Jakarta – Gelombang demonstrasi yang meluas ke berbagai provinsi menunjukkan adanya krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Kesenjangan dan ketidakadilan meluas. Publik melihat anggota DPR mendapat tunjangan ratusan juta sementara rakyat menghadapi beban pajak, pungutan, dan harga-harga yang naik.

Kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojol, mengakumulasi rasa frustrasi dan kemarahan rakyat. Situasi diperburuk oleh sikap arogan dan kekerasan aparat polisi, memicu eskalasi terjadinya aksi kekerasan, pembakaran gedung pemerintah, penjarahan, konflik fisik serta ketegangan antara warga dengan aparat.

Aparat pemerintah, selaku pemegang mandat dan amanat rakyat, perlu menggunakan pendekatan simpatik dan empatik. Menegakkan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil untuk memulihkan situasi serta mengembalikan kepercayaan rakyat. Dengan in kami menyatakan:

1. Duka cita mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, Rheza Sendy Pratama, dan korben tewas lain selama terjadinya unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025 hingga saat ini.

2. Menuntut pemecatan Kapolri sebagai penanggungjawab rangkaian kebrutalan polisi Dan segera mereformasi kepolisian agar menjadi pelindung dan pelayan masyarakat.

3. Polisi menghentikan penangkapan sejumlah aktivis yang dituduh, secara sembarangan, sebagai penghasut. Menginvestigasi dan mengusut terjadinya kekerasan pada pengunjuk rasa.

4. Mencabut berbagai fasilitas dan tunjangan kepada pejabat pemerintah dan anggota DPR penyebab jurang kesenjangan sosial.

5. Menuntut pemerintah dan DPR memperbaiki kondisi ekonomi yang semakin berat dirasakan oleh rakyat kecil.

6. Menuntut pemerintah dan DPR menegakkan rule of law dan memberantas korupsi yang sekarang terlihat semakin vulgar dan brutal.

7. Menuntut perampingan kabinet untuk menghemat anggaran yang defisit dan memastikan pemerintahan yang efisien. Meresafel menteri-menteri yang bermasalah dan terindikasi tersangkut kasus pidana korupsi

8. Menuntut pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memastikan 20% APBN untuk pendidikan tanpa dipotong untuk program Makan Bersama Gratis (MBG) dan lain-lain.
9. Memerdekakan Penyampaikan Pendapat. Sesuai amanat UUD dan UU yang memberikan kemerdekaan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapat. Tidak melakukan represi terhadap media dan suara aspirasi masyarakat.

10. Mereformasi sisten kepartaian, rektutmen politikus, dan keterwakilan di DPR.

Kami juga menuntut agar pemerintah melakukan:

1. Dialog Nasional yang Inklusif: Membuka kanal komunikasi dua arah dengan rakyat. Libatkan semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, perempuan, masyarakat adat, difabel, dan kelompok rentan.

2. Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat Kecil: Evaluasi ulang kebijakan fiskal (seperti pajak dan tunjangan pejabat). Penuhi kebutuhan dasar rakyat, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

3. Pemerataan Sosial Ekonomi dan Perlindungan Kelompok Rentan: Fokus pengentasan kemiskinan di provinsi dengan angka ekstrem tinggi. Dorong program inklusif berbasis kebutuhan lokal dan pelibatan tokoh masyarakat setempat.

4. Penguatan Hukum dan Pemberantasan Korupsi: Perkuat independensi KPK dan lembaga pengawas. Hentikan impunitas pejabat yang melanggar hukum.

5. Pendekatan Humanis dalam Keamanan Hentikan praktik represif terhadap aspirasi rakyat dan unjuk rasa damai.

Jakarta, – Puluhan konfederasi dan federasi serikat pekerja yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja Serikat Buruh Merah Putih menggelar konferensi pers bertajuk “Solidaritas Buruh Menjaga Indonesia” di Jakarta, Rabu (3/9).

Agenda ini dihadiri perwakilan dari berbagai konfederasi besar seperti KSBN, KSPSI, KSBSI, KSPI, KSPN, hingga federasi sektor strategis transportasi darat, laut, udara, dan kawasan industri nasional.

Dalam pernyataan sikap bersama, mereka menyoroti kondisi sosial ekonomi nasional yang dinilai berdampak serius pada dunia ketenagakerjaan. Koalisi buruh menyampaikan delapan poin utama tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:
1. Pemulihan situasi nasional. Mereka mengungkapkan keprihatinan atas gangguan sosial ekonomi, termasuk penangkapan demonstran hingga adanya korban jiwa di kalangan buruh. Pemerintah diminta segera mengusut tuntas kasus-kasus tersebut dan membebaskan aktivis yang ditahan.
2. Klarifikasi representasi serikat pekerja. Koalisi menegaskan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan beberapa pimpinan konfederasi buruh beberapa waktu lalu tidak mewakili seluruh serikat pekerja di Indonesia.
3. Dukungan penciptaan lapangan kerja. Koalisi menyatakan mendukung penuh rencana Presiden Prabowo menciptakan 19 juta lapangan kerja berkualitas.
4. Tinjauan ulang pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Mereka khawatir lembaga baru itu justru menimbulkan tumpang tindih kelembagaan, sehingga mendorong penguatan lembaga tripartit yang sudah ada.
5. Revisi UU Ketenagakerjaan. Proses revisi diminta mengedepankan transparansi, dialog sosial, partisipasi, dan inklusivitas.
6. Reformasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Koalisi menekankan perlunya perbaikan tata kelola BPJS Ketenagakerjaan agar lebih inklusif, universal, dan melindungi kelas pekerja secara optimal.
7. Reformasi penetapan upah minimum. Mereka mendorong pendekatan sektoral dalam penetapan upah minimum untuk memperkecil kesenjangan antar daerah.
8. Pengesahan RUU Perteks IX. Koalisi mendesak pemerintah dan DPR segera membahas serta mengesahkan RUU tersebut guna melindungi sektor industri padat karya dan strategis nasional.

Pernyataan sikap ini ditandatangani sejumlah pimpinan serikat, antara lain: Irham Aliyasyafudin, Presiden KSBN, Ahmad Irfan Nasution, Presiden KSP BUMN, Ristadi, Presiden KSPN, Johannes Darto Pakpahan, Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai, Ketua Umum KSPSI.

“Buruh tidak akan tinggal diam melihat kondisi bangsa. Kami hadir untuk menjaga Indonesia tetap adil, demokratis, dan berpihak pada pekerja,” tegas Irham Presiden KSBN .

Dalam kesempatan ini Presiden KSPN Ristadi   menyoroti pentingnya keterbukaan antar pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Ia mendorong solusi persuasif, peningkatan kompetensi buruh, serta perlindungan hukum dan sosial yang merata, bukan hanya wacana.

Ristadi menegaskan lima konfederasi besar di Indonesia (KSBN, KSPSI, KSBSI, KSPI, KSPN) masuk menjadi anggota tripartit nasional. Kami berseragam menyamakan frekwensi pemikiran dan membuat sebuah aliansi yang namanya aliansi koalisi serikat pekerja serikat buruh merah putih untuk  menjadi mitra pemerintah yang kritis. Pemerintah keliru kami ingatkan, pemerintah bagus kami dorong sesuai dengan kemampuan dan kapasitas jelasnya.

Adapun aspirasi yang kami sampaikan
yaitu soal keprihatinan atas situasi  gejolak politik kemudian yang menyasar gejolak ekonomi. Yang sekarang terjebak sehingga ada   korban yang jatuh. Yang kami sampaikan murni soal isu  pekerja,  soal industri dan soal PHK.  Bagaimana nasib industri ke depannya dan tidak ada tendensi soal kepentingan politik agar ada nilai tambah, ungkapnya.

8 aspirasi yang kami sampaikan untuk mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja 19 juta orang.  Salah satu solusi yang kami sampaikan adalah melindungi dan kemudian bisa menumbuhkan industri padat karya yang   bisa menyerap tenaga kerja luar biasa banyaknya.  Seperti industri sepatu,  garmen dan  tekstil.  Ada  anggota kami   industri pabrik sepatu di Tegal mempunyai 26.000 karyawan dan sekarang sedang berkembang dengan membuat 3 unit pabrik lagi dan total karyawannya 120.000 orang, bebernya.

Aspirasi yang kami sampaikan untuk dipercepat realisasinya supaya tidak banyak korban PHK  yang berjatuhan lagi karena efisiensi perusahaan atau karena pabrik tutup itu bisa dihentikan. Tapi juga bisa menumbuhkan industri baru di sektor padat karya yang bisa mengurangi pengangguran, sambungnya.

Dengan demikian investasi bisa tumbuh bagus dengan tidak melupakan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja,  pungkas Ristadi.

Jakarta, – Tokoh Perjuangan Palestina dan juga Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina (PNI)  DR. Mustafa Al-Bargouti mengatakan dalam peperangan eksistensial di Gaza belakangan ini adalah mengancam bangsa dan rakyat Palestina.  Terutama terus berlangsungnya kampanye pendudukan dan pengusiran paksa bangsa Palestina sejak 1948 sampai sekarang.

Dan 70% warga Palestina terusir keluar dari negerinya.  Dan sekarang ada  7,5 juta warga Palestina ada di luar Palestina. Yang terancam bangsa Palestina baik yang ada di Gaza, tepi barat dan seluruh rakyat Palestina yang wilayahnya diduduki Israel kata Dr. Mustafa Al- Bargouti dalam konferensi pers Situasi Terkini Palestina – Genosida dan Siasat Migrasi Paksa di Hotel Sofyan Menteng Jakarta, Selasa (02/09/25).

Israel sekarang bekerja keras mewujudkan peristiwa nakbah yang kedua setelah kejadian nakbah pertama tahun 1948. Nakbah adalah peristiwa pengusiran bangsa Palestina dari Bumi Palestina. Israel telah menghancurkan lebih dari 83.000 desa  atau distrik di seluruh wilayah Palestina. Gaza sebagaimana diketahui tempat lahirnya imam Syafei yang menjadi mazhab mayoritas rakyat Indonesia. Dan sampai hari ini sudah 700 hari rakyat kami di Gaza Palestina menghadapi perang yang terus menghancurkan kehidupan mereka, sambungnya.

Rakyat Palestina tidak hanya menghadapi serangan brutal israel tetapi menghadapi 3 jenis kejahatan perang yang telah diratifikasi oleh dunia internasional. Yang pertama kejahatan Genosida kepada warga gaza, kedua kejahatan hukuman kolektif kepada rakyat yang tidak bersalah terutama dalam hal pelaparan rakyat Gaza dan ketiga adalah pembersihan etnis. Sampai kini sudah 140.000 ton bom dan sejenisnya yang ditumpahkan oleh Israel ke wilayah kecil seperti Gaza.

Data statistik menyatakan lebih dari 300.000 rakyat Palestina yang terluka dan 61.000 mati syahid serta 20.000 anak anak yang dibantai dan menjadi korban  kekejian Israel. Bayangkan hal ini jika terjadi di Indonesia.

Kami ulangi ada 160.000 rakyat Gaza yang mengalami luka luka berat dan setiap 12 detik banyak sekali anak anak Palestina yang menjadi korban keganasan Zionis Israel. Dan sisanya rakyat Palestina yang mengungsi sangat potensial menghadapi kematian. Karena yang terluka ini juga tidak ada pengobatan yang memadai. Karena 24% dari seluruh total pelayanan rumah sakit di Gaza sudah dilumpuhkan, ungkap dokter lulusan dari Moskow dan Stanford University ini.

Perang yang sudah berlangsung 2 tahun ini  sudah ada lebih dari 450 bayi yang baru lahir tapi kemudian wafat yang menjadi korban keganasan zionis Israel. Belum lagi angka angka yang lain menyatakan banyak bayi yang terkenal mal nutrisi dan tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai.

Semua anak anak kecil apalagi bayi adalah sebuah kehidupan yang sangat sakral dan disucikan tanpa membedakan  suku, ras serta agama.

Hal yang ingin disampaikan, Profesi wartawan yang harus dilindungi dalam meliput konflik atau perang. Tapi ini justru yang menjaga target besar dari Israel. Sebelum target dibunuh para wartawan ini dilarang mendekat area peperangan antara tentara zionis  dengan pasukan perlawanan Palestina. Yang mana mereka (wartawan ) yang meliput dijamin oleh hukum  internasional keselamatannya.

Dan sudah ada 248 wartawan media Arab dan juga internasional yang bekerja di Gaza terbunuh yang menjadi korban. Dan kami belum pernah  mendapati jumlah korban dari pihak wartawan yang meliput sebanyak perang di Gaza dalam dua tahun belakangan ini.

Kami menyatakan bahwa tujuan Israel dalam tindakan ini adalah untuk menghalangi masyarakat internasional mengetahui realitas yang sebenarnya di lapangan, tegasnya.

Permintaan atau pesan kepada pemimpin rakyat Indonesia:

1. jangan sampai Indonesia menyetujui upaya pengusiran paksa rakyat gaza dari Palestina dengan dalih apapun termasuk alasan medis, kemanusiaan untuk ditempatkan di Indonesia

2. Jangan sampai Indonesia dibodoh bodohi untuk menerima dan menampung rakyat Palestina dengan alasan kemanusiaan, medis karena Indonesia sudah membangun 2 rumah sakit di Gaza dan bisa membangun lagi rumah sakit Gaza. Jadi kami tidak perlu mengirim warga kami keluar dari Gaza sampai ke Indonesia karena ini adalah salah satu taktik rencana busuk dan jahat dari pemerintahan Israel

3. Rakyat Indonesia dan pemimpin Indonesia sudah sewajibnya untuk menolak normalisasi politik dengan Israel dengan alasan apapun tidak bisa diterima karena negara Israel jelas jelas melanggar hak azasi manusia melakukan banyak kejahatan dan kami tidak membenarkan dialog dialog antara rakyat Indonesia dengan rakyat Israel. Juga kunjungan kunjungan ke Israel  tidak bisa diterima akal sehat karena tidak bisa diharapkan  dan kita dilarang untuk berdialog dengan setan

4. Kami meminta pemerintah Indonesia tidak melakukan hubungan apapun dengan Israel termasuk hubungan dagang dan kerjasama militer justru kami mendorong pemerintah Indonesia bersama negara lain seperti Belgia untuk memberikan sanksi terhadap Israel di dunia Internasional

5. Bantulah kami rakyat Palestina untuk tetap tinggal di negara kami dan kami tidak ingin diusir dari negara kami dengan alasan apapun.

Kami menyambut upaya dunia internasional untuk memberikan pengakuan negara Palestina merdeka. Sudah banyak negara negara secara defakto mengakui kemerdekaan Palestina dan paling penting sekarang ini kita memberikan sanksi terhadap Israel atas kejahatan kejahatan yang dilakukannya terhadap bangsa Palestina, pungkasnya.