Connect with us

Metro

konfrensi Pres Projo Menjawab Kekhawatiran Pelemahan KPK

Published

on

Jakarta – Revisi UU 30/2002 tentang KPK ditolak oleh guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, hingga oleh KPK sendiri karena dianggap bisa membunuh lembaga antikorupsi itu. Meski demikian, revisi UU KPK baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (17/9/2019).

Gelombang penolakan yang begitu kuat ternyata tidak didengar oleh DPR dan pemerintah. Revisi UU KPK  tetap disahkan oleh DPR.

Menjawab Kekhawatiran Pelemahan KPK, PROJO menggelar Konferensi Pers bertempat di Resto Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019)

Berikut Poin Pandangan DPP Projo :

1. Pembahasan revisi Undang – Undang KPK di DPR yang begitu cepat memunculkan kekhawatiran dari sejumlah kalangan akan pelemahan pemberantasan korupsi Sebab UU KPK berlaku dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara tanpa kecuali.

2. Pemilihan Pimpinan KPK yang dimulai beberapa kalangan diluar harapan sebelumnya seolah menjadi bukti adanya upaya melemahkan KPK.

3. Opini yang kemudian berkembang tidak secara dingin menelaah substansi rancangan revisi UU KPK berikut tujuan yang ingin dicapai

4. Serangan opini kemudian justru diarahkan kepada Presiden Joko Widodo yang diharapkan bersedia menolak pembahasan revisi UU KPK bersama DPR Kemudian DPR dipersepsikan hendak mematikan pemberantasan korupsi dengan cara melemahkan KPK.

5. KPK adalah lembaga independen yang sangat penting posisinya bahkan sentral dalam pemberantasan korupsi. Namun perbaikan untuk penyempurnaan perlu dilakukan.

6. Substansi revisi UU KPK tidak mengurangi Kewenangan KPK

7. Revisi UU KPK justru menguatkan peran KPK dalam pencegahan korupsi, sosialisasi, koordinasi antar lembaga serta asistensi

8. Dewan Pengawas KPK diadakan sebagai pendukung dan pelengkap dalam pengawasan kinerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas KPK

9. Kekhawatiran intervensi Presiden terhadap KPK melalui Dewan Pengawas terlalu menyederhanakan masalah KPK tidak berada diruang hampa Pengawasan eksternal tetap berjalan termasuk dan DPR sebagai representasi wakil rakyat

10. Perubahan status karyawan KPK menjadi ASN juga tidak serta merta membuat personilnya menjadi tidak berkualitas Rekrutmen yang transparan dan akuntabel akan memastikan personil yang berkualitas

11. DPP PROJO bersama masyarakat dan Komponen bangsa dalamnya siap mengawal pelaksanaan UU KPK termasuk pengawasan rekrutmen pegawai dan anggota Dewan Pengawas, untuk memastikan terlaksananya pemberantasan korupsi dan penguatan institusi KPK.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Metro

Dewi Ketua Foreder Kota Bekasi Hadiri Acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024

Published

on

By

Jakarta, 28 Februari 2024 – Ketua- Ketua Simpul Organ Relawan paslon  01 dan 03 mengadakan acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024 Curang di gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) Benhil Jakarta pusat, pada Rabu (28/02/2024)

 

Dewi selaku Ketua Foreder Kota Bekasi saat ditemui awak Media Online mengatakan “Saya sangat kecewa dan sedih berduka dengan kematian demokrasi saat ini dan saya pikir demokrasi sudah mati saat ini. Dengan adanya Pemilu yang sangat kotor ini dimana Presiden berada di keberpihakan paslon 02 saya sangat kecewa karena 9 tahun kita semua Relawan Jokowi berjuang untuk Presiden Jokowi walupun saya sangat mendukung beliau tapi dengan adanya terbuka gamblang kecurangan yang sangat masif terstruktur seperti ini saya sebagai rakyat sangat kecewa dan hal ini tidak bisa dibiarkan, kalau dibiarkan maka semakin seenaknya, kasihan rakyat yang lain.

 

Kita harus terus bergerak sampai ada kejelasan, bagusnya sampai ada keadilan untuk kita semua. Saya dari pendukung paslon 03 walaupun kalah di Pemilu yang lalu kita tidak akan diam dengan adanya kecurangan-kecurangan ini dan kita akan terus bergerak sampai ada kejelasan maupun keadilan.

 

Dengan ramainya berita hari ini terkait diangkatnya Prabowo Subianto sebagai Jenderal bintang 4 oleh Presiden Jokowi di Mabes TNI adalah dagelan yang membuat kita semua tertawa dalam tangis, masa iya orang yang dulu pernah ditetapkan sebagai tersangka penculikan maupun membunuh aktivis maupun mahasiswa di era reformasi 98 setelah 26 tahun berlalu malah diberikan gelar Jenderal dan juga yang pernah dipecat oleh mantan Panglima 98 malah sekarang mendukungnya, itu buat saya dagelan dan tidak masuk akal.

 

Harapannya kita seluruh masyarakat Indonesia yang merasa dicurangi Pemilu ini agar menuntut keadilan maupun menuntut bagaimana ini semua bisa menjadi baik sesuai dengan harapan kita bersama, tanpa cawe-cawe dan kecurangan. Paslon 01 dan paslon 03 menurut saya kalah dengan terhormat dengan kalah dicurangi itu sangat berbeda,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Arini Sumardi selaku Ketua Umum Pejuang ABW (Anies Baswedan) Hadiri Acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024

Published

on

By

Jakarta, 28 Februari 2024 – Ketua- Ketua Simpul Organ Relawan paslon  01 dan 03 mengadakan acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024 Curang di gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) Benhil Jakarta pusat, pada Rabu (28/02/2024)

 

Arini Sumardi selaku Ketua Umum Pejuang ABW (Anies Baswedan), saat ditemui awak Media menjelaskan ; “Kami dari relawan itu sudah sama sekali tidak mempercayai quick count, tidak mau melihat itu dan tidak peduli pada hasilnya karena yang kami peduli adalah pemilu ini diulang dengan cara-cara yang jurdil dengan menghormati konstitusional.

 

Kemarin kita tahu bahwa konstitusi kita sudah dilangkahi oleh Presiden Jokowi dengan memasukkan anaknya sebagai Cawapres Prabowo 02 melalui MK.

 

Kemudian ada upaya pengerahan mobilisasi Kepala Desa  termasuk pemberian bansos itu adalah upaya curang yang diselubungi atau ditutupi oleh yang namanya aturan itu dan ini yang mau kita lawan dimana entry point kita kedepannya kita harus punya pemerintahan yang bersih dan demokratis maupun dilahirkan dari pemilu yang betul-betul jurdil.

 

Yang pasti kami sebagai relawan ini rakyat biasa sudah menitipkan amanah atau mandat konstitusi kepada anggota DPR karena merekalah yang punya kewenangan untuk menggulirkan Hak Angket tersebut sedangkan tugas kami adalah mendorong kepada Parpol-parpol ini saatnya untuk betul-betul menunjukkan kepedulian kepada rakyat Indonesia.

 

Walapun banyak permintaan untuk menggulirkan hak angket yang gunanya untuk memeriksa dengan menyeluruh apakah betul apalah pilpres kemarin itu banyak sekali terjadi kecurangan itulah poinnya dan kami mendorong agar hak angket ini direalisasikan agar kita tenang bernegara,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Marlin Barto inisiator relawan 01 dan 03 : Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024

Published

on

By

Jakarta, 28 Februari 2024 – Ketua- Ketua Simpul Organ Relawan paslon  01 dan 03 mengadakan acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024 Curang di gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) Benhil Jakarta pusat, pada Rabu (28/02/2024)

Marlin Barto sebagai inisiator relawan 01 dan 03, saat ditemui awak media mengatakan ; “Hari ini telah selesai acara konsolidasi antara pendukung 01 dan 03 dimana tujuan kita adalah melebur menjadi satu kekuatan dan untuk kedepannya kita akan buat gerakan besar termasuk tidak ada lagi embel-embel 01 dan 03 karena kita mengatasnamakan masyarakat sipil sehingga agenda kita mungkin yang pertama parlemen jalanan tanggal 5 Maret 2024.

Setelah acara hari ini kita akan rapat dan konsolidasi lagi untuk memperkuat barisan supaya teman-teman yang belum terkoordinir atau belum terkonsolidasi kita akan satukan pikiran dulu hingga nanti tanggal 5 Maret 2024 kita semu turun bersama.

Dalam aksi nantinya ada berbagai elemen yaitu buruh, aktivis dan segala macam kita turun bareng. Dari pernyataan sikap kita elaborasikan lagi menjadi tuntutan.

Kalau Sirekap lebih ke ranah hukum, ada pelanggaran servernya diluar negeri disitu ada tindak pidana hukumnya dan kita percayakan itu ke penegak hukum karena kita hanya mendorong untuk siap demokrasi termasuk lebih fokus kepada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara terutama kepala negara Presiden Joko Widodo.

Harapan kita paling sedikit dalam aksi nantinya ada  5.000 orang atau lebih bahkan banyak pun lebih baik lagi. Kita akan terus lakukan konsolidasi dan pertemuan tadi solid dan punya tekad yang sama karena kepentingan kita hari ini cuma 1 yaitu Selamatkan  Demokrasi.

Sebenarnya tidak ada lagi paslon 01 dan 03 karena rakyat melihat kecurangan, dari penyelenggara Pemilu, kemudian juga ada pelanggaran-pelanggaran bansos yang gila-gilaan dan itu melanggar undang-undang karena bansos itu diberikan dengan serampangan dan sebenarnya diperuntukannya hanya untuk orang miskin.

Makanya kami berkumpul diacara ini untuk menyatukan dan melihat kecurangan itu. Kita hanya rakyat yang bergerak ingin bagaimana melawan kecurangan yang dipimpin oleh Presiden langsung  sehingga Pak Jokowi sudah layak untuk dimakzulkan.

Melihat situasi hari ini sudah membahayakan dan baru hari ini ada pelantikan penyematan pangkat bintang 4 untuk Prabowo Subianto oleh Presiden Jokowi karena ini menurut kami sebuah kecelakaan demokrasi.

Dari sebelum pemilu, sudah terjadi desain yang sangat sistematis dan masif untuk memenangkan salah satu paslon sehingga pada saat ini merugikan paslon lain dan oleh karena itu pada hari ini kami berkoordinasi dan berkonsolidasi untuk membuat suatu gerakan yang nyata dan real.

Barangkali dalam beberapa hari kedepan kami akan melakukan aksi yang lebih besar. Mendorong Hak Angket ini agar disegerakan supaya kecurangan-kecurangan yang terjadii ini harus diungkap secara terbuka,” tutupnya.

Continue Reading

Trending