskan, penyidikan masih terus dikembangkan melalui koordinasi dengan Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Imigrasi, serta sejumlah instansi terkait. Polisi tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru setelah pendalaman terhadap jaringan perekrutan, aliran dana, dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.
Enam Modus Perdagangan Orang Terungkap
Selain perekrutan WNI ke Rusia, Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah perkara TPPO dengan modus berbeda di wilayah hukumnya.
Pertama, kasus pengiriman PMI secara ilegal ke Malaysia dengan tersangka berinisial MR. Pelaku diduga menjanjikan pekerjaan kepada korban, membantu pengurusan paspor dan tiket, serta memberikan uang sekitar Rp2,5 juta setelah korban dinyatakan sehat melalui pemeriksaan kesehatan. Dalam perkara ini, polisi mengidentifikasi tiga korban dan menetapkan satu tersangka.
Kedua, Polres Metro Jakarta Utara mengungkap kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Korban direkrut dan dijadikan pekerja seks untuk melayani pelanggan. Pelaku diduga memperoleh keuntungan dari penyewaan kamar, penjualan minuman, serta pembayaran pelanggan yang mencapai Rp1 juta hingga Rp3 juta per hari.
Penanganan perkara tersebut melibatkan instansi perlindungan perempuan dan anak untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan.
Ketiga, di wilayah Jakarta Timur, polisi mengungkap dugaan TPPO dengan modus penempatan PMI ke Slovakia yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Pelaku menawarkan pekerjaan bergaji tinggi, meminta sejumlah uang untuk proses pemberangkatan, serta menggunakan dokumen kontrak kerja dan mengaku memiliki kewenangan dalam perusahaan penempatan PMI.
Namun, pekerjaan dan hak-hak yang diterima korban tidak sesuai dengan janji yang disampaikan sebelumnya.
Keempat, Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap praktik eksploitasi ABK melalui modus jeratan utang. Para korban direkrut melalui media sosial dan perantara, kemudian ditampung sebelum diberangkatkan bekerja di kapal.
Dalam praktik tersebut, korban diduga dibebani berbagai biaya dan tidak memperoleh hak pekerjaan sebagaimana mestinya. Polisi berhasil menyelamatkan empat korban laki-laki dan menetapkan sembilan orang sebagai tersangka.
Kelima, Polres Metro Depok mengungkap kasus pengiriman anak perempuan untuk perkawinan pesanan. Dalam perkara ini, pelaku diduga memanipulasi tahun kelahiran dan identitas seorang korban yang masih berusia 16 tahun agar tercatat sebagai orang dewasa sehingga dapat diberangkatkan ke luar negeri.
Korban dijanjikan mahar sebesar Rp7 juta. Polisi mengamankan seorang tersangka laki-laki beserta sejumlah barang bukti berupa telepon genggam dan dokumen kependudukan.
Polisi Dalami Aliran Dana dan Kemungkinan TPPU
Dalam penanganan seluruh perkara tersebut, penyidik menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Polisi juga membuka kemungkinan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana, keuntungan, serta aset yang diduga berasal dari praktik perdagangan orang.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, pemberantasan TPPO membutuhkan kerja sama lintas satuan dan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait.
Ia menegaskan, penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memastikan keselamatan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak korban.
Direktur Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Brigjen Pol. Guritno Wibowo mengatakan, pihaknya mendukung proses penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya, khususnya dalam pemeriksaan dokumen, proses perekrutan, dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
KP2MI juga akan mendalami kemungkinan pelanggaran administratif untuk menentukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Guritno menyebutkan, pada 21 Oktober 2026, pihaknya telah menjatuhkan sanksi penghentian sebagian kegiatan usaha penempatan selama tiga bulan terhadap perusahaan yang ditemukan melanggar kewajiban perlindungan pekerja migran.
Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) turut menyampaikan keprihatinan atas kasus-kasus yang menimpa para korban.
KemenPPPA menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban melalui asesmen kebutuhan, pendampingan, dan pemulihan. Perhatian juga diberikan kepada keluarga korban yang menghadapi persoalan ekonomi maupun pendidikan akibat anggota keluarganya menjadi korban perdagangan orang.
Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Wawan Fahrudin mengungkapkan bahwa dari seluruh permohonan perlindungan yang diterima LPSK, sebanyak 271 merupakan permohonan dari korban TPPO.
Salah satu kelompok yang banyak ditemukan adalah pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penempatan ilegal di luar negeri, terutama di Malaysia.
Wawan mengapresiasi pengungkapan kasus oleh Polda Metro Jaya dan menyatakan kesiapan LPSK memberikan perlindungan serta pemulihan kepada 30 korban yang telah teridentifikasi.
Bentuk dukungan tersebut meliputi pelayanan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, bantuan pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi sesuai hasil asesmen kebutuhan masing-masing korban.
LPSK juga mengingatkan bahwa korban TPPO memiliki hak memperoleh restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku.
Masyarakat Diminta Waspadai Tawaran Kerja Bergaji Tinggi
Menutup keterangannya, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji fantastis, bonus berlebihan, maupun fasilitas yang tidak masuk akal, terutama jika proses pemberangkatan dilakukan secara cepat tanpa kejelasan perusahaan dan dokumen resmi.
Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran serta memeriksa kelengkapan dokumen sebelum menerima tawaran bekerja ke luar negeri.
Kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati menggunakan media sosial, menjaga dokumen identitas pribadi, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi perekrutan ilegal atau eksploitasi manusia.
Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian 110 atau kanal pengaduan 0812-1411-0110.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari membongkar jaringan perekrutan, menindak para pelaku, menelusuri keuntungan hasil kejahatan, hingga memastikan para korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan hak-haknya.