Connect with us

Metro

FWJ Kawal Pemasangan Plang Milik Dirjen Bina Marga

Published

on

Jakarta,- Konflik kepanjangan antara pengurus pedagang kreatif tertib lingkungan di Jl. Beringin Raya RT 001/011, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur dengan para oknum yang mengatasnamakan dirinya Zeni Bang-1 Kodam Jaya semakin memanas. Pasalnya Tanah seluas 6.500 meter persegi sisa dari kepemilikan proyek Fly Over Dirjen Bina Marga – Kementerian PUPR berdasarkan Nomor TN.01.05-NS.4/105, dan tercatat pada kode barang 2010307006 NUP 13.

Berdasarkan keterangan kordinator Pedagang Kreatif, Paskalis Nugroho, HS, bahwa data tanah yang telah digunakan oleh para PKL tersebut sejak tahun 1993 merupakan tanah milik Dirjen Bina Marga – Kementerian PUPR. Hal itu didasari dengan kepemilikan Nomor TN.01.05-NS.4/105, yang tercatat pada kode barang 2010307006 NUP 13.

“Kami hanya mempertahankan tanah milik Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR dari para pihak lain yang ingin menyerobot dan mengakuinya demi kepentingan pribadi mereka ataupun golongannya. “Ucap Paskalis selepas memasang Plang Dirjen Bina Marga di samping Plang Cq. Kodam Jaya, Jum’at (27/11/2020) siang.

Ia juga menyebut, munculnya konflik tersebut ditahun 2018, dimana ada dugaan kuat bentuk persengkongkolan antara oknum dengan perusahaan Pan Satria Sakti (PSS) untuk dikomersilkan dengan mendirikian kios-kios diatas tanah milik Dirjen Bina Marga.

Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Mustofa Hadi Karya yang akrab dipanggil Opan ini menambahkan pihaknya akan terus mendampingi kawan-kawan PKL hingga muncul penetapan hukum jelas terkait kepemilikan tanah tersebut.

“Saya udah pegang beberapa berkasnya, dan ada juga surat kepemilikan tanah dari Dirjen Bina Marga. Bahkan Kabag Aset BMN Bina Marga, Darwis Daraba saat kami konfirmasi by selullar bulan lalu menyatakan bahwa benar tanah yang dimaksud adalah milik Dirjen Bina Marga – Kementerian PUPR yang MoU dengan Jasa Marga, dan bukan dengan Kodam Jaya. “Jelas Opan ketika ditanya puluhan wartawan dilokasi pemasangan plang Dirjen Bina Marga di Jl. Beringin Raya, RT 001/011 Kel. Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Opan mencurigai munculnya sertifikat atas tanah di Jl. Beringin, dengan Nomor 00035, tahun 2020 dibulan Januari lalu atas nama Kemenhan adalah permainan oknum yang tidak bertanggungjawab. “Kita coba cek semuanya dan minta Dirjen Bina Marga segera melakukan klarifikasi keabsahan atas tanah itu. Zeni bang-1 Kodam Jaya juga harus memberikan real data atas kepemilikannya dong, artinya jangan nanti muncul bahwa Dirjen Bina Marga menjual asset di Jl. Beringin Raya kepada Kodam Jaya, itu artinya penyelewengan dan harus diperiksa secara hukum. “Paparnya.

Sebelumnya opan menerangkan adanya beberapa plang tanah milik TNI AD dengan Cq. Kodam Jaya tertancap di area tanah yang dimiliki Dirjen Bina Marga, dan bahkan adanya perlakuan tak sedap dari para oknum berseragam Kodam Jaya dengan mengintimidasi dan mengirimkan surat-surat yang mengatasnamakan Aslog Kodam Jaya, dan atas nama Pangdam Jaya.

Sebagai fungsi kontrol sosial dan menegak-kan kebenaran, maka kami Forum Wartawan Jakarta memiliki catatan penting, diantaranya;

1). Menolak oknum TNI AD dalam hal ini Zeni Bang-1 Kodam Jaya menggusur para PKL.

2). Mendesak Dirjen Bina Marga membuat keputusan dan penetapan secara resmi terkait tanah yang dimaksud diatas adalah HAK KEPEMILIKANNYA sebagai lahan pembebasan fly over seluas 22.065 meter.

3). Memasang PLANG bahwa tanah itu milik Dirjen Bina Marga – Kementerian PUPR.

4). Mengadili dan mengutuk keras perlakuan para oknum Kodam Jaya, karena fungsi dan tugas TNI bukan melakukan penggusuran terhadap rakyat kecil.

5). Meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan uji data di Pengadilan sebagai bentuk birokrasi hukum yang baik.

6). Kami menduga bahwa para oknum TNI AD dalam hal ini Zeni Bang-1 Kodam Jaya telah menjadi kepanjangan tangan dari PT. Pan Satria Sakti (PSS) untuk menggusur para PKL demi kepentingan komersilnya.

“Enam poin catatan kami diatas merupakan catatan yang sangat mendasar agar semua pihak dapat menahan diri dan menjaga kondusifitas demi menjaga kenyamanan dan keamanan wilayah. “Ulasnya.

Hal yang sama juga diutarakan Darwin seorang Aktifis jurnalis sekaligus senior wartawan di Kementerian PUPR. Ia mengatakan telah berkordinasi dengan Kabag Aset BMN dan Kepala Biro Hukum Bina Marga. Dalam pernyataannya, pihak Bina Marga Kementerian PUPR masih terus mendalami kejadian adanya penyerobotan tanah miliknya.

“Sudah kita kordinasikan ke mereka, dan mereka sedang mendalaminya. Kordinasi kami juga sudah di dukung oleh Bina Marga untuk pasang Plang. “Ungkap Darwin.

Selebihnya Darwin meminta kepada para oknum Zeni Bang-1 Kodam Jaya tidak lagi melakukan tindakan diluar fungsi dan tugasnya sebagai tentara kesatuan Republik Indonesia Manunggal Bersama Rakyat.

Continue Reading

Metro

Pramudya A.Oktavinanda Resmi Terpilih Ketua Umum ILUNI UI Periode 2025–2028

Published

on

By

Depok,  – Pramudya A. Oktavinanda (41), alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2001, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028 menggantikan Didit Ratam. Penetapan dilakukan dalam Musyawarah Nasional ILUNI UI yang digelar di Balai Sidang BNI, Depok, Minggu (31/08).

Pramudya terpilih melalui mekanisme e-vote pada 23-24 Agustus 2025 dengan 6.529 suara dari total 24.288 alumni yang berpartisipasi, mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan langsung dengan partisipasi alumni terbesar sepanjang sejarah. Ia didampingi oleh Masyita Crystallin, alumni FEB UI 2001, yang dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal.

Dalam pidato perdananya, Pramudya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, serta calon ketua umum yang berkompetisi. Ia menekankan bahwa pemilihan kali ini mencatatkan partisipasi terbesar dalam sejarah ILUNI UI.  Walaupun waktu terbatas dan ada kendala teknis, berhasil melibatkan begitu banyak alumni. Pram berharap ke depan partisipasi ini semakin meningkat agar lebih banyak alumni dapat menyuarakan aspirasinya.

Prioritas: Database Alumni dan Tata Kelola Organisasi

Pramudya menegaskan dua agenda utama yang akan menjadi fokus kepengurusannya. Pertama, penataan dan penguatan database alumni. Ia menekankan pentingnya basis data yang akurat dan aman dengan tetap mengacu pada prinsip yang dimuat dalam UU perlindungan data pribadi serta consent alumni.

“Kalau ILUNI ingin sukses, databasenya harus kuat. Tanpa database yang baik, kita tidak tahu siapa yang bisa kita hubungi untuk meminta bantuan, dan siapa yang bisa kita bantu,” tegasnya.

Fokus kedua adalah perbaikan tata kelola organisasi. Menurutnya, ILUNI UI bersama ILUNI Fakultas, Jurusan, dan Wilayah harus menjadi satu kesatuan yang solid.

“Tidak boleh ada yang merasa tertinggal. Koordinasi akan diperkuat agar semua program bisa dijalankan bersama,” tambahnya.

Merespons dinamika sosial terkini, Pramudya menekankan institusi seperti ILUNI UI memang didesain berdasarkan AD/ART-nya untuk bersikap netral, berbicara dengan data dan fakta, tidak sembarangan. Setiap pernyataan atas nama alumni pun harus disusun hati-hati agar tidak disalahgunakan dan juga harus dibuat dengan persetujuan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak berdasarkan suatu forum yang dihadiri setidaknya ⅔ ILUNI Fakultas.

Namun demikian, bukan berarti ILUNI UI menjadi tidak peduli dengan situasi kebangsaan. Ia menegaskan ILUNI UI akan selalu mendukung kebebasan berekspresi mahasiswa UI maupun alumni UI. Fungsi ILUNI UI adalah untuk menjaga mahasiswa dan alumni, mendukung hak demokrasi mereka tanpa membatasi kebebasan berpendapat, serta hadir untuk memfasilitasi dan koordinasi antar ILUNI Fakultas.

“Dalam beberapa hari ini kami mengapresiasi koordinasi yang baik dengan ILUNI FKUI untuk pendampingan medis, ILUNI FHUI untuk pendampingan logistik dan advokasi hukum bagi adik-adik mahasiswa UI yang ikut turun berdemonstrasi, serta ILUNI FTUI yang berkenan menjadikan sekretariatnya sebagai titik koordinasi bagi para alumni. Kami sangat memahami bahwa bangsa ini sedang berduka. Dalam suasana ini, kita membutuhkan energi positif. ILUNI UI akan tetap menjadi ruang yang kondusif bagi alumni untuk berkontribusi sembari terus menghimbau alumni untuk berperan secara aktif dalam menjaga semangat berbangsa dan menjadi moral support dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan supaya kedukaan dan kemarahan yang ada sekarang disalurkan dalam bentuk yang positif,” ungkapnya.

Tentang Pram dan Syita

Pramudya merupakan Mahasiswa Berprestasi Utama FHUI 2004 dan lulus cum laude pada 2005. Saat ini ia aktif sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia (ACEXI), wakil sekretaris bidang pengembangan talenta ILUNI FHUI 2024–2027, serta anggota Board of Experts di Prasasti Center for Policy Studies.

Sementara itu, Syita dikenal sebagai ekonom makro-finansial dengan rekam jejak internasional, pernah berkarir di IMF, Bank Dunia, dan DBS Bank serta menjadi salah satu Board Member dari World Resources Institute Indonesia.

Continue Reading

Metro

DPP IP-KI: SUARA RAKYAT ADALAH AMANAT KONSTITUSI,PANCASILA LANDASAN DIALOG BANGSA

Published

on

By

Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada generasi muda serta elemen masyarakat yang berani bersuara, mulai dari kasus PATI hingga ke gerbang Gedung DPR/MPR RI. Mereka hadir bukan untuk menciptakan kekacauan, melainkan untuk menegaskan kembali: wakil rakyat harus benar-benar menjadi perwakilan, bukan sekadar pengisi kursi kekuasaan.
Dukungan untuk Generasi Muda dan Masyarakat Sipil

Keberanian para mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat dalam menyuarakan kritik adalahbukti bahwa demokrasi masih hidup. Suara mereka adalah wujud partisipasi konstitusional yangsah, yang seharusnya diterima dengan dialog, bukan dengan represi. DPP IP-KI berdiri bersamamereka, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan soal kelompok, melainkan masa depan bangsa.

Kritik Keras kepada Pejabat Publik
Sebaliknya, DPP IP-KI mengecam keras sikap sebagian pejabat publik — baik di parlemen,lingkaran kementerian, maupun aparatur negara — yang justru melontarkan pernyataan tidakberempati, melahirkan kebijakan kontroversial, atau bahkan menindas rakyat dengan kekuatanyang seharusnya melindungi. Kami tegaskan, sumpah jabatan, sapta marga, dan janji konstitusibukanlah seremonial, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

Pancasila sebagai Ruang Dialog
DPP IP-KI mengingatkan kembali bahwa Pancasila adalah pedoman dasar kehidupan berbangsadan bernegara. Sila-sila Pancasila menuntun kita untuk menempatkan kemanusiaan, persatuan,musyawarah, dan keadilan sosial sebagai fondasi. Ruang dialog kebangsaan yang kami serukanbukanlah basa-basi politik, melainkan kebutuhan mendesak agar konflik dan perbedaan tidak lagiditangani dengan kekerasan, tetapi dengan musyawarah yang berakar pada nilai luhur bangsa.

Seruan Konkret IP-KI
Lindungi hak rakyat untuk menyuarakan pendapat, tanpa intimidasi maupunkriminalisasi.
Segera evaluasi pejabat publik yang gagal menunjukkan empati dan justru memperkeruhsituasi dengan ucapan maupun tindakannya.
Buka ruang dialog kebangsaan lintas elemen, dengan menjadikan Pancasila sebagaipedoman utama.

Foto: Rapat Pengurus DPP IP-KI, membahas sikap dan tanggapan IP-KI terkait kondisi Republik saat ini
Indonesia memasuki usia 80 tahun kemerdekaan. Tidak ada alasan lagi bagi pejabat publik untukmenutup telinga terhadap suara rakyat. Generasi muda sudah membuktikan keberaniannya, kinigiliran negara untuk menunjukkan kebijaksanaannya.
DPP IP-KI menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menahan diri dan tidakmelakukan tindakan anarkis yang berpotensi menodai nilai-nilai kebangsaan, serta mengganggupersatuan dan kesatuan bangsa.

DPP IP-KI juga menyerukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda agarmengambil peran penting dalam menyejukkan suasana kebangsaan, serta memberikan dukunganpenuh terhadap langkah-langkah yang tengah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untukmengembalikan dan menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Continue Reading

Metro

Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. Terpilih dan Dapatkan Mandat Nakhodai O rganisasi Profesi Kurator

Published

on

By

Jakarta, 26 Agustus 2025 — Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) resmi memiliki pemimpin baru. Dalam pemilihan Ketua Umum AKPI periode 2025-2028, Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. terpilih dan mendapatkan mandat untuk menakhodai organisasi profesi kurator dan pengurus di seluruh Indonesia.

Pemilihan yang berlangsung dengan penuh demokrasi ini dihadiri 1.259 anggota AKPI dari berbagai daerah. Jimmy Simanjuntak meraih kepercayaan besar berkat rekam jejaknya yang solid, integritas tinggi, dan komitmennya untuk membawa AKPI ke level yang lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam pertarungan tersebut Jimmy Simanjuntak jauh mengungguli suara pesaingnya, adapun dirinya mendapatkan suara sebanyak 490, Nien Rafles Siregar memperoleh 342 suara, dan Martin Patrick Nagel tetap berada di urutan ketiga dengan perolehan 331 suara. Disusul Anthony Prawira yang mendapatkan 64 suara, sisanya sebanyak 14 dinyatakan tidak sah dan 1 suara abstain.

“Terpilihnya saya sebagai Ketua Umum baru Jimmy Simanjuntak S.H. M.H akan segera menyiapkan dan menyusun Jajaran Kepengurusan selama 30 hari kami akan lakukan.Di sisi lain juga akan  mempersiapkan administrasi-administrasi seperti perubahan akte seperti akte notaris dan juga melakukan kepada pihak-pihak yang terkait dan sebagainya.”ungkap Jimmy Simanjuntak. S.H. M.H dalam wawancara awak media

Setelah itu, kami akan segera membuat rapat kerja yang intinya adalah bagaimana inpomentasi apa yang kami program kan visi misi kami. Dan segera mungkin akan kami tindak lanjuti dan kamu wujud.

“Terima kasih kepada seluruh anggota AKPI yang hadir, pada hari ini adalah suatu bentuk bahwa  anggota AKPI itu punya kecintaan yang luar biasa pada Organisasi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu satu harian di sini, dan hasilnya memang ini adalah kemenangan bersama bukan hanya JNE tetapi kami akan mewujudkan  rencana kami untuk melayani AKPI. Dan mudah-mudahan itu bisa berdampak positif buat kemajuan AKPI dan anggota kedepannya.”tambahmya

AKPI bukan hanya organisasi profesi, tetapi juga wadah kolaborasi, edukasi, dan penguatan jaringan bagi para kurator dan pengurus di seluruh Indonesia.

Pemilihan Ketua Umum AKPI ini menjadi momentum penting dalam perjalanan organisasi, menandai era baru kepemimpinan yang diharapkan mampu membawa perubahan positif dan signifikan bagi para profesional di bidang kurator dan pengurus Indonesia.

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) adalah organisasi profesi yang mewadahi kurator dan pengurus di Indonesia. AKPI berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme

Continue Reading

Trending