Connect with us

Metro

Refleksi Akhir Tahun 2020 Mahkamah Agung RI : MELANGKAH MAJU DENGAN SEMNAGAT MODRENISASI PERADILAN DALAM MENYONGSONG TAHUN 2021

Published

on

Jakarta – 30 Desember 2020 – Pendemi Covid-19 menjadi ujian yang sangat berat di masa kepemimpinan saya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Hampir setahun wabah virus corona telah memporak porandakan tatanan kehidupan manusia. Dua Hakim Agung yaitu Yang Mulia Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum dan Yang Mulia Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum, serta Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Abdullah, S.H., M.S. meninggal dunia setelah sebelumnya terkonfirmasi positif Covid-19.

Sedangkan berdasarkan data yang diunggah pada situs corona.mahkamahagung.go.id, per tanggal 29 Desember 2020, jumlah aparatur peradilan yang dirawat di rumah sakit akibat terpapar Covid-19 sebanyak 213 orang, yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 862 orang, yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 402 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 15 orang.

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan untuk memaksimalkan kesiapan lembaga peradilan dalam menyongsong era modernisasi. Pandemi ini merupakan sarana pembuktikan kepada publik bahwa lembaga peradilan siap dan mampu untuk menerapkan sistem peradilan elektronik sebagai wujud dari peradilan modern.

Peradilan elektronik adalah solusi bagi kondisi yang terjadi saat ini. Dengan sistem persidangan secara virtual dapat meminimalisasi pertemuan fisik antara aparatur peradilan dan para pencari keadilan.

Selain itu, peradilan elektronik menawarkan proses yang lebih cepat, mudah dan murah dengan waktu penyelesaian yang lebih terukur, oleh karena itu Mahkamah Agung menerbitkan beberapa regulasi dalam bentuk SEMA yang telah diterbitkan selama masa pandemi Covid-19 sebagai berikut :

1. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. SEMA tersebut mengatur tentang mekanime pelayanan di masa pandemi Covid-19 dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 dengan menerapkan sistem pembagian pelaksanaan tugas melalui work from home (WFH) dan work from office (WFO).

2. SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru. SEMA tersebut mengatur tentang penyesuaian sistem kerja pada tatanan normal baru (new normal) dalam rangka menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020.

3.SEMA Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19.

SEMA tersebut mengatur tentang pembagian jam kerja bagi yang berada di wilayah Zona Merah ke dalam dua shift, yaitu masing-masing 50% dari jumlah total pegawai dan aparatur peradilan untuk menghindari kerumunan dan pertemuan fisik di kalangan pegawai dan aparatur peradilan dalam jumlah yang besar.

Selain itu, dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan atas SEMA Nomor 8 dan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah, Sekretaris Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020.

Di samping penerbitan SEMA sebagai bentuk respons terhadap kondisi Covid-19, Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini merupakan

hasil rumusan kamar terbaru pada tahun 2020 yang berisi tentang kesepakatan menyangkut permasalahan-permasalahan hukum baru dan revisi terhadap kesepakatan rapat pleno terdahulu berdasarkan peristiwa hukum terbaru.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2020 tentang Larangan Pungutan Terkait Pelantikan dan Pembiayaan Kegiatan Dinas Lainnya.

Sehingga diharapkan tidak ada lagi pungutan-pungutan yang dapat memberatkan bagi aparatur peradilan yang dilantik dan tidak ada lagi pembebanan biaya kepada Satker -Satker di daerah yang menjadi tempat tujuan dalam kunjungan kedinasan.

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah menerbitkan regulasi dalam bentuk Perma sebagai berikut:

1. Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Perma tersebut bertujuan untuk mengurangi disparitas pemidanaan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik permasalahan hukum yang sama, dapat menimbulkan ketidakadilan, sedangkan ruhnya keadilan adalah keseimbangan dan proporsionalitas.

Penting untuk digarisbawahi bahwa pedoman pemidanaan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tidak bertujuan untuk membatasi kemerdekaan dan kemandirian para hakim dalam menjatuhkan putusan karena kemerdekaan dan kemandirian merupakan prinsip utama dalam fungsi kekuasaan kehakiman.

2. Perma Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;

Perma tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut dari kenaikan kelas pada beberapa pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

3. Perma Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya; Perma tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

4. Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik; Perma tersebut merupakan implementasi dari agenda Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang mana pada periodisasi lima tahunan ketiga merupakan fase peradilan elektronik atau e-Court serta sebagai payung hukum bagi pelaksanaan sidang perkara pidana, perkara pidana militer, dan perkara jinayat secara elektronik yang mengatur bebrapa hal yaitu tentang tata cara pelimpahan perkara dan pemanggilan dalam persidangan secara elektronik, mekanisme pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli dan peneriksaan terdakwa melalui teleconference, mekanisme pemeriksaan dan pencocokan barang bukti, mekanisme pendampingan penasihat hukum dalam persidangan elektronik dan mekanisme pengucapan putusan secara elektronik.

Sistem peradilan elektronik telah dimulai sejak tahun 2018 untuk perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha militer dan perkara tata usaha negara dengan penerbitan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan memasukan fitur e-Litigasi.

Untuk mengantisipasi kondisi kedaruratan yang terjadi akibat Covid-19, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang mengizinkan persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau teleconference.

Mahkamah Agung bertekad untuk tetap memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dalam kondisi apapun, sesuai prinsip Fiat Justitia Ruat Caelum yaitu keadilan harus tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Ibarat dalam sebuah ujian, maka yang akan lulus hanyalah mereka yang siap untuk menjawab setiap tantangan.

5.Perma Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Kemanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Perma tersebut mengatur tata tertib persidangan dan dalam rangka melindungi para hakim, aparatur peradilan dan para pencari keadilan yang berada di lingkungan pengadilan. Perma ini juga sebagai respons atas banyaknya tindakan penyerangan terhadap hakim dan aparatur peradilan dalam proses persidangan, juga mengatur bagi yang akan mengambil foto atau rekamanan pada saat berlangsungnya persidangan, untuk meminta izin terlebih dulu kepada Hakim/Ketua Majelis yang menyidangkan perkaranya agar pelaksanaan pengambilan foto dan rekaman bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Selain itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kehormatan dan wibawa lembaga peradilan.

Oleh karena itu, saya pastikan sekali lagi bahwa tidak ada pelarangan untuk pengambilan foto dan rekaman, baik audio maupun visual di persidangan sepanjang bukan dalam perkara yang ditentukan undang-undang bahwa persidangannya dilakukan secara tertutup dan senantiasa menjaga ketertiban di ruang sidang.

Di bidang penanganan perkara, Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 telah berhasil memutus perkara sebanyak 20.550 dari jumlah beban perkara tahun 2020 sebanyak 20.749 perkara atau sebesar 99,04%.

Jumlah sisa perkara sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 tercatat sebanyak 199 perkara, jumlah tersebut masih bisa berubah karena sampai dengan saat ini masih ada yang bersidang. Capaian tersebut menunjukan peningkatan kinerja penanganan perkara di Mahkamah Agung yang luar biasa yang mana dalam suasana pandemi mekanisme kerja diatur sedemikian rupa sehingga hanya 50% yang menjalankan tugas di kantor, sedangkan jumlah Hakim Agung terus berkurang, khususnya Hakim Agung pada Kamar Pidana, sebelumnya berjumlah 18 orang, saat ini hanya tinggal 11 orang, sementara jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung meningkat 6% dari perkara yang masuk di tahun 2019 yang berjumlah 19.369 perkara.

Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor baru dalam jumlah sisa perkara terkecil sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung, melampaui jumlah sisa perkara tahun lalu yaitu sebanyak 217 perkara. Atas capaian dan prestasi yang luar biasa tersebut, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada segenap Pimpinan, Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan perkara.

Di bidang kesekretariatan, total realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2020, per tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp9.329.291.000.954 (sembilan triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dari total Pagu sebesar Rp9.855.005.914.000 (sembilan triliun delapan ratus lima puluh lima miliar lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) atau sebesar 94,67%.

Beberapa prestasi di bidang kesekretariatan telah diraih Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya selama tahun 2020.

1. Untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut Mahkamah Agung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kementerian Keuangan di bidang laporan keuangan. Hal ini menunjukan komitmen Mahkamah Agung dalam menjalankan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel serta memenuhi kaidah good governance.

2. Pada tanggal 21 Desember 2020 yang lalu, sebanyak 85 Satuan Kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang salah satunya setingkat Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan 9 Satuan Kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian tersebut merupakan bukti nyata bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serius dalam melakukan reformasi birokrasi di tubuh lembaga peradilan. Atas hal itu, saya mendapatkan anugerah sebagai Pemimpin Perubahan Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu itu semua, merupakan hasil kerja keras dan jerih payah dari seluruh warga peradilan dalam memajukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

3. Selain itu, pada Tanggal 23 Desember 2020 Mahkamah Agung juga mendapatkan penghargaan dari Musieum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas prestasi dalam pelaksanaan Diklat Aparatur terbanyak sepanjang tahun 2020, yaitu dengan jumlah peserta sebanyak 16.963 orang melalui 269 jenis pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Capaian tersebut sejalan dengan grand desain Mahkamah Agung dalam melaksanakan modernisasi peradilan yang membutuhkan SDM-SDM yang andal dan terampil di segala bidang.

Di bidang pengawasan dan penegakan disiplin aparatur. Selama tahun 2020, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menerima pengaduan sebanyak 3.512 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.684 telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 1.828 pengaduan masih dalam proses penanganan.

Sepanjang tahun 2020 Mahkamah Agung bersama-sama dengan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatam Hakim (MKH) sebanyak satu kali dengan hasil akhir hukuman disiplin berupa sanksi berat Hakim Non Palu selama 2 tahun.

Menyangkut surat rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin yang berasal dari Komisi Yudisial yang diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2020 berjumlah 52 rekomendasi, Sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi. Sebanyak 41 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan alasan sebagai berikut:

• 39 rekomendasi terkait dengan teknis yudisial; dan

• 2 rekomendasi karena terlapor sudah lebih dulu dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung.

Saya berharap kepada rekan-rekan jurnalis sebagai representasi publik untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja apartur, dengan tetap menjaga kehormatan dan kemandirian lembaga peradilan. Sebagai insan pers yang profesional, sudah semestinya memiliki tanggung jawab untuk turut meluruskan isu-isu negatif terkait Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan pemberitaan yang akurat, proporsional dan akuntabel, karena kehormatan lembaga peradilan merupakan cerminan dari kerhormantan bangsa dan negara, Ucap Ketua Mahkamah Agung RI.

Continue Reading

Metro

Iwan Chandra Sinyem Mendukung Aparat Kepolisian untuk Memberantas Mafia Tanah

Published

on

By

Jakarta – Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 untuk kesekian kalinya pihak Penyidik dari Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Metro Jaya dengan pihak BPN Jakarta Barat melakukan penunjukan Pengembalian Batas atas objek tanah SHGB Nomor 2533 dan SHGB Nomor 872 yang selama ini menjadi sengketa terhadap korban Iwan Chandra Sinyem dengan terlapor Tjoe Sui Fang yang terletak di Gang Bako No. 11 dan 11a Pasar Pagi, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat.

Kedatangan Penyidik di obyek sengketa kali ini seharusnya bersama sama pihak korban dan terlapor serta bank UOB yang telah meletakkan hak tanggungan pada milik korban atas pengajuan terlapor sejak 10 tahun lalu dan BPN Jakarta Barat selaku penerbit SHGB supaya terang benderang, namun penyidik Aiptu Sugianto menyatakan sudah menyampaikan penegasan BPN kepada terlapor Tjoa Sui Fang bahwa yang dia tempati adalah milik korban.

Walaupun sudah diberitahukan oleh Penyidik dan BPN berulangkali bahwa Warkah yang tercatat di BPN telah sesuai dengan SHGB “jadi objek Nomor 11 yang dikuasai oleh Tjoa Sui Fang adalah salah dan bukan milik dia” Jelas penyidik (28/05/2024)

Disamping itu, Kuasa Hukum korban Irfan Fadhly Lubis, S.H. sangat menyayangkan sikap dari pada terlapor Tjoa Sui Fang, Bank UOB dan Meimei yg sudah diberitahukan oleh penyidik namun tidak hadir dan tidak korporatif kesannya seperti oknum mafia tanah ingin merampas dan menguasai yang bukan miliknya dengan merugikan klien kami Iwan Chandra Sinyem.

Sudah dikuasai tanpa hak di gadaikan pula lagi sudah jelas unsur pidananya, maka dari Saya sangat mendukung kinerja kepolisian khususnya penyidik Dirtipidum Polda Metro Jaya untuk segera menetap kan terlapor sebagai tersangka. Harapannya semoga Kepolisian RI masih melekat tribrata dan selalu presisi.

Iwan Chandra Sinyem juga mengatakan mendukung kinerja kepolisian untuk memberantas oknum-oknum mafia tanah yang merampas hak orang serta merugikan.

Kasus ini Laporan Polisi sejak 3 Februari 2020 dan telah naik sidik tanggal 6 Oktober 2021, korban berharap penyidik lebih semangat lagi proses kasus ini dengan segera menetapkan Tjoa Sui Fang sebagai tersangka karena sudah ada 2 alat bukti yang sah bahkan lebih sebagaimana juga telah disampaikan ahli hukum pidana yang diminta penyidik.

Continue Reading

Metro

Continue the Spirit Together: Bali United Training Center, Sport Tourism, dan Harapan Prestasi di 2024

Published

on

By

JAKARTA – Senin, 27 Mei 2024, PT Bali Bintang Sejahtera Tbk selaku induk dari Bali United melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang bertempat di Gedung Bali United, Jakarta.

 

Dilangsungkan di hari yang sama, RUPS Tahunan ini beragendakan pembacaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, serta penyesuaian izin usaha yang dibahas dalam RUPS Luar Biasa.

 

Agenda RUPS ini juga kembali diselenggarakan bersama dengan Paparan Umum atau

Public Expose (PUBEX) yang menampilkan perkembangan kinerja serta rencana 2024 serangkaian unit usaha yang berada di bawah naungan Bali United.

 

Termasuk salah satunya adalah pencapaian Bali United Training Center yang kini sudah memiliki serangkaian fasilitas dengan standar kelas dunia.

 

Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, RUPS dan Public Expose ini dihadiri oleh jajaran komisaris Bali United di antaranya Jemi Wiyono Prihadi selaku Komisaris Utama, serta Eddy Soehartono dan Andy F. Noya sebagai Komisaris.

 

Turut hadir pula sejumlah direksi antara lain Yabes Tanuri sebagai Direktur Utama, serta jajaran direktur yakni Putri Paramita Sudali, Yohanes Adi Bunian Moniaga, dan Katherine Wianna.

 

Bali United Training Center: dari Jesse Lingard hingga Juan Sebastian Veron Bali United Training Center yang berdiri di atas lahan milik PT Bina Raya Perkasa di kawasan Sukawati, Gianyar, Bali di tahun 2023 telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas dengan standar internasional.

 

Peningkatan fasilitas Bali United Training Center yang bertujuan untuk menjamin mutu pelatihan ini dibuktikan melalui pembanguna 8 lapangan, gym area, medical room, serta sejumlah fasilitas lainnya termasuk VVIP Area dan cold pool.

 

Ke depannya, Bali United Training Center ini juga sudah direncanakan untuk dilengkapi dengan fasilitas seperti restoran yang akan menempati semi outdoor multifunction area, lengkap dengan kitchen area.

 

Sejumlah pemain dunia juga telah berkesempatan menyambangi Bali United Training Center. Salah satunya adalah pemain bintang sekaligus legenda dari Manchester United, Juan Sebastian Veron, yang berkunjung pada Kamis, 1 Juni 2023 lalu.

 

Dalam kunjungan ini, Veron menyampaikan respon positif terkait sejumlah fasilitas yang ia jajal di sana. Bahkan, Veron juga mengatakan bahwa fasilitas-fasilitas yang dimiliki Bali United Training Center ini setara dengan training center yang dimiliki negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat.

 

Selain Veron, mantan pemain Manchester United dan Nottingham Forest, Jesse Lingard, menyambangi Bali United Training Center pada Senin, 12 Juni 2023.

Ini adalah kali pertama Lingard menyambangi sebuah klub dalam agenda kunjungan.

 

Bersama Yabes Tanuri, Lingard menikmati sejumlah fasilitas yang ada di Bali United Training Center seperti area gym dan ruang ganti.

 

Dalam kesempatan yang sama, Lingard juga melakukan fun football bersama Bali United Youth.

 

Tak hanya menerima kunjungan dari dua pemain legenda dunia, pelatih klub sepak bola Tokyo Verdy, Coach Nagata, juga berkesempatan mengunjungi dan berlatih di Bali United Training Center pada Minggu, 27 Agustus 2023.

 

Dengan fasilitas berkelas internasional dan sejumlah pengakuan dari tokoh sepak bola dunia, Bali United Training Center juga sudah menjadi venue langganan untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia dari berbagai kategori usia.

 

Sepanjang tahun 2023, Bali United Training Center juga dipilih menjadi training camp bagi tim nasional U-17 negara-negara seperti Polandia, Meksiko, Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat.

 

Bali United Training Center juga berkesempatan menjadi lokasi digelarnya laga persahabatan Piala Dunia U-17 antara Timnas Polandia versus Argentina.

Di tahun 2024, di Bali United Training Center juga akan didakan turnamen se-Asia Tenggara dengan tajuk Bali7s Tournament dengan total 550 laga, diikuti oleh 6 kelompok umur yang digelar selama tiga hari di bulan Juni yang akan dimonitor oleh Coach Indra Sjafri.

 

Bali United juga tengah mengangkat segmen sportainment untuk memberikan wadah- wadah baru bagi penggemar sepak bola terutama di Indonesia.

Bali United Training Center tak hanya dioptimalkan untuk kegiatan latihan maupun laga, tapi juga harus bisa menjadi salah satu pelopor sport tourism di Indonesia.

 

Selain itu, pengembangan unit usaha BOLA pada media sosial dan juga community juga akan terus dioptimalkan untuk mendukung program sport tourism yang dicanangkan.

 

Selama tahun 2023, Bali United melalui PT Kreasi Karya Bangsa (United Creative) juga mencatatkan telah memiliki 75 juta followers di media sosial, mengukuhkan United Creative sebagai the largest fans experience ecosystem di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah KVIBES, Rahasia Gadis, Drama Ojol, dan lain-lain.

 

Jadi Wakil Indonesia di Liga Champions Asia 2023 dan Torehan Juara IFC U-15 Selain Bali United Training Center, Bali United sebagai klub sepak bola juga menorehkan sederet prestasi sepanjang tahun 2023.

 

Bali United didapuk menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang Liga Champions Asia (Asian Champions League) 2023 yang diselenggarakan di Hong Kong.

Tim Bali United lewat kelompok U-15 juga berhasil menjadi juara dalam turnamen usia muda International Football Championship (IFC) 2023 yang berlangsung di Lapangan Krida Mandala | Ketut Lotri, Desa Adat Kutuh.

 

Bali United U-15 berhasil mengungguli lawan, Putra Tresna U-15, dengan skor telak 4-0 pada Kamis, 15 Mei 2023 lalu.

 

Tak hanya U-15, skuad U-17 juga berhasil meraih sejumlah prestasi dalam Nusantara Open 2023 lewat kemenangan perdana di laga pertama melawan PSLS Lhokseumawe Sederet prestasi kelompok umur dan pemain muda ini tentunya selaras dengan komitmen Bali United untuk terus mencetak generasi-generasi penerus di bidang olahraga.

 

“Kita kembangkan talenta-talenta muda lewat Bali United Academy dan Bali7s International Youth Tournament demi kelangsungan bisnis serta masa depan Bali United,” ujar Yabes Tanuri dalam pernyataan resminya.

Dengan serangkaian prestasi ini, Bali United semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu klub sepak bola terbaik di Tanah Air. Tim manajemen juga semakin melebarkan sayap melalui serangkaian kerja sama baik di dalam negeri maupun di kancah persepakbolaan internasional, FIFA.

 

Di tahun 2023, manajemen Bali United melakukan pengembangan kerja sama dengan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pada tahun 2023 lalu, bersanding dengan sejumlah klub besar dunia.

Selain di level internasional, Bali United juga bekerja sama dengan pemerintah untuk turut memajukan sepak bola Indonesia dalam mencetak tenaga pendidik di bidang olahraga sepak bola, khususnya di Pulau Bali.

 

Di tahun 2024 ini, Bali United berharap bisa mencatatkan performa yang jauh lebih baik dari 2023, termasuk peningkatan pendapatan di seluruh pilar serta unit usaha.

 

Harapannya, tahun 2024 akan menjadi tahun kebangkitan prestasi dan pencapaian BOLA Group dibandingkan dengan 2023 silam.

Continue Reading

Metro

Emiten CPO PT Sampoerna Agro Tbk. (SGRO) Gelar RUPS

Published

on

By

JAKARTA — Emiten CPO PT Sampoerna Agro Tbk. (SGRO) membagikan dividen sebesar Rp220 miliar atau Rp121 per saham pada RUPS hari ini, Senin (27/5/2024).

 

Direktur Sampoerna Agro Heri Harjanto mengatakan SGRO membagikan dividen dengan total Rp220 miliar atau Rp121 per saham. Dividen ini setara dengan 45% dari laba bersih SGRO di tahun 2023.

 

“Dividen akan dibayarkan pada satu bulan setelah pengumuman atau 28 Juni 2024,” kata Heri, Senin (27/5/2024).

 

Sebelumnya, SGRO pada laporan tahunannya menjelaskan keputusan pembagian besaran dividen mempertimbangkan laba bersih, kondisi keuangan, dan tingkat kesehatan perseroan. Kebijakan pembagian dividen SGRO juga mempertimbangkan pertumbuhan usaha ke depan, dan rencana pengembangan usahanya.

 

Sebagaimana diketahui, pada tahun lalu SGRO membagikan dividen dengan total Rp523,76 miliar atau Rp288 per saham atas laba bersih tahun 2022. Laba bersih ini terdiri dari dividen interim senilai Rp163,67 miliar atau Rp90 per saham yang telah dibayar pada November 2022.

 

Lalu, sisa dividen senilai Rp360,09 miliar atau Rp198 per saham dibayarkan pada Juli 2023.

 

Sementara itu, pada 2022, SGRO membagikan dividen final sejumlah Rp245,51 miliar, atau Rp135 per saham atas perolehan laba bersih tahun 2021.

 

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2023 SGRO mencetak laba bersih sebesar Rp483,71 miliar. Laba bersih ini turun dari tahun 2022 yang sebesar Rp1,04 triliun.

 

Sementara itu, penjualan SGRO mencapai Rp5,62 triliun di 2023, turun dari akhir tahun 2022 yang sebesar Rp5,67 triliun.

 

Sementara itu Stefanus selaku Investor Relations Saham SGRO menjelaskan bahwa CSR kita ada 6 Pilar yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, lingkungan dan sosial.

 

Jadi kalau kita liat realisasinya di 5 tahun terakhir sekitar 6%. Kalau di kuartal pertama ini laba naik. Laba dari pendapatan turun tapi biaya progress kita turun 23%. Itu yang menyebabkan sisi laba kita naik,” ucapnya.

 

Outlook untuk di kuartal 2 Tahun 2024 kami melihat bahwa produksi akan semakin mengalami peningkatan dari kuartal 1 Tahun 2024. Nanti akan mencapai puncak lebih tinggi pada saat kuartal 3 dan 4. Sehingga secara overall kita melihat bahwa kita yakin di tahun ini kita targetkan bisa flat total produkainya dibandingkan tahun lalu. Kuartal 1 kita masih negatif 3%,” jelasnya.

 

Produksi sampai dengan bulan Mei karena memang dipublish bulan Mei. Kita akan rilis bersamaan dengan kuartal ke 2. Produksi kami kuartal 1 apabila dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun lalu itu sebesar 3% lebih rendah. Kalau kita lihat antara Sumatera dan Kalimantan ini mayoritas kontraksi di Sumatera.

 

Sumatera lebih banyak tanaman-tanaman tua dan kita akan memasuki planting. Sumatera mengalami kontraksi produksi kurang lebih 20% di kuartal 1. Sedangkan di Kalimantan tanaman kami relatif memasuki usia yang lebih produktif umurnya,” paparnya.

 

Target pertumbuhan laba akan diiringi dengan target pertumbuhan produksi.  Produk lain selain CPO, CPO tetap produk utama dari SGRO. Ada juga Kecambah Sawit itu dijadikan bibit dan ditanam. Pangsa pasar kami itu terbesar ke-2 di Indonesia.

 

Selain itu kami punya jasa terintegrasi, memberikan rekomendasi pemupukan untuk perusahaan-perusahaan sawit lain. Juga pengetesan tanah untuk kualitas tanah. Kami juga memproduksi karet dari tanaman karet,” tutupnya.

Continue Reading

Trending