Connect with us

Metro

Refleksi Akhir Tahun 2020 Mahkamah Agung RI : MELANGKAH MAJU DENGAN SEMNAGAT MODRENISASI PERADILAN DALAM MENYONGSONG TAHUN 2021

Published

on

Jakarta – 30 Desember 2020 – Pendemi Covid-19 menjadi ujian yang sangat berat di masa kepemimpinan saya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Hampir setahun wabah virus corona telah memporak porandakan tatanan kehidupan manusia. Dua Hakim Agung yaitu Yang Mulia Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum dan Yang Mulia Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum, serta Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Abdullah, S.H., M.S. meninggal dunia setelah sebelumnya terkonfirmasi positif Covid-19.

Sedangkan berdasarkan data yang diunggah pada situs corona.mahkamahagung.go.id, per tanggal 29 Desember 2020, jumlah aparatur peradilan yang dirawat di rumah sakit akibat terpapar Covid-19 sebanyak 213 orang, yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 862 orang, yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 402 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 15 orang.

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan untuk memaksimalkan kesiapan lembaga peradilan dalam menyongsong era modernisasi. Pandemi ini merupakan sarana pembuktikan kepada publik bahwa lembaga peradilan siap dan mampu untuk menerapkan sistem peradilan elektronik sebagai wujud dari peradilan modern.

Peradilan elektronik adalah solusi bagi kondisi yang terjadi saat ini. Dengan sistem persidangan secara virtual dapat meminimalisasi pertemuan fisik antara aparatur peradilan dan para pencari keadilan.

Selain itu, peradilan elektronik menawarkan proses yang lebih cepat, mudah dan murah dengan waktu penyelesaian yang lebih terukur, oleh karena itu Mahkamah Agung menerbitkan beberapa regulasi dalam bentuk SEMA yang telah diterbitkan selama masa pandemi Covid-19 sebagai berikut :

1. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. SEMA tersebut mengatur tentang mekanime pelayanan di masa pandemi Covid-19 dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 dengan menerapkan sistem pembagian pelaksanaan tugas melalui work from home (WFH) dan work from office (WFO).

2. SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru. SEMA tersebut mengatur tentang penyesuaian sistem kerja pada tatanan normal baru (new normal) dalam rangka menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020.

3.SEMA Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19.

SEMA tersebut mengatur tentang pembagian jam kerja bagi yang berada di wilayah Zona Merah ke dalam dua shift, yaitu masing-masing 50% dari jumlah total pegawai dan aparatur peradilan untuk menghindari kerumunan dan pertemuan fisik di kalangan pegawai dan aparatur peradilan dalam jumlah yang besar.

Selain itu, dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan atas SEMA Nomor 8 dan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah, Sekretaris Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020.

Di samping penerbitan SEMA sebagai bentuk respons terhadap kondisi Covid-19, Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini merupakan

hasil rumusan kamar terbaru pada tahun 2020 yang berisi tentang kesepakatan menyangkut permasalahan-permasalahan hukum baru dan revisi terhadap kesepakatan rapat pleno terdahulu berdasarkan peristiwa hukum terbaru.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2020 tentang Larangan Pungutan Terkait Pelantikan dan Pembiayaan Kegiatan Dinas Lainnya.

Sehingga diharapkan tidak ada lagi pungutan-pungutan yang dapat memberatkan bagi aparatur peradilan yang dilantik dan tidak ada lagi pembebanan biaya kepada Satker -Satker di daerah yang menjadi tempat tujuan dalam kunjungan kedinasan.

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah menerbitkan regulasi dalam bentuk Perma sebagai berikut:

1. Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Perma tersebut bertujuan untuk mengurangi disparitas pemidanaan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik permasalahan hukum yang sama, dapat menimbulkan ketidakadilan, sedangkan ruhnya keadilan adalah keseimbangan dan proporsionalitas.

Penting untuk digarisbawahi bahwa pedoman pemidanaan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tidak bertujuan untuk membatasi kemerdekaan dan kemandirian para hakim dalam menjatuhkan putusan karena kemerdekaan dan kemandirian merupakan prinsip utama dalam fungsi kekuasaan kehakiman.

2. Perma Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;

Perma tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut dari kenaikan kelas pada beberapa pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

3. Perma Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya; Perma tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

4. Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik; Perma tersebut merupakan implementasi dari agenda Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang mana pada periodisasi lima tahunan ketiga merupakan fase peradilan elektronik atau e-Court serta sebagai payung hukum bagi pelaksanaan sidang perkara pidana, perkara pidana militer, dan perkara jinayat secara elektronik yang mengatur bebrapa hal yaitu tentang tata cara pelimpahan perkara dan pemanggilan dalam persidangan secara elektronik, mekanisme pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli dan peneriksaan terdakwa melalui teleconference, mekanisme pemeriksaan dan pencocokan barang bukti, mekanisme pendampingan penasihat hukum dalam persidangan elektronik dan mekanisme pengucapan putusan secara elektronik.

Sistem peradilan elektronik telah dimulai sejak tahun 2018 untuk perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha militer dan perkara tata usaha negara dengan penerbitan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan memasukan fitur e-Litigasi.

Untuk mengantisipasi kondisi kedaruratan yang terjadi akibat Covid-19, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang mengizinkan persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau teleconference.

Mahkamah Agung bertekad untuk tetap memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dalam kondisi apapun, sesuai prinsip Fiat Justitia Ruat Caelum yaitu keadilan harus tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Ibarat dalam sebuah ujian, maka yang akan lulus hanyalah mereka yang siap untuk menjawab setiap tantangan.

5.Perma Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Kemanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Perma tersebut mengatur tata tertib persidangan dan dalam rangka melindungi para hakim, aparatur peradilan dan para pencari keadilan yang berada di lingkungan pengadilan. Perma ini juga sebagai respons atas banyaknya tindakan penyerangan terhadap hakim dan aparatur peradilan dalam proses persidangan, juga mengatur bagi yang akan mengambil foto atau rekamanan pada saat berlangsungnya persidangan, untuk meminta izin terlebih dulu kepada Hakim/Ketua Majelis yang menyidangkan perkaranya agar pelaksanaan pengambilan foto dan rekaman bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Selain itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kehormatan dan wibawa lembaga peradilan.

Oleh karena itu, saya pastikan sekali lagi bahwa tidak ada pelarangan untuk pengambilan foto dan rekaman, baik audio maupun visual di persidangan sepanjang bukan dalam perkara yang ditentukan undang-undang bahwa persidangannya dilakukan secara tertutup dan senantiasa menjaga ketertiban di ruang sidang.

Di bidang penanganan perkara, Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 telah berhasil memutus perkara sebanyak 20.550 dari jumlah beban perkara tahun 2020 sebanyak 20.749 perkara atau sebesar 99,04%.

Jumlah sisa perkara sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 tercatat sebanyak 199 perkara, jumlah tersebut masih bisa berubah karena sampai dengan saat ini masih ada yang bersidang. Capaian tersebut menunjukan peningkatan kinerja penanganan perkara di Mahkamah Agung yang luar biasa yang mana dalam suasana pandemi mekanisme kerja diatur sedemikian rupa sehingga hanya 50% yang menjalankan tugas di kantor, sedangkan jumlah Hakim Agung terus berkurang, khususnya Hakim Agung pada Kamar Pidana, sebelumnya berjumlah 18 orang, saat ini hanya tinggal 11 orang, sementara jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung meningkat 6% dari perkara yang masuk di tahun 2019 yang berjumlah 19.369 perkara.

Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor baru dalam jumlah sisa perkara terkecil sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung, melampaui jumlah sisa perkara tahun lalu yaitu sebanyak 217 perkara. Atas capaian dan prestasi yang luar biasa tersebut, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada segenap Pimpinan, Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan perkara.

Di bidang kesekretariatan, total realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2020, per tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp9.329.291.000.954 (sembilan triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dari total Pagu sebesar Rp9.855.005.914.000 (sembilan triliun delapan ratus lima puluh lima miliar lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) atau sebesar 94,67%.

Beberapa prestasi di bidang kesekretariatan telah diraih Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya selama tahun 2020.

1. Untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut Mahkamah Agung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kementerian Keuangan di bidang laporan keuangan. Hal ini menunjukan komitmen Mahkamah Agung dalam menjalankan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel serta memenuhi kaidah good governance.

2. Pada tanggal 21 Desember 2020 yang lalu, sebanyak 85 Satuan Kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang salah satunya setingkat Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan 9 Satuan Kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian tersebut merupakan bukti nyata bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serius dalam melakukan reformasi birokrasi di tubuh lembaga peradilan. Atas hal itu, saya mendapatkan anugerah sebagai Pemimpin Perubahan Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu itu semua, merupakan hasil kerja keras dan jerih payah dari seluruh warga peradilan dalam memajukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

3. Selain itu, pada Tanggal 23 Desember 2020 Mahkamah Agung juga mendapatkan penghargaan dari Musieum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas prestasi dalam pelaksanaan Diklat Aparatur terbanyak sepanjang tahun 2020, yaitu dengan jumlah peserta sebanyak 16.963 orang melalui 269 jenis pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Capaian tersebut sejalan dengan grand desain Mahkamah Agung dalam melaksanakan modernisasi peradilan yang membutuhkan SDM-SDM yang andal dan terampil di segala bidang.

Di bidang pengawasan dan penegakan disiplin aparatur. Selama tahun 2020, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menerima pengaduan sebanyak 3.512 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.684 telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 1.828 pengaduan masih dalam proses penanganan.

Sepanjang tahun 2020 Mahkamah Agung bersama-sama dengan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatam Hakim (MKH) sebanyak satu kali dengan hasil akhir hukuman disiplin berupa sanksi berat Hakim Non Palu selama 2 tahun.

Menyangkut surat rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin yang berasal dari Komisi Yudisial yang diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2020 berjumlah 52 rekomendasi, Sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi. Sebanyak 41 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan alasan sebagai berikut:

• 39 rekomendasi terkait dengan teknis yudisial; dan

• 2 rekomendasi karena terlapor sudah lebih dulu dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung.

Saya berharap kepada rekan-rekan jurnalis sebagai representasi publik untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja apartur, dengan tetap menjaga kehormatan dan kemandirian lembaga peradilan. Sebagai insan pers yang profesional, sudah semestinya memiliki tanggung jawab untuk turut meluruskan isu-isu negatif terkait Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan pemberitaan yang akurat, proporsional dan akuntabel, karena kehormatan lembaga peradilan merupakan cerminan dari kerhormantan bangsa dan negara, Ucap Ketua Mahkamah Agung RI.

Continue Reading

Metro

Tingkatkan Pengalaman Digital Pelanggan, Telkomsel dan WeTV Hadirkan Eksklusif Langganan WeTV VIP Mobile di Paket Kuota Data Bulanan Favorit Tanpa Biaya Tambahan

Published

on

By

• Pelanggan akan mendapatkan akses eksklusif berlangganan WeTV VIP Mobile tanpa biaya tambahan untuk pembelian Paket OMGI, Paket Internet Sakti, Paket-internetMAX, Paket Super Seru, dan beberapa paket kuota data bulanan lainnya.
• Beberapa judul konten WeTV Original terkini dan terpopuler antara lain Dua Wajah Arjuna, Mozachiko, My Lecturer My Husband, Layangan Putus, Little Mom, dan konten favorit Asia lainnya seperti: Who Rules the World, You Are My Glory, My Girlfriend is An Allen, Soul Land, Bad Genlus the Series, One Piece, Attack on Titon.

• Telkomsel dan WeTV juga sebelumnya telah menghadirkan Paket Langganan Premium Bundling WeTV dengan harga terjangkau mulai dari Rp12 ribu dan Kuota MAXstream hingga 24 GB.

Jakarta, 1 Desember 2023-Meningkatkan pengalaman pelanggan dalam menikmati tontonan hiburan digital terkini, Telkomsel memperkuat kolaborasi dengan WeTV untuk menghadirkan akses eksklusif berlangganan WeTV VIP Mobile dalam berbagai paket kuota data bulanannya.

Dengan pembelian Paket OMGI, Paket Internet Sakti, Paket internetMAX, dan Paket Super Seru, pelanggan kini dapat menonton berbagai konten lokal WeTV Original yang kerap menjadi trending, dan beragam konten terbaik Asia, mulai dari drama serial, variety show, anime dan film yang tersedia di platform WeTV dengan akses VIP Mobile tanpa biaya tambahan. Beragam paket kuota data favorit yang dilengkapi dengan akses eksklusif berlangganan WeTV VIP Mobile tersebut bisa dengan mudah didapatkan melalui saluran pembelian yang tersedia di UMB 363#, aplikasi MyTelkomsel, mitra e-commerce, serta mitra outlet/reseller Telkomsel. Dalam waktu dekat, beberapa paket kuota data bulanan Telkomsel lainnya pun akan dilengkapi dengan akses langganan WeTV VIP Mobile.

Direktur Marketing Telkomsel, Derrick Heng menjelaskan, “Selaras dengan semangat Telkomsel yang terinspirasi dari semangat Indonesia dalam menciptakan terobosan, Telkomsel menghadirkan ragam produk dan layanan bernilai tambah bagi pelanggan melalui kemudahan akses eksklusif berlangganan WeTV VIP Mobile tanpa biaya tambahan dalam beberapa paket kuota datanya. Sebagai kelanjutan kolaborasi bersama WeTV, kami berharap dapat terus meningkatkan pengalaman digital pelanggan dalam mengakses hiburan digital berkualitas teratas dan terkini, terutama menjelang momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Langkah ini sejalan dengan komitmen Telkomsel untuk secara konsisten menyuguhkan ragam konten hiburan digital kelas dunia terlengkap sesuai dengan minat dan kebutuhan berbagai segmen masyarakat Indonesia.”

Head of WeTV Kaichen Li mengatakan, “WeTV selalu berkomitmen memberikan konten berkualitas tinggi. tidak hanya untuk konten lokal original dan konten Tiongkok, tetapi juga untuk berbagai hiburan premium Asia lainnya. Kolaborasi WeTV dan Telkomsel ini diharapkan dapat menghadirkan pengalaman lebih mudah dan menyenangkan bagi masyarakat Indonesia yang lebih luas dalam menikmati berbagai pilihan konten unggulan WeTV tanpa jeda iklan dengan didukung jaringan terbaik yang dimiliki oleh Telkomsel.”

Beberapa di antara konten hiburan digital terbaik WeTV Original yang dapat diakses oleh pelanggan Telkomsel adalah serial drama viral Layangan Putus yang dibintangi oleh Reza Rahadian, Putri Marino, Anya Geraldine; Little Mom yang dibintangi Natasha Wilona, Al Ghazali, Teuku Rassya; My Lecturer My Husband yang dibintangi Reza Rahadian, Prilly Latuconsina; Antares yang dibintangi Angga Yunanda, Beby Tsabina, Devano Danendra. Di samping itu, pelanggan juga dapat menikmati beragam serial favorit Tiongkok seperti Who Rules The World, You Are My Glory, My Girlfriend is An Alien; anime Tiongkok Soul Lond dan anime Jepang One Piece; serta sejumlah variety show populer seperti Heart Signal, Crush Over 2023, dan Running Man.

Selain membuka akses eksklusif berlangganan WeTV VIP Mobile tanpa biaya tambahan dalam beberapa paket kuota data Telkomsel, kolaborasi Telkomsel dan WeTV sejak 2022¹ juga telah menghadirkan Paket Langganan Premium Bundling WeTV dengan harga terjangkau mulai dari Rp12 ribu dan Kuota MAXstream hingga 24 GB yang bisa digunakan untuk mengakses konten kapan pun dan di mana pun dari WeTV serta berbagai aplikasi video streaming yang telah bekerja sama dengan Telkomsel.

Continue Reading

Metro

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mengundang Ganjar Pranowo (Capre 2024-2029) Untuk Menyampaikan Program-Program dan Visi Misi

Published

on

By

Jakarta, 30 November 2023 – Masa Kampanye Pemilu 2024 yang sudah memasuki hari ke 3, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mengundang Ganjar Pranowo (Capres 2024-2029) untuk menyampaikan Program-Program dan Visi Misi Ganjar-Mahfud di Gedung Dewan Pers Jakarta pada hari Kamis, 30 November 2023.

Selain menghadirikan Capres Ganjar Pranowo, hadir juga Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu, Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan Pengurus PWI se Indonesia yang hadirsecara offline dan online diberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Capres Ganjar Pranowo.

Hendry Ch Bangun sebagai Ketum PWI menyampaikan dalam Presscon di hadapan Media Elektronik dan TV seusai berjumpa dengan Capres Ganjar Pranowo, mengatakan ; “Kami memiliki program yang namanya mendatangkan calon presiden ke PWI Pusat ini karena disini markasnya.

Kami menawarkan tanggal 30 November sampai 30 Desember. Kebetulan Capres nomor 3 Pak Ganjar lebih dahulu merespon dan datang hari ini. Rencananya Pak Anies Capres nomor 1 akan datang minggu depan.

Kemudian setelah itu berarti Pak Prabowo. Kami ingin menunjukkan bahwa pertama Pers ini memang betul-betul independen. Tujuan kita adalah bagaimana agar bangsa ini makin lama makin maju. Bahwa ini adalah kontestasi biasa, transisi kepemimpinan yang rutin.

Jadi kita harus buat suasana teduh dan kami tadi mengundang seluruh provinsi di Indonesia, PWI punya 38 Provinsi dan cabang khusus 39 tadi semua ikut.

Mereka kami berikan kesempatan bertanya hanya 3 karena keterbatasan waktu. Kami berharap dengan adanya acara ini juga teman-teman pers bisa terbantu untuk mengetahui visi-misi setiap calon presiden.

Banyak sekali kegiatan misalnya kita akan melakukan beberapa seminar misalnya termasuk membahas apa yang tadi disampaikan Pak Insan mengenai Publish Right.

Yang sudah berbulan-bulan ada di kantor Setneg tapi sampai sekarang belum juga jadi karena memang ada beberapa perbedaan pendapat di masyarakat pers mengenai bagaimana urgensi dari publish right.

Kita juga mengikuti gejolak yang ada diluar negeri misalnya Google sudah memboikot Canada. Ada kekhawatiran kalau nanti kita melakukan publish right itu kita mengalami hal serupa. Masyarakat itu pasti protes, medianya untung masyarakatnya buntung. Itulah supaya kita mendapatkan gambaran apa yang akan dilakukan Capres. UU Pers membuat tidak ada kontribusi pemerintah terhadap pers.

Padahal selama ini pers berkontribusi seperti waktj covid. Membuat iklan masyarakat dan segala macam hingga milyar dan puluhan milyar. Apa yang didapat pers dari pemerintah itu 0 besar. Seharusnya pemerintah membantu, contoh Pemda Sumut memberi kontribusi 5 milyar untuk media cetak.

Itu bentuk perhatian. Waktu disini Pak Rudiantara sebagai Menteri, saya menyampaikan tolong dibantu tetapi beliau bilang kami tidak ada tugas dan fungsi membantu pers. Hanya memberi hibah kepada Dewan Pers itu sifatnya hanya gaji pegawai, membuat aturan dan sebagainya. Sama sekali tidak ada kontribusi dari pemerintah, itulah yang seharusnya diharapkan dari Presiden.

Tentu saja kita ingin supaya masyarakat jadi mengetahui lebih jelas visi misi dan hal-hal yang menjadi keprihatinan. Misalnya penegakan hukum, KKN yang kembali subur, tidak adanya keteladanan. Ini yang diharapkan untuk dijawab kepada masyarakat dari Para Capres,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Aksi donor Darah Bertemakan ” We Live Because You Give ” Di Gelar IAI PC Jaksel

Published

on

By

Jakarta – 89 Anggota IAI PC Jaksel Sumbangkan Darahnya di Aksi Donor Darah

Ikatan Apoteker Indonesia PC Jaksel Gelar Aksi Donor Darah

Bertempat Di Aula Lt 4 Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan,Rabu ( 28/11/23 )

Aksi Donor Darah Dilaksanakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia ( IAI ) Pengurus Cabang Kota Jakarta Selatan yang BerKolaborasi Dengan RSUD Kebayoran Lama.

Acara ini Dibuka secara Resmi oleh Kepala RSUD Kebayoran Lama dr Yenny Nariswari Harumansyah , MARS.

Acara Ini Dihadiri oleh ketua IAI PD DKI Jakarta Drs.M. Yamin M .Farm. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Jakarta Selatan Dr. apt . Novi Yantih ,M.Si. Para Anggota IAI & Sejawat RSUD Kebayoran Lama.

Aksi Donor Darah yang Bertemakan ” We Live Because You Give ” Diikuti oleh 92 Calon Pendonor Yang Terdiri Dari Sejawat RSUD Kebayoran Lama ,Anggota dan Pengurus IAI PC Jaksel & Masyarakat Umum Dari Berbagai Profesi Tegas Kepala RSUD Kebayoran Lama .

Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker kota Jakarta Selatan Dr.apt.Novi Yantih , M,si. Ketika Diwawancarai awak Media Menyampaikan Bahwa Kegiatan Aksi Donor Darah ini Merupakan Kerjasama / Kolaborasi dengan RSUD Kebayoran Lama & Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Selatan Unit Transfusi Darah ,Termasuk Dalam Program Kerja Bidang Humas & Pengabdian Masyarakat IAI PC Jakarta Selatan ,Serta Program Magister Farmasi Universitas Pancasila Jakarta.

Selain kegiatan Donor Darah Dilaksanakan juga Penyuluhan Kesehatan oleh Para Apoteker anggota Ikatan Apoteker Indonesia Jakarta Selatan dengan Topik ” GeMa CerMat ” ( Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat ) Dan Tanya Lima O untuk lebih meningkatkan Pemahaman tentang Penggunaan Obat yang Baik dan Benar.

Pada Kesempatan Yang Sama Pula Dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara RSUD Kebayoran Lama dengan Ikatan Apoteker Indonesia ( IAI ) Pengurus Cabang Jakarta Selatan sebagai Payung Hukum Penyelenggaraan kegiatan Donor Darah Perdana ( Batch 1 ) ini Dan Selanjutnya yang Akan Dilaksanakan Secara Rutin Setiap 3 Bulan sekali .

Kedepan Diharapkan Akan Lebih Banyak Lagi Sejawat Apoteker Anggota IAI Yang Dapat ikut Serta Menjadi Pendonor Dalam Rangka Sumbangsih Tanpa Pamrih Kepada Sesama dan Sekaligus Mendapat Sertifikat Ber SKP Pengabdian Pungkas Ibu Novi ( An – 04 )

Continue Reading

Trending