Connect with us

Hukum

Kasus Dugaan Gratifikasi, Didzolimi Hendra Soenjoto Minta Perlindungan Hukum

Published

on

JAKARTA: Pengusaha papan menengah di DKI Jakarta, Hengky Soenjoto menyampaikan pernyataan bahwa penetapan tersangka dan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada adiknya Hendra Soenjoto dalam kasus gratifikasi atau pemberian hadiah kepada Nurhadi atas dugaan suap terhadap perkara sengketa antara PT.MIT dan KBN dalam kerja sama pembangunan Pembangikit Listrik Tenaga Minhidro (PLTMH) adalah bentuk pendzoliman yang keji.

Hal itu disampaikan Hengky Soejoto dalam Talkshow live diskusi opini Radio Trijaya FM di Hotel Ibis Tamarine akhir pekan lalu.

Menurut Hengky, penyerahan uang sebesar lebih kurang Rp 33,334.995.000 dari Hendra kepada Resky Herbiyono melalui transaksi transfer tercatat secara sah. Sebanyak 48 kali transfer pada tahun 2015 hingga 2016.

“Jadi uang itu untuk pembelian saham dan jaminan pembangunan PLTMH. Bukan gratifikasi atau pemberi hadiah kepada Nurhadi. Hendra Soenjoto hanya kenal kepada Resky Herbiyono, tidak kenal Nurhadi sebagai pejabat MA,” kata Hengky.

Dalam surat testimoni dan permohonan perlindungan hukum Hendra Soenjoto yang diterima wartawan Suarakarya.Id, Sabtu (7/3/2020) menyatakan bahwa tuduhan suap atau gratifikasi untuk mengurus perkara yang “menang” kasus sengketa antara PT MIT dan KBN adalah asal-asalan dan memaksakan kehendak ( abuse of power), karena penyidik tidak pernah bisa membuktikan perkara yang mana yang dilakukan suap. Siapa yang disuap.

” Bahwa hubungan saya dengan Resky Herbiyono tidak ada sangkut pautanya sama sekali dengan Nurhadi, ” kata Hendra.

Dalam surat testimoni itu dikatakan pula bahwa sebanyak 48 kali transfer kepada Resky Herbiyono adalah masalah bisnis PLTMH sebagaimana dalam kesepakatan dan perjanjian yang ada.

“Bahwa seluruh transfer yang saya lakukan kepada Resky Herbiyono adalah prinsip transaksi bisnis yang benar agar tercatat serta untuk menghindari permasalah,” katanya.

Pemberian suap/gratifikasi kepada pejabat negara tidak mungkin dilakukan dengan cara transfer terlebih sebanyak 48 kali serta selama periode 2015-2016.

Terkait kasus penetapan tersangka terhadap Hendra Senjoto (HS), pengamat hukum Rudy Darmawanto mengatakan penetapan HS sebagai tersangka oleh KPK adalah sebuah konstruksi hukum yang dibangun secara sembarangan, dan hanya ingin memenuhi keinginan pihak tertentu.

“Hal itu terlihat dari bagaimana KPK memberikan kesan yang pasti soal kasus Nurhadi kepada publik dan diujung pergantian masa bakti KPK pada waktu itu,” kata Rudy.

Akhirnya cara KPK yang sembarangan Itulah mengakibatkan orang lain dalam hal ini Hendra Soenjoto jadi korbannya.

Menurut Rudy Damawanto, penetapan tersangka dan DPO kepada Hendra Soenjoto harus dikaji ulang lagi oleh KPK.
“Karena fakta yang ada tidak sesuai dengan anggapan dan dugaan KPK,” ucap Rudy menegaskan.

Continue Reading

Hukum

HUT RI ke-76 Lapas Bulak Kapal Berikan Remisi 766 Narapidana

Published

on

By

Kota Bekasi – Di masa pandemi Covid-19 ini lapas Bulak Kapal Kota Bekasi gelar kegiatan rutin memberikan remisi kepada narapidana bertepatan dengan hari kemerdekaan ulang tahun RI ke-76.

Sebanyak 766 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bekasi mendapatkan remisi dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia. Sepuluh orang diantaranya langsung bebas.
“Jumlah secara keseluruhan total warga binaan pemasyarakatan disini terdapat 1.803 orang. Remisi pada 17 Agustus 2021 ini berjumlah 766 orang dan 10 orang yang mendapatkan pembebasan langsung,” ucap Kepala Lapas Kelas IIA Bekasi Hensah kepada wartawan, Selasa (17/08) siang.

Ia menyatakan pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan diantaranya memiliki beberapa syarat.
“Syarat utamanya adalah warga binaan pemasyarakatan berkelakuan baik dan tertib pada aturan yang berlaku di dalam lapas, Kemudian
narapidana itu minimal sudah menjalani masa tahanan selama 6 bulan. Lalu ketiga ada syarat administrasi lain yang ada di dalam lapas,” jelasnya

Selain itu,kata dia kemudian dari beberapa remisi yang diberikan, diantaranya memiliki remisi yang bervariatif yakni dimulai dari 1 bulan hingga 6 bulan.

Selama acara ini berlangsung tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, untuk mencegah terpapar Covid-19.

Continue Reading

Hukum

Petugas Lapas Serang Berhasil Gagalkan Penyeludupan Handphone ke Dalam Nasi

Published

on

By

Serang – Dilarangnya membawa alat komunikasi untuk diberikan pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang tak membuat pengunjung yang satu ini kehilangan akal.

Berbekal kelihaiannya dengan trik memasukan Handphone di dalam nasi, ia dengan santainya memasukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

Beruntung, petugas P2U Lapas Kelas IIA Serang Agus Andi Pratama dan Agustyana berhasil menggagalkan aksi tersebut. kamis.(4/03/2021)

Untuk selanjutnya hal ini untuk dapat di pahami oleh seluruh pengunjung bahwasanya tak di perkenankan untuk membawa masuk alat komunikasi dalam bentuk apapun, termasuk Handphone.

Salah satu Petugas P2U Lapas Serang Agus Andi Pratama menjelaskan bahwa awalnya Pengunjung tersebut yang berinisial YL masuk ke Lapas Serang untuk menitipkan makanan kepada salah seorang WBP an. Andre Saputra Kamar A8. Kejadian itu berlangsung sekitar 15:40.

“Saat kami gledah barang tersebut, kami mendapatkan 1 Handphone merek Nokia dan Charger yang disembunyikan di dalam bungkusan nasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Serang Heri Kusrita mengungkapkan bahwa sejauh ini pihaknya tidak memberikan toleransi kepada siapapun yang berusaha melanggar peraturan.

“Kami langsung sita barang tersebut, dan memberikan himbauan kepada para petugas dan pengunjung untuk tidak coba-coba melanggar aturan di Lapas Serang,” tegas Heri Kusrita.

Continue Reading

Hukum

Kejari Kabupaten Bogor Lakukan Penangkapan Terhadap M. Husni

Published

on

By

Bogor, – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor melakukan penangkapan terhadap terpidana H. M. Husni di kediaman nya di Jalan Cimanggu Bogor, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Kamis (18/02/21).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, Munaji S.H, M.H melalui Kasi Intel, Juanda, S.H, M.H. menjelaskan, Penangkapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 513/Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 18 Maret 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 122/PIDSUS/2019/PT.BDG tanggal 18 Juni 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1044 K/Pid/2019 tanggal 18 Nopember 2019.

“Yaitu menyatakan, Bahwa Terdakwa H.M.Husni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan maksud yang sama, menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut,” ucapnya.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa H.M.Husni dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dan membebani dengan biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah),” lanjutnya.

Juanda menegaskan, bahwa pelaksanaan kegiatan Tim Tangkap Buronan (Tabur) ini sebagai wujud pelaksanaan program Intelijen Kejaksaan Agung dalam rangka mengurangi tunggakan terpidana yang belom di eksekusi dan telah berkuatan hukum tetap sehingga proses penuntutan dalam berjalan secara tuntas dan sempurna

“Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menghimbau kepada para terdakwa yg telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar segera dengan sukarela menyerahkan diri untuk bisa melaksanakan putusan pengadilan tanpa harus dijemput oleh tim tabur Kejari Kabupaten Bogor,” tutupnya

Continue Reading

Trending