Connect with us

nasional

Kritik Janji Anies, FWJ, FWPJ, KPJ, POB dan SKT Gelar Aksi di Balaikota

Published

on

JAKARTA – Lima (5) unsur organisasi yang mengatasnamakan ‘Jakarta – Kami Kompak’ terdiri dari Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ), Semangat Kebangkitan Tambora (SKT), dan Perkumpulan Orang Betawi (POB) menyuarakan aspirasinya di depan Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Rabu (31/3/2021) siang, terkait poin 8 janji dari 23 Janji Anies Baswedan saat kampanye.

Dalam orasinya, Ketua Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutahuruk menyinggung soal pemubajiran anggaran gaji TGUPP, “Anies kami anggap membuang-buang anggaran besar dengan menggaji para TGUPP yang tak memliki fungsional dalam kinerjanya. Sebaiknya TGUPP dibubarkan dan anggaran diperuntukan warga DKI ajah. “Jelas Amos.

Ketidaktegasan seorang Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dikatakan Amos juga sebagai tindakan dugaan pelanggaran oknum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) baik tingkat Dinas, Sudin, maupun oknum penertiban Kecamatan.

Lanjut Amos, birokrasi pemerintahan jaman Anies, ia sampaikan terlalu berbelit belit. Hal itu menjadi perbandingan beda jauh dengan jaman Ahok. “Jaman Ahok sangat simple dan dia tak segan-segan langsung turun mencopot oknum jajarannya yang melanggar aturan. Birokrasi dijaman Ahok pun tak seribet di jaman Anies. Artinya warga bisa langsung mengadu apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga DKI. Tapi di jaman Anies warga seperti dihadapkan TGUPP yang dianggap tak berfungsi menjebatani suara warga DKI. “Bebernya.

Dalam tuntutan aksi tersebut, Amos menyebut hasil audit BPK DKI Jakarta mencatat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan pembayaran kepada FEO Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E terkait penyelenggaraan acara tersebut senilai 53 juta poundsterling Inggris atau setara Rp 983,31 miliar pada 2019-2020. “Terungkapkan bahww Anies sudah bayar hampir Rp 1 T demi Formula E. “Ketusnya.

Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini menyampaikan dalam konferensi Pers nya didepan Balaikota paska Aksinya bahwa ia menyayangkan ketidakjeliaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kontrol kinerja SKPD nya. Ia menyinggung birokrasi bobrok dalam pemerintahan Anies menjadi dasar rusaknya moral pejabat DKI.

“Asal Bapak Senang (ABS) mungkin ungkapan itu yang pas dilabelkan para pembantu-pembantu Anies di tingkat Dinas, Walikota, Sudin, Kecamatan dan Kelurahan, sehingga Anies kecolongan dengan adanya indikasi pembiaran nakal yang dilakukan jajarannya. Tentu hal itu menjadi sasaran empuk untuk menudingnya sebagai Gubernur yang melakukan tindakan Masif, dan itu patut diduga dilakukan dengan kesengajaan, karena tidak adanya tindakan tegas dari orang nomor 1 di DKI Jakarta ini. “Papar Opan.

Opan juga mengapresiasi respon positif Sekda DKI Marullah Matali atas aksi damai yang bertajuk ‘Kami Cinta DKI Jakarta’ di Balaikota. Dalam ucapannya kepada FWJ – Indonesia, ia menganggap perlu adanya kritik membangun untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sekda juga berjanji akan merangkul dan memberikan ruang diskusi terkait tuntutan aksi tadi.

Sebagai fungsi kontrol sosial yang melihat secara fakta dilapangan, Ketua Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ) Agus Supriyanto mengatakan, Gubernur DKI Anies Baswedan harus bersedia mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat termasuk unsur wartawan terkait maraknya dugaan praktik nakal oknum di Dinas, Sudin Citata maupun oknum ditingkat Kecamatan.

“Ingat, salah satu dari 23 poin janji kampanye Pak Anies adalah menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi. Kita (FWPJ, FWJ, KPJ, POB) dan unsur-unsur lainnya yang ikut aksi ini menagih janji kampanye Pak Anies. Naah kita ingin mengingatkan Pak Anies untu menuntaskan janjinya. Saat ini masih banyak dugaan praktik penyimpangan birokrasi, abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) para pejabat di DKI dalam hal ini di dinas maupun sudin citata. Kita minta Pak Anies membereskan anak buahnya yang nakal itu,” tandasnya.

Wartawan yang sudah 17 tahun mengabdi di Rakyat Merdeka Group/Holding Jawa Pos Group itu menegaskan, saat ini, inspektorat DKI masih lemah alias belum maksimal menjalankan fungsinya dalam mengawasi para satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Harusnya, inspektorat lebih tajam lagi dalam melakukan pengawasan. Mendengar, menerima laporan dan menindak tegas pejabat yang nakal,” paparnya.

Jurnalis yang biasa disapa AGS ini pun mengapresiasi Sekda DKI, Marullah Matali yang langsung merespon aksi di balaikota tersebut. “FWPJ sangat mengapresiasi Pak Sekda Marullah yang dengan cepat merespon aksi teman-teman. Beliau akan menerima perwakilan teman-teman itu bagus. Artinya, Pak Sekda mendengar aspirasi masyarakat. Saya harap, Pak Sekda istiqomah untuk terus menyerap aspirasi warga Jakarta,” pinta wartawan yang  puluhan tahun telah meliput di DPRD DKI dan Pemprov DKI tersebut.

Pria lulusan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI) ini pun menegaskan, FWPJ bersama FWJ dan teman-teman lainnya akan konsisten mengkritisi Pemprov DKI secara konstruktif. “Karena, kita sangat peduli dan cinta Jakarta. Kita akan awasi, kawal dan kritisi Pak Anies dan jajarannya dengan konstruktif. Sebab, fungsi pers adalah kontrol sosial dan sebagai salah satu pilar demokrasi,. “Pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Pemanfaatan CNG Untuk Industri dan Transportasi terus Ditingkatkan

Published

on

By

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) senantiasa mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai transisi menuju energi bersih, termasuk pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) untuk industri dan transportasi.

 

Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, Pemerintah terbuka menerima masukan dari stakeholder untuk mendukung program transisi energi. Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan model yang dapat mengakomodir seluruh pihak dalam pemanfaatan gas bumi terutama CNG.

 

“Pemerintah perlu hadir dalam menetapkan harga jual gas bumi di masing-masing wilayah. Kita dorong untuk substitusi pemanfaatan energi ke gas bumi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Implementasi Pemanfaatan Gas Bumi CNG untuk Sektor Industri dan Transportasi yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), di Gedung Dewan Energi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (27/2/2024).

 

Untuk itu menurutnya, diperlukan peta jalan pengembangan transportasi gas di Indonesia guna menjamin pasokan energi.

 

Sekretaris BPH Migas yang juga selaku Pelaksana Harian Direktur Gas Bumi BPH Migas Patuan Alfon S menambahkan, guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi,sisi supply dan demand perlu diselaraskan.

 

“Pemetaan kawasan antara pengguna gas bumi harus disesuaikan dengan sumber gas yang ada,” ucapnya.

 

Sementara itu, Anggota DEN Eri Purnomohadi menyampaikan rapat ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan kebijakan upaya optimalisasi bahan bakar gas untuk transportasi dan industri.

Untuk mendorong pemanfaatan gas bumi, dia mengusulkan agar penetrasi CNG pada daerah yang tidak ada pipa gas untuk terus ditingkatkan.

 

“Dengan pengaturan ini, diharapkan berdampak pada perluasan pembangunan infrastuktur CNG yang menghubungkan sumber pasokan gas dengan end-user atau konsumen pengguna,” ujarnya.

 

DEN mendorong pembentukan Tim Percepatan Pemanfaatan Gas Bumi yang beranggotakan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan, serta para pemangku kepentingan terkait untuk menyusun program kerja quick win untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi terutama CNG.

 

Dalam rapat koordinasi, turut hadir Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, Badan Usaha, dan pelaku usaha bidang gas bumi.

Continue Reading

nasional

Tingkatkan Semangat Kerja, Rutan Cipinang Berikan Penghargaan Pegawai Teladan

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta kembali memberikan penghargaan kepada pegawai teladan yang telah memberikan kontribusi positif dalam menjalankan tugasnya. Penghargaan tersebut diberikan kepada 1 (satu) orang pegawai yang berprestasi pada Triwulan Pertama Bulan Februari Tahun 2024, Selasa (27/2).

 

Bertempat di Gazebo Rutan Cipinang, penyerahan penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali kepada Ibu Riana Tri Astuti yang menerima penghargaan Pegawai Teladan tahun 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi yang telah Ibu Riana tunjukkan.

 

“Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan warga binaan,” ucapnya.

 

Penghargaan pegawai teladan ini diberikan kepada pegawai yang telah berhasil melalui berbagai macam penilaian yang dilakukan oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang dan Pejabat Struktural dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti disiplin, komitmen, loyalitas, kerjasama, integritas dan memiliki etika serta telah memberikan kontribusi luar biasa dalam pelaksanaan tugas.

 

“Selamat kepada Pegawai yang terpilih, jadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi dalam bekerja dan tetap selalu memberikan kinerja terbaik agar dapat menjadi teladan bagi rekan-rekan yang lain,” kata Sukarno Ali pada sambutan Apel tersebut.

 

Lebih lanjut, Sukarno Ali menambahkan bahwa setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghargaan ini.

 

“Saya juga ingin mengajak kepada seluruh pegawai Rutan Kelas I Cipinang untuk terus meningkatkan kinerja dan dedikasi dalam menjalankan tugasnya. Marilah kita bersama-sama membangun Rutan Kelas I Cipinang yang bersih, melayani, dan berintegritas. Saya yakin dengan kerja keras dan kerja sama kita semua, Rutan Kelas I Cipinang dapat meraih predikat WBK pada tahun 2024 ini,” pungkasdnya

Continue Reading

nasional

Rutan Cipinang Hadiri Pencanangan P2HAM Bentuk Komitmen Layanan Prima

Published

on

By

Jakarta – Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi, nepotisme, transparan, akuntabel, professional, integritas, dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang hadiri kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), Senin (26/02/2024).

 

Kegiatan Pencananganan P2HAM diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Hal ini merupakan bentuk komitmen jajaran Kemenkumham untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dan warga binaan. Hal tersebut dideklarasikan oleh seluruh Kepala Unit  Pelaksana Teknis se- DKI Jakarta.

 

Dengan menandatangani Deklarasi Pencanangan P2HAM ini, Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali berharap hal tersebut dapat memberikan perspektif baru dalam akselarasi pelayanan publik terbaik berbasis HAM, sehingga masyarakat secara langsung dapat menerima manfaatnya di lingkungan Rutan Cipinang.

Continue Reading

Trending