Connect with us

Hukum

Kepengurusan AMPHURI Ketua H. Fauzan Kamil, LC, MA dan Wakil Ketua Umum Amien Balubaid Yang Disahkan Diperkuat SK Kemenkumham

Published

on

Jakarta – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 bertempat di Hotel Fave Tangerang Banten.

DR. H. Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Pengurus AMPHURI hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) menyatakan dalam konferensi pers di Hotel Aston Rasuna Kuningan Jakarta.Selasa(13/10/2020)

Bahwa hasil Munaslub telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menghasilkan beberapa hal diantaranya : Kepengurusan Dewan Majelis Tinggi dengan Ketua H. Mahfudz Djaelani, Ketua Dewan Penasehat Ir. H. Arfan Oesman, Ketua Dewan Kehormatan H. Karyono Supomo. Kepengurusan DPP AMPHURI dengan Ketua Umum H. Muhammad Fauzan, Lc MA, Sekjend H. Isnaeni Iskandar, Bendahara Umum H. Tagor Bajora Lubis, Lc MA.

“Pengesahan ini sekaligus menegaskan bahwa hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) AMPHURI di Kota Batu Jawa Timur tidak sah dan batal demi hukum,” tegas Rasman.

“MUNAS AMPHURI di Kota Batu Jawa Timur tidak sesuai dengan AD/ART Perkumpulan AMPHURI, karena tidak menjalankan amanat AD/ART diantaranya tidak adanya pembahasan perubahan AD/ART, tidak adanya komisi komisi pembahasan program kerja, tidak dibahas garis garis kebijakan organisasi yang hanya bisa dilakukan dalam mekanisme MUNAS atau MUNASLUB.

MUNAS di Kota Batu Jawa Timur juga gagal karena tidak ditanda tanganinya berita acara rapat pleno dan pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Penasehat di saat Pelaksanaan MUNAS di Batu. Juga adanya bukti pelaksanaan MUNAS secara tidak kredibel dan penjelasan laporan keuangan yang tidak transaparan,” lanjut pengacara nasional ini.

Rasman juga mengingatkan pengurus AMPHURI hasil MUNAS batu.

“Jika pasca MUNAS ada penggunaan keuangan secara tidak organisatoris maka akan ada tindakan pidana!,” tegas Rasman.

MUNASLUB AMPHURI yang diadakan di Tangerang Banten telah sesuai dengan AD/ART AMPHURI (Anggaran Rumah Tangga Bab V Pasal 14 ayat 1 : Musyawarah Nasional Luar Biasa dilaksanakan apabila Dewan Pengurus dan atau presidium yang terdiri dari ketua dewan penasehat dan ketua dewan kehormatan gagal menyelenggarakan Musyawarah Nasional sesuai ketentuan. Dalam hal seperti ini, maka Musyawarah Nasional Luar biasa mutlak harus dilaksanakan).

“Pengurus DPP AMPHURI periode 1437-1441 H / 2016-2020 gagal menyelenggarakan MUNAS sesuai ketentuan karena ditemukan kecurangan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan pimpinan Organisasi, pelanggaran AD/ART, pelanggaran SC OC, pelanggaran tata tertib MUNAS dll. Maka Ketua Dewan Penasehat yang sekaligus Pendiri Utama AMPHURI Bapak H. Mahfudz Djaelani mengeluarkan surat keputusan pelaksanaan MUNASLUB sesuai AD/ART AMPHURI.

Saya sebagai kuasa Hukum yang turut hadir menyaksikan pelaksanaan MUNASLUB menyatakan MUNASLUB AMPHURI telah dilaksanakan sesuai perundang – undangan yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI. Adapun Surat Kemenkumham yang menyebutkan Saudara Firman M. Nur Sebagai Ketua Umum bukanlah pengesahan hasil MUNAS namun hanya pelaporan perubahan struktur kepengurusan AMPHURI sehingga dengan keluarnya SK KEMENKUMHAM pengesahan hasil MUNASLUB maka kepengurusan Firman sebagai Ketua Umum Batal demi hukum,” jelas Rasman.

Pada kesempatan tersebut Rasman juga mengingatkan Pengurus AMPHURI dibawah Firman M. Nur agar tidak menempati gedung AMPHURI, mengembalikan seluruh dokumen-dokumen terkait AMPHURI, tidak melakukan transaksi keuangan apapun atas nama AMPHURI karena akan bisa berdampak tuntutan pidana.

Satu hal temuan menarik lainnya yang disampaikan Rasman adalah adanya laporan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa Kepengurusan AMPHURI pada masa periode 1437 – 1441 H / 2016 – 2020 M, dimana saudara Firman sebagai Sekjend dan Tauhid Hamdi sebagai Bendum AMPHURI tidak pernah melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan AMPHURI, yang akan membawa banyak fakta-fakta baru indikasi pelanggaran pelanggaran yang dilakukan Pengurus AMPHURI sebelumnya dalam mengelola organisasi ummat ini. Terutamanya masalah pengelolaan keuangan anggota AMPHURI.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum terpilih H. Muhammad Fauzan Kamil menyampaikan pesan kepada seluruh anggota AMPHURI agar bersatu kembali merajut ukhuwah dalam rumah besar AMPHURI tanpa adanya intimidasi apapun, ancaman apapun bagi anggota yang kritis dalam membangun AMPHURI.

“Kami menganggap semua sahabat di AMPHURI. Tidak ada yg lebih hebat dan berkuasa dari yang lainnya. Bapak / Ibu semua adalah para pengusaha yang mandiri tidak perlu di persekusi hanya karena berbeda pandangan dalam membangun AMPHUR,” ujar Fauzan

Continue Reading

Hukum

Forum Wartawan Jakarta Desak Polisi Tangkap Pelaku Dugaan Pemalsuan Dokumen Negara

Published

on

By

Jakarta – Peristiwa munculnya pemalsuan dokumen yang diperbuat oleh dua (2) orang pelaku Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan bernama Muhammad Afzaal (MA) dan Muhammad Sajid Hussain (MSH) terjadi pada tanggal 13 Agustus 2019 akhirnya berbuntut panjang.

Forum Wartawan Jakarta (FWJ) mendesak kepolisian agar segera menangkap para pelaku pemalsuan dokumen negara.

Diyakini, kedua pelaku tersebut telah memalsukan; (1) Surat Keterangan No Objection Certificate (NOC) dari Kedutaan Besar Pakistan Jakarta, (2) Sertifikat Belum Menikah atau Ummarited Certificate yang dikeluarkan dari Pakistan, (3) Affidavid atau Surat Ijin Menikah dari Orangtua Korban Muhammad Adnan, dan (4) Akte Kelahiran atau Birth Of Certificate Muhammad Adnan.

Akibatnya, korban dalam hal ini Muhammad Adnan telah dirugikan segala bentuk pengurusan legal birokrasi yang menyebabkan korban hilang kepercayaan diri, was-was, sehingga berdampak pada batalnya status pernikahannya karena cacat hukum. Korban juga menyatakan dirinya berada dalam tekanan yang tidak menentu, dimana ia mengakui selalu dibayang-bayangi sebagai imigran gelap dalam kurun waktu hampir 1 tahun kebelakang.

Awal terbongkarnya dokumen palsu tersebut diceritakan oleh korban ketika ia bersama istrinya akan membuat KITAS sebagai lampiran di kantor Imigrasi Jakarta Selatan, namun yang mereka dapati sebuah pernyataan dokumen yang dimiliki korban adalah Palsu. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Second Secretary Pakistan Embassy Jakarta, Mr. Jamal Nasir bahwa kepemilikan dokumen atas nama Sdr. Muhammad Adnan benar adanya Palsu. Tentunya hal itu korban bersama istrinya harus segera meminta pertanggungjawaban kepada pelaku.

Hingga pada tanggal 27 Juli 2020, korban bersama istrinya melaporkan tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Kepolisian LP/4395/VII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tentang tindak pidana Pemalsuan Dokumen dan Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 378 KUHP yang kini sedang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan.

Belum tuntas status hukum bagi ke dua (2) pelaku pemalsuan dokumen di Polres Metro Jakarta Selatan, Pelaku kembali berulah dengan mencoba melakukan tekanan atau ancaman kepada Kepala KUA Pancoran bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Pancoran telah menikahkan Muhammad Adnan dengan Andi Mardana (Andine) atas dasar dokumen palsu.

Dirasa tidak dapat menggoyang Kepala KUA Pancoran, Pelaku atas nama Muhammad Afzaal (MA) yang memiliki identitas diri Nomor IM2RBT89498 beralamat di Puri Naga Indah Blok B1, No. 15 RT 001/011, Kampung Melayu Timur, Teluk Naga Tangerang, dan Sdr. Muhammad Sajid Hussain (MSH) yang juga terlibat dalam proses perbuatan jahatnya Afzaal kembali melaporkan korban (Muhammad Adnan) ke Direktorat Imigrasi dengan tuduhan pindah atau beda domisili dengan Nomor Laporan LK/007/VIII/2020/DIKKIM, tertanggal 24 Agustus 2020, dengan tuduhan Pelanggaran Pasal 71 huruf (a) UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana dirinya bersama istrinya Andi Mardana alias Andine diduga tidak melaporkan atas perubahan alamat ke kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

Tentunya hal itu dibantah korban bahwa ia bersama Andine (istrinya) tidak pernah pindah domisili atau mutasi alamat.kata dia

Dalam rentetan peristiwa yang terjadi, Ketua Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini angkat bicara. Bahkan ia mengatakan patut diduga adanya konspirasi antara pelapor dengan oknum penyidik Dirjen Imigrasi. Ia juga menyebut laporan Muhammad Afzaal ke Dirjen Imigrasi sebagai upaya penyelamatan diri atas dilaporkannya ke Polda Metro Jaya sebagai pelaku pemalsuan dokumen,” Kata dia.

“Artinya ia ingin adanya balancing hukum sehingga muncul bargening untuk sama-sama mencabut laporan. “Ucap Opan saat menggelar konferensi Pers nya di Jakarta, Jum’at (2/10/2020) siang.

Opan juga menyayangkan sikap penyidik Dirjen Imigrasi yang kerap melakukan intimidasi terhadap korban dan Andine (istrinya korban), bahwa mereka telah berupaya memulihkan keabsahan legal dokumen yang telah dipalsukan oleh Muhammad Afzaal dan Muhammad Sajid Hussain.

Namun lagi-lagi muncul ucapan penyidik imigrasi akan tetap melakukan deportasi sementara kepada Muhammad Adnan, dan bukan melakukan pemanggilan terhadap Muhammad Afzaal yang sangat jelas telah melakukan pemalsuan dokumen atas diri korban (Muhammad Adnan).

Selain itu, Opan juga mengulas banyak kasus-kasus Imigran gelap yang lebih berat di Indonesia, bahkan ratusan sampai ribuan imigran tanpa status yang jelas berkeliaran di Indonesia, “jika aturan dan Undang-Undang Keimigrasian ingin ditegakkan, maka bersihkan semua skandal dilapangan yang dilakukan para oknum penyidik sampai pejabat Imigrasi. “Tegas Opan.

Untuk itu, Forum Wartawan Jakarta (FWJ) mendesak Kapolda Metro Jaya dalam hal ini Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan untuk segera menetapkan STATUS TERSANGKA lalu di tahannya kedua Pelaku Pemalsuan Dokumen atas nama Muhammad Afzaal (MA) dan Muhammad Sajid Hussain (MSH) karena telah merugikan pihak korban.

Sebagai Ketua Forum Wartawan Jakarta, Opan juga meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Jhoni Ginting untuk menindaktegas para oknum penyidik Imigrasi yang telibat melakukan konspirasi dengan Muhammad Afzaal. (artho)

Continue Reading

Hukum

Pengajuan PK Mantan Dirut Trans Jakarta Penuh Kezholiman

Published

on

By

JAKARTA – Peninjauan Kembali (PK) diajukan oleh Mantan Direktur Utama Transjakarta Donny Andy Saragih, atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA). Itu disampaikan Eggi Sudjana selaku Kuasa Hukum Donny Andy Saragih. Menurutnya, pengajuan PK karena ada kekeliruan dari Majelis Hakim pada Persidangan Tingkat pertama, maupun pada saat kasasi.

Kita PK itu kewenangannya ada tiga hal penting. Pertama, ada alat bukti baru. Kedua, kekeliruan hukum. Maksudnya, penetapan pasal demi pasal yang keliru dan kehilafan hakim. Inilah yang kita masukkan dalam Peninjauan Kembali,” kata Eggi, Rabu (16/9/2020).di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Dijelaskan Eggi, ada kekeliruan hukum yang ditetapkan oleh majelis hakim, sehingga mantan Dirut Transjakarta divonis bersalah.

“Saya kasih contoh, mereka menggabungkan antara pasal penipuan dan pemerasan. Padahal, itu keliru secara hukum,” terang Eggi.

Lebih lanjut, Eggi juga menjelaskan, keliru itu secara substansi adalah pemerasan.
“Itu harus didahului adanya kekerasan dan adanya ancaman, itu baru disebut pemerasan.

Kalau penipuan, kebalikan dari ancaman. Oang menipu itu sikapnya baik baik kelihatannya, bukan nipu. Jadi, ada kontradiktif antara pemerasan dan penipuan, inilah kekeliruan dalam penerapan pasal,” tutur dia.

Menurut Eggi, Donny Andy Saragih merasa dizholimi oleh majelis hakim dan jaksa.
“Oleh karenanya, kami meminta Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memeriksa para Majelis Hakim ini. Jadi, saya minta Badan Pengawas dari Mahkamah Agung dan juga KY. Awasi hakim hakim ini juga dari Komisi Kejaksaan, awasi jaksanya karena ini adalah jelas-jelas kezholiman dan tidak berperi kemanusiaan,” kata dia.

Majelis Kasasi menghukum Donny dan rekannya, yakni Porman Tambunan lebih berat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi dua tahun penjara dari sebelumnya hanya setahun

Continue Reading

Hukum

Pembentukan Pengurus Pengacara Raja Raja Batak Se Indonesia

Published

on

By

Jakarta – Terbuka dengan agenda pembentukan Advokat dari Perkumpulan Pengacara Raja Raja Batak (PRRB) secara resmi terbentuk oleh Ketua Advokat Boston Hervando Siahaan SH MH CLA CIL CTA terpilih secara aklamasi yang di hadiri oleh 30 orang karena PSBB (Pembatasan Sosial Beskala Besar) dari anggota yang mencapai 230 orang.

Sebenarnya terbentuknya awal dari WA (22/10/2017) oleh Ketua Umumnya untuk periode sekarang bertempat di Rumah Makan Handayani Matraman Jumat (11/9/2020) yang di mulai dari jam 16 : 00 WIB hingga jam 21 : 00 WIB berlangsung lancar

Susunan pengurus Ketua Advokat Boston Hervando Siahaan SH MH CLA CIL CTA , Sekertaris Advokat David M Agung Aruan SH MH dan Bendahara Hatialum Rehulina Br Silalahi SH

Tujuan di bentuknya Pengacara Raja Raja Batak ini adalah untuk membantu masyarakat yg tidak mampu untuk bersidang di pengadilan seluruh Indonesia

Sosok Boston Hervando Siahaan begitu tersohor sebagai salah satu tokoh hukum kenamaan di Indonesia. Kariernya sebagai akademisi, hingga pengusaha telah dilakoni sejak lama. Belakangan ini dikenal pula sebagai advokat yang aktif melakukan praktik litigasi di berbagai pengadilan.

Continue Reading

Trending