Connect with us

nasional

Polisi Dapati Bukti, Pelaku DI Palsukan Dokumen Pilgub Kalsel Terancam di Bui

Published

on

KALSEL – Kasus dugaan pemalsuan dokumen manipulasi suara Pilgub Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dilakukan oleh kubu Denny Indrayana (DI) telah naik status penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalsel. Dokumen yang diduga dipalsukan tersebut diyakini berisi pernyataan dan tandatangan Komisioner KPU Kabupaten Banjar, Abdul Muthalib, hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifa’i kepada Wartawan, Kamis (8/4/2021).

“Setelah gelar hasil klarifikasi saksi-saksi, kami dapati ada unsur pidana dalam kasus tersebut, dan kasusnya ditetapkan naik status penyidikan. “kata Rifa’i.

Dengan berstatus penyidikan, kata ia Kepolisian secara otomatis akan kembali memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait adanya unsur tindakpidana dugaan pemalsuan dokumen tersebut.

Dalam keterangannya, ia merinci ada berapa saksi-saksi yang rencananya
akan dipanggil Ditreskrimum Polda Kalsel, “kami pastikan pihak akan memanggil saksi pelapor diantaranya Komisioner KPU Kabupaten Banjar, Abdul Muthalib. “jelasnya.

Agenda pemanggilan pemeriksaan para saksi dijelaskan Rifa’i direncanakan akan dimulai minggu depan,”kita lihat nanti ya, jika alat-alat bukti terpenuhi, bukan tidak mungkin Kepolisian akan menetapkan terlapor menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen
ini.

Dikabarkan sebelumnya Kepolisian sudah memeriksa sejumlah pihak untuk
dimintai klarifikasi terkait kasus tersebut, diantaranya Abdul Muthalib, Ketua KPU Provinsi Kalsel, Sarmuji dan sejumlah pihak lainnya.

Menurutnya, dokumen yang diduga sengketa pemalsuan menjadi akar persoalan, dimana terdapat surat pernyataan yang menyebut adanya rekayasa perolehan suara pada Pilgub Kalsel Tahun 2020 di Kabupaten Banjar dengan mencantumkan nama Abdul Muthalib sebagai Komisioner KPU Kabupaten Banjar.

Kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan H Denny Indrayana-H Difriadi sebagai Paslon nomor urut 2 dalam kontestan Pilgub Kalsel tahun 2020 lalu, dan sebelumnya kedua pelaku itu juga telah dilaporkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjar Abdul Muthalib ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bukti dokumen surat yang dipalsukan tersebut diketahui berisi adanya
upaya penggelembungan suara di wilayah Kabupaten Banjar sebanyak 5000 suara yang ditandatangani oleh pelapor. Faktanya pelapor merasa tidak
pernah membuat pernyataan yang dimaksudkan oleh (H2D).

“Anehnya bukti tersebut dijadikan dasar pertimbangan hakim MK untuk mengabulkan permohonan Denny, padahal dalam persidangan sudah disampaikan bukti bantahan dari pelapor juga yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Paman Birinmu. “ungkap Muthalib ketika dihubungi wartawan, Jum’at (9/4/2021) malam.

Muthalib menyebut bukti yang digunakan oleh Denny Indrayana di MK masuk dalam daftar bukti dengan kode P-252 yang berarti telah disiapkan untuk diajukan sebagai bukti sejak semula. “kami sudah membantah ke MK dengan kode PT-965 bahwa saya tidak pernah membuat bukti surat yang diajukan oleh kubu Denny Indrayana. Kedua bukt tersebut sama-sama diserahkan ke MK pada saat sidang pembuktian bulan Februari lalu. “paparnya.

Dikatakan Muthalib, Hakim MK sendiri telah memutuskan akan digelarnya pemungutan suara ulang (PSU) di tujuh kecamatan pada tiga kabupaten dan kota di Kalsel yang rencanannya digelar KPU pada 9 Juni 2021.

“Dengan naiknya status hukum menjadi penyidikan di Polda Kalsel, saya memiliki dugaan kuat soal pemalsuan dokumen tersebut semakin nyata. Secara hukum pelaku dalam hal ini orang yang saya laporkan di duga dan diyakini telah sengaja membuat surat tersebut untuk kepentingan dirinya.Semoga ini akan cepat terkuak. Artinya, (DI) sebagai orang yang melakukan pemalsuan dokumen dapat di pidanakan. “pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Kepala Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Hadiri MoU dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus

Published

on

By

Jakarta – Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali menghadiri Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahhkama Agung No.239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu melalui Sosialisasi dan Simulasi applikasi E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, Kamis (2/2/2023)

Aplikasi E-Berpadu merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi untuk pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum.

Dalam kesempatan itu, Kepala Rutan Cipinang, Sukarno Ali menandatangani MoU dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus terkait Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu). “Nota Kesepahaman aplikasi E-Berpadu ini merupakan kerjasama antara Rutan Kelas I Cipinang dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur,” ucapnya

Lebih lanjut, Sukarno Ali mengharapkan dengan adanya program tersebut dapat menjadi suatu proses perubahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik. “Saya berharap kerjasama dan sinergitas ini bisa berjalan dengan baik guna mempercepat dan mempermudah dalam penanganan semua perkara tindak pidana,” tutupnya.

Continue Reading

nasional

Pimpin Apel Pagi Pegawai, Kasiyantah Berikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat dan Warga Binaan

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menggelar Apel Pagi Pegawai sebelum melaksanakan tugas pada hari Rabu (1/2). Kegiatan bertempat di Halaman Gazebo Rutan Cipinang diikuti oleh Pejabat Struktural dan Pegawai Rutan Cipinang.

Pada apel hari ini yang bertindak sebagai pembina apel, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I Cipinang Resnu Parada Andhika dan komandan Apel Kepala Sub Seksi Umum dan Kepegawain, Rulyanto.

Dalam amanatnya, pertama-tama kita apresiasi kepada Petugas layanan kunjungan yang sudah bertugas dengan sebaik-baiknya sehingga kunjungan tatap muka ini dapat berjalan semestinya dan ini merupakan hal yang wajib sebagai penyelenggara layanan publik

“Mulai hari ini, meneruskan pesan yang disampaikan oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang bahwasannya Pegawai Rutan Cipinang Khususnya Tim Pelayanan Kunjunan kita akan menerapkan layanan kunjungan dengan metode baru untuk meningkatkan layanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat dan warga binaan,” ucapnya.

Selain itu, Pembina apel menyampaikan kepada seluruh jajaran tanpa terkecuali untuk selalu berpedoman 3 + 1 Kunci Pemasyarakatan Maju. “Untuk seluruh pegawai agar dapat melaksanakan dan mengimplementasikan 3 Kunci Pemasyarakatan Maju sesuai arahan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Yakni Memaksimalkan Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban, Memberantas Narkoba, Maksimalkan Sinergi dengan aparat penegak hukum dan Back to Basic,” tegasnya

Sebagai penutup, Resnu Parada berharap seluruh pegawai Rutan Cipinang harus terus meningkatkan kedisiplinan, kekompakan, sintegritas dalam bekerja serta selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan Warga Binaan Rutan Cipinang.

Continue Reading

nasional

Persiapkan Tim Pokja Terbaik Untuk Raih WBK , Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Gelar Assesment Pegawai

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta mengambil langkah cepat guna membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023 dengan menggelar Assesment Pegawai, di Aula Gedung I Rutan Cipinang, Selasa (31/1).

Kegiatan ini merupakan langkah awal persiapan dalam menyusun tim kerja guna mencari komposisi terbaik anggota tim dalam rangka membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan terdapat 60 Pegawai Rutan Kelas I Cipinang yang mengikuti serangkaian tes dan dinilai oleh lebih dari satu penilai dari Tim Asesor dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kepala Seksi Pengelolaan, Kiki Aji Hidayat yang mewakili Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali mengatakan assement ini dalam rangka persiapan pembentukkan tim pokja yang memiliki integritas tinggi dan nantinya akan membawa perubahan budaya kepada seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang.

“Saya berharap dengan adanya assessment ini dapat menempatkan anggota pokja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan dapat berkontribusi maksimal di masing-masing pokjanya sehingga Rutan Kelas I Cipinang dapat meraih WBK di tahun 2023,” harapnya.

Continue Reading

Trending